Anarko Sindikalis

41NZtLXyUVL._AC_ tanggal 11 April 2020, Kapolda Metro Jaya me-release tentang penangkapan 5 Pemuda pada saat pandemi Covid 19, mereka disinyalir merupakan kelompok “Anarko Sindikalis” yang melakukan aksi vandalisme, dengan mencoret dinding dengan pulisan provokasi “Sudah krisis saatnya membakar”, “Kil the rich” , sontak berita ini menjadi top stories, ditambah beberapa hari setelahnya ada penayangan video seseorang yang mengaku sebagai ketua Anarko Sindikalis Indonesia, videonya disini. Berdasarkan itu saya jadi penasaran ingin tahu dan melakukan riset pustaka, dan dapat hasil dibawah ini, semoga menambah pengetahuan kita semua.

Apakah Anarki ? Anarkisme adalah filosofi politik untuk mendesak masyarakat agar memerintah diri – sendiri, berdasarkan pada institusi sukarela. Ini sering digambarkan sebagai masyarakat tanpa kewarganegaraan (stateless society), beberapa penulis telah mendefinisikan mereka lebih spesifik sebagai lembaga yang didasarkan pada perkumpulan bebas yang non-hirarkis. Anarkisme tidak menginginkan negara, dan menganggap negara adalah berbahaya. Anarkisme melibatkan otoritas yang terbalik atau organisasi hierarkis dalam menjalankan semua hubungan manusia, namun tidak terbatas pada sistem negara.

Ada banyak jenis dan tradisi anarkisme, tidak semuanya eksklusif satu sama lain. Aliran pemikiran anarkis dapat berbeda secara fundamental, mendukung apa pun dari individualisme ekstrem hingga kolektivisme. Anarkisme dibagi kedalam kategori anarkisme sosial dan anarki individualis atau gabungan keduanya.

Anarkisme sering dianggap sebagai ideologi sayap kiri radikal dan banyak dari ekonomi anarkis dan filsafat hukum anarkis mencerminkan interpretasi anti-statist dari komunisme, kolektivisme, sindikalisme, atau ekonomi partisipatif. Beberapa kelompok anarko individualis adalah penganut sosialis atau komunis,  dilain pihak beberapa anarko-komunis juga individualis.

Anarkisme sebagai gerakan sosial secara teratur mengalami naik turun popularitasnya. Kecenderungan sentral dari anarkisme sebagai gerakan sosial massa telah diwakili oleh anarko-komunisme dan anarko-sindikalisme, sedangkan anarkisme individualis terutama merupakan obsesi perorangan yang tetap mempengaruhi arus yang lebih besar dan ia juga juga berpartisipasi dalam organisasi anarkis besar.  Identifikasi kelompok anarkis adalah sebagai berikut:
1. Menentang semua bentuk agresi dan mendukung pertahanan diri atau non-kekerasan (Anarko-pasifisme)
2. Mendukung penggunaan langkah-langkah militan, termasuk revolusi dan propaganda, menuju suatu masyarakat anarkis. (Anarko-Sindikalis)

Sejak tahun 1890-an, istilah libertarianisme telah digunakan sebagai sinonim untuk anarkisme dan digunakan hampir secara eksklusif dalam pengertian ini sampai tahun 1950-an di Amerika Serikat. Pada saat ini, liberal klasik di Amerika Serikat mulai menggambarkan diri mereka sebagai libertarian dan sejak itu menjadi perlu untuk membedakan filosofi individualis dan kapitalis mereka dari anarkisme sosialis. Dengan demikian, yang pertama sering disebut sebagai libertarianisme sayap kanan atau sekadar libertarianisme sedangkan yang terakhir digambarkan dengan istilah sosialisme libertarian, libertarianisme sosialis, libertarianisme kiri, libertarianisme kiri, dan anarkisme kiri. Libertarian kanan dibagi menjadi kaum minarkis dan anarko-kapitalis atau sukarelawan. Di luar dunia berbahasa Inggris, libertarianisme umumnya mempertahankan hubungannya dengan anarkisme sayap kiri.

Filsuf Jerman Immanuel Kant melihat anarki dari sudut pandang Pragmatis sebagai “Hukum dan Kebebasan tanpa Paksaan”. Bagi Kant, anarki gagal menjadi negara sipil sejati karena undang-undang hanya merupakan “rekomendasi yang kosong”  (“legitimasi”, secara etimologis fantastis dari legem timere, yaitu “takut akan hukum”) Agar ada negara seperti itu, kekuatan harus dimasukkan saat hukum dan kebebasan dipertahankan, sedangkan negara yang ideal menurut Kant adalah republik.

Kant mengidentifikasi empat jenis pemerintahan:
Hukum dan kebebasan tanpa paksaan (anarki)
Hukum dan paksaan tanpa kebebasan (despotisme)
Kekuatan tanpa kebebasan dan hukum (barbarisme)
Paksaan dengan kebebasan dan hukum (republik)

Doktrin Anarko-Sidikalisme

a. Internasionalisme
Perjuangan untuk membebaskan kelas pekerja dari kapitalisme dan negara hanya dapat terjadi apabila dilakukan secara internasional. PPAS menolak gagasan-gagasan nasional dan lebih memilih solidaritas internasional. Dalam praktik nyata, PPAS mendukung perjuangan lokal dari organisasi Anarko Sindikalis di tempat lain dan begitupun sebaliknya. Hal ini khususnya dapat terlihat dalam perjuangan melawan perusahaan multinasional yang memiliki bisnis di berbagai negara, yang mana perusahaan tersebut akan mendapat perlawanan dari banyak organisasi-organisasi Anarko Sindikalis di bermacam negara secara bersamaan. Membangun gerakan antar wilayah dan bangsa berarti membangun gerakan global untuk kemenangan dalam penghancuran kapitalisme.

b. Solidaritas dan Gotong Royong
PPAS mendukung setiap perjuangan di tempat kerja dan juga komunitas. Solidaritas dan gotong royong merefleksikan ide bahwa setiap orang harus bekerjasama dan membutuhkan satu sama lain. Tanpa solidaritas, kemenangan-kemenangan kecil ataupun perubahan sosial yang lebih luas sangat tidak mungkin dapat terjadi.

