Narkotika Sintetis

Pola konsumerisme Narkotika dan obat terlarang di dunia ini sekarang sudah banyak berubah. Pada awalnya di dunia ini kita hanya mengenal jenis – jenis Narkotika Alami seperti Heroin/Candu/Putaw (yang berasal dari tanaman opium), Cocaine (yang berasal dari tanaman  Coca) dan Hasish atau Mariyuana (Yang berasal dari tanaman Cannabis sativa/ganja),  terminologi Narkotika ini telah ada dalam masyarakat dunia dalam jangka waktu ratusan tahun, sebagaimana kita melihat Negara Tiongkok pada abad ke 18  dengan mudahnya dikalahkan Kolonialis dari Inggris dengan menyuplai Candu sehingga orang – orang tidak produktif dan menjadi gampang untuk dikalahkan.

220px-Albert_Hofmann_Oct_1993Namun dalam jangka waktu beberapa puluh tahun ke belakang ini dikenal jenis narkotika sintetis oleh peradaban manusia, dimulai dengan temuan LSD yang bergolongan Halucinogen  pada tahun 60 an oleh Albert Hofmann (11 Januari 1906 – 29 April 2008) adalah ilmuwan Swiss yang dikenal menjadi orang pertama yang mensintesis, menelan, dan belajar tentang efek psychedelic dari dietilamida asam lysergik (LSD). Hofmann juga orang pertama yang mengisolasi, mensintesis, dan menamai senyawa psychedelic utama psilocybin dan psilocin dan menjadikan Narkotika LSD ini menjadi golongan “New Pshycoaktive Substance”  (NPS) yang pertama kali di dunia, pada zaman ini kita melihat bagaimana penggunaan LSD marak di kalangan anak muda pada zaman itu, memang LSD menjadikan penggunanya halusinasi yang berlebihan dan berwarna, sehingga pada saat itu disebut ‘The Colors Generation”, dan bahkan mempengaruhi pop kultur pada saat itu hingga banyak mempengaruhi music pada saat itu, band besar Beatles, Rolling Stones berasal dari generasi itu. Penggunaan NPS yang marak pada tahun – tahun itu tentunya tidak menurunkan pamor Narkotika Alami seperti Cocaine, Heroin dan Mariyuana.

DR-ALEXANDER-SHULGIN---20-008Semenjak penemuan LSD ini, membuka mata para Ahli – ahli kimia yang “gila” dan  untuk menciptakan lagi, jenis jenis narkotika sintetis yang membuat orang lebih “enak’ dalam ber-narkoba – ria, hingga pada tahun 80 an timbullah kembali jenis narkotika yang sangatt phenomenal yang dikenalkan oleh Alexander Theodore “Sasha” Shulgin (17 Juni 1925 – 2 Juni 2014) adalah seorang ahli kimia, ahli biokimia, kimiawan, farmakologi, psikofarmakologi, dan penulis Amerika. Ia dikreditkan dengan memperkenalkan MDMA (ekstasi) kepada psikolog pada akhir 1970-an untuk penggunaan psikofarmasi dan untuk penemuan sintesis dan bio essay pribadi dari lebih dari 230 senyawa psikoaktif untuk potensi psikedelik dan entaktogenik.  Sasha mendapatkan gelar, “Godfather of the ecstasy“, setelah mengembangkan metode sintesis baru untuk MDMA – bentuk ekstasi yang paling murni – pada tahun 1976.  Dia menyerahkannya kepada teman terapisnya Leo Zeff, yang mulai menggunakan efek obat tersebut pada sebuah keadaan emosional individu dengan meramu narkotika sintetis methaphenapine dicampur dengan narkotika dengan jenis Halucinogen yang terdapat dalam LSD, sehingga timbullah sejenis Narkotika sintesis jenis baru yaitu Ecstasy,  tak lama setelah diperkenalkan, ekstasi masuk ke arus utama, menyusup ke budaya klub Malam di New York dan Chicago, dan memukul daerah turisme di Ibiza, sebelum akhirnya mendarat di Inggris, karena tingginya psikedelik obat tersebut, kembali karena jenis narkotika ini, maka timbullah pop kultur baru dan “musik” baru, yang luar biasa pengguna narkotika ini dapat menikmati jenis music ini ketika “high”.

220px-Nagai_NagayoshiPada saat yang bersamaan penggunaan narkotika Alami masih tetap eksis bahkan ada peningkatan dalam penggunaan Heroin kelas rendah yang dikenal dengan nama lain Putaw dengan ciri penggunanya ingin merasakan “high” yang terus menerus kalau bisa 24 jam,  penggunaan putaw ini lah yang menyebabkan banyak anak Muda Indonesia yang terkena pengaruh narkotika ini mengalami  kematian dikarenakan penggunaan jarum suntik yang salah bahkan penyebaran penyakit HIV dan Aids. Karena tingginya risiko kematian jenis Narkotika ini, lagi – lagi diciptakanlah jenis narkotika baru yang efeknya hampir sama dengan Heroin, yaitu Methaphetamine atau nama lainnya Shabu yang bisa membuat pemakainya “High” selam 24 jam tanpa terlalu beresiko kematian dan tertular penyakit, namun ternyata jenis narkotika ini bukanlah jenis baru,  penciptanya hanya “menciptakan kembali” , karena penemu awalnya adalah Nagai Nagayoshi (8 Agustus 1844 – 10 Februari 1929) adalah seorang ahli kimia organik dan farmakolog Jepang yang terkenal, yang terkenal dengan studinya tentang efedrin, Tapi pada tahun 1893, Nagai membuat jejak kimiawi yang hidup dalam keburukan:  dia menggunakan efedrin untuk mensintesis meth. Pada tahun 1919, anak didik yang lebih muda dari Nagai bernama Akira Ogata menemukan metode baru untuk mensintesis bentuk kristal dari stimulan baru, yang memberi meth crystal dunia. Pada Perang Dunia II, bagaimanapun, obat itu menyebar luas sebagai alat praktis untuk membuat prajurit awak tank dan bomber terjaga.  Pada tahun 1942, Adolf Hitler menerima suntikan meth reguler IV dari dokternya, Theodor Morell.  Dua tahun kemudian perusahaan farmasi Amerika Abbott Laboratories memenangkan persetujuan FDA untuk meth sebagai resep pengobatan untuk sejumlah penyakit mulai dari alkoholisme hingga penambahan berat badan.

th
Ecstasy (MDMA)

