Kenapa di Afrika banyak sekali terjadi konflik horisontal?

Robert Mugabe demikian lamanya memerintah di Zimbabwe karena didukung oleh Partai Zanu PF, yang juga partai dari suku mayoritas dimana ia berasal

Ini menjadi pertanyaan di dalam benak saya ketika menginjakkan kaki pertama kali di Benua Afrika, indikasinya apa bahwa terjadi banyak konflik ? gampang saja , berdasarkan data paling banyak terjadi misi pemeliharaan perdamaian PBB yang terjadi di Africa baik yang masih eksis maupun yang pernah ada, seperti di  Congo, Sudan, Liberia, Pantai Gading, Chad, Namibia, Rwanda, Ethiopia, Somalia dan masih banyak lagi.

Hampir rata – rata disetiap negara Africa pernah mengalami konflik horisontal dalam internal negaranya, konflik itu berlangsung lama dan banyak mengorbankan jiwa penduduknya. Upaya internasional untuk ikut campur dalam permasalahan dalam negeri melalui PBB ternyata menurut saya akan menambah kesengsaraan, karena alternatif campur tangan Internasional pasti adalah jajak pendapat, yang diakhiri pemberian kemerdekaan kepada daerah yang berontak, hingga timbullah negara – negara baru yang belum tentu lebih baik pengelolaannya dari negaranya sebelum pecah.

Ternyata setelah saya telusuri penyebabnya adalah: Masih besarnya identitas kesukuan dalam setiap aktifitas kehidupan di hampir semua negara di Afrika,  dan celakanya identitas kesukuan ini malah menjadi identitas Politik,  lucunya partai Politik dari suku yang mayoritas pasti selalu memenangkan Pemilu, nah konflik yang terjadi adalah ketika suku minoritas (walaupun mayoritas diwilayahnya) merasa di anak – tirikan oleh pemerintah pusat,  mereka ingin memisahkan diri dari pemeritahan pusat dengan harapan kelak ketika mereka menjadi negara sendiri mereka akan mengatur sendiri pemerintahannya tanpa menjadi minoritas lagi.

Dan itu berlangsung terus-menerus seperti lingkaran setan di hampir seluruh negara Afrika. Kalau bisa saya sebut sebagai “politisasi kesukuan” yang menyebabkan konflik serasa tidak pernah lari dari benua Afrika.

Coba bayangkan kalau di Indonesia terjadi hal ini,  misalnya ada “PARTAI JAWA” , “PARTAI SUNDA”, “PARTAI BATAK” atau “PARTAI PAPUA”, bisa dibayangkan partai mana yang selalu menang pemilu ? hahaha………….

Jadi termenung saya membayangkan bagaimana berjasanya para pendiri negeri ini dengan konsep : “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa” , terima kasih Tuhan…. ternyata semakin saya melihat dunia luar semakin saya mecintai Negara saya:  Indonesia tercinta………

Cina tertekan soal Darfur ?

Ada berita di BBC News tanggal 14 Februari 2008 yang mengatakan bahwa Steven Spielberg menundurkan diri sebagai penasehat artistik Olimpiade Beijing karena permasalahan Darfur….

Kementerian luar negeri Cina mengatakan “motif sampingan” mungkin berada di balik kecaman terhadap kebijakan Cina di Sudan.

Spielberg mengatakan nati nuraninya melarang dia melanjutkan perannya di Olimpiade Beijing.

Cina memiliki hubungan ekonomi dan militer yang erat dengan Sudan, yang oleh para pegiat dikatakan harus digunakan untuk menekan Khartoum agar menyelesaikan krisis Darfur.

Sebuah surat kabar Inggris menerbitkan surat dari 80 pemenang Nobel, atlit internasional, politisi dan artis yang mendesak Beijing agar membantu mengakhiri konflik.

Juru bicara kementerian luar negeri Cina Liu Jianchao mengatakan: “Kami menyadari bahwa belakangan ini banyak kontroversi seputar Cina dan Darfur.”

“Dapat dimengerti jika beberapa orang tidak memahami kebijakan pemerintah Cina di Darfur, tetapi saya khawatir sebagian orang mungkin memiliki motif sampingan dan ini tidak bisa kami terima,” katanya dalam sebuah jumpa pers.”Cina juga mengkhawatirkan keadaan kemanusiaan di Darfur. tetapi kata-kata kosong tidak akan membantu. Kami berharap orang-orang yang bersangkutan akan lebih pragmatis.”

Beijing mengatakan pemerintah sudah menunjuk utusan khusus untuk Darfur dan mengirim pasukan penjaga perdamaian ke kawasan itu. Namun banyak orang, termasuk Steven Spielberg, mengatakan ini tidak cukup.

Setidaknya 200.000 orang tewas dan dua juta lainnya kehilangan tempat tinggal mereka dalam konflik di kawasan Darfur, Sudan barat, yang sudah berlangsung lima tahun, di mana milisi pro pemerintah dituduh melakukan kekejaman secara luas.

Sudan membantah pihaknya membantu milisi Janjaweed dan mengatakan penderitaan di Darfur dibesar-besarkan. Sudan menjual sekitar dua per tiga minyaknya ke Cina, sementara Beijing menjual senjata ke pemerintah Sudan dan memblokir upaya di Dewan Keamanan PBB untuk menekan Khartoum. Para pegiat mengatakan senjata yang dijual Cina ke pemerintah Sudan digunakan di Darfur.