c. Kemandirian
PPAS berupaya membangun unit-unit ekonomi non-kapitalistik yang menghisap serta mengumpulkan keragaman dan kekayaan demi berjalannya kelompok secara tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka melalui mekanisme formal atau non-formal. Keuangan PPAS didapat dari iuran para anggotanya sendiri dan bersifat tidak dipaksakan. PPAS menolak untuk mendapatkan subsidi dari para bos, organisasi para pemodal, partai politik dan juga negara beserta institusinya.

d. Penolakan Terhadap Kapitalisme dan Negara
PPAS adalah organisasi independen baik secara finansial, politik dan organisasi dan tidak bergantung pada kepentingan politik dan bisnis negara dan kapital. Hal ini karena perjuangan melawan kapitalisme dan negara harus ditentukan sendiri oleh organisasi akar rumput sehingga tidak membiarkan kepentingan-kepentingan tersebut mempengaruhi perjuangan. Pekerja dan pemodal tidak memiliki kesamaan. PPAS melawan bentuk kolaborasi antar pekerja dan bosnya seperti serikat pekerja yang birokratis dan skema lainnya. Dalam perjuangan di tempat kerja, kemenangan-kemenangan yang di dapat mungkin berhubungan dengan tuntutan material yang konkret, namun pada dasarnya tujuan utama dari sindikalis adalah untuk menggantikan sistem kapitalisme dan negara dengan masyarakat yang setara dan mandiri.

Sejarah Anarko-Sindikalisme di belahan dunia

Pada tanggal 1 Mei tahun 1886, sekitar 400.000 buruh di Amerika Serikat mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pengurangan jam kerja mereka menjadi 8 jam sehari. Aksi ini berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 1 Mei. Pada tanggal 4 Mei 1886. Para Demonstran melakukan pawai besar-besaran, Polisi Amerika kemudian menembaki para demonstran tersebut sehingga ratusan orang tewas dan para pemimpinnya ditangkap kemudian dihukum mati, para buruh yang meninggal dikenal sebagai martir. Sebelum peristiwa 1 Mei itu, di berbagai negara, juga terjadi pemogokan-pemogokan buruh untuk menuntut perlakukan yang lebih adil dari para pemilik modal.

Pada bulan Juli 1889, Kongres Sosialis Dunia yang diselenggarakan di Paris menetapkan peristiwa di AS tanggal 1 Mei itu sebagai hari buruh.

Anarko-Sindikalisme merupakan gabungan dari dua buah teori yakni anarkisme dan sindikalisme. Anarkisme berasal dari bahasa Yunani “anarki”, yang bermakna tanpa kekuatan, tanpa kekerasan atau pemerintah (Sumber informasi: Alexander, Berkman.” ABC Anarkisme: Anarkisme Untuk Pemula”. Penerbit: Daun Malam.2017. Hal. 23).

Tokoh yang terkenal dalam kelompok anarko-sindikalisme antara lain Rudolf Rocker, ia juga pernah menjelaskan ide dasar dari pergerakan ini, apa tujuannya, dan kenapa pergerakan ini sangat penting bagi masa depan buruh dalam pamfletnya yang berjudul Anarchosyndicalism pada tahun 1938.

Anarko-Sindikalisme adalah cabang dari anarkisme yang berkonsentrasi kepada pergerakan buruh. Sindikalis merupakan kata Prancis yang bermakna “serikat buruh”. Para penganut ideologi ini disebut dengan Anarko-Sindikalis. Anarko-Sindikalis berpendapat bahwa serikat buruh merupakan kekuatan yang potensial untuk menuju kepada revolusi sosial, menggantikan kapitalisme dan negara dengan tatanan masyarakat baru yang mandiri dan demokratis oleh kelas pekerja (Sumber informasi: Rudolf Rocker. “Anarko Sindikalisme: Filsafat Radikal Kaum Pekerja”. Salatiga: PARABEL. 2017. Hal. 117)

Setiap serikat dagang secara federatif dipersatukan dengan seluruh organisasi dalam perdagangan yang sama di seluruh negri, dan pada gilirannya juga dengan seluruh perdagangan terkait, sehingga semuanya disatukan dalam aliansi-aliansi industrial yang umum. Tugas dari aliansi ini adalah menyusun aksi kerja sama dari kelompok-kelompok lokal, melakukan pemogokan berdasarkan solidaritas saat dibutuhkan, dan memenuhi tuntutan perjuangan antara modal dan buruh dari waktu ke waktu.

Dalam sejarahnya, para anarkis dalam berbagai gerakannya kerap kali menggunakan kekerasan sebagai metode yang cukup ampuh dalam memperjuangkan ide-idenya, seperti para anarkis yang terlibat dalam kelompok Nihilis di Rusia era Tzar, Leon Czolgosz, grup N17 di Yunani. Misalnya slogan para anarkis Spanyol pengikutnya Durruti yang adalah “Terkadang cinta hanya dapat berbicara melalui selongsong senapan.” Pernyataan tersebut sarat akan penggunaan kekerasan dalam sebuah metode gerakan.

Sejarah Anarko-Sindikalisme di Indonesia

Edward Douwes Dekker alias Multatuli disebut oleh kaum anarkis sebagai inspirator pertama gerakan mereka di Indonesia. Sebab, teks-teks Multatuli memberikan pengaruh signifikan terhadap pekerja anarkis dan sindikalis di Belanda pada awal abad ke-20. Hal itu terekam dalam buku karya M Welcker tahun 1992 berjudul ”Eduard Douwes Dekker, Biografisch Woordenboek van het Sosialisme en de Arbeiderbeweging di Nederland.” (hal 45-58).

Penulis Belanda, K van Dijk, dalam buku terbit tahun 2007 berjudul The Nederlands Indies and the Great War 1914–1918, mengutip pernyataan anggota Indian Social Democratic Union yang menyebut Douwes Dekker sebagai ’Nasionalis Anarkis’ (hal 47-50). Sementara anarkisme sebagai praktik perjuangan, juga terekam ada di Indonesia pada masa pergerakan pra-kemerdekaan. Misalnya, dalam surat kabar lokal Surabaya, Jawa Timur, yakni Soerabaijasch Nieuwsblad, menuliskan artikel tentang pemberotakan anggota Serikat Tentara dan Pelaut (Union of Soldiers and Sailors), November 1918.

Mereka melawan institusi angkatan laut kerajaan Belanda dan mendirikan dewan tentara dan pelaut. Terdapat pengaruh anarkis dalam gerakan tersebut terekam dalam barisan kalimat artikel Soerabaijasch Nieuwsblad yang menyebutkan: ”Ada pelaut yang sangat muda dengan ide anarkis yang jelas”.

