Jangan sampai jadi korban Sextortion

images-2

Sextortion adalah perbuatan pengancaman dengan tujuan pemerasan atau penyalahgunaan kekuasaan dengan mengekpolitasi secara sexual atau mengancam menyebarkan gambar atau informasi sexual seseorang. Sextortion juga mengacu pada bentuk pemerasan di mana informasi atau gambar seksual digunakan untuk memeras secara seksual dari korban. Media sosial dan pesan teks seringkali menjadi sumber materi seksual dan sarana pengancam untuk menyebarkan kepada orang lain. Contoh dari jenis sextortion ini adalah ketika orang diperas dengan gambar telanjang diri mereka sendiri yang mereka bagikan di internet melalui sexting. Mereka kemudian dipaksa melakukan tindakan seksual dengan orang yang memeras atau dipaksa berpose atau melakukan hubungan seksual di depan kamera, sehingga menghasilkan pornografi hardcore. Metode pemerasan ini juga sering digunakan untuk mengasingkan orang-orang LGBT yang menjaga kerahasiaan orientasi seksual mereka yang sebenarnya.

Bentuk lain sextortion adalah perbuatan korupsi, dimana orang-orang yang dipercayakan dengan kekuasaan, seperti pejabat pemerintah, hakim, pendidik, personel penegak hukum melakukan pemerasan dengan imbalan seksual untuk sesuatu kewenangan mereka seperti menahan seseorang atau memberikan izin. Contoh dari penyalahgunaan kekuasaan termasuk: pejabat pemerintah yang meminta seksual untuk mendapatkan lisensi atau izin, guru yang memperdagangkan nilai bagus untuk berhubungan seks dengan siswa, dan Pengusaha yang meminta seksual seseorang untuk mendapatkan pekerjaan.

Sextortion melalui penggunaan webcam juga menjadi perhatian, terutama bagi mereka yang menggunakan webcam untuk flirting dan cybersex. Seringkali ini melibatkan cybercriminal yang menyamar sebagai orang lain – seperti orang yang menarik, mengawali komunikasi yang bersifat seksual dengan korban (sekitar 95% korban adalah laki-laki). Seringkali, cybercriminal hanya menunjukkan kepada korban video pra-rekaman dari pemain dari situs webcam cybersex yang cukup mereka kenal, kemudian mengirimkan pesan kepada korban di titik-titik dalam video di mana pelaku tampaknya mengetik di keyboard, untuk memberikan ilusi bahwa pelaku dalam video mengirim pesan kepada mereka. Korban kemudian dibujuk untuk membuka pakaian di depan webcam, dan mungkin juga dibujuk untuk melakukan perilaku seksual, seperti masturbasi. Video ini direkam oleh penjahat dunia maya, yang kemudian mengungkapkan maksud sebenarnya mereka dan menuntut uang atau layanan lain (seperti gambar korban yang lebih eksplisit, dalam kasus pemangsaan online), dan mengancam akan merilis video ke layanan video seperti YouTube dan kirimkan ke anggota keluarga dan teman-teman korban jika mereka tidak patuh. Kadang-kadang ancaman untuk membuat tuduhan pedofilia terhadap korban juga dibuat. Ini dikenal sebagai pemerasan webcam.

Dengan maraknya penggunaan media sosial kejadian tidak mengenakkan ini sekarang banyak terjadi pada masyarakat kita, Media sosial menjadikan kerawanan tersendiri bagi pemakainya untuk menjadi korban sextortion, Saya melihat ada peningkatan dalam pelaporan korban sextortion, dengan korban baik tua maupun muda, baik pria maupun wanita. Dan peristiwa terbanyak di Indonesia adalah Sextortion melalui media sosial dengan tujuan pemerasan untuk mendapatkan uang (bukan sexual), jikalau melihat list korbannya, adalah banyak orang – orang terpandang dan terpelajar, dari keluarga yang terlihat baik baik, bayangkan ketika seorang ibu baik baik dari keluarga terpandang menjadi korban sextortion, datang untuk melapor dengan penuh rasa malu dan takut, malu karena aibnya akan tersebar, dan takut akan diketahui suami atau anak2nya, demikian juga seorang bapak yang punya kedudukan, bagaimana perasaannya apabila mendapat kasus ini, seperti ibu tersebut takut dan malu apabila diketahui keluarga apalagi khalayak ramai. Maka pada kebanyakan kasus korban – korban ini menyerah pada pemerasan yang dilakukan oleh pelakunya, dengan ancaman akan menyebarkan video atau foto tidak senonohnya.