Spielberg mengatakan nati nuraninya melarang dia melanjutkan perannya di Olimpiade Beijing.

Sebuah surat kabar Inggris menerbitkan surat dari 80 pemenang Nobel, atlit internasional, politisi dan artis yang mendesak Beijing agar membantu mengakhiri konflik.

Tercatat nama-nama tenar yang juga bertindak sebagai penasehat Olimpiade Beijing termasuk sutradara Zhang Yimou dan bintang kung-fu Jackie Chan pernah mengajukan petisi tentang Darfur.

Bintang Hollywood Mia Farrow dan George Clooney turut mengecam Cina atas masalah Darfur.

Pertanyaanya : Apakah benar negara China terlibat dalam konflik Darfur ?

Memang benar Cina memiliki hubungan ekonomi dan militer yang erat dengan Sudan, tampak sekali ketika saya melakukan survey untuk kesiapan FPU Indonesia dalam missi UNAMID ke Darfur, mayoritas pengeksplorasi minyak dan gas di Sudan adalah negara China, ini terlihat pada saat saya mendarat di bandara Internasional Khortum banya sekali Warga Negara China datang dalam satu pesawat saya… demikian juga pada saat berkeliling kota mudah sekali dilihat warga negara China di jalan – jalan…

Ketika saya tanya pada salah seorang staff KBRI, ia mengatakan perusahaan minyak dan gas China menguasai hampir 90 % di Sudan…. mengapa China bisa menguasai sedemikian besar ? kemana perusahaan besar minyak Amerika seperti Chevron, Exxon dll ? ternyata sampai saat ini Amerika Serikat masih mengembargo negara Sudan karena keterlibatannya sebagai pemberi “save haven” Osama Bin Laden pada era 90′ an, sebelum Ia hijrah lagi ke Afganistan, jadi Sudan turut di cap sebagai negara yang memberi bantuan terhadap jaringan teroris internasional…. Akibat embargo ini eksploitasi minyak yang telah dimulai oleh Amerika Serikat ditarik dari negara Sudan, dan masuklah investor baru yaitu negara China melalui perusahaan unggulannya Petrochina.

Saya mengerti China menjadi seolah “tertekan” setelah timbul konflik yang berkepanjangan di Darfur, mereka dituduh membantu pemerintah Sudan, menjual senjata yang digunakan untuk menumpas pemberontakan di Sudan dan memberi “jaminan” bebas dari sanksi karena hak Veto dalam Sidang Dewan Umum PBB.

Menurut pendapat pribadi saya : Keberadaan China sebagai Investor Minyak dan Gas terbesar di Sudan tidak dapat dihubungkan dengan peristiwa di Darfur, karena menurut saya: setiap negara atau siapapun berhak berinvestasi, apalagi ditengah embargo ekonomi dari negara barat yang tengah berlangsung…. tentunya negara Sudan butuh bantuan untuk tetap bisa “survive”…. terlepas dari permasalah dalam negeri di Sudan…..

Menurut seorang dosen saya di Coespu Italy… Hal inilah yang disebut “Geopolitik” adanya tarik menarik kepentingan akibat sumber daya Alam… keberadaan sumber minyak dan Gas yang besar di Sudan, menjadi “Magnet” bagi negara – negara adikuasa… sehingga “mungkin” konflik ini diciptakan untuk menguasai asset yang luar biasa tersebut…

Amerika Serikat yang menjadi “pelopor” dari embargo ekonomi terhadap Sudan dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan : “Apakah akan menelan air ludahnya lagi…..?” (memcabut embargo dan mulai berinvestasi di Sudan… dengan resiko bersaing dengan China ???)

Apakah pertentangan antara dua negara Adikuasa itu merupakan penyebab konflik yang tidak berujung di Darfur ? Yang ujung – ujung nya hanya karena masalah MINYAK ??? Jangan tanya saya…. karena saya sendiri tidak tahu jawabannya… hehehe….

IDP CAMP

IDP (Internal Displaced Person) adalah hal yang pasti terjadi dalam setiap konflik internal dalam suatu negara, contoh nya ngga usah jauh – jauh di Aceh berapa ribu orang Jawa transmigran yang terusir, demikian juga di Kalimantan banyak orang Madura terusir dalam skope lebih global bagaimana orang palestina terusir dari tanah yang di klaim “tanah perjanjian” oleh Kaum Israel…. namun perlu dibedakan juga dengan istilah “Pengungsi” atau “Exhile”, pengungsi adalah penduduk suatu negara yang terusir dari negaranya, contohnya orang Kurdi yang terusir dari Turki, atau Orang Bosnian yang terusir dari negara Serbia.