Sementara mengenai kelompok anarkis pertama di Indonesia, berdasarkan buku sejarah, muncul antara tahun 1914-1916. Hal terebut terdapat dalam buku Review of the Anarchist Movement in the South Seas.

Pada buku itu, terdapat bukti publikasi anarkis China tahun 1927, bahwa ada kelompok mereka yang menyebar propaganda anarkisme di Hindia Belanda dengan mendirikan surat kabar Minsheng (Suara Rakyat) tahun 1927. Namun, pada era awal setelah Indonesia merdeka, kaum anarkis di Indonesia tak memunyai peran signifikan.

Bahkan, Presiden Soekarno sempat mengkhawatirkan kecenderungan alias tendensi anarko-sindikalisme di Partai Buruh Indonesia, seperti terdapat dalam buku GA van Klinken tahun 2003, berjudul Minorities, Modernity and the Emerging Nation. Christians in Indonesia, a Biographical Approach. (hal 193).

Gerakan anarkisme di Indonesia kembali mencuat sejak era 1990-an, melalui menjamurnya komunitas-komunitas musik punk dan hardcore. Anarkisme muncul di Indonesia pada tahun 1990an. Pada tahun 1993-1994, sebuah skema punk Indonesia muncul. Perlahan-lahan, bagian itu beralih ke aktivitas anti-kediktatoran dan anti-fasis; mereka membangun hubungan dengan gerakan sosial dan dengan gerakan buruh.

Seperti yang dideskripsikan oleh aktivis Indonesia, gerakan anarkis muncul sekitar tahun 1998. “Pada waktu itu anarki identik dengan punk, dan beberapa orang di komunitas itu mulai menaruh perhatian lebih pada ideologi dan nilai anarkis. Sejak saat itu, wacana anarkis mulai berkembang di antara individu dan kolektif di komunitas punk/hardcore, dan kemudian berada dalam kelompok aktivis, pelajar, pekerja yang lebih luas.

Beberapa kongres diadakan. Kelompok-kelompok itu belum begitu stabil, sering hancur dan diganti dengan yang baru. Pada akhir tahun 1990’an dan pada awal tahun 2000’an, Komite Aksi Rakyat Tertindas dan Anti Fasis-Rasis Action ada untuk beberapa waktu di Jakarta, dan ada info-shop Brainwashing Corporation yang mencoba menyebarkan informasi tentang anarkisme dan juga teori-teorinya.

Persebaran Anarko di Indonesia (Pada akhir tahun 1990’an dan pada awal tahun 2000’an, Komite Aksi Rakyat Tertindas dan Anti Fasis-Rasis Action ada untuk beberapa waktu di Jakarta, dan ada info-shop Brainwashing Corporation yang mencoba menyebarkan informasi tentang anarkisme dan juga teori-teorinya. Di Bandung, kolektif konter-kultur aktif, melakukan aksi langsung “dalam kehidupan sehari-hari”; “Forum Bantuan Reksa Dana/Mutual Aid Forum” ada di Malang.

Pada tahun 2001, sekelompok anarkis dari Jawa Barat memproklamirkan (berlawanan dengan orientasi budaya yang berkembang) gagasan untuk membentuk sebuah “anarko-platformis” dan gerakan anarko-sindikalis.
pada tanggal 1 Mei 2007, kelompok-kelompok seperti Affinitas (Yogyakarta), Jaringan Otonomis (Jakarta), Apokalips (Bandung), Jaringan Otonomi Kota (Salatiga), aktivis individu dari Bali dan Semarang, juga beberapa orang dari band punk Jakarta melakukan koordinasi. Penyatuan ini untuk memulai gerakan tertentu yang disebut dengan “Jaringan Anti-Otoritarian”.

Aksi May Day tahun 2007 mengumpulkan lebih dari 100 orang dan menandai kemunculan anarkisme di dalam pandangan publik. Setelah itu, kelompok-kelompok baru muncul di berbagai kota, dan anarkisme mengambil bagian aktif dalam demonstrasi sosial, tindakan melawan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir.

Pada May Day 2008, 200 orang ambil bagian dalam demonstrasi anarkis. Meskipun kelompok dari Bandung (“Apokalips”) dan Salatiga (“The Melawan Syndicate”) menolak untuk mendukungnya, demonstrasi ini digagas oleh kolektif di Jakarta dan “Affinitas” dari Yogyakarta. Aksi tersebut ditujukan terhadap perusahaan besar yang diakhiri bentrokan dengan polisi di dekat gedung perusahaan milik milyuner dan politisi Aburizal Bakrie. Peserta dalam aksi tersebut ditangkap.

Pada tahun 2010, kelompok anarkis beroperasi di pulau Jawa (di Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Pati, Surabaya, Rembang, Randublatung, Salatiga, Porong), Sumatra (di Palembang, Pekanbaru, Medan, Ace), Kalimantan (di Balikpapan), Sulawesi (di Makassar, Manado dan Gorontalo) dan di Bali.

Beberapa anarkis Indonesia sekarang tertarik pada anarko-sindikalisme. Sehingga, pada awal tahun 2010, sekelompok aktivis di Surabaya, Jakarta dan daerah lain menciptakan sebuah inisiatif kecil, yang bernama Workers Power Syndicate, yang mengklaim diri sebagai anarko-sindikalis dan pada tahun 2012 membantu karyawan pabrik garmen Garmondo Jaya di Bogor selama ada konflik buruh.

