Penanggulangan Kejahatan dengan Kesadaran Sendiri

Alternatif penegakan hukum di dunia sekarang sudah berkembang, dulu selalu kita berpikiran agar memberlakukan hukuman yang sangat berat bagi pelaku pidana agar kapok, pada tulisan saya sebelumnya ada pertentangan pendapat mengenai penerapan hukuman mati, apakah masih efektif menghilangkan kejahatan, kita sekarang berpikir, misalnya pada kejahatan narkotika, apakah dengan menerapkan hukuman mati bagi para pengedar akan menghilangkan peredaran narkoba ? Jawabannya tidak.

Perbedaan itu sekarang terlihat dari keberadaan penjara, berdasarkan data di negara – negara maju seperti Belanda, jumlah penghuni penjara semakin lama semakin berkurang, berbanding terbalik dengan penjara di negara berkembang yang sudah sangat penuh sesak melebihi kapasitas.

cb70dc40a4
Penjara yang kosong di Breda Belanda, yang sekarang beralih fungsi menjadi perkantoran dan pusat hiburan.

Dalam teori pemidanaan baru dikenal istilah “Reintegrative Shaming” atau mengintegrasikan rasa malu dalam masyarakat, teori ini menekankan pentingnya rasa malu dalam hukuman pidana. Teori menyatakan bahwa hukuman harus lebih fokus pada perilaku pelanggar daripada karakteristik pelaku. Teori ini dikembangkan oleh kriminolog Australia John Braithwaite di Australian National University pada tahun 1989. Hal ini terkait dengan perspektif kriminologi positif, yang dikembangkan oleh kriminolog Israel, Natti Ronel dan tim penelitinya.

Seperti contoh di negara Eropa, beberapa peraturan sudah mengarah kepada kesadaran masyarakat sendiri untuk mematuhinya atau tidak, dengan kata lain mereka menjadi malu kalau melakukan kejahatan, dan dorongan dari masyarakat untuk “menerima” para pelanggar kedalam masyarakat, bukannya menjauhkan atau membully bahkan memberi stigma “penjahat” dengan inilah akan timbul rasa malu seseorang apabila melakukan kejahatan, beberapa peraturan itu antara lain:

Di beberapa negara eropa sudah ada jalan bebas hambatan yang “no speed limit” terserah seseorang, mau gas pol sekencang – kencangnya dipersilahkan, dengan syarat harus menjaga jarak yang aman dengan kendaraan didepannya, nah dengan adanya aturan ini justru menurut penelitian angka kecelakaan menurun.

Di beberapa negara Eropa juga masyarakat pengguna Narkotika, mau make Ganja, putaw, ekstasi, cocaine, morphin, shabu atau narkotika lainnya diperbolehkan asalkan dalam jumlah dan kadar  tertentu yang dibatasi dan di lokalisir pada daerah tertentu. Kalau mereka melaporkan ke pemerintah bahwa mereka pengguna, pemerintah memberikan sarana kepada mereka, seperti memberikan jarum suntik baru bagi pengguna heroin, dan apabila sudah bosan langsung difasilitasi untuk rehabilitasi. Hasilnya apa ? justru angka pemakai narkotika menurun drastis.

Nah pertanyaannya apakah hal yang menjadi contoh diatas sudah bisa diterapkan dalam hukum kita ? mudah – mudahan pada suatu saat nanti, saat ini belum deh.

Iklan

Penerapan Hukuman Mati, Pertarungan Klasik di Konferensi Narkotika Sedunia

IMG-20180314-WA0043Semenjak pindah di BNN dan ditugaskan di bagian kerjasama Internasional, ada satu konferensi wajib diikuti oleh BNN dan beberapa kementerian dan lembaga yang berkaitan yaitu Konferensi Komisi obat dan Narkotika (CND / Commission on Narcotic and Drugs), Konferensi ini selalu dilaksanakan tiap tahun di Wina Austria dan penyelenggaranya adalah UNODC (United Nations Office of Drugs and Crime) yaitu sebuah badan di PBB yang bertanggung jawab dalam bidang Narkoba dan Kriminalitas dan melaporkan dalam sidang tahunan PBB. Kenapa selalu di Wina ? karena kantor pusat UNODC berada di Wina.

Mandat dan fungsi CND adalah meninjau dan menganalisis situasi obat-obatan global, dengan mempertimbangkan isu-isu terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi pengguna narkoba dan pasokan dan perdagangan obat-obatan terlarang. Dibutuhkan tindakan melalui resolusi dan keputusan.

12-CND-OpeningFungsi Normatif CND  berdasarkan konvensi pengendalian obat internasional diberikan otorisasi untuk mem pertimbangkan semua hal yang berkaitan dengan tujuan Konvensi dan memastikan pelaksanaannya. Sebagai organ perjanjian di bawah Konvensi Tunggal Narkotika (1961) dan Konvensi tentang Zat Psikotropika (1971), Komisi memutuskan, berdasarkan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), untuk menempatkan obat-obatan narkotika dan zat psikotropika di bawah kontrol internasional. Sesuai dengan Konvensi Menentang lalu lintas berbahaya pada Obat Narkotika dan Zat Psikotropika (1988), Komisi memutuskan, atas rekomendasi Badan Pengendalian Narkotika Internasional (INCB/ International Narcotic Control Board), untuk menempatkan bahan kimia prekursor yang sering digunakan untuk pembuatan obat-obatan terlarang di bawah kendali internasional. Komisi juga dapat memutuskan untuk menghapus atau memodifikasi tindakan pengendalian internasional atas obat-obatan terlarang, zat psikotropika atau prekursor. Mandat Komisi diperluas lebih lanjut pada tahun 1991. Komisi berfungsi sebagai badan pengatur  yang menyetujui anggaran Dana Program Pengendalian Narkoba Internasional PBB, yang dikelola oleh UNODC untuk memerangi masalah narkoba dunia.