Di Darfur Sudan permasalahan yang terjadi adalah terusirnya penduduk dari tempat tinggalnya/ kampung halamannya dan mencari tempat yang lebih aman, sehingga mereka menjadi IDP, seperti pernah saya tulis dalam tulisan terdahulu, yang terjadi adalah konflik antara GOS (Goverment Of Sudan) dengan pasukan pemberontak yang tergabung dalam SLA (Sudan Liberation Army) dan JEM (Justice Equal Movement) dan beberapa faksi kecil lainnya, GOS memang sangat kewalahan menhadapi pemberontak ini, karena wilayah yang sangat luas dan daerah yang super extreem, gurun sahara, pegunungan… dibutuhkan orang – orang yang tahu wilayah dengan jelas untuk bisa menghadapi pemberontak…. Contohnya di pegunungan JABBEL MARRA (titik tertingginya 3000 m dpl) bermukim pemberontak dari fraksi JEM, GOS sampai saat ini tidak dapat memasuki pegunungan ini karena kesulitan jalan tembus, mereka hanya bisa menyerang dengan AIR RAID membomb target kemudian kembali. Makanya GOS memberi tugas kepada milisi bayaran “JANJAWEED” untuk menghadapi pemberontak, milisi JANJAWEED yang dalam bahasa arab berarti “SETAN BERKUDA” adalah suku bangsa arab yang nomaden sejak ratusan tahun yang lalu, mereka sangat tangguh dalam segala cuaca dan medan di daerah tersebut, mereka sangat cepat mobilitasnya, karena pada dasarnya mereka selalu berpindah tempat untuk mencari rumput segar buat ternak mereka (pada waktu naik helikopter dari Khortum ke Nyala saya melihat rombongan mereka dengan ribuan ternak dengan barisan panjaaang sekali hampir 2 km, dari onta, kuda, domba, kambing berbaris dengan rapi), sebenarnya pertikaian antara kaum “PENGEMBALA” (JANJAWEED) dengan “PETANI” (Orang FUR/Darfur asli) sudah berlangsung ratusan tahun juga, karena memperebutkan lahan dan sumber air, nah permasalahan inilah yang dimanfaatkan oleh GOS untuk memerangi DARFUR….. dan dari beberapa tulisan di internet terbukti bahwa kompensasi JANJAWEED kalau berhasil menghadapi orang FUR dari GOS adalah setiap tanah/lahan yang berhasil mereka rebut dari pemberontak.

From FOTO DI SUDAN

Taktik GOS ternyata berhasil…. orang FUR tidak berdaya menghadapi JANJAWEED karena pada dasarnya mereka adalah petani dan tidak seperti JANJAWEED yang mobilitasnya tinggi, terbiasa berperang, atau setidak – tidaknya mengahadapi binatang buas atau pencuri ternak.

Maka terusirlah orang – orang FUR dari kampung halamannya sendiri….. (tercatat ada 2,5 juta orang IDP) dari negaranya sendiri, mereka rata – rata pergi ke dekat dari daerah perkotaan, karena di situ banyak bantuan dari NGO internasional, WFP yang menyediakan bahan pangan, air bersih buat mereka sehari – hari. Status mereka menjadi IDP dan dari lembaga – lembaga ini menyediakan KAMP penampungan IDP (IDP CAMP)… di Darfur sendiri terdapat puluhan IDP Camp, yang terbesar terdapat di NYALA dengan hampir 200 ribu IDP’s.

Namun permasalah IDP Camp ternyata bukan hanya memberikan bantuan makanan dan pendidikan, ada masalah lain yaitu ganguan keamanan bagi pengungsi itu sendiri….. tercatat banyak peristiwa perampokan disertai pemerkosaan terhadap para IDP, kelompok – kelompok ini tahu sekali bahwa kebanyakan yang berada di Camp adalah wanita dan anak – anak……. pihak AMIS (African Mission In Sudan, pasukan UNI AFRIKA dengan missi di Darfur) tidak berdaya menghadapi permasalahan keamanan ini…. hingga PBB turun tangan langsung dan mencanangkan HYBRID MISSION yaitu gabungan antara UNI AFRIKA dan PBB menangani suatu missi perdamaian, dengan istilah baru UNAMID (United Nations African Mission In Darfur). Dengan pembagian komponen Militer tetap pada UNI AFRIKA sedangkan Komponen sipil/polisi dari UN.

FPU yang akan disiapkan dari negara – negara kontributor akan bertugas : Menyelamatkan aset dan personil PBB dan Menjaga keamana pada IDP kamp, termasuk dalam rencananya FPU Indonesia akan ditugaskan di Nyala akan mengamankan IDP kamp terbesar itu (rasanya hampir mustahil juga….. 170 org FPU mengamankan 200 ribu orang), jadi di Nyala terdapat 5 IDP kamp dan yang menjadi prioritas ada 3 buah, dengan secara shift bergantian (setiap kamp ada posko tak tetap) dan posko induk di SUPERCAMP yang merupakan markas PBB di Nyala yang panjangnya 5 Km kali 10 Km termasuk lapangan terbangnya (nantinya seluruh komponen PBB ada di sana dari Administratif, RS, Kamp Tentara Uni Afrika, kamp FPU dll)

Nah… Bagi calon – calon FPU Indonesia…. sudah kebayang kan tugasnya ? Selamat berlatih dan berjuang

GBU

From FOTO DI SUDAN

SEKOLAH UNTUK PEACEKEEPER

Tulisan ini adalah sekelumit pengalaman saya mengikuti pelatihan di “CENTER OF EXELLENCE STABILITY POLICE UNIT” di VICENZA ITALIA

Pada awalnya setiap pelaksanaan operasi misi perdamaian yang dilakukan oleh PBB selalu terbagi menjadi 2 (dua) satuan tugas yang terdiri dari Multinational Spezialized Unit (MSU) yang lebih dikenal sebagai penugasan militer dalam missi PBB dan Civilian Police (UN CIVPOL), konsep tersebut masih dipertahankan oleh PBB sampai dengan tahun 1990-an. Setelah beberapa misi perdamaian PBB mulai mengevaluasi konsep tradisional tersebut karena dirasakan efektivitasnya mulai berkurang dan tidak efisien, keadaan tersebut ditambah dengan adanya fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap operasi misi perdamaian selalu menghabiskan dana yang sangat besar.