Kegiatan Kelompok Anarko di Indonesia (5 tahun terakhir)

a. 2016, Tanggal 1 November PPAS (Persaudaraan Pekerja Anarko Sindikalis) berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa pekerja di Surabaya menuntut tingkat upah yang rendah.

b. 2017, PPAS (Persaudaraan Pekerja Anarko Sindikalis) memasukkan kelompok-kelompok lokal di Jakarta dan Surabaya, serta beberapa anggota serikat pekerja independen dari driver Uber (KUMAN).

c. 2017, serikat driver uber (KUMAN) memasuki konflik tenaga kerja dengan perusahaan Uber, mengkordinir aksi pemogokan kerja dan unjuk rasa dimana aksi tersebut didukung oleh anarko-sindikalis Internasional, International Workers Association (IWA). Tanggal 7 September 2017 panggilan IWA (International Workers Association) di sejumlah negara di seluruh dunia, aksi solidaritas dengan perjuangan driver Uber Indonesia dijalankan.

d. 2017, Bulan September, anggota Sekretariat IWA mengunjungi Indonesia untuk mengadakan serangkaian diskusi mengenai anarkisme dan anarko-sindikalisme yang berlangsung di kantor pusat PPAS Jakarta dan juga di tempat anarkis Yogyakarta.

e. 2018, 1 Mei, Pada peringatan Mayday di Jakarta, PPAS (Persaudaraan Pekerja Anarko Sindikalis) ikut berpartisipasi tetapi keberadaannya ditolak oleh massa dari KSPSI Andi Gani Nenawea, sehingga terjadi bentrok dan anggota PPAS kemudian lari mendekat ke massa KSPI sehingga sempat menimbulkan kericuhan antara PPAS dengan massa buruh KSPSI dan KSPI.

f. 2018, aksi Mayday di kota Jogjakarta, massa dari Federasi Mahasiswa Libertarian Salatiga ikut bergabung dalam aksi di sekitar UIN Jogjakarta dan melakukan pelemparan bom molotov ke pos polisi dekat kampus UIN Jogjakarta. Menyusup serta membuat provokasi sehingga terjadi kerusuhan menyebabkan dibakarnya Pos Polisi saat peringatan Mayday 2018 di Simpang Tiga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah berlangsung Aksi Unjuk Rasa oleh gabungan Elemen Mahasiswa : FMJ (Front Mahasiswa Jogyakarta) , PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), FAM-J (Front Aksi Mahasiswa Jogjakarta).

h. 2019, pada Aksi Mayday, Aksi Anarko di berbagai wilayah pada 1 Mei di Indonesia antara lain di: DKI Jakarta, PT Transjakarta telah melaporkan aksi pengurasakan pagar pembatas di Halte Transjakarta Tosari saat peringatan May Day ke pihak kepolisian. Sulawesi Selatan, Di Makassar gerombolan perusuh berbaju hitam merusak gerai McDonald’s dan dan Kantor Dirlantas Polda Sulsel di Jalan AP Pettarani, Makassar. Jawa Barat, Aksi vandalisme yang dilakukan di antaranya mencoret sekolah, aspal jalan, hingga kendaraan yang terparkir di sekitar jalan tersebut. Aksi pengejaran antara massa dan pihak kepolisian sempat terjadi sebelum akhirnya berhasil diamankan di area sekitar Monumen Perjuangan dan Jalan Japati. Jawa Timur, Jembatan Majapahit yang menjadi sasaran corat-coret kelompok beratribut Anarko memiliki panjang 47 meter. Dengan lebar jalur pejalan kaki (trotoar) 1 meter pada setiap sisinya. Mereka salah satunya menuliskan kata ‘menolak upah murah’ tepat di pagar jembatan. Polisi menyebut telah menangkap lima orang dari massa berpakaian hitam-hitam dan memakai penutup wajah. Penangkapan dilakukan saat aksi Hari Buruh Sedunia di depan Grahadi, Surabaya.

i. 2020, Polres Metro Tangerang Kota menangkap lima pemuda anggota kelompok Anarcho Syndicalism. Mereka berencana bikin onar besar-besaran pada April mendatang di tengah wabah virus corona atau Covid-19. penangkapan kelompok ini bermula saat polisi menerima informasi adanya aksi vandalisme oleh warga Kota Tangerang, Banten. Sekelompok pemuda tersebut membuat tulisan dengan menggunakan cat pilok. Tulisan itu antara lain berbunyi ‘Sudah krisis saatnya membakar’, dibuat di tembok sebuah toko, Pasar Anyar, Jalan Kiasnawi Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang. Pada lokasi yang sama, pelaku juga membuat beberapa tulisan provokatif lainnya seperti ‘kill the rich’, disertai lambang huruf ‘A’, kemudian ‘mati konyol, apa mati melawan’.

Amoy Singkawang Korban Perdagangan Orang di Tiongkok

singkawangSejumlah kasus terkait WNI meningkat di RRT yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).  Tulisan ini bertujuan agar pencegahan dapat dilakukan di dalam negeri terutama di daerah Singkawang, Pontianak, dengan pengetatan pemberian paspor dan upaya­ upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman (misalnya melalui kegiatan sosialisasi) akan kasus penipuan atau penjualan orang berkedok pernikahan.

Dengan meningkatnya hubungan kerjasama RI – RRT, permasalahan kekonsuleran yang ditangani oleh KBRI Beijing juga semakin meningkat, terutama kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berdasarkan data pada tahun 2012, kasus terkait TPPO belum ada (jumlah 0), tahun 2013 terdapat 1 kasus, tahun 2014 terdapat 1 kasus, tahun 2015 terdapat 88 kasus. Untuk tahun 2016, sebelum pertengahan tahun pada bulan Juli 2016 telah mencapai tidak kurang dari 70 kasus yang ditangani oleh KBRI Beijing.

Sebagian besar kasus terkait trend baru yaitu kasus yang melibatkan perjodohan antara WNI dengan WN RRT di mana anak-anak berusia di bawah umur yang menjadi korban perjodohan yang tidak bertanggung jawab.

Berbagai faktor yang memicu peningkatan kasus penjualan perempuan dan anak-anak dengan kedok perjodohan, antara lain tingginya keuntungan yang didapat oleh para agen. Menurut pengakuan salah seorang pelapor, agen di Pontianak bahkan mencari perempuan untuk dijodohkan ini dengan metode door to door, serta meminta para perempuan mengajak teman-temannya untuk diberangkatkan ke RRT.  Namun tidak semua mengetahui bahwa mereka diberangkatkan untuk dinikahkan. Beberapa pelapor yang berusia relatif muda mengaku dijanjikan pekerjaan di RRT, bukan untuk dinikahkan.

Sebelum perempuan dibawa ke RRT, biasanya tindak kejahatan terjadi yaitu pemalsuan data. Umumnya perempuan berusia belasan tahun direkayasa identitasnya sehingga dipaspor menjadi berusia 21 tahun sesuai dengan usia minimal perempuan untuk menikah di RRT, sementara usia di atas 30 tahun atau bahkan 40 tahun dipalsukan sehingga menjadi 30 tahun untuk mengelabui keluarqa dan calon suami. Sebagian mengaku baru mengetahui identitasnya dipalsukan setelah paspor jadi dan diintimidasi untuk tetap berangkat.