Cara pencegahan sexortion melalui media sosial adalah mudah sekali, “JANGAN MEMBUKA BAJU ATAU CELANAMU DI DEPAN KAMERA”, mudah sekali kan ? cuma kenapa ya banyak yang tetap melakukannya ? hehehe khilaf kali yaa…

Situs PN Jakpus Diretas, Pelaku Berhasil Diamankan.

IFGnPhOB0r6KGj2ADMoDho6vwsSCWB2830kM27Yx

Pada tanggal 19 Desember 2020, Dittipidsiber Bareskrim Polri menerima laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait aksi peretasan terhadap situs http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/. Pada tanggal 8 Januari 2020, Unit 2 Subdit 1 Dittipidsiber Bareskrim Polri berhasil mengamankan pelaku peretasan tersebut, yaitu “CA” dan “AY”.

Tersangka “CA” merupakan pendiri komunitas Typical Idiot Security yang diketahui telah berhasil melakukan defacing terhadap sekitar 3.896 situs milik pemerintah, perusahaan, pribadi, baik dari dalam maupun luar negeri. Tersangka “AY” alias “KONSLET” diketahui berhasil melakukan defacing terhadap 352 situs dalam dan luar negeri. Kedua tersangka “CA” dan “AY” belajar melakukan deface/hacking secara otodidak. Pendidikan terakhir keduanya adalah lulusan SD dan SMP. Selama melakukan aksinya, mereka tidak pernah menetap di satu lokasi. Mereka pindah dari apartemen satu ke apartemen lain dengan cara menyewa. Selain defacing, mereka juga diduga terlibat aktifitas sindikat carding. Sampai saat ini Dittipidsiber Bareskrim Polri masih mendalami keterlibatan tersangka dalam aktifitas lainnya.

Tersangka CA melakukan peretasan terhadap situs pn-jakartapusat.go.id dengan menggunakan laptop Asus milik tersangka AY. CA menggunakan koneksi Apartemen Green Pramuka yang ia sewa bersama dengan AY. CA menggungah file php script yang berfungsi sebagai backdoor ke salah satu direktori situs pn-jakartapusat.go.id kemudian memberikan akses backdoor kepada AY. Selanjutnya, AY mengunggah file index.html yang mengubah tampilan muka situs pn-jakartapusat.go.id menjadi berbeda dengan tampilan yang diketahui umum.

Agar terhindar dari modus kejahatan ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, seperti :

Melakukan penetration test (pen-test) secara berkala,
Memperbaharui kata kunci dan username secara berkala,
Melakukan update firewall dan anti virus secara berkala,
Selektif dalam menggunakan koneksi WiFi.