Adanya perbedaan tugas yang besar antara penugasan MSU (Militer dengan persenjataan lengkap/berat) dan CIVPOL (polisi sipil yang tidak bersenjata/terkesan lemah) yang terjadi justru membahayakan komunitas internasional dalam rangka menciptakan kestabilan dan mengakhiri perang yang menyengsarakan masyarakat, sebagai contoh pada saat missi perdamaian PBB di KOSOVO pada tahun 2002 ada demostrasi besar – besaran untuk menuntut kemerdekaan dari Serbia, pada saat chaos ternyata CIVPOL yang ditugaskan PBB tidak bisa berbuat apa – apa, karena mereka tidak mempunyai unit DALMAS dan tidak bersenjata, terpaksa ditugaskanlah MSU (Militer) untuk menangani demonstrasi, tentunya konsep yang berbeda antara Militer dan Polisi menyebabkan banyaknya jatuh korban para demonstran, ini membawa perseden buruk PBB karena tidak menjunjung HAM dengan menugaskan militer untuk menangani demonstrasi.

Atas peristiwa tersebut PBB memikirkan konsep baru, yaitu memperkuat CIVPOL menjadi Stability Police Unit (SPU), dalam bentuk Form Police Unit (FPU), Didalam penugasan FPU selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip kebutuhan, proposional dan akuntabilitas. Semua tindakan yang diambil oleh FPU bertujuan untuk melindungi kehidupan manusia, properti, kebebasan dan martabat manusia.

FORM POLICE UNIT

FPU merupakan pasukan taktis yang bersenjata lengkap yang terdiri dari elemen pasukan pemukul, unit intelijen, penyidik, negosiator, logistik, juru bahasa dan unit reaksi cepat yang terdiri dari 125 – 140 orang. Peralatan dan kelengkapan yang dibawa oleh negara yang tergabung dalam misi perdamaian diadakan oleh masing-masing negara peserta dan pada pelaksanaannya berdasarkan pada nota kesepahaman (MoU) antara United Nation (PBB) dan negara kontributor (PCC).

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya FPU harus mematuhi dan menghormati resolusi Dewan Keamanan PBB, hak azasi manusia, norma –norma yang berlaku, standar peradilan pidana dan undang-undang yang ada di negara tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hak azasi manusia, peradilan pidana dan aturan-aturan PBB. Perlu ditekankan bahwa anggota FPU harus tunduk pada petunjuk/cara dalam penahanan, penggeledahan (memasuki lokasi dan mencari barang bukti) dan penggunaan kekuatan, peralatan dan senjata api yang telah disahkan oleh DPKO.

 

FPU dalam menjalankan tugasnya mempunyai misi eksekutif yang terdiri dari :

1. Perlindungan personil dan fasilitas PBB

FPU harus membantu dalam melindungi personil dan fasilitas PBB dengan mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan resposif terhadap ancaman masa dan hubunganya dengan gangguan masyarakat.

2. Ketentuan keamanan yang mendukung terhadap badan penegak hukum nasional

FPU wajib membantu badan hukum nasional sesuai dengan mandat misi. Sebagian dari fungsinya FPU melaksanakan patroli gabungan dengan badan penegak hukum nasional.

3. Capacity building

Dalam hal ini FPU harus memberikan pelatihan dan petunjuk kepada mitra kerja mereka sesuai dengan masalah-masalah DPKO yang berhubungan dengan reformasi, restrukturisasi dan membentuk kembali badan penegak hukum.

Didalam pelaksanaan di lapangan FPU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Presidential security (Pengamanan Presiden)

2. Security sites (Pengamanan)

3. Anti robery (Anti Perampokan)

4. Crowd control (Penanganan Unjuk Rasa/DALMAS)

5. Patrol Checkpoint

6. VIP escort (Pengawalan VIP)

7. Camp security of FPUs camp (Pengamanan Lokasi di FPU Kamp)

8. Special operation (Operasi Khusus)

9. Weapon escort dan sebagainya (Pengamanan Senjata Api)

Center of Excellence Stability Police Unit (CoESPU)

Untuk mewujudkan stability police unit maka negara-negara yang tergabung di dalam G8 dalam Sea Island Summit Meeting pada Bulan Juni 2004 mengambil inisiatif, yang dituangkan dalam Action Plan and Global Peace Operation Initiative, untuk menyatukan persepsi internasional tentang penggunaan SPU dan program pelatihan terpadu melalui pembentukan Pusat Pelatihan Stability Police Unit atau Center of Excellence Stability Police Unit (CoESPU). Pembentukan CoESPU dipercayakan kepada Italian Carabinieri (semacam BRIMOB) yang dianggap cukup berhasil pada berbagai misi perdamaian PBB melalui keterlibatannya dalam MSU.