Sistem perjodohan ini dapat juga dikategorikan sebagai penjualan orang secara terselubung, dimana calon korban tidak sepenuhnya mengetahui latar belakang dan identitas calon suami. Setelah dibawa ke RRT, korban juga diperas tenaganya dipaksa untuk membantu keluarga di ladang atau bekerja di tempat lainnya. Beberapa kasus tidak dapat diselesaikan karena KBRI Beijing kehilangan kontak, dengan pelapor/korban. Terdapat dugaan kuat bahwa korban dijual ke pihak lain (dialihtangankan) untuk mengurangi resiko kerugian atas uang yang telah dikeluarkan.

Beberapa faktor yang memicu peningkatan kasus-kasus tersebut di antaranya adalah keuntungan yang menggiurkan bagi para agen atau pelaku, kemudahan membuat identitas palsu dan visa ke RRT, belum kuatnya penegakan hukum bagi para pelaku. Sementara di sisi korban, faktor pendorong yang berkontribusi meningkatkan kasus TPPO adalah motivasi ekonomi, kurangnya pendidikan, kurangnya pengetahuan akan situasi kerja dan peraturan tenaga kerja di RRT, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman adanya kejahatan perdagangan orang.

Perekonomian RRT yang meningkat pesat juga turut menimbulkan gambaran semu bahwa semua penduduk RRT hidup lebih dari berkecukupan. Sementara sebagian besar yang mencari istri dengan sistem perjodohan ini juga bukan orang seperti yang diharapkan (berpendidikari tinggi dan berstatus ekonomi sangat baik).

Dilain pihak, tidak sebandingnya jumlah antara laki-laki dan perempuan di RRT terutama di daerah pedesaan yang terpencil, mendorong laki-laki harus mencari perempuan dari negara lain. Daerah terpencil dengan perekonomian kurang berkembang mendorong banyaknya perempuan pergi ke kota-kota yang lebih besar untuk bekerja, sehingga daerah tersebut semakin kekurangan perempuan. Dalam kasus yang diterima KBRI (korban melarikan diri ke KBRI Beijing), umumnya ini terjadi di daerah pedesaan di Provinsi Anhui, Provinsi Hebei, dan Provinsi Fujian.

Di Indonesia, daerah Singkawang yang memiliki mayoritas etnis Tionghoa, perempuan etnis Tionghoa dari Singkawang menjadi lebih rentan masuk perangkap perjodohan melalui agen tersebut. Kemampuan bahasa (mayoritas adalah orang Hakka) menjadi nilai tambah untuk dijodohkan dengan laki-laki RRT, dan motivasi ekonomi serta tingkat pendidikan yang rendah mendorong perempuan Singkawang menjadi pihak yang vulnerable dan sasaran empuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan data Biro Kependudukan Catatan Sipil Kalimantan Barat terdapat 113.290 perempuan di Singkawang hingga Juni 2016 dari total 2.586.576 penduduk perempuan di Kalimantan Barat. Data tersebut tidak dapat mengidentifikasi jumlah penduduk etnis Tionghoa Singkawang. Namun, dalam pengamatan KBRI, rata-rata perempuan etnis Tionghoa yang terjebak dalam perjodohan ini juga adalah beragama Budha.

Kemajuan teknologi dan kemudahan transportasi juga turut mendukung peningkatan kejahatan perdagangan orang yang menjadi tanpa batas dan dapat menjangkau ke daerah daerah terpencil khususnya di Indonesia, sementara implementasi penegakan hukum masih tertinggal jauh.

Modus TPPO melalui praktik perjodohan

1. Wilayah perekrutan di Indonesia:
Singkawang, Pontianak (untuk agen langsung). Daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya,  juga mulai dibidik tetapi tidak sebanyak Singkawang dan biasanya terdapat peran internet (perkenalan melalui Internet).

2. Identifikasi Korban:
Perempuan usia belasan tahun hingga 40 tahun , etnis keturunan Tionghoa, bukan pekerja.

3. Persyaratan yang diminta:
Perempuan, penampilan menarik, muda, biasanya adalah etnis keturunan Tionghoa.

4. Yang dijanjikan:
Jalan-jalan sebentar (2 bulan), bekerja, menikah

5. Setelah tiba di RRT:
Menikah dan dipekerjakan dengan keluarga pihak suami apakah untuk mengurus rumah tangga saja atau termasuk juga bekerja di ladang, toko (bila keluarga memiliki toko). Ia harus bekerja mengingat tidak akan diberi makan bila tidak bekerja, sebagian mengaku tidak hanya mengurus rumah tangga dan ladang tetapi bekerja di rumah makan milik tetangga agar dapat memiliki uang ( karena suami tidak memberi uang)

6. Modus:
Menawarkan perempuan keturunan etnis Tionghoa yang perekonomiannya kurang mampu, usia anak-anak (belasan tahun) dijanjikan pekerjaan atau sekedar diajak jalan-jalan ke RRT selama 1-2 bulan untuk “lihat-lihat”, untuk perempuan yang memang berminat menikah (atau pernah menikah) ditawarkan calon suami laki-laki muda dari RRT. Fotonya kemudian dikirim ke calon suami, bila setuju korban langsung dibawa ke RRT (korban tidak harus selalu melihat foto calon suami terlebih dahulu). Korban atau keluarganya biasanya diberikan uang 15 – 20 juta atau “diberi pinjaman” 20 juta secara angsuran yang bisa digantikan setelah ada pekerjaan di RRT.

Korban masuk RRT dengan visa turis dan sebagian ada juga yang masuk dengan visa yang disponsori oleh WN RRT sehingga mendapat visa untuk 3 bulan. Di RRT semua telah disiapkan sehingga bisa langsung dinikahkan begitu tiba. Namun tidak sedikit pula yang tidak langsung dinikahkan (untuk perempuan yang masih di bawah 20 tahun) baru akan dinikahkan secara resmi setelah hamil 3 bulan. Selama belum hamil 3 bulan belum dinikahkan tetapi dipekerjakan juga secara paksa selain diperlakukan sebagai istri dan menantu. Agen di RRT mendapatkan uang sejumlah 160.000 – 200.000 RMB untuk mendatangkan seorang perempuan untuk dinikahkan dan memberikan bagian 40.000 – 50.000 RMB kepada agen di Indonesia. Selain mengajak perempuan secara langsung, agen juga meminta perempuan mengajak teman-temannya atau keluarganya yang lain. Agen biasanya berada di lobi hotel melati dan berpindah- pindah tempat.