Keanggotaan CND dalam resolusi 1991/49, memperbesar keanggotaan Komisi dari 40 menjadi 53 anggota, dengan pembagian kursi berikut di antara kelompok-kelompok regional: 11 untuk Negara Afrika, 11 untuk negara-negara Asia,
10 untuk Amerika Latin dan Karibia, 6 untuk Negara-negara Eropa Timur, 14 untuk negara-negara Eropa Barat dan lainnya, setiap negara tersebut menjadi anggota CND selama empat tahun. Anggota dipilih dari Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan khusus dan Pihak pada Konvensi Tunggal Narkotika, tahun 1961, dengan memperhatikan keterwakilan negara-negara yang merupakan produsen penting daun opium atau koka, negara-negara yang penting di bidang pembuatan obat-obatan narkotika, dan negara-negara di mana kecanduan obat-obatan terlarang atau lalu lintas gelap dalam narkotika obat merupakan masalah penting dan dengan mempertimbangkan prinsip distribusi geografis yang adil. Indonesia pada kali ini tidak menjadi anggota komisi ini sehingga dalam pertemuan ini menjadi Observer (Peninjau).

Apa saja sih yang dibicarakan dalam CND ini ? Permasalahan utama dari Narkotika adalah menurunkan Supply (pasokan) dan Demand (kebutuhan),  2 hal inilah yang banyak dibicarakan, untuk mengurangi supply diperlukan penegakan hukum atau berbagai alternatif lain yang ditawarkan dan juga dalam mengurangi demand yaitu dengan salah satunya dengan memanfaatkan komunitas,  berkembang lagi, bagaimana kalau sudah terlanjur memakai ? tentunya harus di rehabilitasi, dan juga banyak  alternatif cara penanganannya. Juga dengan penggolongan jenis narkotika, dalam forum inilah akan ada kesepakatan penggolongan Narkotika, contohnya Methapetamine (Ice, Shabu) yang menjadi golongan 1 Narkotika yang tadinya hanya golongan 2, Jadi intinya forum CND adalah membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dan segala aspeknya yaitu strategi, kebijakan dan politisasi sehingga tidak jarang pro dan kontra pendapat yang didukung kelompok negara terjadi, dan peran negara superpower terasa sekali untuk mempengaruhi suatu keputusan.

Yang seru dari pertemuan ini adalah pada saat negara memberikan statement , pada kesempatan itu setiap negara memberikan penjelasan tentang situasi narkoba di negaranya masing – masing serta kebijakan untuk menanggulanginya, entah kenapa penjatuhan hukuman mati bagi para pengedar Narkoba untuk mengurangi supply menjadi topik paling diperdebatkan sejak konferensi CND ini ada, negara – negara  yang tergabung dalam Uni Eropa adalah negara yang paling menekankan dan mempengaruhi negara lain yang masih menerapkan hukuman mati untuk mencabutnya, atau setidak – tidaknya moratorium hukuman mati. Saat ini tercatat masih 22 negara yang masih menerapkan hukuman mati di dunia. Tapi jangan Kuatir masih ada negara besar Tiongkok yang tetap ngotot membela hukuman mati, dengan alasan bahwa korban mati yang ditimbulkan akan lebih besar daripada pengedar yang dieksekusi. Indonesia tentu saja tetap mendukung pelaksanaan hukuman mati, karena masih menjadi hukum positif, dan sikap sebagian besar masyarakat yang masih mendukung pelaksanaan hukuman mati. Demikian sekilas info dari Wina, Austria.

Indonesia konsumen terbesar Narkoba di Dunia ?

369149263
Bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba

Setelah tertangkapnya 2 kapal pengangkut Narkoba yang berasal dari Taiwan yaitu kapal Wanderlust yang ditangkap Polda Metrojaya mengangkut 1 ton Amphetamin (Shabu) dan Kapal Sunrise Glory yang ditangkap gabungan BNN, TNI AL dan Bea Cukai juga membawa 1,37 ton Shabu, ditambah lagi penangkapan ratusan kilogram  sabhu yang berasal dari Malaysia di Banda Aceh dan Medan, kita jadi bertanya tanya seberapa besar sih demand akan Narkotika di Indonesia ? Kok sudah ditangkap berton – ton masih juga banjir narkoba, seberapa besar sih konsumsi anak bangsa terhadap narkoba, sehingga supply banyak sekali ?

Demikian beberapa fakta yang saya ketahui tentang peredaran gelap Narkotika di Indonesia;  Jumlah pemakai di Indonesia diperkirakan 5 juta orang atau 2% dari jumlah penduduk, data ini diapat dari survey tahunan BNN yang melibatkan outsourching dari Universitas Indonesia. Angka ini mungkin terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat yang punya 18 juta pemakai atau 18% dari total jumlah penduduk.