Center of Exellence for Stability Police Units (CoESPU) berada di Kota Vicenza, italy adalah pusat pembelajaran dan pelatihan Operasi Perdamaian Dunia (Peace Support Operation). CoESPU bertujuan meningkatkan kemampuan unit-unit polisi sebagai penjaga stabilitas (stability police unit) di daerah-daerah konflik dimana keberadaan Peace Support Operation dibutuhkan. Italian Carabinieri diberi mandat untuk mewujudkan CoESPU sebagai pusat pelatihan dan standard doktrin bagi unit-unit polisi sipil yang akan dikirim ke misi-misi perdamaian internasional.

Pelaksanaan pelatihan polisi perdamaian ini adalah merupakan pelatihan pertama kali yang di ikuti oleh Polri dengan melibatkan Pamen dan Perwira sebanyak 10 (sepuluh) orang, mulai dari tanggal 7 Mei – 24 Juni 2007 untuk Middle management dan 24 Mei – 24 Juni 2007 untuk High Level Management, Masing-masing peserta yang mengikuti program pelatihan baik High dan middle Level Management Course terdiri dari 9 negara : Cameroon, Indonesia, India, Jordania, Kenya, Nigeria, Pakistan, Serbia dan Senegal.

Setelah mengikuti pelatihan di CoESPU para peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut :

1. Pengetahuan tentang Peace Support Operation

2. Pengetahuan tentang Tactical Doktrine ( Doktrin Lapangan) di dalam pelaksanaan tugas misi perdamaian PBB

3. Pengetahuan Hukum Humaniter

4. Pengetahuan Internatinal Law dan International Relationship

5. Pengantar Geopolitics and Peace Keeping

6. Pengenalan International Criminal Court dan International Court of Justice

7. Ketrampilan dan teknik mengatasi unjuk rasa (Crowd Control Techniques)

8. Ketrampilan menjinakkan api di dalam situasi unjuk rasa/demonstrasi

9. Ketrampilan menggunakan senjata api jenis Beretta FS 92/Italia

10. Ketrampilan dan teknik patroli tempur perkotaan di daerah krisis (Bricks)

11. Keterampilan First Aid di daerah operasi

 

UN Certification

Dalam pelaksanaan kegiatan kursus, peserta dari Indonesia juga mengikuti UN Certification yang diselenggarakan UN DPKO dengan materi sebagai berikut: Test Kemampuan Mengemudi, Test Menembak, Test Kemampuan Berbahasa Inggris. Seluruh perwira dari kontingen Indonesia yang mengikuti Middle Management dinyatakan lulus dan layak menerima sertifikasi dari UN (PBB) dan dapat digunakan sebagai persyaratan utama untuk mengikuti misi-misi perdamaian yang dilaksanakan oleh PBB.

 

Kontingen FPU Indonesia

Sebagai wujud peran Indonesia dalam melaksanakan perdamaian dunia, maka Pemerintah Indonesia melalui PTRI (Perwakilan tetap Republik Indonesia) di Markas Besar PBB di New York, telah menunjuk Mabes Polri untuk menyiapkan kontingen FPU pertamanya untuk bertugas di Dharfur, Sudan. Permasalahan yang terjadi di negara ini adalah konflik SARA yang berkepanjangan di wilayah barat Sudan Dharfur, di wilayah ini mayoritas adalah etnis afrika, karena merasa kurang diperhatikan mereka melakukan pemberontakan, permerintah Sudan yang mayoritas etnis Arab tidak mampu menghadapi pemberontakan tersebut, lalu mereka membiayai milisia Arab bernama JANJAWEED, yang terbukti melakukan genosida.

Mabes Polri melalui Deops telah disiapkan 140 orang calon FPU dari Indonesia, dengan pelatihan dipusatkan di Mako Korps Brimob, Kelapa dua. Komandan kontingen yang ditunjuk adalah Akbp JOHNY ASADOMA, Kapolres Binjai, Sumatra Utara. Penulis sendiri berbekal pelatihan di COESPU, ditunjuk sebagai Wakil komandan kontingen FPU, yang direncanakan berangkat pada bulan Desember 2007, dengan lama penugasan satu tahun.

Indonesia Siap Kirim Pasukan Ke Darfur

Indonesia siap mengirimkan pasukan civilian police ke Darfur, Sudan, bila diminta oleh PBB. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda kepada wartawan, usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Menteri Muda Luar Negeri Perancis, Rama Yade, di Kantor Presiden, Kamis (20/9) petang.

“Selama ini dalam upaya menyelesaikan konflik di Darfur, memang ada penggelaran pasukan yang disiapkan oleh Uni Afrika atau negara-negara Afrika secara kolektif. Menggelar pasukan perdamaian di sana, tapi kelemahannya adalah bahwa Afrika tidak cukup memiliki dukungan logistik manajemen dan dana. Karena itu Dewan Keamanan mengusulkan apa yang disebut operasi gabungan, hybrid operation dengan harapan, kemampuan pasukan perdamaian di Darfur memadai dalam rangka memulihkan situasi disana. Tetapi dalam resolusi yang disahkan Dewan Keamanan beberapa minggu lalu. Prioritas diberikan kepada Afrika, dalam hal pasukan dari Afrika tidak cukup memadai jumlahnya, maka PBB meminta negara-negara termasuk Indonesia untuk ancang-ancang menyiapkan pasukan ke Darfur,” kata Menlu.