Penggunaan secara massif Narkotika sintetis mulai terasa semenjak kurang – lebih 5 tahun belakangan ini, dan itu berdampak global, dan lucunya daerah – daerah penghasil Narkotika Alami secara tradisional yaitu daerah Amerika Selatan (Mexico, Colombia) dan Segitiga Emas (Myamar, Laos, Thailand) mulai berganti dengan memproduksi narkotika sintetis.  Di dunia ini sampai sekarang terdata ada lebih 800 NPS, sedangkan di Indonesia sendiri menurut bali besar laboratorium BNN ditemukan 68 jenis NPS, dan sayangnya baru 60 yang terdata di Daftar Kementerian Kesehatan, sehingga bila ditemukan pada seseorang NPS selain yang 60 seperti dalam daftar, kemungkinan besar bisa bebas dalam sidang pengadilan.

shabu
Shabu (Methaphethamine)

Kenapa Narkotika sintetis lebih disukai ? Menurut beberapa pengguna yang pernah saya wawancarai berkata, alasan utama mereka menggunakan narkotika sintesis adalah kurangnya risiko kematian dibandingkan menggunakan jenis Narkotika Alami jenis Putau, Misalnya. Namun ini adalah anggapan yang luar biasa salah, Narkotika Sintesis mempunyai efek yang buruk seperti Narkotika

th0P58JY91
LSD

alami dan bahkan bisa lebih buruk, karena yang paling dahulu diserang adalah fungsi otak, kalau kita bandingkan seorang pengguna Narkotika Alami setelah mendapat rehabilitasi ia masih bisa kembali dengan mudah bersosialisasi dengan masyarakat, beda halnya dengan pengguna narkotika sintesis, banyak penyakit pasca rehab yang timbul yaitu antisosial, paranoid dan halusinasi.

Summary dari tulisan saya ini, saya melihat pencipta narkotika Sintetis adalah ilmuwan yang dihormati, lulus dari Universitas terkemuka dan pada mulanya mereka menciptakan untuk tujuan mulia, penyembuhan berbagai jenis penyakit.  Nah, pada selanjutnya jenis obat – obatan ini disalah – gunakan untuk tujuan “lain”  tentunya jauh dari harapan penemunya, berarti si penyalah gunalah, manusia goblok yang menggunakannya sehingga membahayakan dirinya sendiri.  Pesan saya, jangan gunakan Narkotika jenis apapun baik jenis sintetis maupun alami. Hiduplah sehat saja … tanpa Narkoba, Ok ?

 

Iklan

Anti Narkoba, hindari lost generation

bnnKenapa saya pilih judul itu? yes sekarang saya kembali mengalami tour of duty, sejak beberapa bulan ini saya pindah ke Badan Narkotik Nasional (BNN) badan yang dibuat pemerintah untuk melaksanakan tugas utamanya P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) kadang kita bertanya, kenapa sih masalah pemberantasan Narkoba tidak diserahkan saja kepada penegak hukum saja yaitu Polisi ? saya pun berpikiran begitu tadinya, apa tidak merupakan pemborosan menggunakan dua badan yang tugasnya hampir sama untuk memberantas Narkoba ? ternyata setelah bergabung disini saya menyadari bahwa justru penegakan hukum adalah bagian terkecil dan terletak di ujung daripada pemberantasan narkoba, kalau kita masih menggunakan pendekatan hukum untuk menangkap para pengedar narkoba, sesungguhnya kita telah gagal, karena intinya adalah bagaimana Masyarakat umum mempunyai daya tangkal yang kuat untuk tidak terjebak dalam lingkup penggunaan Narkoba.

Dan terbukti, tidak ada satupun negara di dunia ini mampu dengan upayanya sendiri untuk mencegah beredarnya narkoba dan adanya pengguna narkoba di negaranya. Pemerintah memandang perlunya masalah penyalahgunaan Narkoba ini ditangani secara Holistik dari akar permasalahannya sampai upaya yang paling akhir yaitu penegakan hukum dan BNN telah menangkap keinginan pemerintah dengan didasari oleh UU sebagai dasar operasionalnya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Di Undang undang ini beberapa hal yang selama ini diperdebatkan yaitu apakah pengguna narkoba adalah kriminal ? sehingga perlu di penjara ? Kita harus menyadari bersama bahwa pengguna narkoba adalah justru merupakan korban, ia harus diselamatkan jiwanya dan mentalnya, dan wajib menjalani rehabilitasi.

Tugas pokok BNN adalah P4GN yaitu: Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Ada beberapa bagian di BNN yang mencakup semua aspek tersebut yaitu bagian Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Kerjasama dan hukum, Rehabilitasi dan Pemberantasan. Seperti yang saya sebutkan terdahulu, bagian yang terakhir adalah yang merupakan penegakan hukum, ini menunjukkan bahwa penegakan hukum adalah upaya paling terakhir dari upaya pemberantasan penggunaan Narkoba.

Beberapa fakta yang saya dapatkan selama mulai bekerja di BNN, ternyata bahaya penyalah-gunaan Narkoba di Masyarakat Indonesia telah sampai angka yang mengkuatirkan, angka prevalensi Masyarakat Indonesia pengguna Narkoba aktif adalah kurang lebih 6 Juta orang, dan jenis narkoba baru yang termasuk NPS (New Psychoactive Substances)ada ratusan sedangkan yang bisa terdata dalam Laboratorium BNN sampai Juni 2017, 65 NPS telah ditemukan dan baru 48 jenis yang masuk dalam daftar , memang saat ini banyak jenis Narkoba baru yang aneh – aneh muncul, yang paling terkenal ialah jenis Flakka rumus kimianya adalah pyrrolidinopentiophenone atau PVP atau alpha-PVP. Flakka adalah jenis obat sintetis yang bisa membuat orang menjadi hyperaktif dan menjadi Zombie.

Sekarang pertanyaannya, bagaimana mencegah narkoba? hal ini tidak dapat dipandang enteng, apabila dibiarkan, angka pengguna narkoba akan menjadi banyak sekali dan satu dasawarsa kedepan dapat menimbulkan “lost generation”, bayangkan anak muda yang menjadi tiang masa depan Indonesia, menjadi orang orang yang tidak kreatif dan produktif karena sebagian besar saraf otaknya rusak? (jenis narkoba sintetis yang paling besar efeknya untuk merusak jaringan otak, memang bisa direhabilitasi tapi efek goblok karena otak rusak akan menimpa seumur hidup),  cara paling ekstrim kita bisa contoh Presiden Duterte di Filipina, dengan menembak mati semua bandar dan pemakai sehingga bisa menekan peredaran narkoba sampai ke titik nol, dalam hati kecil saya sih setuju banget,  karena kejahatan narkoba adalah extraordinary crime, sehingga cara pencegahannya tidak bisa dengan cara yang biasa pula, nah itulah yang harus kita pikirkan bersama seluruh komponen negara ini, kita harus berupaya yang extraordinary (bukan yang biasa biasa saja) untuk menanggulangi peredaran dan penyalalahgunaan Narkoba, ayo stop narkoba demi masa depan negara kita.