Jenis narkotika yang populer dan digunakan sebagian besar pemakai adalah ganja dan diikuti narkotika berbahan sintetis yaitu Shabu atau Amphetamine. Khusus harga narkotika Shabu di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, dibawah Jepang dan Australia, yaitu Rp 1 M sampai Rp 1,2 M/Kg, lucunya tidak mengecilkan demand shabu di Indonesia. Terdapat kecenderungan masyarakat sekarang beralih ke Narkotika Sintetis terutama Shabu.

Ada data yang sungguh mengejutkan dari harga jual narkoba sintetis jenis Shabu, di tingkat pemroduksi di perbatasan Tiongkok/Myanmar harga 1Kg Shabu sekitar Rp 40 jt, biasanya shabu ini di bawa melalui indochina dan Thailand dan menuju “gudang” di Malaysia, sampai di Malaysia harga pasaran sudah Rp 200 jt/Kg, mereka menjadikan Malaysia sebagai “Stepping Stone” sebelum menuju ke Indonesia dan lebih mengejutkan lagi apabila Shabu ini berhasil diloloskan melalui jalur laut (selat Malaka) menuju pantai Timur indonesia dari Aceh sampai Lampung ataupun melalui perbatasan darat di Kalimantan, harganya melonjak fantastis menjadi Rp 1 M/Kg atau naik 5x lipat, jadi bisa dibayangkan keuntungan para bandar apabila bisa meloloskan Shabu hanya dari Malaysia ke Indonesia.

Kalau kita hitung kasar berapa sih konsumsi para pengguna Shabu di Indonesia ? kalau ada 4 juta saja pemakai di Indonesia,  dan setiap orang butuh 1/4 gram/hari, jadi diperlukan 1 ton sehari, jadi kebutuhan Shabu di Indonesia kurang lebih 30 ton/bulan. Suatu angka yang fantastis dan “Inconvinient Truth” kenyataan yang tidak mengenakkan, pantas saja berton – ton Shabu masuk ke indonesia, bagaikan banjir dimusim hujan.

money
Uang sitaan Narkoba di AS, 2,4 juta Dollar Cash

Berapa uang yang dihasilkan oleh para bandar ? kalau 1Kg = Rp 1M, maka uang dari 1 ton Shabu adalah Rp 1 M x 1000Kg artinya Rp 1 Triliun. Jadi perbulan uang yang berputar dari penjualan Shabu adalah 30 T dan kalkulasi setahun menghasilkan Rp 360 T, suatu angka yang sangat – sangat fantastis, maka tak heran bila seorang terpidana mati Freddy Budiman yang telah dieksekusi, menurut team Money Laundring BNN mempunyai uang sekitar Rp 7 Triliun.

Kesimpulan, kenapa peredaran narkoba di Indonsia sangat massif ? sebenarnya ini karena jumlah penduduk Indonesia yang besar, namun juga mempunyai pola wilayah yang unik dengan kepulauannya, yang mengakibatkan banyaknya jalur masuk ke Indonesia dan disinyalir 80% masuknya narkotika (baca:Shabu) ke Indonesia adalah melalui laut. Lalu kenapa harganya mahal ? Hal ini menjadi dilema penegak hukum juga, karena ketatnya pengawasan lembaga penegak hukum di bidang pengawasan peredaran gelap narkoba dari BNN dan Polri, maka sialnya jadi berlaku hukum ekonomi, dengan demand yang tinggi sekali namun supply yang terbatas, otomatis harga menjadi tinggi,  nah lebih sialnya ini jadi hal menguntungkan bandar.

Bagaimana cara mengatasinya ? sudah nyata bahwa penangkapan berton – ton narkoba (baca:shabu) di Indonesia masih merupakan fenomena gunung es, hanya sedikit yang timbul di permukaan, sebagian besar masih tersembunyi di dalam air.  The power of money, masih merupakan daya penarik terbesar bagi para pengedar, dengan usaha yang sedikit berisiko namun menjanjikan keuntungan yang sangat besar, seperti contoh Freddy Budiman, legacy nya walaupun sudah di eksekusi masih meninggalkan uang yang banyak sekali.  Walaupun beresiko ditembak mati atau dieksekusi mereka tidak takut, mereka hanya takut 1 hal, yaitu menjadi miskin. Inilah sementara yang harus dilakukan, para pengedar narkoba harus di miskinkan, karena kejahatan narkoba memerlukan uang untuk modal barang, kalau mereka tidak ada uang, tidak mungkin mereka akan berusaha lagi, maka hilanglah 1 jaringan pengedar, cukup masuk akal kan ?

Anti Narkoba, hindari Lost Generation

bnnKenapa saya pilih judul itu? yes sekarang saya kembali mengalami tour of duty, sejak beberapa bulan ini saya pindah ke Badan Narkotik Nasional (BNN) badan yang dibuat pemerintah untuk melaksanakan tugas utamanya P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) kadang kita bertanya, kenapa sih masalah pemberantasan Narkoba tidak diserahkan saja kepada penegak hukum saja yaitu Polisi ? saya pun berpikiran begitu tadinya, apa tidak merupakan pemborosan menggunakan dua badan yang tugasnya hampir sama untuk memberantas Narkoba ? ternyata setelah bergabung disini saya menyadari bahwa justru penegakan hukum adalah bagian terkecil dan terletak di ujung daripada pemberantasan narkoba, kalau kita masih menggunakan pendekatan hukum untuk menangkap para pengedar narkoba, sesungguhnya kita telah gagal, karena intinya adalah bagaimana Masyarakat umum mempunyai daya tangkal yang kuat untuk tidak terjebak dalam lingkup penggunaan Narkoba.