Ruang Siber

cyberthreat-cyber-threat-ts-100703749-largeKetika pertama kali sekolah polisi masuk pada tahun 1989 segala sesuatu masih manual, pelajarannya kepolisian masih menggunakan metoda sesuai zaman itu, bayangkan kita dahulu masih ada pelajaran mengetik, dengan mesin ketik ketuk, mengunakan kertas karbon kalau membuat beberapa copy, kita masih belajar fotografi dengan mencetak foto di kertas foto menggunakan ruangan gelap, dan jenis jenis kejahatan yang dipelajari masih seputar kejahatan konvensional dengan menggunakan metoda forensik yang jadul. Dan dengan lompatan kemajuan teknologi menuju era 4.0 saya mau ngga mau harus mengembangkan diri, beradaptasi dengan kemajuan zaman, sangat tepat disebut “Crime is the Shadow of Civilization”, kejahatan selalu berkembang sesuai peradaban manusia, pada saat dulu saya memulai karier saya sebagai polisi 27 tahun yang lalu tidak terpikirkan ada kejahatan menggunakan ruang siber,  bagaimana seseorang bisa masuk secara tidak diotorisasi ke dalam suatu sistem keuangan dan mengambil uang didalamnya tidak pernah terpikirkan, dulu kita hanya berpikir seorang pulang mengambil uang dari bank dan pulangnya dirampok seseorang.

Kejahatan siber adalah kejahatan masa kini dan yang akan datang, kalau polisi tidak mengembangkan dirinya, akan tertinggal dengan modus – modus kejahatan yang baru dalam dunia siber, untungnya Indonesia sudah mengantisipasi dengan adanya UU ITE yang walaupun tidak sempurna amat, sudah cukup bisa mengantisipasi berbagai jenis kejahatan siber.  Jenis kejahatan di Siber bisa dikategorikan dengan dua buah tindakan yaitu kejahatan umum tetapi dilakukan di area siber, seperti penipuan atau penghinaan, dan kejahatan dengan menggunakan kemampuan teknis siber, seperti Hacking atau Carding dan kejahatan lainnya. Beberapa contoh kejahatan di dunia siber adalah:

Ransomware
Penyerang menginstal perangkat lunak untuk mematikan sistem bisnis atau membuat bisnis menjadi offline. Tebusan harus dibayar sebelum ‘ransomware’ dihapus atau dinonaktifkan. Dalam variasinya, penyerang mengancam membuat data korup sehingga tidak dapat digunakan jika uang tebusan tidak dibayarkan.

Pencurian data
Penyerang mencuri data pelanggan dan menjualnya ke oknum lain yang kemudian melakukan pencurian identitas. Atau, mereka meminta pembayaran untuk mengembalikan data yang dicuri tadi.

Penyamaran sebagai CEO atau petinggi perusahaan lain
Pengintaian online atas data publik memungkinkan pelaku kejahatan menyamar sebagai CEO atau direktur keuangan. Pelaku kemudian dapat meminta perubahan detil pembayaran pada faktur dan mengalihkan pembayaran ke akun mereka sendiri.

Penambangan bitcoin
Bentuk kejahatan siber yang relatif baru tetapi semakin banyak terjadi. Penyerang memasang perangkat lunak pada sistem TI (Teknologi Informasi) perusahaan dan membajak prosesor untuk menghasilkan mata uang kripto. Sistem bisnis segera melambat atau berhenti.

Pencurian Intelectual Property
Spionase tidak terbatas pada aksi mata-mata di suatu negara. Spionase industri adalah ancaman nyata, dengan perusahaan ambisius yang menargetkan sistem perusahaan saingan untuk mencuri Intelectual Property.

Polri tidak terlambat mengantisipasi kejahatan ini, dengan dibentuknya Direktorat Siber di Bareskrim Polri, hal ini untuk mengantisipasi berbagai kejahatan yang berkembang dari era konvensional ke lompatan teknologi sekarang ini, dan itu merupakan keharusan, selalu ada jenis kejahatan baru, sesuai perkembangan zaman. Kalau tidak siap mengantisipasi Polri hanya akan menjadi pecundang.

 

Mengganti Ibukota

Saya cukup beruntung pernah mengunjungi beberapa ibukota negara yang pindah ke daerah/Kota baru, dan memang tidak banyak ibu kota negara yang pindah ke daerah baru, contohnya adalah kota Abuja di Nigeria yang pindah dari Lagos, dan Nawpyitaw di Myanmar yang pindah dari Yangon, dan saya pernah ke dua kota itu. Ada contoh lain yang menurut saya tidak terlalu signifikan yaitu ibukota Putrajaya di Malaysia, tidak terlalu bermasalah karena masih sangat dekat jaraknya dengan ibukota lama Kuala Lumpur.