Amoy Singkawang Korban Perdagangan Orang di Tiongkok (Bagian 2)

Kasus Bong Lian Mie (BLM)

zizing-sketchesSdri Bong Lian Mie (bukan nama sebenarnya) pada bulan Mei 2016 datang ke KBRI Beijing meminta bantuan pemulangan dirinya ke Indonesia. BLM adalah perempuan asal Singkawang berusia 30 tahun dan saat meminta kepulangan telah menikah dengan laki-laki RRT bernama Sdr. Chen Yuan Jie.

BLM datang ke RRT pada November 2015, didatangkan dari Singkawang oleh agen pernikahan yang datang langsung dari Anhui untuk menjemput BLM. Sebelum pergi ke RRT, BLM mengaku diberi pinjaman uang sejumlah Rp 7 juta, kemudian Rp 8 juta yang rencananya akan dibayarkan setelah mendapa pekerjaan di RRT. Selain menikah, BLM juga berniat bekerja di RRT.

Sesampainya di RRT dan dinikahkan, suami dan keluarga tidak seperti yang dibayangkan BLM.  Mereka tinggal di sebuah desa terpencil di Provinsi Anhui yang masih harus ditempuh 3 jam dari kota kecil  Anqing di Huaning County. Kendaraan umum, transportasi juga sangat sulit ditempuh.

BLM mengatakan ybs sering berkelahi dengan suami dan mertua karena hal-hal sepele seperti dilarang mandi terlalu sering (mandi sehari sekali dianggap sering), dilarang mencuci baju setiap hari karena untuk menghemat air,  disuruh memasak menggunakan tungku kayu bakar (padahal ada kompor gas), membantu suami dan keluarga bekerja di ladang, dan lain-lain. Bila tidak bekerja maka tidak diberi makan. BLM juga pernah mencoba bekerja di restoran tetangga pada siang hari dan mendapatkan gaji 1000 RMB selama sebulan. Suami BLM sering memaki dan memukul, tidak jarang berkelahi di jalanan. Karena tidak tahan, BLM meminta diceraikan dan dipulangkan ke Indonesia. Suami tidak mau memulangkan karena telah membayar mahal untuk mendatangkan ybs, sehingga BLM diminta mengganti uang yang dikeluarkan (kalau mau diceraikan atau pulang) sejumlah 160.000 RMB atau sekitar 400 juta rupiah.

Karena sering ribut, BLM mengadu ke polisi dan di depan polisi suami berjanji menceraikan secara baik-baik. Namun, suami ingkar janji dan mengusir BLM serta menahan paspor ybs agar ybs tidak pernah bisa kembali ke Indonesia.

Dalam penanganan kasus oleh KBRI, KBRI mengontak suami dan keluarganya secara intensif untuk meminta pengembalian paspor dan bercerai secara baik-baik agar tidak meninggalkan masalah di kemudian hari. Namun pihak keluarga suami selalu mengulur waktu dan tidak menyambut dengan baik upaya dialog yang dilakukan oleh KBRI, sehingga diputuskan untuk membuat SPLP  (Surat Pengganti Laksana Paspor) dan mengurus visa sebagai exit permit. Hal itu pun memakan waktu yang cukup lama mengingat diperlukan lost certificate untuk membuat paspor dan exit permit,  setelah ada persetujuan dari polisi bahwa hal tersebut dapat dilakukan. BLM harus datang kembali ke Anhui, karena Public Security Bureau dan Exit Entry Bureau Beijing juga tidak dapat menerbitkan visa atau exit permit di Beijing.

Sesampainya di kantor Polis Anhui, pihak keluarga dan suami BLM telah menunggu kedatangan untuk menahan kepulangan BLM. Pihak keluarga mendapatkan informasi dari Kepolisian. Keluarga tersebut mengangkat beberapa issue untuk menahan kepulangan Sdri. BLM, yaitu (1) Masalah uang (2) Masalah perceraian (3) Masalah ID ibu mertua dan kunci emas, sebagai berikut:

(1) Terkait masalah uang
Keluarga minta pengembalian uang yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan calon pengantin dari Indonesia yaitu sejumlah 160.000 RMB. Menjawab hal ini KBRI menyampaikan bahwa itu adalah urusan antara keluarga suami dengan mak comblang atau agen pencari jodoh yang menerima uang tersebut, mengingat Sdri. BLM juga tidak pernah menerima uang tersebut. Keluarga suami dipersilahkan mengurus dengan agen pencari jodoh yang digunakan, apabila tidak puas agar membawa urusan tersebut ke Polisi. Hal itu juga didukung oleh pihak kepolisian sehingga keluarga tidak lagi mengangkat soal pengembalian uang.

2) Terkait masalah proses perceraian:
Pihak keluarga suami meminta sebelum kepulangan, Sdri. BLM harus lebih dahulu mengurus  proses perceraian hingga selesai. Proses ini harus diselesaikan di Hefei mengingat pernikahan dengan orang asing untuk warga di Provinsi Anhui harus pergi ke Hefei. Permintaan penyelesaian proses perceraian ini nampaknya disarankan oleh polisi yang menyadari bahwa suami tidak akan dapat menikah kembali seumur hidup bilamana tidak ada proses perceraian. Sesuai aturan yang ada saat ini, RRT seseorang yang sudah tercatat menikah tidak boleh menikah sebelum ada proses perceraian.  Pernikahan yang baru bisa dilakukan setelah ada akte cerai.

Terkait usulan ini disampaikan bahwa KBRI tidak menentang permintaan proses perceraian, namun kedatangan KBRI adalah untuk mengurus visa bukan perceraian, agar dapat segera pulang mengingat lbu Sdri. BLM sedang sakit keras. KBRI juga menyampaikan catatan bahwa Sdri. BLM datang ke KBRI karena suami telah ingkar janji untuk menceraikan.

KBRI telah juga telah mengontak pihak keluarga secara intensif baik langsung (menelpon keluarga tersebut) maupun tidak langsung (melalui kepolisian) untuk meminta pengembalian paspor dan menyarankan perceraian sebagaimana yang diinginkan oleh Sdri. BLM,  tetapi tidak pernah disambut baik oleh keluarga pihak suami. Sdri. BLM juga telah cukup lama berada di KBRI karena menunggu pengembalian paspor dan lost certificate dari kepolisian  Anqing sehingga telah mendapat jeda waktu yang lebih dari cukup untuk proses perceraian seandainya  keluarga menginginkan hal tersebut. Oleh karena itu KBRI menilai tidak mungkin untuk menunda kepulangan Sdri. BLM demi proses perceraian yang seharusnya bisa dilakukan secara lebih awal, bilamana keluarga suami bermaksud menyelesaikan hal ini.