Dan terbukti, tidak ada satupun negara di dunia ini mampu dengan upayanya sendiri untuk mencegah beredarnya narkoba dan adanya pengguna narkoba di negaranya. Pemerintah memandang perlunya masalah penyalahgunaan Narkoba ini ditangani secara Holistik dari akar permasalahannya sampai upaya yang paling akhir yaitu penegakan hukum dan BNN telah menangkap keinginan pemerintah dengan didasari oleh UU sebagai dasar operasionalnya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Di Undang undang ini beberapa hal yang selama ini diperdebatkan yaitu apakah pengguna narkoba adalah kriminal ? sehingga perlu di penjara ? Kita harus menyadari bersama bahwa pengguna narkoba adalah justru merupakan korban, ia harus diselamatkan jiwanya dan mentalnya, dan wajib menjalani rehabilitasi.

Tugas pokok BNN adalah P4GN yaitu: Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Ada beberapa bagian di BNN yang mencakup semua aspek tersebut yaitu bagian Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Kerjasama dan hukum, Rehabilitasi dan Pemberantasan. Seperti yang saya sebutkan terdahulu, bagian yang terakhir adalah yang merupakan penegakan hukum, ini menunjukkan bahwa penegakan hukum adalah upaya paling terakhir dari upaya pemberantasan penggunaan Narkoba.

Beberapa fakta yang saya dapatkan selama mulai bekerja di BNN, ternyata bahaya penyalah-gunaan Narkoba di Masyarakat Indonesia telah sampai angka yang mengkuatirkan, angka prevalensi Masyarakat Indonesia pengguna Narkoba aktif adalah kurang lebih 6 Juta orang, dan jenis narkoba baru yang termasuk NPS (New Psychoactive Substances)ada ratusan sedangkan yang bisa terdata dalam Laboratorium BNN sampai Juni 2017, 65 NPS telah ditemukan dan baru 48 jenis yang masuk dalam daftar , memang saat ini banyak jenis Narkoba baru yang aneh – aneh muncul, yang paling terkenal ialah jenis Flakka rumus kimianya adalah pyrrolidinopentiophenone atau PVP atau alpha-PVP. Flakka adalah jenis obat sintetis yang bisa membuat orang menjadi hyperaktif dan menjadi Zombie.

Sekarang pertanyaannya, bagaimana mencegah narkoba? hal ini tidak dapat dipandang enteng, apabila dibiarkan, angka pengguna narkoba akan menjadi banyak sekali dan satu dasawarsa kedepan dapat menimbulkan “lost generation”, bayangkan anak muda yang menjadi tiang masa depan Indonesia, menjadi orang orang yang tidak kreatif dan produktif karena sebagian besar saraf otaknya rusak? (jenis narkoba sintetis yang paling besar efeknya untuk merusak jaringan otak, memang bisa direhabilitasi tapi efek goblok karena otak rusak akan menimpa seumur hidup),  cara paling ekstrim kita bisa contoh Presiden Duterte di Filipina, dengan menembak mati semua bandar dan pemakai sehingga bisa menekan peredaran narkoba sampai ke titik nol, dalam hati kecil saya sih setuju banget,  karena kejahatan narkoba adalah extraordinary crime, sehingga cara pencegahannya tidak bisa dengan cara yang biasa pula, nah itulah yang harus kita pikirkan bersama seluruh komponen negara ini, kita harus berupaya yang extraordinary (bukan yang biasa biasa saja) untuk menanggulangi peredaran dan penyalalahgunaan Narkoba, ayo stop narkoba demi masa depan negara kita.

Amoy Singkawang Korban Perdagangan Orang di Tiongkok (Bagian 2)

Kasus Bong Lian Mie (BLM)

zizing-sketchesSdri Bong Lian Mie (bukan nama sebenarnya) pada bulan Mei 2016 datang ke KBRI Beijing meminta bantuan pemulangan dirinya ke Indonesia. BLM adalah perempuan asal Singkawang berusia 30 tahun dan saat meminta kepulangan telah menikah dengan laki-laki RRT bernama Sdr. Chen Yuan Jie.

BLM datang ke RRT pada November 2015, didatangkan dari Singkawang oleh agen pernikahan yang datang langsung dari Anhui untuk menjemput BLM. Sebelum pergi ke RRT, BLM mengaku diberi pinjaman uang sejumlah Rp 7 juta, kemudian Rp 8 juta yang rencananya akan dibayarkan setelah mendapa pekerjaan di RRT. Selain menikah, BLM juga berniat bekerja di RRT.

Sesampainya di RRT dan dinikahkan, suami dan keluarga tidak seperti yang dibayangkan BLM.  Mereka tinggal di sebuah desa terpencil di Provinsi Anhui yang masih harus ditempuh 3 jam dari kota kecil  Anqing di Huaning County. Kendaraan umum, transportasi juga sangat sulit ditempuh.