Ada bermacam alasan kenapa ibukota harus pindah ke tempat baru, dari alasan patriotik seperti Nawpyitaw karena di tempat tersebut tentara patriotik Burma (nama negara sebelum Myanmar) mengalahkan penjajah Jepang pada tahun 1945, sehingga untuk mengenang hal tersebut, dipindahkanlah ibukota pada tahun 2016, sedangkan Abuja ibukota Nigeria dipindahkan simpel karena kota Lagos over crowded dan sudah sangat tidak nyaman, sehingga diputuskanlah oleh pemerintah untuk memindahkan ibukota ke Abuja, bagaimana caranya ? Cukup menarik garis lintang dan bujur dari ujung batas negara sehingga bertemu titik tengahnya, dan itulah kota Abuja sekarang dan memang kota tersebut benar benar terletak ditengah Nigeria, kota itu didirikan semenjak tahun 1991.

kota Abuja Nigeria pada working hours, sepi sekali.

Ternyata memindahkan ibukota itu tidak semudah membalikkan tangan, butuh upaya yang keras dari pemerintah untuk membangun infrastruktur fisik dan lebih berat lagi bagaimana membuat komunitas baik pegawai, swasta maupun pemerintah ataupun kalangan internasional seperti perwakilan asing dan kedutaan besar untuk nyaman pindah ke tempat baru. Selain infrastruktur pemerintah seperti kantor, bangunan dan penunjang lainnya seperti listrik, air dan internet, juga yang terpenting adalah fasilitas sosial, ini penting ternyata, orang tidak akan merasa nyaman apabila kebutuhannya untuk bersosialisasi tidak ada, Keberadaan sekola, pasar/mall, sekolah, bank, tempat hiburan menjadi salah satu yang harus dipikirkan.

Penampakan jalan utama di Nawpyitaw pada saat working hours, sangat sepi dengan 12 lajur jalannya.

Pada kunjugan saya ke kedua kota itu, saya mendapatkan kesan yang sama, yaitu kota tersebut terlihat seperti kota mati, tidak ada kegiatan yang terlihat, walaupun sudah banyak pegawai disana, tapi kebanyakan mereka tidak membawa keluarganya, jadi terkesan kota tersebut hanya buat pegawai. Ternyata hal yang paling sulit adalah memindahkan kedutaan besar negara sahabat ke ibukota baru, Abuja membutuhkan 25 tahun agar bisa memindahkan seluruh kedutaan ke tempat baru, sedangkan di Nawpyitaw masih satu dua kedutaan saja yang bersedia pindah, selainnya masih di Yangon termasuk KBRI, kenapa pindahnya kedutaan besar asing ke ibukota baru penting ? hal ini terkait dengan pengakuan dunia internasional terhadap eksistensi ibukota tersebut, lalu kenapa di Abuja memindahkan seluruh kedutaan membutuhkan waktu yang lama ? Karena seperti hal tadi yang saya kemukakan, infrastruktur sosial yang penting terlupakan untuk dibangun, diperlukan sekolah internasional, mall dan prasarana lain penunjangnya, bahkan sebagai insentif pemerintah Nigeria menggratiskan perolehan tanah untuk kedutaan.

Kesimpulannya, pemerintah Republik Indonesia harus benar benar melakukan feasibility study akan calon – calon ibukota baru, apakah cocok dari segala aspek baik geografis, kemudahan trasportasi, kemampuan menghadapi bencana, sumber energi, faktor pertahanan keamanan dan banyak faktor lainnya, dan itu belum selesai, masih lanjut dengan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosialnya, tentunya tidak mudah, masih perlu perjalanan yang sangat panjang, tapi setidaknya sudah ada semangat, niat dan komitmen, hal itu perlu untuk memulai langkah selanjutnya.