(3) Terkait masalah ID ibu mertua dan kunci emas:
Keluarga menyampaikan bahwa Sdri. BLM membawa ID ibu mertua dan kunci emas yang harus dikembalikan kepada keluarga. KBRI menyampaikan bahwa semua yang datang ke KBRI diperiksa secara mendetail. Saat datang di KBRI, Sdri. BLM tidak membawa tas, pakaian, ID atau perhiasan sebagaimana yang dituduhkan. Bahkan Sdri. BLM juga tidak membawa sehelai pakaian pun atau koper, pakaian yang dibawa hanya pakaian yang melekat dibadannya sehingga KBRI memberikan kebutuhan dasar termasuk makanan dan pakaian. Uang yang digunakan untuk perjalanan dari Anhui ke Beijing dengan bus juga adalah gaji diterimanya setelah bekerja paruh waktu di restoran milik tetangga. Sdri. BLM pernah bekerja selama satu bulan di restoran milik tetangga dan menerima 1000 RMB sebagai gajinya.

Setelah mendengar penjelasan tersebut polisi menyetujui dan memberikan exit permit untuk kepulangan BLM dan keluarga pihak suami tidak dapat menahan kepulangan ybs.

(sumber: release dari KBRI Beijing)

Amoy Singkawang Korban Perdagangan Orang di Tiongkok

singkawangSejumlah kasus terkait WNI meningkat di RRT yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).  Tulisan ini bertujuan agar pencegahan dapat dilakukan di dalam negeri terutama di daerah Singkawang, Pontianak, dengan pengetatan pemberian paspor dan upaya­ upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman (misalnya melalui kegiatan sosialisasi) akan kasus penipuan atau penjualan orang berkedok pernikahan.

Dengan meningkatnya hubungan kerjasama RI – RRT, permasalahan kekonsuleran yang ditangani oleh KBRI Beijing juga semakin meningkat, terutama kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berdasarkan data pada tahun 2012, kasus terkait TPPO belum ada (jumlah 0), tahun 2013 terdapat 1 kasus, tahun 2014 terdapat 1 kasus, tahun 2015 terdapat 88 kasus. Untuk tahun 2016, sebelum pertengahan tahun pada bulan Juli 2016 telah mencapai tidak kurang dari 70 kasus yang ditangani oleh KBRI Beijing.

Sebagian besar kasus terkait trend baru yaitu kasus yang melibatkan perjodohan antara WNI dengan WN RRT di mana anak-anak berusia di bawah umur yang menjadi korban perjodohan yang tidak bertanggung jawab.

Berbagai faktor yang memicu peningkatan kasus penjualan perempuan dan anak-anak dengan kedok perjodohan, antara lain tingginya keuntungan yang didapat oleh para agen. Menurut pengakuan salah seorang pelapor, agen di Pontianak bahkan mencari perempuan untuk dijodohkan ini dengan metode door to door, serta meminta para perempuan mengajak teman-temannya untuk diberangkatkan ke RRT.  Namun tidak semua mengetahui bahwa mereka diberangkatkan untuk dinikahkan. Beberapa pelapor yang berusia relatif muda mengaku dijanjikan pekerjaan di RRT, bukan untuk dinikahkan.

Sebelum perempuan dibawa ke RRT, biasanya tindak kejahatan terjadi yaitu pemalsuan data. Umumnya perempuan berusia belasan tahun direkayasa identitasnya sehingga dipaspor menjadi berusia 21 tahun sesuai dengan usia minimal perempuan untuk menikah di RRT, sementara usia di atas 30 tahun atau bahkan 40 tahun dipalsukan sehingga menjadi 30 tahun untuk mengelabui keluarqa dan calon suami. Sebagian mengaku baru mengetahui identitasnya dipalsukan setelah paspor jadi dan diintimidasi untuk tetap berangkat.

Sistem perjodohan ini dapat juga dikategorikan sebagai penjualan orang secara terselubung, dimana calon korban tidak sepenuhnya mengetahui latar belakang dan identitas calon suami. Setelah dibawa ke RRT, korban juga diperas tenaganya dipaksa untuk membantu keluarga di ladang atau bekerja di tempat lainnya. Beberapa kasus tidak dapat diselesaikan karena KBRI Beijing kehilangan kontak, dengan pelapor/korban. Terdapat dugaan kuat bahwa korban dijual ke pihak lain (dialihtangankan) untuk mengurangi resiko kerugian atas uang yang telah dikeluarkan.

Beberapa faktor yang memicu peningkatan kasus-kasus tersebut di antaranya adalah keuntungan yang menggiurkan bagi para agen atau pelaku, kemudahan membuat identitas palsu dan visa ke RRT, belum kuatnya penegakan hukum bagi para pelaku. Sementara di sisi korban, faktor pendorong yang berkontribusi meningkatkan kasus TPPO adalah motivasi ekonomi, kurangnya pendidikan, kurangnya pengetahuan akan situasi kerja dan peraturan tenaga kerja di RRT, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman adanya kejahatan perdagangan orang.

Perekonomian RRT yang meningkat pesat juga turut menimbulkan gambaran semu bahwa semua penduduk RRT hidup lebih dari berkecukupan. Sementara sebagian besar yang mencari istri dengan sistem perjodohan ini juga bukan orang seperti yang diharapkan (berpendidikari tinggi dan berstatus ekonomi sangat baik).

Dilain pihak, tidak sebandingnya jumlah antara laki-laki dan perempuan di RRT terutama di daerah pedesaan yang terpencil, mendorong laki-laki harus mencari perempuan dari negara lain. Daerah terpencil dengan perekonomian kurang berkembang mendorong banyaknya perempuan pergi ke kota-kota yang lebih besar untuk bekerja, sehingga daerah tersebut semakin kekurangan perempuan. Dalam kasus yang diterima KBRI (korban melarikan diri ke KBRI Beijing), umumnya ini terjadi di daerah pedesaan di Provinsi Anhui, Provinsi Hebei, dan Provinsi Fujian.

Di Indonesia, daerah Singkawang yang memiliki mayoritas etnis Tionghoa, perempuan etnis Tionghoa dari Singkawang menjadi lebih rentan masuk perangkap perjodohan melalui agen tersebut. Kemampuan bahasa (mayoritas adalah orang Hakka) menjadi nilai tambah untuk dijodohkan dengan laki-laki RRT, dan motivasi ekonomi serta tingkat pendidikan yang rendah mendorong perempuan Singkawang menjadi pihak yang vulnerable dan sasaran empuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan data Biro Kependudukan Catatan Sipil Kalimantan Barat terdapat 113.290 perempuan di Singkawang hingga Juni 2016 dari total 2.586.576 penduduk perempuan di Kalimantan Barat. Data tersebut tidak dapat mengidentifikasi jumlah penduduk etnis Tionghoa Singkawang. Namun, dalam pengamatan KBRI, rata-rata perempuan etnis Tionghoa yang terjebak dalam perjodohan ini juga adalah beragama Budha.