BLM mengatakan ybs sering berkelahi dengan suami dan mertua karena hal-hal sepele seperti dilarang mandi terlalu sering (mandi sehari sekali dianggap sering), dilarang mencuci baju setiap hari karena untuk menghemat air,  disuruh memasak menggunakan tungku kayu bakar (padahal ada kompor gas), membantu suami dan keluarga bekerja di ladang, dan lain-lain. Bila tidak bekerja maka tidak diberi makan. BLM juga pernah mencoba bekerja di restoran tetangga pada siang hari dan mendapatkan gaji 1000 RMB selama sebulan. Suami BLM sering memaki dan memukul, tidak jarang berkelahi di jalanan. Karena tidak tahan, BLM meminta diceraikan dan dipulangkan ke Indonesia. Suami tidak mau memulangkan karena telah membayar mahal untuk mendatangkan ybs, sehingga BLM diminta mengganti uang yang dikeluarkan (kalau mau diceraikan atau pulang) sejumlah 160.000 RMB atau sekitar 400 juta rupiah.

Karena sering ribut, BLM mengadu ke polisi dan di depan polisi suami berjanji menceraikan secara baik-baik. Namun, suami ingkar janji dan mengusir BLM serta menahan paspor ybs agar ybs tidak pernah bisa kembali ke Indonesia.

Dalam penanganan kasus oleh KBRI, KBRI mengontak suami dan keluarganya secara intensif untuk meminta pengembalian paspor dan bercerai secara baik-baik agar tidak meninggalkan masalah di kemudian hari. Namun pihak keluarga suami selalu mengulur waktu dan tidak menyambut dengan baik upaya dialog yang dilakukan oleh KBRI, sehingga diputuskan untuk membuat SPLP  (Surat Pengganti Laksana Paspor) dan mengurus visa sebagai exit permit. Hal itu pun memakan waktu yang cukup lama mengingat diperlukan lost certificate untuk membuat paspor dan exit permit,  setelah ada persetujuan dari polisi bahwa hal tersebut dapat dilakukan. BLM harus datang kembali ke Anhui, karena Public Security Bureau dan Exit Entry Bureau Beijing juga tidak dapat menerbitkan visa atau exit permit di Beijing.

Sesampainya di kantor Polis Anhui, pihak keluarga dan suami BLM telah menunggu kedatangan untuk menahan kepulangan BLM. Pihak keluarga mendapatkan informasi dari Kepolisian. Keluarga tersebut mengangkat beberapa issue untuk menahan kepulangan Sdri. BLM, yaitu (1) Masalah uang (2) Masalah perceraian (3) Masalah ID ibu mertua dan kunci emas, sebagai berikut:

(1) Terkait masalah uang
Keluarga minta pengembalian uang yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan calon pengantin dari Indonesia yaitu sejumlah 160.000 RMB. Menjawab hal ini KBRI menyampaikan bahwa itu adalah urusan antara keluarga suami dengan mak comblang atau agen pencari jodoh yang menerima uang tersebut, mengingat Sdri. BLM juga tidak pernah menerima uang tersebut. Keluarga suami dipersilahkan mengurus dengan agen pencari jodoh yang digunakan, apabila tidak puas agar membawa urusan tersebut ke Polisi. Hal itu juga didukung oleh pihak kepolisian sehingga keluarga tidak lagi mengangkat soal pengembalian uang.

2) Terkait masalah proses perceraian:
Pihak keluarga suami meminta sebelum kepulangan, Sdri. BLM harus lebih dahulu mengurus  proses perceraian hingga selesai. Proses ini harus diselesaikan di Hefei mengingat pernikahan dengan orang asing untuk warga di Provinsi Anhui harus pergi ke Hefei. Permintaan penyelesaian proses perceraian ini nampaknya disarankan oleh polisi yang menyadari bahwa suami tidak akan dapat menikah kembali seumur hidup bilamana tidak ada proses perceraian. Sesuai aturan yang ada saat ini, RRT seseorang yang sudah tercatat menikah tidak boleh menikah sebelum ada proses perceraian.  Pernikahan yang baru bisa dilakukan setelah ada akte cerai.

Terkait usulan ini disampaikan bahwa KBRI tidak menentang permintaan proses perceraian, namun kedatangan KBRI adalah untuk mengurus visa bukan perceraian, agar dapat segera pulang mengingat lbu Sdri. BLM sedang sakit keras. KBRI juga menyampaikan catatan bahwa Sdri. BLM datang ke KBRI karena suami telah ingkar janji untuk menceraikan.

KBRI telah juga telah mengontak pihak keluarga secara intensif baik langsung (menelpon keluarga tersebut) maupun tidak langsung (melalui kepolisian) untuk meminta pengembalian paspor dan menyarankan perceraian sebagaimana yang diinginkan oleh Sdri. BLM,  tetapi tidak pernah disambut baik oleh keluarga pihak suami. Sdri. BLM juga telah cukup lama berada di KBRI karena menunggu pengembalian paspor dan lost certificate dari kepolisian  Anqing sehingga telah mendapat jeda waktu yang lebih dari cukup untuk proses perceraian seandainya  keluarga menginginkan hal tersebut. Oleh karena itu KBRI menilai tidak mungkin untuk menunda kepulangan Sdri. BLM demi proses perceraian yang seharusnya bisa dilakukan secara lebih awal, bilamana keluarga suami bermaksud menyelesaikan hal ini.