Review Situasi Peredaran Narkoba di ASEAN

istock-174825736-webbannerSetiap tahun ASEAN mengeluarkan ASEAN Drugs Monitoring Report yang merupakan program inti dari ASEAN-NARCO sebagai upaya untuk pengendalian Narkoba di kawasan ASEAN, melalui sharing informasi dan pengumpulan data dari negara – negara anggota ASEAN. Setiap tahun diadakan konferensi ASEAN Drug Monitoring Network (ADMN) sebagai instrumen pengumpulan informasi yang dikembangkan untuk semua penggunaan Negara Anggota ASEAN untuk memantau situasi narkoba dan peringatan dini pada situasi narkoba. Dibawah ini adalah informasi tentang situasi narkoba di kawasan ASEAN diambil dari ASEAN Drugs Monitoring Report tahun 2017

Situasi peredaran narkoba dikawasan ASEAN cukup mengkhawatirkan dengan masuknya tablet metamfetamin dan metamfetamin kristal dari pusat produksi Narkoba di Golden Triangle (Segitiga Emas) yaitu di bagian utara negara Myanmar, Laos dan Thailand.

Jenis narkoba utama yang digunakan luas di kawasan ASEAN adalah ganja, opium, heroin, tablet methamphetamine (yaba) dan sabu-sabu methamphetamine.

Situasi peredaran Narkoba di ASEAN semakin mengkhawatirkan dengan munculnya New Psychoactive Substance (NPS/Zat-Zat Psikoaktif Baru) dan narkoba jenis lain seperti kokain, ekstasi, ketamin dan Erimin 5 (Happy five)

Berdasarkan data dari Negara-negara Anggota ASEAN, penyalahgunaan non-medis dari obat-obatan farmasi diketahui semakin meningkat.

Di ASEAN, Opioid farmasi yang disalahgunakan adalah metadon, morfin, tramadol, alphaprodine, buprenorfin dan fentanil serta produk farmasi lainnya. Lebih dari 50 persen orang yang menerima pengobatan Rehabilitasi adalah pengguna Amphetamine Types Stimulant (ATS) seperti amfetamin, metamfetamin, ekstasi dan cathinones sintetis.

Sebagian besar pengguna narkoba yang direhabilitasi di Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Malaysia dan Singapura adalah pengguna Shabu atau kristal methamphetamine, sementara di Thailand dan Laos adalah pengguna tablet metamfetamin. Penggunaan metamfetamin sangat mengkhawatirkan di ASEAN sama halnya dengan penyalahgunaan NPS dan metadon.

Pada tahun 2017, telah dilakukan rehabilitasi terhadap lebih dari 300.000 pengguna narkoba di ASEAN. Angka pemakai yang direhabilitasi secara keseluruhan adalah 50,6 per seratus ribu populasi (1,8 kali meningkat dari tahun sebelumnya). Indonesia memiliki angka terendah dibandingkan dengan Thailand.

Tingkat penerimaan rehabilitasi di Malaysia, Filipina, Singapura dan Indonesia menurun dibandingkan tahun 2016 sementara Thailand, Kamboja, Myanmar dan Brunei Darussalam meningkat.

Angka pengguna narkoba ASEAN secara keseluruhan adalah 70,1 per seratus ribu penduduk, mulai dari 17,3 di Indonesia hingga 317,9 di Thailand.

Angka pelaku meningkat di Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand dan Myanmar sementara Malaysia dan Singapura menurun.

69,1 persen dari semua pelanggar terkait dengan ATS.

Pada tahun 2017, ada 357.443 kasus narkoba di ASEAN. Sejumlah 64,6 persen dari keseluruhan kasus adalah pemakai jenis ATS termasuk amfetamin, metamfetamin, ekstasi, cathinonoes dan pseudoephedrine.

Pada tahun 2017, penyitaan Narkoba jenis ATS menyumbang lebih dari 90 persen dari semua penyitaan yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum di ASEAN.