7. ldentifikasi pelaku:
WN RRT sebagai agen di RRT, WNI sebagai agen di Pontianak biasanya memiliki saudara atau teman ‘yang “bertugas” di Jakarta untuk mengurus ·dokumen dan membantu memberangkatkan (rute Pontianak – Jakarta – RRT masuk dari Guangzhou, atau rute Pontianak – Jakarta – Kuala Lumpur – Guangzhou)

8. Perekrut atau Sponsor:
“Teman” atau “kenalan” korban juga sering kali dijadikan sponsor untuk merekrut korban lainnya sebelum korban tersebut menyadari dirinya tertipu.

9. Penyebab/ Faktor pendorong:
Faktor ekonomi dan masalah hutang, kebutuhan untuk menikah dan membantu keluarga (untuk perempuan usia belasan tahun), anggapan bahwa semua WN RRT kaya, hidup mewah dan enak.

Perbandingan laki dan perempuan yang tidak seimbang di RRT (khususnya daerah yang cukup terpencil) juga menjadi pendorong laki – laki di desa mencari perempuan dari Luar Negeri dengan bantuan agen mengingat perempuan di pedesaan terpencil di RRT pergi mencari penghidupan yang lebih baik di kota-kota sekitarnya.

(Bersambung ke bagian II…..)

sumber : tulisan dari KBRI Beijing

Belajar tentang sidik jari

Saya mengapresiasi kolega polisi yang mempunyai keberanian untuk menuliskan pengalamannya, dan Agung Utomo seorang Polri yang bertugas di Pontianak Kalimantan Barat telah berhasil menerbitkan buku “Rahasia Kehebatan di balik sidik jari (Fingerprint Analysis)”, silahkan bagi rekan – rekan yang ingin menambah khazanah pengetahuan tentang ilmu yang hanya dimiliki kepolisian ini, dengan mencari di toko buku terdekat dan mendapatkan buku kecil namun lengkap ini.

Selamat buat Agung atas terbitnya buku ini:

IMG IMG_0001

Racunologi

FCPeristiwa diracunnya Wayan Myrna sehingga menimbulkan kematian di Cafe Olivier seakan tidak ada hentinya diperbincangkan, setidaknya ada beberapa hal yang tersisa dari peristiwa ini, bagaimana mengaitkan racun itu sendiri dan waktu kematian ?

Sebenarnya di khazanah ilmu pengetahuan sudah banyak teori dan rumus yang menghubungkan jenis racun dan waktu kematian, ilmu ini disebut toksikologi forensik, mengapa sangat penting ?  karena dengan mengetahui waktu kematian, berarti diketahui juga saat korban  diberi racun atau dalam istilah kedokterannya disebut “intake”.

Ilmu pengetahuan telah bisa menjelaskan bagaimana hubungan jenis racun, seberapa banyak dosis diberikan kepada korban dan berapa lama korban akan tewas setelah racun itu masuk kedalam tubuh. Penyidik Polri pernah berhasil mengungkap waktu kematian dan jenis racun dalam sidang pengadilan atas kematian Munir. Demikian sekilas Kronologi kematian Munir.

Pada tanggal 6 September 2004, pukul 21.55 WIB malam, di lobi Bandara Soekarno Hatta, Munir Said Thalib akan berpisah dengan istrinya, Suciwati, selama satu tahun. Munir akan melanjutkan studi S2 hukum di Universitas Utrecht, Belanda.

Pada saat ingin memasuki pintu pesawat kelas bisnis, Munir bertemu Pollycarpus (anggota pilot senior Garuda Indonesia yang saat itu sedang tidak bertugas). Munir bertanya kepada Polly, “Tempat duduk ini di mana?” Polly menjawab, “Wah, Bapak ini di ekonomi, cuma tempat duduknya di mana saya tidak hafal.”

Ketika melangkah di dalam pesawat, Polly berkata kepada Munir, “Saya duduk di bisnis, kalau Bapak mau di sini, ya Bapak tanya dulu sama pimpinan kabin (purser), kalau diizinkan ya silakan, bila tidak, ya mohon maaf.”

Munir dan Polly pun bertukar tempat duduk. Munir duduk di kursi 3 K kelas bisnis, sedangkan Polly duduk di kursi 40 G kelas ekonomi.

Di depan toilet kelas bisnis, Polly bertemu purser Brahmanie Hastawaty. Polly bertanya kepada Brahmanie, “Mbak, nomor 40 G di mana? Saya bertukar tempat dengan teman saya.” Brahmanie kemudian menganjurkan Polly untuk duduk di kursi 11 B kelas premium karena banyak kursi yang kosong di sana. Brahmanie penasaran untuk mengetahui teman Polly bertukar tempat duduk; dia pun memeriksanya dan mendapati Munir; keduanya kemudian saling bersalaman.

Sebelum pesawat terbang, Yetti Susmiarti dibantu Oedi Irianto (pramugari dan pramugara senior), membagikan welcome drink kepada penumpang. Munir memilih jus jeruk.

Pukul 22.02 WIB, pesawat lepas landas. 15 menit setelah lepas landas, pramugari membagikan makanan dan minuman kepada penumpang. Munir memilih mie goreng dan kembali jus jeruk sebagai minumannya.

Setelah terbang selama 1 jam 38 menit, pesawat transit di bandara Changi, Singapura. Penumpang diberikan kesempatan berjalan-jalan di bandara Changi selama 45 menit. Munir singgah ke Coffee Bean bersama Polly, seluruh kru pesawat menuju ke hotel dengan menggunakan bus.

Setelah selesai, Munir kembali ke pesawat. Di pintu masuk pesawat, Munir bertemu dr. Tarmizi. Keduanya pun saling bercerita; Tarmizi memberikan kartu nama kepada Munir. Keduanya pun berpisah, Tarmizi duduk di kelas bisnis, sedangkan Munir kembali ke tempat duduknya di kursi 40 G kelas ekonomi. Polly tidak lagi melanjutkan perjalanan karena memang memiliki tugas di Singapura.

Pesawat lepas landas pukul 01.53 waktu Singapura. Kali ini awak pesawat semuanya berbeda dari sebelumnya.

