Tag Archives: PDRM

Perbedaan Polisi Indonesia dengan Malaysia

POLRI dan PDRMSetelah tulisan saya tentang perbedaan sistem kenaikan pangkat di Malaysia dan Indonesia yang berdasarkan Merit System atau Time Based di sini. Saya berpikir bukan hanya sytem kepangkatan saja tapi masih banyak sekali aspek kedinasan yang berbeda.  Well, kalau ditanya kenapa sih banyak perbedaan ? toh kan sama sama polisinya.  Jawabannya sih sederhana saja, Indonesia adalah bekas jajahan Belanda dan Malaysia adalah bekas jajahan Inggris, hal ini berdampak sangat signifikan karena Belanda dan Inggris adalah dua negara yang berbeda dalam system hukum. Inggris dikenal dengan system hukum “Anglo Saxon” , dan Belanda dengan system “Continental”. Dengan perbedaan system hukum pasti juga berbeda cara kerja polisinya.

Berikut ini sebagian kecil dari perbedaan dan persamaannya :

Penangkapan
Di Indonesia berlaku 24 jam sama dengan di Malaysia.

Penahanan
Di Indonesia Polisi bisa menahan 20 hari dan dapat diperpanjang oleh kejaksaan 40 hari, bila ada perbuatan yang diancam lebih 9 tahun dapat diperpanjang pengadilan 60 hari. Sedangkan di Malaysia polisi tidak boleh menahan, polisi hanya boleh menahan atas perintah jaksa sampai 7 hari dan dapat diperpanjang lagi sampai 7 hari.

Proses Penyidikan
Di Indonesia polisi melakukan pemberkasan (Proses Verbal) lalu selesai melakukan penyidikan menyerahkan ke Jaksa artinya Polisi lebih banyak berperan dalam penyidikan. Di Malaysia Polisi dan Jaksa sudah bekerja sama semenjak penyidikan dimulai, karena Jaksa yang memberi izin penahanan.

Perekrutan
Di Indonesia ada 4 sumber perekrutan, Tantama (Khusus Brimob dan Polair), Bintara, Perwira Akademi Kepolisian dan Perwira Sumber Sarjana, syarat dari umur 18 hingga 22 tahun (Kecuali yang sumber sarjana yang ditentukan pada saat pendaftaran) dan tidak boleh menikah. Di Malaysia ada sekolah untuk Perwira, Sersan, Konstabel dan Konstabel Sokongan, dengan syarat umur 18 sampai 28, bagi perwira maksimal 35 tahun apabila mendapat gelar sarjana. Di Malaysia sumber perwira hanya satu pintu karena tidak ada Akademi Polisi. Dan yang unik bagi yang telah menikah, diperbolehkan juga mendaftar.

Umur Pensiun
Di Indonesia 58 tahun. Di Malaysia lebih tua sedikit, mereka pensiun pada usia 60 tahun.

Estafet Kepemimpinan
Di Indonesia Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) melalui fit and proper test dari DPR, apabila lolos ia akan ditunjuk menjadi Kapolri, sedangkan Wakapolri diangkat kemudian oleh Presiden tanpa Fit dan Proper test. Di Malaysia Inspector General (IG) atau kepala polisi diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan yang unik wakil kepala kepolisiannya sudah pasti akan menggantikan kepala polisi, apabila umur dan kesehatan memungkinkan, bandingkan dengan di Indonesia tidak pernah ada dalam sejarah Wakapolri menjadi Kapolri.

Struktur dalam pemerintahan
Di Indonesia Polri berada dibawah presiden langsung, jadi Kapolri setingkat dengan Menteri. Di Malaysia dibawah Menteri Dalam Negeri, jadi kepala polisinya setingkat dengan Dirjen.

Demikianlah sekilas perbedaan Polisi Indonesia (Polri) dan Polisi Malaysia (PDRM), demikian kata pepatah “lain ladang lain belalang ”  perbedaan ini jelas karena sejarah awalnya pun berbeda, namun walaupun ada perbedaan ada persamaan yang hakiki dari semua kepolisian di Seluruh dunia yaitu “To Serve” dan  “To Protect” , yaitu Melayani dan Melindungi masyarakat, begitulah tugas utama korps polisi masing- masing negara dalam menjaga keamanan dalam negerinya.