(3) Terkait masalah ID ibu mertua dan kunci emas:
Keluarga menyampaikan bahwa Sdri. BLM membawa ID ibu mertua dan kunci emas yang harus dikembalikan kepada keluarga. KBRI menyampaikan bahwa semua yang datang ke KBRI diperiksa secara mendetail. Saat datang di KBRI, Sdri. BLM tidak membawa tas, pakaian, ID atau perhiasan sebagaimana yang dituduhkan. Bahkan Sdri. BLM juga tidak membawa sehelai pakaian pun atau koper, pakaian yang dibawa hanya pakaian yang melekat dibadannya sehingga KBRI memberikan kebutuhan dasar termasuk makanan dan pakaian. Uang yang digunakan untuk perjalanan dari Anhui ke Beijing dengan bus juga adalah gaji diterimanya setelah bekerja paruh waktu di restoran milik tetangga. Sdri. BLM pernah bekerja selama satu bulan di restoran milik tetangga dan menerima 1000 RMB sebagai gajinya.

Setelah mendengar penjelasan tersebut polisi menyetujui dan memberikan exit permit untuk kepulangan BLM dan keluarga pihak suami tidak dapat menahan kepulangan ybs.

(sumber: release dari KBRI Beijing)

Merit System Vs Time Based

Setelah hampir 2 tahun bertugas di Malaysia dan kebetulan berkantor di Mabes Polis Diraja Malaysia  (PDRM), banyak aturan – aturan kepolisian Malaysia yang menarik apabila dibandingkan dengan aturan yang berlaku pada POLRI.  Salah satunya adalah  mengenai promosi kepangkatan dan jabatan.  Dibawah ini antara lain perbedaannya:

Perwira PDRM Sumber: polisjohor.gov.my
Perwira PDRM
Sumber: polisjohor.gov.my

Di POLRI pengumuman kenaikan pangkat dan promosi jabatan adalah dua hal yang berbeda. Di PDRM hal ini berlaku satu kali, jadi seorang yang mengalami promosi jabatan sekaligus Ia juga mendapat pangkat yang baru, kecuali pindah jabatan dengan pangkat yang sama.

Di  POLRI apabila seorang perwira mendapat jabatan baru yang membawa konsekuensi Ia akan naik pangkat, tidak langsung naik pangkat, Ia harus menunggu masa kenaikan pangkat yang terdekat, yaitu pada tanggal 1 Januari atau 1 Juli setiap tahunnya.  Di PDRM setiap promosi jabatan sekaligus naik pangkat, Perwira yang dipromosikan dengan jabatan baru langsung berhak menyandang pangkat baru,  hanya pangkat  itu mendapat sebutan “acting” , dan baru “confirm” dengan pangkat baru setelah minimal 6 bulan.

Ada hal lain yang menarik adalah masa untuk kenaikan pangkat, di PDRM tidak ada waktu yang pasti kapan seeorang bisa menyadang sebuah pangkat, bisa dikatakan sebagai “Merit system”, yang menurut wikipedia disebutkan:

“The merit system is the process of promoting and hiring government employees based on their ability to perform a job, rather than on their political connections”

(Merit system adalah proses dari promosi pegawai pemerintah berdasarkan kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaannya bukan dari koneksi politik).

Untuk menjalankan system ini, bagi khususnya perwira PDRM mereka harus melakukan interview untuk mendapatkan kenaikan pangkat, pada Interview ini akan dilihat bagaimana kemampuan profesionalisme perwira ini dalam tugas yang diembannya, berdasarkan input dari sekelilingnya: dari komandan, rekan kerja dan bahkan bawahan. Yang wajib melakukan interview untuk kenaikan pangkat adalah dari pangkat Inspektur sampai pangkat DSP (Deputy Superintendent of Police) atau pangkat Mayor. Setelah itu dari pangkat DSP ke Superintendent (AKBP) dan seterusnya tidak diperlukan lagi interview. Prosesnya setelah seseorang perwira PDRM lulus dalam interview, barulah bagian SDM PDRM mencarikan jabatan yang setingkat lebih tinggi. Dalam surat pengumuman tertulis perwira PDRM tersebut mendapat jabatan baru sekaligus pangkat baru.

Anggota POLRI  Sumber:  polrespariaman.wordpress.com
Anggota POLRI
Sumber: polrespariaman.wordpress.com

Berbeda dengan di POLRI tidak sepenuhnya mengadopsi “Merit System” tapi cenderung lebih ke sistem “Time Based”, artinya ada waktu tertentu (4 sd 5 tahun pada satu pangkat) bagi setiap anggota POLRI dalam menyandang pangkat tertentu. Memang ada syarat tambahan untuk bisa mendapat pangkat, yaitu dengan kewajiban menjalani pendidikan tertentu dan tidak bermasalah dalam dinas, hal ini dapat berpengaruh cepat atau lambatnya seorang anggota Polri dalam naik pangkat. Pada system ini, seorang perwira POLRI yang akan naik pangkat, harus sudah mendapat jabatan baru yang pangkatnya setingkat lebih tinggi, walaupun tidak otomatis naik pangkat.