Pada tanggal 7 September 2004 pukul 01.53 waktu Singapura, Pesawat Garuda Indonesia GA-974 yang membawa Munir take off dari Singapura menuju Belanda, namun 3 jam setelah terbang awak kabin melaporkan kepada pilot Pantun Matondang bahwa seorang penumpang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40 G menderita sakit. Munir bolak balik ke toilet. Pilot meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi Munir. Munir pun dipindahkan duduk di sebelah seorang penumpang yang kebetulan berprofesi dokter yaitu Dr. Tarmizi yang berusaha menolongnya.

Penerbangan menuju Amsterdam menempuh waktu 12 jam. Namun dua jam sebelum mendarat 7 September 2004, pukul 08.10 waktu Amsterdam di bandara Schipol Amsterdam, saat diperiksa, Munir telah meninggal dunia.

Dalam penyidikan peristiwa kematian Munir, melalui otopsi dapat diketahui bahwa racun yang dikonsumsi oleh Munir adalah jenis Arsenik, pada saat dimulainya penyidikan akan timbul pertanyaannya, kapan racun itu “intake” ke dalam tubuh Munir ?

Melalui toksikologi forensik, bisa diperoleh suatu perhitungan matematis sehingga bisa didapat  saat racun tersebut diberikan secara diam – diam (intake), caranya dengan menghitung mundur waktu kematian ditambah perhitungan seberapa banyak racun yang dikonsumsi. Dengan mendapatkan waktu intake, dapat terlihat bersama siapa korban bersama pada saat krusial tersebut. Khusus pada kematian Munir, didapat perhitungan 9 (sembilan) jam waktu intake  racun Arsenik  kedalam tubuhnya, dan dapat dibuktikan dalam sidang Pengadilan bahwa pada saat itu Munir sedang bersama Policarpus di cafe Coffee Bean Changi Airport, sehingga dapat dibuktikan Polly lah yang menaruh racun ke dalam minuman Munir, walaupun tidak ada saksi mata yang melihat langsung.

Saya berkeyakinan penyidik Polri juga telah menggunakan cara – cara Toksikologi Forensik dalam penyidikan kematian Myrna, melalui perhitungan khusus, bisa didapat kapan racun itu intake ke dalam tubuh Myrna, dengan catatan,  racun yang digunakan pada kasus Myrna adalah jenis Sianida yang mempunyai daya membunuh korban sangat cepat, coba bandingkan racun Arsenik yang dikonsumsi Munir yang membutuhkan 9 jam untuk membawanya kematian, dengan racun sianida yang dikonsumsi Myrna yang memakan kurang lebih 1 jam.

Akankah penyidik Polri dan Kejaksaan dapat membuktikan siapa terdakwa pelaku yang melakukan intake racun Sianida ke dalam tubuh Myrna ? Saya selalu berharap akan istilah “Fiat Justitia Ruat caelum” keadilan harus dapat ditegakkan sekalipun langit runtuh…

Perbedaan Polisi Indonesia dengan Malaysia

POLRI dan PDRMSetelah tulisan saya tentang perbedaan sistem kenaikan pangkat di Malaysia dan Indonesia yang berdasarkan Merit System atau Time Based di sini. Saya berpikir bukan hanya sytem kepangkatan saja tapi masih banyak sekali aspek kedinasan yang berbeda.  Well, kalau ditanya kenapa sih banyak perbedaan ? toh kan sama sama polisinya.  Jawabannya sih sederhana saja, Indonesia adalah bekas jajahan Belanda dan Malaysia adalah bekas jajahan Inggris, hal ini berdampak sangat signifikan karena Belanda dan Inggris adalah dua negara yang berbeda dalam system hukum. Inggris dikenal dengan system hukum “Anglo Saxon” , dan Belanda dengan system “Continental”. Dengan perbedaan system hukum pasti juga berbeda cara kerja polisinya.

Berikut ini sebagian kecil dari perbedaan dan persamaannya :

Penangkapan
Di Indonesia berlaku 24 jam sama dengan di Malaysia.

Penahanan
Di Indonesia Polisi bisa menahan 20 hari dan dapat diperpanjang oleh kejaksaan 40 hari, bila ada perbuatan yang diancam lebih 9 tahun dapat diperpanjang pengadilan 60 hari. Sedangkan di Malaysia polisi tidak boleh menahan, polisi hanya boleh menahan atas perintah jaksa sampai 7 hari dan dapat diperpanjang lagi sampai 7 hari.

Proses Penyidikan
Di Indonesia polisi melakukan pemberkasan (Proses Verbal) lalu selesai melakukan penyidikan menyerahkan ke Jaksa artinya Polisi lebih banyak berperan dalam penyidikan. Di Malaysia Polisi dan Jaksa sudah bekerja sama semenjak penyidikan dimulai, karena Jaksa yang memberi izin penahanan.

Perekrutan
Di Indonesia ada 4 sumber perekrutan, Tantama (Khusus Brimob dan Polair), Bintara, Perwira Akademi Kepolisian dan Perwira Sumber Sarjana, syarat dari umur 18 hingga 22 tahun (Kecuali yang sumber sarjana yang ditentukan pada saat pendaftaran) dan tidak boleh menikah. Di Malaysia ada sekolah untuk Perwira, Sersan, Konstabel dan Konstabel Sokongan, dengan syarat umur 18 sampai 28, bagi perwira maksimal 35 tahun apabila mendapat gelar sarjana. Di Malaysia sumber perwira hanya satu pintu karena tidak ada Akademi Polisi. Dan yang unik bagi yang telah menikah, diperbolehkan juga mendaftar.

Umur Pensiun
Di Indonesia 58 tahun. Di Malaysia lebih tua sedikit, mereka pensiun pada usia 60 tahun.

Estafet Kepemimpinan
Di Indonesia Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) melalui fit and proper test dari DPR, apabila lolos ia akan ditunjuk menjadi Kapolri, sedangkan Wakapolri diangkat kemudian oleh Presiden tanpa Fit dan Proper test. Di Malaysia Inspector General (IG) atau kepala polisi diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan yang unik wakil kepala kepolisiannya sudah pasti akan menggantikan kepala polisi, apabila umur dan kesehatan memungkinkan, bandingkan dengan di Indonesia tidak pernah ada dalam sejarah Wakapolri menjadi Kapolri.

Struktur dalam pemerintahan
Di Indonesia Polri berada dibawah presiden langsung, jadi Kapolri setingkat dengan Menteri. Di Malaysia dibawah Menteri Dalam Negeri, jadi kepala polisinya setingkat dengan Dirjen.