Kemajuan teknologi dan kemudahan transportasi juga turut mendukung peningkatan kejahatan perdagangan orang yang menjadi tanpa batas dan dapat menjangkau ke daerah daerah terpencil khususnya di Indonesia, sementara implementasi penegakan hukum masih tertinggal jauh.

Modus TPPO melalui praktik perjodohan

1. Wilayah perekrutan di Indonesia:
Singkawang, Pontianak (untuk agen langsung). Daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya,  juga mulai dibidik tetapi tidak sebanyak Singkawang dan biasanya terdapat peran internet (perkenalan melalui Internet).

2. Identifikasi Korban:
Perempuan usia belasan tahun hingga 40 tahun , etnis keturunan Tionghoa, bukan pekerja.

3. Persyaratan yang diminta:
Perempuan, penampilan menarik, muda, biasanya adalah etnis keturunan Tionghoa.

4. Yang dijanjikan:
Jalan-jalan sebentar (2 bulan), bekerja, menikah

5. Setelah tiba di RRT:
Menikah dan dipekerjakan dengan keluarga pihak suami apakah untuk mengurus rumah tangga saja atau termasuk juga bekerja di ladang, toko (bila keluarga memiliki toko). Ia harus bekerja mengingat tidak akan diberi makan bila tidak bekerja, sebagian mengaku tidak hanya mengurus rumah tangga dan ladang tetapi bekerja di rumah makan milik tetangga agar dapat memiliki uang ( karena suami tidak memberi uang)

6. Modus:
Menawarkan perempuan keturunan etnis Tionghoa yang perekonomiannya kurang mampu, usia anak-anak (belasan tahun) dijanjikan pekerjaan atau sekedar diajak jalan-jalan ke RRT selama 1-2 bulan untuk “lihat-lihat”, untuk perempuan yang memang berminat menikah (atau pernah menikah) ditawarkan calon suami laki-laki muda dari RRT. Fotonya kemudian dikirim ke calon suami, bila setuju korban langsung dibawa ke RRT (korban tidak harus selalu melihat foto calon suami terlebih dahulu). Korban atau keluarganya biasanya diberikan uang 15 – 20 juta atau “diberi pinjaman” 20 juta secara angsuran yang bisa digantikan setelah ada pekerjaan di RRT.

Korban masuk RRT dengan visa turis dan sebagian ada juga yang masuk dengan visa yang disponsori oleh WN RRT sehingga mendapat visa untuk 3 bulan. Di RRT semua telah disiapkan sehingga bisa langsung dinikahkan begitu tiba. Namun tidak sedikit pula yang tidak langsung dinikahkan (untuk perempuan yang masih di bawah 20 tahun) baru akan dinikahkan secara resmi setelah hamil 3 bulan. Selama belum hamil 3 bulan belum dinikahkan tetapi dipekerjakan juga secara paksa selain diperlakukan sebagai istri dan menantu. Agen di RRT mendapatkan uang sejumlah 160.000 – 200.000 RMB untuk mendatangkan seorang perempuan untuk dinikahkan dan memberikan bagian 40.000 – 50.000 RMB kepada agen di Indonesia. Selain mengajak perempuan secara langsung, agen juga meminta perempuan mengajak teman-temannya atau keluarganya yang lain. Agen biasanya berada di lobi hotel melati dan berpindah- pindah tempat.

7. ldentifikasi pelaku:
WN RRT sebagai agen di RRT, WNI sebagai agen di Pontianak biasanya memiliki saudara atau teman ‘yang “bertugas” di Jakarta untuk mengurus ·dokumen dan membantu memberangkatkan (rute Pontianak – Jakarta – RRT masuk dari Guangzhou, atau rute Pontianak – Jakarta – Kuala Lumpur – Guangzhou)

8. Perekrut atau Sponsor:
“Teman” atau “kenalan” korban juga sering kali dijadikan sponsor untuk merekrut korban lainnya sebelum korban tersebut menyadari dirinya tertipu.

9. Penyebab/ Faktor pendorong:
Faktor ekonomi dan masalah hutang, kebutuhan untuk menikah dan membantu keluarga (untuk perempuan usia belasan tahun), anggapan bahwa semua WN RRT kaya, hidup mewah dan enak.

Perbandingan laki dan perempuan yang tidak seimbang di RRT (khususnya daerah yang cukup terpencil) juga menjadi pendorong laki – laki di desa mencari perempuan dari Luar Negeri dengan bantuan agen mengingat perempuan di pedesaan terpencil di RRT pergi mencari penghidupan yang lebih baik di kota-kota sekitarnya.

(Bersambung ke bagian II…..)

sumber : tulisan dari KBRI Beijing

Kerjasama ASEAN dalam Cyber Security

cyber-security-660x429Singapore International Cyber Week (SICW) telah dilaksanakan pada tanggal 10- 12 Oktober 2016. Sejumlah kegiatan SICW yang dilaksanakan bersamaan dengan  ASEAN Ministerial Conference on Cyber Security. Tema  SICW tahun ini adalah “Building a secure and resilient digital future through  partnership” (Membangun Masa Depan Digital yang Aman dan Berketahanan  melalui Kemitraan). Sebagaimana pelaksanaannya pada tahun lalu, SICW  merupakan forum para pembuat kebijakan, pemimpin, professional, dan inovator  di bidang keamanan cyber.

Dalam sambutannya ketika membuka rangkaian kegiatan SICW, Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong, menyatakan bahwa cyber security menjadi  salah satu isu penting nasional Singapura, mengingat visi Singapura yang ingin  menjadi “Smart Nation“. Dalam kaitan ini, salah satu syarat utama suatu negara  menjadi “Smart Nation” adalah “safe nation” atau negara yang aman. Potensi  teknologi informatika dan komunikasi serta teknologi digital untuk mewujudkan negara yang aman, hanya dapat dilakukan apabila internet dan cyberspace sudah dapat diandalkan keamanannya.

PM Lee Hsien Loong menyatakan pula bahwa cyber security telah menjadi perhatian banyak negara, termasuk Singapura, serta wujud ancaman atau serangan cyber dapat berupa berbagai macam bentuk. Beberapa contohnya antara lain, serangan terhadap pembangkit listrik di Ukraina, “pemindahan” (pencurian) dana sebesar US $81 juta dollar AS dari bank sentral Bangladesh dan penarikan uang sebesar US$2 juta dari puluhan mesin ATM di Taiwan. Singapura juga menjadi target serangan cyber antara lain, dalam bentuk concerted DDOS (distributed denial of service), sehingga seluruh sistem Singapura menjadi down. Selain itu, pernah muncul modus pembentukan situs web palsu “Singapore Police Force”, Kementerian Tenaga Kerja, “Central Provident Fund’ Board (serupa  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial seperti BJPS di Indonesia), dan otoritas lmigrasi  Singapura, “Immigration and Checkpoints Authority” yang ditengarai dilakukan  para pelakunya dari luar Singapura, yang bertujuan mencuri data pribadi atau  mengirimkan uang.