10 Komentar

Filed under Malaysia, police, polri

Merit System Vs Time Based

Setelah hampir 2 tahun bertugas di Malaysia dan kebetulan berkantor di Mabes Polis Diraja Malaysia  (PDRM), banyak aturan – aturan kepolisian Malaysia yang menarik apabila dibandingkan dengan aturan yang berlaku pada POLRI.  Salah satunya adalah  mengenai promosi kepangkatan dan jabatan.  Dibawah ini antara lain perbedaannya:

Perwira PDRM Sumber: polisjohor.gov.my

Perwira PDRM
Sumber: polisjohor.gov.my

Di POLRI pengumuman kenaikan pangkat dan promosi jabatan adalah dua hal yang berbeda. Di PDRM hal ini berlaku satu kali, jadi seorang yang mengalami promosi jabatan sekaligus Ia juga mendapat pangkat yang baru, kecuali pindah jabatan dengan pangkat yang sama.

Di  POLRI apabila seorang perwira mendapat jabatan baru yang membawa konsekuensi Ia akan naik pangkat, tidak langsung naik pangkat, Ia harus menunggu masa kenaikan pangkat yang terdekat, yaitu pada tanggal 1 Januari atau 1 Juli setiap tahunnya.  Di PDRM setiap promosi jabatan sekaligus naik pangkat, Perwira yang dipromosikan dengan jabatan baru langsung berhak menyandang pangkat baru,  hanya pangkat  itu mendapat sebutan “acting” , dan baru “confirm” dengan pangkat baru setelah minimal 6 bulan.

Ada hal lain yang menarik adalah masa untuk kenaikan pangkat, di PDRM tidak ada waktu yang pasti kapan seeorang bisa menyadang sebuah pangkat, bisa dikatakan sebagai “Merit system”, yang menurut wikipedia disebutkan:

“The merit system is the process of promoting and hiring government employees based on their ability to perform a job, rather than on their political connections”

(Merit system adalah proses dari promosi pegawai pemerintah berdasarkan kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaannya bukan dari koneksi politik).

Untuk menjalankan system ini, bagi khususnya perwira PDRM mereka harus melakukan interview untuk mendapatkan kenaikan pangkat, pada Interview ini akan dilihat bagaimana kemampuan profesionalisme perwira ini dalam tugas yang diembannya, berdasarkan input dari sekelilingnya: dari komandan, rekan kerja dan bahkan bawahan. Yang wajib melakukan interview untuk kenaikan pangkat adalah dari pangkat Inspektur sampai pangkat DSP (Deputy Superintendent of Police) atau pangkat Mayor. Setelah itu dari pangkat DSP ke Superintendent (AKBP) dan seterusnya tidak diperlukan lagi interview. Prosesnya setelah seseorang perwira PDRM lulus dalam interview, barulah bagian SDM PDRM mencarikan jabatan yang setingkat lebih tinggi. Dalam surat pengumuman tertulis perwira PDRM tersebut mendapat jabatan baru sekaligus pangkat baru.

Anggota POLRI  Sumber:  polrespariaman.wordpress.com

Anggota POLRI
Sumber: polrespariaman.wordpress.com

Berbeda dengan di POLRI tidak sepenuhnya mengadopsi “Merit System” tapi cenderung lebih ke sistem “Time Based”, artinya ada waktu tertentu (4 sd 5 tahun pada satu pangkat) bagi setiap anggota POLRI dalam menyandang pangkat tertentu. Memang ada syarat tambahan untuk bisa mendapat pangkat, yaitu dengan kewajiban menjalani pendidikan tertentu dan tidak bermasalah dalam dinas, hal ini dapat berpengaruh cepat atau lambatnya seorang anggota Polri dalam naik pangkat. Pada system ini, seorang perwira POLRI yang akan naik pangkat, harus sudah mendapat jabatan baru yang pangkatnya setingkat lebih tinggi, walaupun tidak otomatis naik pangkat.

Yang terakhir pasti akan ditanyakan lebih baik mana “Merit System” atau “Time Based” ? Pasti masing masing mempunyai kekurangan dan kelebihan masing masing, antara lain:

Bagi sistem “Time Based” terlihat bahwa satu angkatan rekrutmen akan rata – rata menyandang pangkat yang sama, terutama terlihat pada lulusan Akademi Kepolisian, dengan catatan tidak bermasalah, mereka paling tidak pangkat terakhir akan sampai di Komisaris Besar (Kolonel). Sedangkan pada “Merit System” kelulusan satu angkatan tidak merata dalam kepangkatan, sebagai contoh seorang perwira tinggi PDRM yang berpangkat Deputy Commissioner (bintang 3) satu angkatannya masih ada yang tertinggal jauh bahkan masih inspektur.