“Kita memang didekati oleh PBB untuk pertama mengirimkan civillian police dari Polri, bahkan pendekatan pendahuluan sudah ada dan Polri sudah mengirim 6 perwira untuk mencermati perkembangan situasi di lapangan untuk observasi. Berdasarkan laporan dari tim ini, pembicaraan lebih lanjut dengan markas besar PBB baru akan dipastikan penggelarannya. Ancar-ancar sekitar 150 personil civilian police, yang berkaitan dengan tentara kita juga dijajaki apakah Indonesia bersedia untuk memenuhi kebutuhan, dan dari kita diharapkan sekitar 1000 personil yang merupakan kombinasi dari unit – unit yang berbeda,” lanjut Menlu.

“Saya katakan ancang-ancang karena nampaknya dengan dukungan logistik dan dana dari PBB, jumlah pasukan dari Afrika cukup banyak. Dengan kata lain, bisa jadi pasukan dari negara-negara di luar Afrika tidak diperlukan. Kita siap saja, karena tidak kurang Sudan sendiri sudah sangat mengharapkan kalau Indonesia bisa kontribusi,” tambahnya.

Kebutuhannya pasukan di Darfur, dikatakan Menlu, sekitar 20.000 personil. “Karena itu nampaknya Afrika bisa memenuhi. Afrika memang organisasi sub regionalnya itu seperti bagian selatan ada 14 negara, punya alokasi mengerahkan satu brigade pasukan barat juga begitu, serta Afrika bagian timur. Jadi dalam hal ada malapetaka, keperluan penggelaran pasukan cukup mampu. Kelemahannya memang di logistik dan dana. Karena itu ketika dana ini dijamin pengadaannya oleh PBB, nampaknya mereka mampu,” kata Menlu.

Menlu menjelaskan bahwa yang meminta Indonesia ancang-ancang itu dari PBB karena ada unit pasukan perdamaian, termasuk jumlah angka yang dibutuhkan. Mengenai pemilihan civilian police, dikatakan Menlu bahwa pilihan itu lebih realistis sekarang ini untuk di Darfur. Mengenai waktu pastinya, Menlu mengatakan lebih cepat lebih baik. “Prinsipnya, karena konfliknya sudah lama, lebih cepat lebih baik, tapi kita harus hati-hati jangan cepat-cepat berkesimpulan kita akan mengirim. Prinsipnya kita sedia, tapi apakah diperlukan,” katanya.

————————-

Sebagai tambahan informasi, bahwa memang saat ini di Sudan terdapat 2 misi, yang pertama adalah AMIS (African union Mission in Sudan) , dengan wilayah operasi di Darfur (tidak di semua wilayah Sudan, walau HQ/Markas Besarnya bertempat di Khartoum), keberadaan mereka memang untuk menyelesaikan konflik di Darfur. walaupun hingga saat ini belum bisa terselesaikan karena berbagai faktor (politik, ekonomi, SARA, dll), wilayah Sudan lainnya juga bergolak yaitu antara Utara (Pemerintah Pusat Sudan) dengan Selatan (pemberontak SPLM/A).

Pada Januari 2005 telah ditandatangani perjanjian damai antara Utara-Selatan (Comprehensive Peace Agreement), kemudian kedua pihak (yang bersepakat) mengundang UN untuk mengawasi pelaksanaan CPA tsb, dengan dikeluarkannya UN Resolusi 1590 (Maret 2005). UN mulai dengan misi UNAMIS kemudian berubah menjadi UNMIS. Pada resolusi PBB tesebut tidak secara spesifik menyebutkan CPA ataupun mission area, tetapi menyebutkan diundang oleh Pemerintah Sudan. Itulan sebabnya keberadaan UNMIS saat ini juga menangani sedikit masalah Darfur, walaupun konsentrasi tugas pada wilayah Utara-Selatan.

Di Darfur, UNMIS hanya mengirimkan petugas sipil untuk Humanitarian Aids serta beberapa Police Advisor (yang bertugas temporary, tetapi homebase di Khartoum) untuk mendukung pelaksanaan ditribusi bantuan kemanusiaan tersebut. Masalah pengamanan diserahkan kepada AMIS. Kegiatan UNMIS di Darfur saat ini disebut sebagai Light Support Operation (LSP) bukan HSP (Heavy Support Package).

Kontribusi UN hanya memberikan bantuan kemanusiaan pada masalah pangan serta kesehatan tapi tidak infrastruktur, khususnya kepada pengungsi di IDP camps yang tersebar di beberapa daerah di Darfur. Setelah melalui beberapa kali pembicaraan antara UN dengan AU (African Union), maka disepakai untuk dilaksanakan UNAMID (United Nations-African Mission in Darfur) sebagai Hybrid Operation, serta telah dikeluarkan resolusi PBB 1769 untuk hal tersebut. Dalam Resolusi PBB disebutkan bahwa Hybrid Ops akan dimulai pada Oktober 2007, dengan peran bahwa AMIS bertanggungjawab terhadap para
combatan & ex-combatants (DDR process) sedangkan PBB akan melaksanakan Heavy Support Package dengan mengirimkan beberapa organisasi PBB (WFP, UNHCR, Human rights Commission, etc), serta menjaga stabilitas Kamtibmas (khususnya di IDP camps dan distribusi bantuan kemanusiaan) dengan mengirimkan Police Advisor dan Formed Police Unit (UN FPU). Indonesia sudah menyiapkan 1 FPU, dan telah dilaksanakan peninjauan lapangan ke 4 lokasi di Darfur pada 15-22 September 2007 lalu. Sesuai rencana bahwa FPU POLRI akan berangkat ke darfur pada akhir 2007 ini.