Pada kesempatan ini, singapura meluncurkan secara resmi Cetak Biru Strategi Cyber security (Singapore’s Strategic Blue Print on Cvber Security). Cetak Biru tersebut disusun badan keamanan cyber Singapura, Cyber Security Agency (CSA), dan terdiri dari 4 pilar yakni:

a. Penguatan infrastruktur penting negara ( Strengthening the country’s critical infrastructure), yang meliputi penguatan sektor-sektor utama pembangunan, seperti pemberian layanan darurat (emergency services), e-Government, keuangan dan keuangan, transportasi dan pelayanan kesehatan. Fungsi Tim Tanggap insiden Cyber nasional dan Pusat Pengamanan Cyber Nasional akan diperkuat. Pada bulan Mei yang lalu, CSA untuk pertama kalinya menyelenggarakan “table-top exercise” yang diberi nama “Cyber Ark IV’ yang diperuntukkan untuk bidang keuangan dan perbankan. Selain itu terdapat wacana penyusunan Undang Undang Keamanan Cyber baru pada pertengahan 2017. Melalui penyusunan Undang  Undang Keamanan Cyber, CSA akan memiliki kewenangan lebih besar dalam upaya menangani atau mengatasi terjadinya insiden cyber. Selain itu, akan diterapkan pula mekanisme pelaporan insiden cyber dan peningkatan standar penyedia jasa pengamanan cyber. Dalam kaitan ini, PM Lee Hsien Loong menjelaskan bahwa sejak awal tahun ini, instansi pemerintah dan pegawai negeri sipil di  Singapura telah mulai menerapkan penggunaan jaringan terpisah di kantor untuk browsing internet dan e-mail, untuk keperluan dinas dan pribadi.

b. Menciptakan ruang cyber yang lebih aman (Creating a safer cyberspace),  dimana CSA akan berupaya mewujudkan ruang cyber yang lebih aman, antara lain dengan merumuskan suatu Rencana Aksi Nasional dalam menghadapi kejahatan cyber, atau Nation Cybercrime Action Plan, sebagaimana diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Shanmugam pada bulan Juli yang lalu. Tujuannya untuk mengatasi kejahatan cyber secara lebih efektif. Rencana Aksi tersebut terdiri dari 4 prinsip, yaitu pengambilan tindakan preventif, pemberian tanggapan yang cepat dan kuat terhadap insiden cybercrime, penyusunan perangkat hukum yang efektif, dan pembentukan kemitraan.

c. Pembentukan ekosistem keamanan cyber dengan mengedukasi kalangan bisnis dan individu-individu (Developing a vibrant cyber security ecosystem by educating businesses and individuals), dimana Singapura akan membentuk angkatan kerja profesional di bidang keamanan cyber yang terdiri dari sekelompok pakar (pool of experts), dan menciptakan lapangan kerja yang jelas bagi para profesional di bidang teknologi informasi. Sebagai contoh, terdapat program Cyber Security Associate and Technologists (CSAT) yang memberi peluang kepada para profesional di bidang teknologi informasi yang mempunyai pengalaman lebih dari 3 tahun untuk beralih profesi di bidang keamanan cyber dengan mengikuti pelatihan selama 6 bulan. Selain itu, CSA juga akan mengembangkan kerangka kompetensi dimana para pakar teknologi informasi dapat beralih profesi dari sektor swasta ke sektor publik, serta dengan bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi.

d. Penguatan kemitraan internasional untuk dapat lebih tanggap terhadap ancaman cyber ( Strengthening international partnerships to better respond to cyber threats), dimana CSA akan menguatkan kerjasamanya dengan negara lain, baik pada tataran regional dan internasional, serta dengan mengambil tindakan yang cepat dan tepat dalam menanggapi insiden cyber, termasuk melakukan penindakan terhadap kejahatan cyber yang tidak mengenal batas-batas negara. Keberadaan Interpol Global Complex for Innovation di Singapura memudahkan pemantauan ruang cyber dan pencegahan kemungkinan pemanfaatan ruang cyber untuk kejahatan. Untuk itu, CSA telah menjalin kerjasama dengan lnggris, Perancis, Belanda, India dan Amerika Serikat dalam menguatkan kerjasama di bidang cyber. Saat ini, CSA tengah berupaya meningkatkan kerjasama diantara sesama negara-negara ASEAN di bidang cyber. Dalam konteks ini pula, salah satu kegiatan dari rangkaian kegiatan SICW adalah pertemuan ASEAN di bidang cyber pada tingkat menteri.

Tanggapan Indonesia

Dalam keynote speech-nya, Menko Polhukam RI menyampaikan bahwa pertemuan SICW sangat timely mengingat semua negara mempunyai kepentingan yang sama terkait perkembangan teknologi cyber dan bahwa Information Communication Technologies (ICT) memperkuat interconnectivity antar negara. Di satu pihak, ICT menciptakan peluang bagi semua negara, namun di pihak lain, apabila ICT berada di tangan tangan yang salah, akan dapat dimanfaatkan untuk menghancurkan perekonomian global. Menko Polhukam menegaskan bahwa ruang cyber memberikan banyak manfaat bersama (common benefits) sekaligus tantangan bagi umat manusia dan kawasan.

Menurut Menko Polhukam, dalam upaya meningkatkan kerjasama antar negara di bidang cyber, terdapat 6 langkah yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut:

a. Pembentukan kemitraan di bidang cyber, khususnya di kawasan ASEAN yang saat ini berpenduduk sekitar 694 juta, atau 9% dari masyarakat dunia. Dari jumlah tersebut, 266 juta, atau 48% merupakan penduduk Indonesia, serta terdapat potensi ekonomi dan ekonomi digital yang besar. Mengingat ASEAN menganut prinsip “sharing and caring”, hendaknya ASEAN memperlakukan isu cyber sebagai ancaman non tradisional sebagaimana terorisme dan kejahatan cyber.

b. Hendaknya norma ruang cyber dapat dipromosikan dan dipertahankan sehingga negara dapat tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, toleransi kerjasama dan kolaborasi. Penyusunan norma di bidang cyber telah dimulai di United Nations for Governmental Group Expert (UN-GGE) dimana Indonesia bersama 24 negara lainnya, antara lain AS, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, dan lnggris, berkerjasama untuk membentuk ruang cyber yang terbuka, aman, stabil, terjangkau, damai, inklusif, dan mengedepankan toleransi.