Bagi sistem “Time Based” sepertinya banyak yang “Safety Player” artinya banyak perwira yang tidak mau menonjolkan diri dan kemampuannya, dengan pertimbangan toh akan naik pangkat sama – sama, asalkan tidak bermasalah dalam kedinasan. Berbeda dengan “Merit System” seorang yang naik pasti karena ia mempunyai “Kelebihan” dalam menjalankan tugasnya dibandingkan perwira yang lain. Mereka memang dipacu untuk selalu berinovasi dan kreatif agar terlihat mempunyai kelebihan dibanding rekan lainya. Namun saya juga melihat ada kekurangan sistem ini, kenaikan pangkat berarti “Satu tersenyum, namun banyak kecewa”, karena sulitnya seseorang untuk mendapatkan kenaikan pangkat, sehingga kadang terjadi jegal-menjegal yang justru terjadi pada kawan satu angkatan.

Kesimpulannya, menurut saya kedua sistem ini tidak ada yang baik dan buruk, karena sudah diterapkan dalam POLRI atau di PDRM sejak lama, dan menurut saya semua sistem ini ada kekurangan dan kelebihannya sendiri – sendiri, akhir kata, jayalah selalu POLRI dan PDRM ….

2 Komentar

Filed under Akpol, Blogger, hukum, police, Polisi, polri, Publik

Rental mobil Patroli pencegahan rasuah ala PDRM

Setelah sebulan berdinas di Aseanapol Secretariat yang kantornya berada tepat di Markas Besar Polis Diraja Malaysia (PDRM) saya mendapat banyak pengetahuan tentang kepolisian Malaysia, salah satu hal yang menarik yang dapat disampaikan adalah bagaimana PDRM melakukan pengadaan untuk mobil dinas nya, ternyata sebagian besar dari mobil dinasnya adalah Mobil rental. Pengadaan mobil secara rental adalah adaptasi dari penerapan management modern dimana tidak ada aset barang bergerak yang mati karena habis pakai, dan yang lebih penting adalah memperkecil kemungkinan rasuah (korupsi) dalam pengadaan kendaraan.

Mobil Patroli PDRM

Mobil Patroli PDRM

Beberapa manfaat dari penggunaan rental adalah sebagai berikut:
1. Perawatan mobil adalah tanggung jawab perusahaan rental, sehingga tidak perlu ada biaya perawatan kendaraan. Bisa kita lihat sekarang ini banyak mobil Patroli yang tidak bergerak lagi karena kesulitan suku cadang dan lebih banyak dibebankan kepada anggota.
2. Masa pakai yang terbatas, dalam kontrak pakai di PDRM berlaku jangka waktu maksimal 5 tahun, setelah 5 tahun perusahaan rental akan menarik mobil tersebut dan mengganti mobil yang baru.
3. Tidak ada alasan tidak melakukan patroli karena mobil rusak, adalah kewajiban dari perusahaan rental untuk memberi mobil pengganti selama mobil tersebut dalam perbaikan.
4. Karena perusahaan rental tidak mau rugi akan kerusakan bawaan mobil, maka mereka selalu memberikan mobil yang terbaik secara mutu, tidak seperti selama ini saya lihat banyak mobil patroli dipaksakan memakai mobil yang kurang laku, yang berakibat susahnya mencari suku cadang.
5. Yang paling penting para anggota Polri yang melakukan patroli akan semangat tanpa was-was terus akan kerusakan yang pada akhirnya mereka memakai uang sendiri untuk perawatan kendarannya, uangnya dari mana? kemungkinan besar didapat dari pungli.

Sekarang pertanyaanya dapatkah diterapkan pada Polri ? tidak semudah itu, karena masih berprinsip pengadaan barang, yang berupa aset. Namun bukannya tidak mungkin kan ? Untuk segala sesuatu yang lebih baik kenapa tidak ? Menurut hasil googling saya perusahaan BUMN rata – rata sudah menggunakan metode ini seperti Telkom dan Pertamina, untuk instansi pemerintah non profit ternyata baru pemerintah kota Surakarta (Solo) yang mulai menerapkan hal ini.

5 Komentar

Filed under Polisi, polri, Publik