Yang terakhir pasti akan ditanyakan lebih baik mana “Merit System” atau “Time Based” ? Pasti masing masing mempunyai kekurangan dan kelebihan masing masing, antara lain:

Bagi sistem “Time Based” terlihat bahwa satu angkatan rekrutmen akan rata – rata menyandang pangkat yang sama, terutama terlihat pada lulusan Akademi Kepolisian, dengan catatan tidak bermasalah, mereka paling tidak pangkat terakhir akan sampai di Komisaris Besar (Kolonel). Sedangkan pada “Merit System” kelulusan satu angkatan tidak merata dalam kepangkatan, sebagai contoh seorang perwira tinggi PDRM yang berpangkat Deputy Commissioner (bintang 3) satu angkatannya masih ada yang tertinggal jauh bahkan masih inspektur.

Bagi sistem “Time Based” sepertinya banyak yang “Safety Player” artinya banyak perwira yang tidak mau menonjolkan diri dan kemampuannya, dengan pertimbangan toh akan naik pangkat sama – sama, asalkan tidak bermasalah dalam kedinasan. Berbeda dengan “Merit System” seorang yang naik pasti karena ia mempunyai “Kelebihan” dalam menjalankan tugasnya dibandingkan perwira yang lain. Mereka memang dipacu untuk selalu berinovasi dan kreatif agar terlihat mempunyai kelebihan dibanding rekan lainya. Namun saya juga melihat ada kekurangan sistem ini, kenaikan pangkat berarti “Satu tersenyum, namun banyak kecewa”, karena sulitnya seseorang untuk mendapatkan kenaikan pangkat, sehingga kadang terjadi jegal-menjegal yang justru terjadi pada kawan satu angkatan.

Kesimpulannya, menurut saya kedua sistem ini tidak ada yang baik dan buruk, karena sudah diterapkan dalam POLRI atau di PDRM sejak lama, dan menurut saya semua sistem ini ada kekurangan dan kelebihannya sendiri – sendiri, akhir kata, jayalah selalu POLRI dan PDRM ….

Gangster Malaysia

Bagi orang Indonesia membaca judulnya pasti ketawa, bagaimana di Malaysia negara yang terlihat katronya dengan style Melayu mempunyai gangster ?  No, ini masalah serius disini .. saya sendiri sebagai anggota Polri yang ditempatkan di Malaysia melihat masalah ini sangat serius dan berbahaya, bahkan dikatakan hampir sama dengan perang gang di Mexico.

Genk China di Malaysia
Genk China di Malaysia

Hampir setiap hari bisa terjadi penembakan di jalan dengan cara yang amat profesional, mereka mengambil titik lemah seseorang, pada saat membawa mobil berhenti di lampu merah, pada saat yang sama datang memepet sepeda motor berbonceng dua, dan … dor …dor .. meninggalkan korban tewas di di dalam mobil,  ada juga korban yang diincar pada saat makan di restoran pada saat orang ramai,  pembunuh datang ke dalam dan menembak kepala korban hingga tewas didepan orang banyak.

Yang menarik dari peristiwa ini adalah kebanyakan korban tewas dalam penembakan berasal dari ras pendatang (India, China), satu satunya melayu yang menjadi korban adalah ketika seorang Direktur Bea Cukai Malaysia ditembak mati di mobilnya pada saat mau ke kantor.

genk 08 India
genk 08 India

What a bloody hell … yang terjadi di Malaysia.  Saya sudah mengkalkulasi semenjak Bulan Februari hingga akhir Agustus 2013 telah ada kurang lebih 40 street shooting yang mengakibatkan kematian korban, dan (sayangnya) belum ada kasus yang benar – benar terungkap siapa pelaku dan aktornya.
Masyarakat Malaysia mulai merasa tidak aman karena sehari hari disuguhkah berita peristiwa penembakan, dengan mayat bergelimpangan.  Polisi dalam memberikan statement setelah kejadian penembakan selalu hanya mengatakan kejadian tersebut adalah perang antar genk, dengan mengindetifikasikan  si korban berasal dari anggota genk mana, yang sebenarnya dengan mudah diidentifikasi dengan melihat tatoo pada tubuhnya. Tentu saja jawaban itu tidak membuat masyarakat menjadi puas sehingga masyarakat mendambakan berlakunya kembali UU preventif yang telah dicabut seperti ISA (Internal Security Act) dan EO (Emergency Ordonantie) yang memperbolehkan Polisi melakukan penahanan preventif tanpa pengadilan selama 2 tahun.

Yang jelas Polisi malaysia harus berbuat sesuatu untuk mengatasinya, dan dikeluarkanlah suatu perintah operasi kepolisian yang diberi nama operasi “Changkat” operasi untuk memberantas ganster di Malaysia. Apakah ini menjadi ajang balas dendam Polisi yang jelas pada awal operasi di Penang Malaysia, Polisi telah menembak mati 5 orang anggota gank “08” di Penang,  yang mayoritas anggotanya orang India.