c. Keterlibatan pihak terkait (stakeholders) merupakan elemen yang sangat krusial mengingat ancaman cyber tidak hanya menargetkan pemerintah suatu negara, namun juga perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis. Untuk itu, pemberantasan kejahatan cyber menjadi kewajiban bersama, bukan hanya kewajiban pemerintah, namun juga sektor swasta, masyarakat madani dan pihak terkait lainnya. Untuk itu, SICW merupakan forum yang baik bagi para stakeholders untuk bertemu. Dalam kaitan ini, Indonesia siap mengedepankan kemitraan pemerintah dan swasta dalam menangani dan mengatasi kejahatan cyber serta untuk menjaga keamanan cyber di kawasan.

d. Keamanan cyber dan kemampuan menegakkan hukum, merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya safeguarding atau mengamankan ruang cyber di masa depan. Semua negara dapat bekerjasama dalam memperkuat penegakan hukum, khususnya di bidang investigation sharing dan forensic digital antar aparat penegak hukum ASEAN.

e. Untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar negara ASEAN, hendaknya setiap negara dapat menunjuk sebuah instansi pemerintah untuk dijadikan point of contact di bidang keamanan cyber. Daftar point of contact merupakan hal yang sangat esensial untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antar negara, khususnya apabila terdapat insiden yang melibatkan 2 negara ASEAN atau lebih yang perlu segera mendapatkan penanganan. Disamping itu, mekanisme pertukaran pengetahuan antar negara-negara ASEAN harus dikembangkan semua negara anggota dengan mengimplementasikan latihan bersama di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

f. Sebagaimana diketahui, ASEAN mempunyai Masterplan terkait pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di setiap negara anggotanya. Terkait hal ini, Indonesia mendukung penetapan ASEAN sebagai kawasan Global Hub di bidang ICT. Keberhasilan penetapan ASEAN sebagai Global Hub akan mendorong negara anggota ASEAN untuk membentuk jaringan dan koneksi point-to-point, pemahaman bersama mengenai ICT dan transparansi dalam menyusun kebijakan di bidang teknologi informasi, sehingga kepercayaan antar negara anggota diharapkan meningkat.

Menko Polhukam juga menjelaskan 5 (lima) langkah yang dapat dilakukan negara­ negara di kawasan untuk memanfaatkan peluang dan mengurangi ancaman di bidang cyber, yaitu dengan:

a. Mengkonsolidasikan dan memperkuat kemampuan institusi yang mempunyai peran di bidang keamanan cyber;

b. Mempromosikan kesadaran mengenai keamanan informasi dan pendidikan penyuluhan kepada semua pemangku kepentingan;

c. Mengesahkan standar internasional di bidang security management seperti ISO 2001;

d. Membentuk jaringan kerjasama internasional mengenai pertukaran informasi di bidang cybersecurity.

Terkait peningkatan kerjasama ASEAN di bidang cyber, Singapura mempunyai 3 proposal sebagai berikut:

1. Fostering ASEAN Cyber Capacity Building
Proposal promosi peningkatan kapasitas keamanan cyber ASEAN, dimana saat ini ASEAN melakukan banyak kerjasama dengan negara mitra wicara, utamanya terkait penanganan insiden, pengembangan saling percaya (confidence building), dan peningkatan kapasitas teknis cyber (technical cyber capacity building). Beberapa contoh antara lain, pembahasan confidence building measures dalam kerangka ARF, penyelenggaraan workshop peningkatan kapasitas keamanan cyber oleh Singapura dan AS pada bulan Agustus 2016 serta penyelenggaraan ASEAN CERT Incident Drill yang bertujuan meningkatkan kapasitas atau kemampuan negara-negara ASEAN dalam penanganan insiden yang mengganggu keamanan cyber. Singapura juga baru meluncurkan ASEAN Cyber Capacity Program (ACCP) dengan alokasi dana US$ 10 juta, yang bertujuan untuk membiayai sumber-sumber daya, keahlian (expertise), dan pemberian pelatihan untuk memperkuat kemampuan negara-negara ASEAN di bidang cyber. Selain itu, ACCP juga memberi saran mengenai prosedur pembentukan badan cyber nasional dan penyusunan peraturan di bidang cyber.

2. Securing a Safer Common Cyberspace
Mengingat cyberspace bersifat borderless, satu-satunya cara untuk menghadapi ancaman lintas batas dimaksud adalah dengan kerjasama internasional, khususnya di bidang penegakan hukum. Dalam kaitan ini, Singapura telah menjadi lokasi INTERPOL Global complex for Innovation (IGCI) sejak mulai beroperasi tahun lalu. IGCI telah berhasil mengkoordinasikan beberapa operasi bersama penanggulangan cybercrime. Singapura menyampaikan pentingnya negara-negara ASEAN menjalin kemitraan dengan INTERPOL. Pada kesempatan tersebut, Menteri Yaacob Ibrahim juga menekankan pentingnya “mengamankan ruang cyber bersama” (negara-negara ASEAN). Dalam kaitan ini, Singapura mengusulkan penerapan prinsip Cyber Green diantara negara-negara ASEAN.

3. Facilitating Exchanges on Cyber Norms
Terkait pembahasan norma-norma cyber pada tingkat global oleh UN­ GGE, Singapura berpendapat bahwa laporan yang dikeluarkan UNGGE pada tahun 2015 mengandung berbagai norma secara sukarela (voluntary norms). Dalam kaitan 1n1, Singapura mengusulkan penyusunan seperangkat norma regional mengenai cyberspace di kawasan ASEAN untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan cyberspace pada tingkat region-ii dan internasional

Berdasarkan pemaparan di atas terdapat beberapa hal yang mendesak dilakukan oleh negara – negara anggota ASEAN dalam kerjasama pengamanan Cyber kawasan ASEAN yaitu Cyber Capacity Building, Cyberspace Awareness dan Cyber Norms, juga terlihat bahwa Singapura ingin sekali menjadi leader dalam isu keamanan Cyber dan menjadi Hub bidang Cyber di kawasan ASEAN.

Belajar tentang sidik jari

Saya mengapresiasi kolega polisi yang mempunyai keberanian untuk menuliskan pengalamannya, dan Agung Utomo seorang Polri yang bertugas di Pontianak Kalimantan Barat telah berhasil menerbitkan buku “Rahasia Kehebatan di balik sidik jari (Fingerprint Analysis)”, silahkan bagi rekan – rekan yang ingin menambah khazanah pengetahuan tentang ilmu yang hanya dimiliki kepolisian ini, dengan mencari di toko buku terdekat dan mendapatkan buku kecil namun lengkap ini.

Selamat buat Agung atas terbitnya buku ini:

IMG IMG_0001

Racunologi

FCPeristiwa diracunnya Wayan Myrna sehingga menimbulkan kematian di Cafe Olivier seakan tidak ada hentinya diperbincangkan, setidaknya ada beberapa hal yang tersisa dari peristiwa ini, bagaimana mengaitkan racun itu sendiri dan waktu kematian ?