Mengenai misi UNMIS, selain 10 Milobs (Military Observer) dari TNI yang sudah berada disini, saat ini sudah berada 6 Perwira POLRI sebagai Police Advisor, direncanakan masa penugasan selama 1 tahun dan setelah itu akan dilakukan rotasi untuk menjaga kesinambungan keberadaan POLRI pada misi ini (UNMIS).

Berita terkini, Ary Laksmana Widjaya ditempatkan sebagai Chief of Strategic Analysis Cell, Reform & Restructuring Unit, UNMIS Police MHQ Khartoum Sudan, sedangkan 5 Perwira yang baru tiba bergabung, telah selesai melaksanakan Induction Training dan per 1 Oktober 2007, akan ditempatkan di beberapa tempat: AKBP Budi Santoso (R&R Unit UNMIS Police MHQ), AKBP Kumpul & Kompol Da Costa ( Kadugli Team Site, Sector North), Kompol Tommy Aria & AKP Endo P. (Sector Juba, South).

Mohon doa restu sukses mengemban misi dan keselamatan selama Kontingen FPU Garuda XXII-2 bertugas di Darfur Region, kami senantiasa berupaya memberikan dedikasi dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia, membawa harum citra bangsa dan terus mengibarkan gelora merah putih di forum multi-lateral sepertu United Nations Peacekeeping.

Tulisan saya di http://Pralangga.org

Survey ke Darfur, Sudan

Menyambung tulisan saya terdahulu, pada awalnya saya kira krisis di Sudan terjadi karena pertikaian antar ras, memang betul itu dalam konteks UNMIS (United Nation Mission In Sudan) yang menengahi konflik antara daerah Sudan Utara dengan Selatan, yang jelas di sini lebih kental unsur Sara, dimulai ketika pemerintah Sudan Khortum menggunakan hukum syariah secara nasional, tentu saja tidak bisa diterima oleh penduduk Sudan selatan yang mayoritas keturunan afrika dan Non Muslim. Memang pusat pemerintahan Khortum didominasi oleh warga Sudan keturunan Arab, maka terjadilah perang sipil dari 1994 dan baru berakhir 2 tahun yang lalu, UN sebagai mediator telah menemukan kedua belah pihak Selatan dan Utara, dan mencpai kesepakatan antara lain : Presiden Sudan mempunyai 2 wakil presiden yaitu Wapres dari Utara dan Wapres Selatan, demikian juga untuk penegakan hukum : di wilayah selatan tidak terikat hukum Syariah, demikian juga untuk kepolisian : ada dua kepolisian di Sudan : Kepolisian Sudan Utara dan Sudan selatan, Semenjak ada kesepakatan itu konflik mereda, dan dalam perjanjian akan ada Referendum tahun 2010 untuk menentukan apakah Selatan akan melepaskan diri atau tidak.

Namun lain halnya dengan wilayah Darfur (asal kata dari suku utamanya Fur, artinya orang dari tanah Fur), permasalahannya lain lagi, kalau saya lihat permasalahan utamanya adalah kesenjangan antara pusat dan daerah, sudah lama sekali wilayah Darfur di marginalisasi oleh pemerintah pusa/GoS (Goverment Of Sudan), padahal penduduk darfur tahu benar di wilayah mereka ditemukan cadangan minyak yang sangat besar, makanya mereka melakukan pemberontakan, tapi kebijakan yang kurang pas dilakukan oleh pemerintah Sudan : mereka menggunakan milisi Arab yang disebut JANJAWEED (bhs arab: setan berkuda) untuk melawan pemberontakan, padahal milisi ini bukan penduduk asli Darfur kebanyakan dari perbatasan Libia dan hidup mengembara, mungkin mereka dijanjikan akan mendapat tanah di Darfur, hingga terjadi pengusiran besar – besaran warga Darfur dari tanah mereka (suku Fur beragama Muslim), dan celakanya mereka juga mengusir rekan mereka sesama keturunan Arab yang menetap di Darfur (misalnya dari suku Zaghawa), jadi perang ini malah menjadi perang Tribalisme, karena ada beberapa suku lainya yg direkrut pemerintah untuk melawan pemberontak (catatan: di Darfur ada 100 lebih suku). Gos praktis hanya menguasai daerah perkotaan.

Jadi bingung kan ? Saya saja bingung… dan inilah informasi awal yang didapat pada kegiatan survey ke missi selama 1 minggu, dari tanggal 14 sd 22 Sept yang lalu.