Kepolisian Malaysia kemudian mengadakan jumpa Pers dengan membeberkan data tentang seluruh nama genk di malaysia berikut daftar anggotanya, demikian datanya:

1) Identifikasi Genk:
Polisi mengidentifikasi ada 49 genk di seluruh Malaysia, dengan anggota keseluruhan sejumlah 40.313 orang, dengan perincian anggota gank etnis India 28.926 orang atau 71 % dari kesuluruhan anggota genk, etnis China sebanyak 8.214 orang atau 21 % dan sisanya 1.923 orang atau 5 % berasal dari keturunan Melayu, dan sisanya 1.250 orang atau 3 % dari etnis lainnya (Coba bandingkan komposisi penduduk di malaysia dengan 60 % Melayu/pribumi, 33 % China dan 7 % India)

2) Inilah nama nama genk berdasarkan etnis:
Etnis Melayu: Double 7, Tiga Line, Geng 30
Etnis China: Genk 24, Geng 18, Genk 36, Genk 21, Ang Soon Thong, Wah Kee, Sio Sam Ong, PNEH, Hong Hong San, Hai San, Sin Ang Bin, New Cell 20, Jit It Hai, Sio Koon Tong, Gee Lam Kor, Gee Ah Eng, Loh Kuan, Tiang Yee Tong, Geng Leng Hor
Etnis India: Genk 04, Genk 08, Genk 21, Genk 24, Genk 18, Genk 35, Genk 36, Genk 303, Geng Satu Hati

Korban Perang Genk
Korban Perang Genk

3) Inilah cerita dari beberapa Genk Besar di Malaysia:
– Genk 04 adalah genk yang paling besar dan paling sadis, anggotanya berasal dari etnis India, dengan anggota sebanyak 5.440 orang. Kegiatan kriminal yang dilakukan adalah Penjualan Narkoba, pemerasan, Pencurian kendaraan bermotor dan aktivitas kriminal menggunakan senjata api atau benda-benda berbahaya lainnya. Gank 04 sebelumnya dikenal sebagai Gank China dengan nama Hua Kee pada 1980-an. Setelah itu diambil alih oleh anggotanya yang beretnis India. Mereka aktif di Kuala Lumpur, Johor, Penang dan Kedah. Diyakini bahwa Gang 04 tidak memiliki kepemimpinan terpusat dan beroperasi secara otonomi di setiap daerah. Baru-baru ini, lima orang anggota genk 04 yang ditembak mati dalam sebuah serangan polisi di Penang.
– Genk 08 jumlah anggota: 4.423, Genk ini didirikan pada tahun 70-an. Para anggota genk kebanyakan berada di Kuala Lumpur, Selangor, Penang, Perak, Johor, Negeri Sembilan dan Malaka. Kegiatan mereka termasuk penjualan narkoba, mengumpulkan uang keamanan dan perampokan. Tidak ada kepemimpinan pusat untuk geng ini.
– Double 7, jumlah anggota: 1.053 orang, Genk ini dibentuk delapan tahun lalu, mayoritas anggota geng adalah etnis Melayu dengan bisnis keamanan di Restoran dan sektor hiburan. Kelompok ini aktif di Semenanjung Malaysia.
– Sio Sam Ong, Secara harfiah berarti “Tiga Kaisar kecil.” Ini adalah triad China terkemuka di Malaysia, dengan kehadiran yang kuat di negara bagian utara semenanjungMalaysia dan berbasis di Penang, secara luas dianggap sebagai salah satu triad paling kuat di Malaysia. Seperti rekan-rekan di Singapura dan Taiwan, Sio Sam Ong sebagian besar terdiri dari kelompok etnis Hokkien. Kelompok ini diyakini didirikan pada tahun 1940-an. Menurut polisi Malaysia, Sio Ong Sam saat ini salah satu triad paling aktif di Penang dan diyakini secara aktif terlibat dalam politik. Genk itu disinyalir terlibat dalam perdagangan internasional narkoba, penculikan, pembunuhan, pemerasan, pemerasan, dan lintah darat. Banyak anggota Sio Sam Ong masih berada dalam daftar DPO Polisi. Sio Ong Sam adalah salah satu cabang dari Ang Bin Hoay (Kumpulan Masyarakat Ang) triad. Ang Bin Hoay adalah pengucapan Hokkien Hung Meng Hooi, yang asal dapat ditelusuri kembali ke awal dari dinasti Qing.

Beberapa catatan saya:
1) Cukup salut dengan pendataan yang akurat dari kepolisian Malaysia, bisa dibayangkan mereka mempunyai list dari semua anggota genk tersebut. Suatu kerja keras yang patut diapresiasi.
2) Pola yang cukup menarik kita melihat dari data tersebut, yaitu bagaimana Etnis India yang secara demografi di Malaysia merupakan minoritas paling kecil, namun terdata mempunyai anggota genk paling besar dari seluruh genk berdasarkan etnis yaitu 71 %, dari banyak cerita yang saya dapat banyaknya etnis India yang menjadi anggota Genk karena distribusi Ekonomi yang tidak merata, Etnis Melayu yang merupakan Mayoritas mendapat keistimewaan dalam pendidikan gratis dan bantuan ekonomi sesuai dengan konstitusi Malaysia, membuat mereka menjadi frustrasi dan mengandalkan otot untuk dapat hidup. Apakah sama dengan Genk di Indonesia yang juga berasal dari etnis Minoritas seperti etnis Ambon dan Timor ?
3) Kecenderungan lain yang saya amati adalah sepak terjang dari genk ini biasanya berorientasi pada etnisnya saja baik China dan India saja, dengan tidak mengganggu Etnis Melayu. Makanya perang genk yang terjadi belakangan ini hanya perang antar sesama Genk China atau India saja.
4) Kenapa sih tidak pernah terungkapnya peristiwa penembakan ini ? Berdasarkan rumors yang beredar di Masyarakat, mereka berasumsi peristiwa ini ini adalah Outjustice Execution yang mengingatkan saya pada peristiwa Petrus tahun 80 an, benarkah ini .. ? Belum ada yang tau sih hehe…