1 persen dari penyitaan adalah jenis CNS Depressants (keduanya Benzodiazepine dan Barbiturat)

Lebih dari 60 persen pelanggar hukum yang ditangkap oleh Negara Anggota ASEAN terlibat dalam pelanggaran terkait narkoba jenis metamfetamin (tablet dan kristal)

Laos, Malaysia dan Vietnam adalah negara-negara dimana jumlah pelanggar metamfetamin kurang signifikan.

Filipina melaporkan penggunaan “bitcoin” sebagai cara pembayaran, Bitcoin adalah jaringan pembayaran inovatif dan jenis uang baru. Tiga operasi terpisah yang dilakukan oleh penegak hukum di Filipina berhasil menyita total 223 tablet ‘fly high’ dan 1044 tablet ekstasi bitcoin.Narkoba tersebut dikirim dari Belanda dan tersangka ditangkap adalah warga negara India. Internet dan pos paket juga digunakan untuk perdagangan Narkoba.

Dari 230.990 kasus Narkoba jenis ATS yang dilaporkan oleh Negara Anggota ASEAN, 98 persen adalah kasus yang berhubungan dengan metamfetamin dengan total penyitaan lebih dari 200 metrik ton.

Lebih dari 5.000 tersangka asing ditangkap di negara Anggota ASEAN dan ini termasuk Warga Asing ASEAN yang melakukan kejahatan narkoba di Negara Anggota ASEAN lainnya.

Terdapat 90 persen dari tersangka asing kasus narkoba yang  melintasi perbatasan antar ASEAN adalah warga negara ASEAN, serta sejumlah 7 persen berasal dari  Asia dan Eropa dan 3 persen dari bagian dunia lainnya.

Pada tahun 2018, Tim Jaringan Pemantau Narkoba ASEAN bekerja pada pengumpulan data dan masukan untuk tren narkoba pada tahun 2018.

Situasi mengkhawatirkan yang masih menjadi ancaman adalah banyaknya ATS yang diproduksi dan diperdagangkan di wilayah segitiga emas dalam jumlah besar pada satu waktu. Sejumlah besar bahan kimia prekursor ditemukan diselundupkan ke lokasi produksi di Segitiga Emas.

Tren perdagangan obat terlarang lewat laut meningkat dan juga penggunaan wadah komersial sebagai metode pengiriman narkoba.

Penanggulangan Kejahatan dengan Kesadaran Sendiri

Alternatif penegakan hukum di dunia sekarang sudah berkembang, dulu selalu kita berpikiran agar memberlakukan hukuman yang sangat berat bagi pelaku pidana agar kapok, pada tulisan saya sebelumnya ada pertentangan pendapat mengenai penerapan hukuman mati, apakah masih efektif menghilangkan kejahatan, kita sekarang berpikir, misalnya pada kejahatan narkotika, apakah dengan menerapkan hukuman mati bagi para pengedar akan menghilangkan peredaran narkoba ? Jawabannya tidak.

Perbedaan itu sekarang terlihat dari keberadaan penjara, berdasarkan data di negara – negara maju seperti Belanda, jumlah penghuni penjara semakin lama semakin berkurang, berbanding terbalik dengan penjara di negara berkembang yang sudah sangat penuh sesak melebihi kapasitas.

cb70dc40a4
Penjara yang kosong di Breda Belanda, yang sekarang beralih fungsi menjadi perkantoran dan pusat hiburan.

Dalam teori pemidanaan baru dikenal istilah “Reintegrative Shaming” atau mengintegrasikan rasa malu dalam masyarakat, teori ini menekankan pentingnya rasa malu dalam hukuman pidana. Teori menyatakan bahwa hukuman harus lebih fokus pada perilaku pelanggar daripada karakteristik pelaku. Teori ini dikembangkan oleh kriminolog Australia John Braithwaite di Australian National University pada tahun 1989. Hal ini terkait dengan perspektif kriminologi positif, yang dikembangkan oleh kriminolog Israel, Natti Ronel dan tim penelitinya.