Sebenarnya di khazanah ilmu pengetahuan sudah banyak teori dan rumus yang menghubungkan jenis racun dan waktu kematian, ilmu ini disebut toksikologi forensik, mengapa sangat penting ?  karena dengan mengetahui waktu kematian, berarti diketahui juga saat korban  diberi racun atau dalam istilah kedokterannya disebut “intake”.

Ilmu pengetahuan telah bisa menjelaskan bagaimana hubungan jenis racun, seberapa banyak dosis diberikan kepada korban dan berapa lama korban akan tewas setelah racun itu masuk kedalam tubuh. Penyidik Polri pernah berhasil mengungkap waktu kematian dan jenis racun dalam sidang pengadilan atas kematian Munir. Demikian sekilas Kronologi kematian Munir.

Pada tanggal 6 September 2004, pukul 21.55 WIB malam, di lobi Bandara Soekarno Hatta, Munir Said Thalib akan berpisah dengan istrinya, Suciwati, selama satu tahun. Munir akan melanjutkan studi S2 hukum di Universitas Utrecht, Belanda.

Pada saat ingin memasuki pintu pesawat kelas bisnis, Munir bertemu Pollycarpus (anggota pilot senior Garuda Indonesia yang saat itu sedang tidak bertugas). Munir bertanya kepada Polly, “Tempat duduk ini di mana?” Polly menjawab, “Wah, Bapak ini di ekonomi, cuma tempat duduknya di mana saya tidak hafal.”

Ketika melangkah di dalam pesawat, Polly berkata kepada Munir, “Saya duduk di bisnis, kalau Bapak mau di sini, ya Bapak tanya dulu sama pimpinan kabin (purser), kalau diizinkan ya silakan, bila tidak, ya mohon maaf.”

Munir dan Polly pun bertukar tempat duduk. Munir duduk di kursi 3 K kelas bisnis, sedangkan Polly duduk di kursi 40 G kelas ekonomi.

Di depan toilet kelas bisnis, Polly bertemu purser Brahmanie Hastawaty. Polly bertanya kepada Brahmanie, “Mbak, nomor 40 G di mana? Saya bertukar tempat dengan teman saya.” Brahmanie kemudian menganjurkan Polly untuk duduk di kursi 11 B kelas premium karena banyak kursi yang kosong di sana. Brahmanie penasaran untuk mengetahui teman Polly bertukar tempat duduk; dia pun memeriksanya dan mendapati Munir; keduanya kemudian saling bersalaman.

Sebelum pesawat terbang, Yetti Susmiarti dibantu Oedi Irianto (pramugari dan pramugara senior), membagikan welcome drink kepada penumpang. Munir memilih jus jeruk.

Pukul 22.02 WIB, pesawat lepas landas. 15 menit setelah lepas landas, pramugari membagikan makanan dan minuman kepada penumpang. Munir memilih mie goreng dan kembali jus jeruk sebagai minumannya.

Setelah terbang selama 1 jam 38 menit, pesawat transit di bandara Changi, Singapura. Penumpang diberikan kesempatan berjalan-jalan di bandara Changi selama 45 menit. Munir singgah ke Coffee Bean bersama Polly, seluruh kru pesawat menuju ke hotel dengan menggunakan bus.

Setelah selesai, Munir kembali ke pesawat. Di pintu masuk pesawat, Munir bertemu dr. Tarmizi. Keduanya pun saling bercerita; Tarmizi memberikan kartu nama kepada Munir. Keduanya pun berpisah, Tarmizi duduk di kelas bisnis, sedangkan Munir kembali ke tempat duduknya di kursi 40 G kelas ekonomi. Polly tidak lagi melanjutkan perjalanan karena memang memiliki tugas di Singapura.

Pesawat lepas landas pukul 01.53 waktu Singapura. Kali ini awak pesawat semuanya berbeda dari sebelumnya.

Pada tanggal 7 September 2004 pukul 01.53 waktu Singapura, Pesawat Garuda Indonesia GA-974 yang membawa Munir take off dari Singapura menuju Belanda, namun 3 jam setelah terbang awak kabin melaporkan kepada pilot Pantun Matondang bahwa seorang penumpang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40 G menderita sakit. Munir bolak balik ke toilet. Pilot meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi Munir. Munir pun dipindahkan duduk di sebelah seorang penumpang yang kebetulan berprofesi dokter yaitu Dr. Tarmizi yang berusaha menolongnya.

Penerbangan menuju Amsterdam menempuh waktu 12 jam. Namun dua jam sebelum mendarat 7 September 2004, pukul 08.10 waktu Amsterdam di bandara Schipol Amsterdam, saat diperiksa, Munir telah meninggal dunia.

Dalam penyidikan peristiwa kematian Munir, melalui otopsi dapat diketahui bahwa racun yang dikonsumsi oleh Munir adalah jenis Arsenik, pada saat dimulainya penyidikan akan timbul pertanyaannya, kapan racun itu “intake” ke dalam tubuh Munir ?

Melalui toksikologi forensik, bisa diperoleh suatu perhitungan matematis sehingga bisa didapat  saat racun tersebut diberikan secara diam – diam (intake), caranya dengan menghitung mundur waktu kematian ditambah perhitungan seberapa banyak racun yang dikonsumsi. Dengan mendapatkan waktu intake, dapat terlihat bersama siapa korban bersama pada saat krusial tersebut. Khusus pada kematian Munir, didapat perhitungan 9 (sembilan) jam waktu intake  racun Arsenik  kedalam tubuhnya, dan dapat dibuktikan dalam sidang Pengadilan bahwa pada saat itu Munir sedang bersama Policarpus di cafe Coffee Bean Changi Airport, sehingga dapat dibuktikan Polly lah yang menaruh racun ke dalam minuman Munir, walaupun tidak ada saksi mata yang melihat langsung.

Saya berkeyakinan penyidik Polri juga telah menggunakan cara – cara Toksikologi Forensik dalam penyidikan kematian Myrna, melalui perhitungan khusus, bisa didapat kapan racun itu intake ke dalam tubuh Myrna, dengan catatan,  racun yang digunakan pada kasus Myrna adalah jenis Sianida yang mempunyai daya membunuh korban sangat cepat, coba bandingkan racun Arsenik yang dikonsumsi Munir yang membutuhkan 9 jam untuk membawanya kematian, dengan racun sianida yang dikonsumsi Myrna yang memakan kurang lebih 1 jam.

Akankah penyidik Polri dan Kejaksaan dapat membuktikan siapa terdakwa pelaku yang melakukan intake racun Sianida ke dalam tubuh Myrna ? Saya selalu berharap akan istilah “Fiat Justitia Ruat caelum” keadilan harus dapat ditegakkan sekalipun langit runtuh…