Demikianlah sekilas perbedaan Polisi Indonesia (Polri) dan Polisi Malaysia (PDRM), demikian kata pepatah “lain ladang lain belalang ”  perbedaan ini jelas karena sejarah awalnya pun berbeda, namun walaupun ada perbedaan ada persamaan yang hakiki dari semua kepolisian di Seluruh dunia yaitu “To Serve” dan  “To Protect” , yaitu Melayani dan Melindungi masyarakat, begitulah tugas utama korps polisi masing- masing negara dalam menjaga keamanan dalam negerinya.

Merit System Vs Time Based

Setelah hampir 2 tahun bertugas di Malaysia dan kebetulan berkantor di Mabes Polis Diraja Malaysia  (PDRM), banyak aturan – aturan kepolisian Malaysia yang menarik apabila dibandingkan dengan aturan yang berlaku pada POLRI.  Salah satunya adalah  mengenai promosi kepangkatan dan jabatan.  Dibawah ini antara lain perbedaannya:

Perwira PDRM Sumber: polisjohor.gov.my
Perwira PDRM
Sumber: polisjohor.gov.my

Di POLRI pengumuman kenaikan pangkat dan promosi jabatan adalah dua hal yang berbeda. Di PDRM hal ini berlaku satu kali, jadi seorang yang mengalami promosi jabatan sekaligus Ia juga mendapat pangkat yang baru, kecuali pindah jabatan dengan pangkat yang sama.

Di  POLRI apabila seorang perwira mendapat jabatan baru yang membawa konsekuensi Ia akan naik pangkat, tidak langsung naik pangkat, Ia harus menunggu masa kenaikan pangkat yang terdekat, yaitu pada tanggal 1 Januari atau 1 Juli setiap tahunnya.  Di PDRM setiap promosi jabatan sekaligus naik pangkat, Perwira yang dipromosikan dengan jabatan baru langsung berhak menyandang pangkat baru,  hanya pangkat  itu mendapat sebutan “acting” , dan baru “confirm” dengan pangkat baru setelah minimal 6 bulan.

Ada hal lain yang menarik adalah masa untuk kenaikan pangkat, di PDRM tidak ada waktu yang pasti kapan seeorang bisa menyadang sebuah pangkat, bisa dikatakan sebagai “Merit system”, yang menurut wikipedia disebutkan:

“The merit system is the process of promoting and hiring government employees based on their ability to perform a job, rather than on their political connections”

(Merit system adalah proses dari promosi pegawai pemerintah berdasarkan kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaannya bukan dari koneksi politik).

Untuk menjalankan system ini, bagi khususnya perwira PDRM mereka harus melakukan interview untuk mendapatkan kenaikan pangkat, pada Interview ini akan dilihat bagaimana kemampuan profesionalisme perwira ini dalam tugas yang diembannya, berdasarkan input dari sekelilingnya: dari komandan, rekan kerja dan bahkan bawahan. Yang wajib melakukan interview untuk kenaikan pangkat adalah dari pangkat Inspektur sampai pangkat DSP (Deputy Superintendent of Police) atau pangkat Mayor. Setelah itu dari pangkat DSP ke Superintendent (AKBP) dan seterusnya tidak diperlukan lagi interview. Prosesnya setelah seseorang perwira PDRM lulus dalam interview, barulah bagian SDM PDRM mencarikan jabatan yang setingkat lebih tinggi. Dalam surat pengumuman tertulis perwira PDRM tersebut mendapat jabatan baru sekaligus pangkat baru.

Anggota POLRI  Sumber:  polrespariaman.wordpress.com
Anggota POLRI
Sumber: polrespariaman.wordpress.com

Berbeda dengan di POLRI tidak sepenuhnya mengadopsi “Merit System” tapi cenderung lebih ke sistem “Time Based”, artinya ada waktu tertentu (4 sd 5 tahun pada satu pangkat) bagi setiap anggota POLRI dalam menyandang pangkat tertentu. Memang ada syarat tambahan untuk bisa mendapat pangkat, yaitu dengan kewajiban menjalani pendidikan tertentu dan tidak bermasalah dalam dinas, hal ini dapat berpengaruh cepat atau lambatnya seorang anggota Polri dalam naik pangkat. Pada system ini, seorang perwira POLRI yang akan naik pangkat, harus sudah mendapat jabatan baru yang pangkatnya setingkat lebih tinggi, walaupun tidak otomatis naik pangkat.

Yang terakhir pasti akan ditanyakan lebih baik mana “Merit System” atau “Time Based” ? Pasti masing masing mempunyai kekurangan dan kelebihan masing masing, antara lain:

Bagi sistem “Time Based” terlihat bahwa satu angkatan rekrutmen akan rata – rata menyandang pangkat yang sama, terutama terlihat pada lulusan Akademi Kepolisian, dengan catatan tidak bermasalah, mereka paling tidak pangkat terakhir akan sampai di Komisaris Besar (Kolonel). Sedangkan pada “Merit System” kelulusan satu angkatan tidak merata dalam kepangkatan, sebagai contoh seorang perwira tinggi PDRM yang berpangkat Deputy Commissioner (bintang 3) satu angkatannya masih ada yang tertinggal jauh bahkan masih inspektur.

Bagi sistem “Time Based” sepertinya banyak yang “Safety Player” artinya banyak perwira yang tidak mau menonjolkan diri dan kemampuannya, dengan pertimbangan toh akan naik pangkat sama – sama, asalkan tidak bermasalah dalam kedinasan. Berbeda dengan “Merit System” seorang yang naik pasti karena ia mempunyai “Kelebihan” dalam menjalankan tugasnya dibandingkan perwira yang lain. Mereka memang dipacu untuk selalu berinovasi dan kreatif agar terlihat mempunyai kelebihan dibanding rekan lainya. Namun saya juga melihat ada kekurangan sistem ini, kenaikan pangkat berarti “Satu tersenyum, namun banyak kecewa”, karena sulitnya seseorang untuk mendapatkan kenaikan pangkat, sehingga kadang terjadi jegal-menjegal yang justru terjadi pada kawan satu angkatan.

Kesimpulannya, menurut saya kedua sistem ini tidak ada yang baik dan buruk, karena sudah diterapkan dalam POLRI atau di PDRM sejak lama, dan menurut saya semua sistem ini ada kekurangan dan kelebihannya sendiri – sendiri, akhir kata, jayalah selalu POLRI dan PDRM ….