Seperti contoh di negara Eropa, beberapa peraturan sudah mengarah kepada kesadaran masyarakat sendiri untuk mematuhinya atau tidak, dengan kata lain mereka menjadi malu kalau melakukan kejahatan, dan dorongan dari masyarakat untuk “menerima” para pelanggar kedalam masyarakat, bukannya menjauhkan atau membully bahkan memberi stigma “penjahat” dengan inilah akan timbul rasa malu seseorang apabila melakukan kejahatan, beberapa peraturan itu antara lain:

Di beberapa negara eropa sudah ada jalan bebas hambatan yang “no speed limit” terserah seseorang, mau gas pol sekencang – kencangnya dipersilahkan, dengan syarat harus menjaga jarak yang aman dengan kendaraan didepannya, nah dengan adanya aturan ini justru menurut penelitian angka kecelakaan menurun.

Di beberapa negara Eropa juga masyarakat pengguna Narkotika, mau make Ganja, putaw, ekstasi, cocaine, morphin, shabu atau narkotika lainnya diperbolehkan asalkan dalam jumlah dan kadar  tertentu yang dibatasi dan di lokalisir pada daerah tertentu. Kalau mereka melaporkan ke pemerintah bahwa mereka pengguna, pemerintah memberikan sarana kepada mereka, seperti memberikan jarum suntik baru bagi pengguna heroin, dan apabila sudah bosan langsung difasilitasi untuk rehabilitasi. Hasilnya apa ? justru angka pemakai narkotika menurun drastis.

Nah pertanyaannya apakah hal yang menjadi contoh diatas sudah bisa diterapkan dalam hukum kita ? mudah – mudahan pada suatu saat nanti, saat ini belum deh.

Penerapan Hukuman Mati, Pertarungan Klasik di Konferensi Narkotika Sedunia

IMG-20180314-WA0043Semenjak pindah di BNN dan ditugaskan di bagian kerjasama Internasional, ada satu konferensi wajib diikuti oleh BNN dan beberapa kementerian dan lembaga yang berkaitan yaitu Konferensi Komisi obat dan Narkotika (CND / Commission on Narcotic and Drugs), Konferensi ini selalu dilaksanakan tiap tahun di Wina Austria dan penyelenggaranya adalah UNODC (United Nations Office of Drugs and Crime) yaitu sebuah badan di PBB yang bertanggung jawab dalam bidang Narkoba dan Kriminalitas dan melaporkan dalam sidang tahunan PBB. Kenapa selalu di Wina ? karena kantor pusat UNODC berada di Wina.

Mandat dan fungsi CND adalah meninjau dan menganalisis situasi obat-obatan global, dengan mempertimbangkan isu-isu terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi pengguna narkoba dan pasokan dan perdagangan obat-obatan terlarang. Dibutuhkan tindakan melalui resolusi dan keputusan.

12-CND-OpeningFungsi Normatif CND  berdasarkan konvensi pengendalian obat internasional diberikan otorisasi untuk mem pertimbangkan semua hal yang berkaitan dengan tujuan Konvensi dan memastikan pelaksanaannya. Sebagai organ perjanjian di bawah Konvensi Tunggal Narkotika (1961) dan Konvensi tentang Zat Psikotropika (1971), Komisi memutuskan, berdasarkan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), untuk menempatkan obat-obatan narkotika dan zat psikotropika di bawah kontrol internasional. Sesuai dengan Konvensi Menentang lalu lintas berbahaya pada Obat Narkotika dan Zat Psikotropika (1988), Komisi memutuskan, atas rekomendasi Badan Pengendalian Narkotika Internasional (INCB/ International Narcotic Control Board), untuk menempatkan bahan kimia prekursor yang sering digunakan untuk pembuatan obat-obatan terlarang di bawah kendali internasional. Komisi juga dapat memutuskan untuk menghapus atau memodifikasi tindakan pengendalian internasional atas obat-obatan terlarang, zat psikotropika atau prekursor. Mandat Komisi diperluas lebih lanjut pada tahun 1991. Komisi berfungsi sebagai badan pengatur  yang menyetujui anggaran Dana Program Pengendalian Narkoba Internasional PBB, yang dikelola oleh UNODC untuk memerangi masalah narkoba dunia.