Sudan here we come……

 

Tidak pernah terbayangkan pada suatu saat saya bisa menginjak benua Afrika, sampai suatu siang saya di telp oleh seseorang Kombes di Mabes Polri yang menunjuk saya sebagai Wakil komandan Kontingen Polisi Indonesia pada missi PBB di Sudan, memang sebulan yang lalu saya baru pulang dari pelatihan FORM POLICE UNIT di Vicenza Italy, konsep FPU adalah bentuk baru penugasan kepolisian internasional pada setiap penugasan misi perdamaian PBB. FPU adalah suatu unit kepolisian yang mempunyai kemampuan taktis dan teknis dalam menghadapi setiap situasi darurat di suatu negara yang terdapat konflik internal. Konsepnya lebih dekap dengan gerakan militer, artinya dalam suatu kesatuan utuh (setingkat kompi) menempati suatu barak, menguasai suatu wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, mempunyai mobilitas yang tinggi, siap menghadapi kontak senjata atau kriminal tingkat tinggi yang menggunakan senjata, yang jelas dari Indonesia telah dipersiapkan FPU dari Brimob. (tentu saja polisi umum tidak mempunyai kemampuan seperti ini), dan mungkin dari 140 orang calon FPU Indonesia, mungkin hanya saya yang berasal dari polisi umum.

Kontingen FPU Indonesia direncanakan akan berangkat bulan desember 2007, dan direncanakan akan bertugas selama 1 tahun. Problem utama di Sudan adalah adanya pertikaian di dalam negara mereka di bagian barat Sudan, tepatnya di Dharfur, konflik yang terjadi memang lebi ke SARA, antara masyarakat Dharfur yang berkulit hitam yang merasa ditinggalkan oleh pemerintah pusat Sudan yang mayoritas keturunan Arab, dalam menghadapi konflik dan pemberontakan ini pemerintah Sudan menggunakan Milisi JANJAWEED yang merupakan suku pengembara keturunan Arab. Tugas FPU nantinya adalah membuat kedua pihak ini untuk tidak saling menyerang.

Memang kesulitan yang pati akan dihadapi adalah kami masih meraba – raba tentang Sikon di tempat tugas kami nantinya, wajar karena kami merupakan kontingen FPU pertama dari Indonesia, sebelum ini memang sudah banyak anggota Polri yang pernah ikut missi PBB, seperti di Kamboja, Namibia dan Bosnia Hercegovina. (saya sendiri pernah ikut missi ke bosnia tahun 1997) tapi sangat berbeda dengan FPU, pada waktu itu kami semua merupakan bagian dari CIVPOL (Civilian Police), dalam tugasnya kami lebih individual, dan dicampur dengan CIVPOL dari negara lain dan dengan penempatan di wilayah tugas yang berpencar.

Ok, saya mengharapkan doa restu dari semua yang membaca blog ini, mudah – mudahan tugas ini  bisa berhasil dan bisa pulang dengan selamat.

Sebagai Penjaga Perdamaian

UNPF (United Nation Police Force) membuat missi bernama International Police Task Force (IPTF) di Bosnia & Hercegovina pada tahun 94 sampai 98, Misi ini membantu orang Bosnia untuk membangun kembali polisi lembaga yang bebas rasisme setelah perang etnik selama pecahnya Yugoslavia, dan Bosnia Hercegovina adalah negara yang baru yang dulunya Yugoslavia kemudian terpecah menjadi 5 negara baru : Slovenia, Kroasia, Serbia, Bosnia & Hercegovina dan Montenegro. IPTF ialah terdiri atas lebih dari 20 negara yang memberangkatkan polisi terbaik mereka untuk turut serta dalam misi ini. Polri pada saat itu mengirimkan 18 orang (masa dinas 1 kontingen adalah setahun dan bisa diperpanjang jika perlu, jika misi belum selesai akan ada pengganti), jumlah anggota POLRI untuk diuji untuk misi ini adalah 200 orang, dan saya termasuk beruntung mendapat kesempatan ini, kami memulai misi kami pada Juli 97 dan selesai di Okt 98, oleh sebab itu kami berada disana selama 1 tahun dan 3 bulan.Selama misi ini saya ditempatkan pada Mostar Police Station, sebagai seorang Perwira Administrasi.Mostar berada di bagian selatan dari B&H, sekitar 250 km dari Sarajevo ibu kota B&H, juga tempat IPTF Head Quarter.(di peta adalah tengah-tengah B&H). Mostar adalah kota yang luar biasa dan mempunyai “Jembatan mostar” sebagai ikon terkenalnya (dibangun pada abad ke 16 oleh kesultanan ottoman), pada saat saya disana jemabatan ini sedang diperbaiki,pada waktu perang jembatan ini dihancurkan karena jembatan ini menyambungkan bagian timur dan barat Mostar, selama perang Mostar terbagi oleh dua entitas dasar etnik dan terpisah oleh Mostar River, di Tepi Barat bagi orang Kroasia dan di tepi timur untuk orang bosnia. Tugas utama IPTF adalah untuk mengecilkan perbedaan diantara mereka. Bulan lalu saya menonton program TV pada chanel Discovery tour and Travel tentang jembatan Mostar, jembatan itu telah selesai dibuat dan masyarakat tepi timur dan barat bersatu kembali. Semua terlihat tersenyum dan tidak ada lagi rasa benci diantara mereka. Saya sangat senang mengetahuinya, saya berharap suatu saat akan pergi lagi ke mostar untuk mengenang tugas saya dan melihat jembatan baru Mostar.