Keanggotaan CND dalam resolusi 1991/49, memperbesar keanggotaan Komisi dari 40 menjadi 53 anggota, dengan pembagian kursi berikut di antara kelompok-kelompok regional: 11 untuk Negara Afrika, 11 untuk negara-negara Asia,
10 untuk Amerika Latin dan Karibia, 6 untuk Negara-negara Eropa Timur, 14 untuk negara-negara Eropa Barat dan lainnya, setiap negara tersebut menjadi anggota CND selama empat tahun. Anggota dipilih dari Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan khusus dan Pihak pada Konvensi Tunggal Narkotika, tahun 1961, dengan memperhatikan keterwakilan negara-negara yang merupakan produsen penting daun opium atau koka, negara-negara yang penting di bidang pembuatan obat-obatan narkotika, dan negara-negara di mana kecanduan obat-obatan terlarang atau lalu lintas gelap dalam narkotika obat merupakan masalah penting dan dengan mempertimbangkan prinsip distribusi geografis yang adil. Indonesia pada kali ini tidak menjadi anggota komisi ini sehingga dalam pertemuan ini menjadi Observer (Peninjau).

Apa saja sih yang dibicarakan dalam CND ini ? Permasalahan utama dari Narkotika adalah menurunkan Supply (pasokan) dan Demand (kebutuhan),  2 hal inilah yang banyak dibicarakan, untuk mengurangi supply diperlukan penegakan hukum atau berbagai alternatif lain yang ditawarkan dan juga dalam mengurangi demand yaitu dengan salah satunya dengan memanfaatkan komunitas,  berkembang lagi, bagaimana kalau sudah terlanjur memakai ? tentunya harus di rehabilitasi, dan juga banyak  alternatif cara penanganannya. Juga dengan penggolongan jenis narkotika, dalam forum inilah akan ada kesepakatan penggolongan Narkotika, contohnya Methapetamine (Ice, Shabu) yang menjadi golongan 1 Narkotika yang tadinya hanya golongan 2, Jadi intinya forum CND adalah membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dan segala aspeknya yaitu strategi, kebijakan dan politisasi sehingga tidak jarang pro dan kontra pendapat yang didukung kelompok negara terjadi, dan peran negara superpower terasa sekali untuk mempengaruhi suatu keputusan.

Yang seru dari pertemuan ini adalah pada saat negara memberikan statement , pada kesempatan itu setiap negara memberikan penjelasan tentang situasi narkoba di negaranya masing – masing serta kebijakan untuk menanggulanginya, entah kenapa penjatuhan hukuman mati bagi para pengedar Narkoba untuk mengurangi supply menjadi topik paling diperdebatkan sejak konferensi CND ini ada, negara – negara  yang tergabung dalam Uni Eropa adalah negara yang paling menekankan dan mempengaruhi negara lain yang masih menerapkan hukuman mati untuk mencabutnya, atau setidak – tidaknya moratorium hukuman mati. Saat ini tercatat masih 22 negara yang masih menerapkan hukuman mati di dunia. Tapi jangan Kuatir masih ada negara besar Tiongkok yang tetap ngotot membela hukuman mati, dengan alasan bahwa korban mati yang ditimbulkan akan lebih besar daripada pengedar yang dieksekusi. Indonesia tentu saja tetap mendukung pelaksanaan hukuman mati, karena masih menjadi hukum positif, dan sikap sebagian besar masyarakat yang masih mendukung pelaksanaan hukuman mati. Demikian sekilas info dari Wina, Austria.