Category Archives: Polisi

Amoy Singkawang Korban Perdagangan Orang di Tiongkok (Bagian 2)

Kasus Bong Lian Mie (BLM)

zizing-sketchesSdri Bong Lian Mie (bukan nama sebenarnya) pada bulan Mei 2016 datang ke KBRI Beijing meminta bantuan pemulangan dirinya ke Indonesia. BLM adalah perempuan asal Singkawang berusia 30 tahun dan saat meminta kepulangan telah menikah dengan laki-laki RRT bernama Sdr. Chen Yuan Jie.

BLM datang ke RRT pada November 2015, didatangkan dari Singkawang oleh agen pernikahan yang datang langsung dari Anhui untuk menjemput BLM. Sebelum pergi ke RRT, BLM mengaku diberi pinjaman uang sejumlah Rp 7 juta, kemudian Rp 8 juta yang rencananya akan dibayarkan setelah mendapa pekerjaan di RRT. Selain menikah, BLM juga berniat bekerja di RRT.

Sesampainya di RRT dan dinikahkan, suami dan keluarga tidak seperti yang dibayangkan BLM.  Mereka tinggal di sebuah desa terpencil di Provinsi Anhui yang masih harus ditempuh 3 jam dari kota kecil  Anqing di Huaning County. Kendaraan umum, transportasi juga sangat sulit ditempuh.

BLM mengatakan ybs sering berkelahi dengan suami dan mertua karena hal-hal sepele seperti dilarang mandi terlalu sering (mandi sehari sekali dianggap sering), dilarang mencuci baju setiap hari karena untuk menghemat air,  disuruh memasak menggunakan tungku kayu bakar (padahal ada kompor gas), membantu suami dan keluarga bekerja di ladang, dan lain-lain. Bila tidak bekerja maka tidak diberi makan. BLM juga pernah mencoba bekerja di restoran tetangga pada siang hari dan mendapatkan gaji 1000 RMB selama sebulan. Suami BLM sering memaki dan memukul, tidak jarang berkelahi di jalanan. Karena tidak tahan, BLM meminta diceraikan dan dipulangkan ke Indonesia. Suami tidak mau memulangkan karena telah membayar mahal untuk mendatangkan ybs, sehingga BLM diminta mengganti uang yang dikeluarkan (kalau mau diceraikan atau pulang) sejumlah 160.000 RMB atau sekitar 400 juta rupiah.

Karena sering ribut, BLM mengadu ke polisi dan di depan polisi suami berjanji menceraikan secara baik-baik. Namun, suami ingkar janji dan mengusir BLM serta menahan paspor ybs agar ybs tidak pernah bisa kembali ke Indonesia.

Dalam penanganan kasus oleh KBRI, KBRI mengontak suami dan keluarganya secara intensif untuk meminta pengembalian paspor dan bercerai secara baik-baik agar tidak meninggalkan masalah di kemudian hari. Namun pihak keluarga suami selalu mengulur waktu dan tidak menyambut dengan baik upaya dialog yang dilakukan oleh KBRI, sehingga diputuskan untuk membuat SPLP  (Surat Pengganti Laksana Paspor) dan mengurus visa sebagai exit permit. Hal itu pun memakan waktu yang cukup lama mengingat diperlukan lost certificate untuk membuat paspor dan exit permit,  setelah ada persetujuan dari polisi bahwa hal tersebut dapat dilakukan. BLM harus datang kembali ke Anhui, karena Public Security Bureau dan Exit Entry Bureau Beijing juga tidak dapat menerbitkan visa atau exit permit di Beijing.

Sesampainya di kantor Polis Anhui, pihak keluarga dan suami BLM telah menunggu kedatangan untuk menahan kepulangan BLM. Pihak keluarga mendapatkan informasi dari Kepolisian. Keluarga tersebut mengangkat beberapa issue untuk menahan kepulangan Sdri. BLM, yaitu (1) Masalah uang (2) Masalah perceraian (3) Masalah ID ibu mertua dan kunci emas, sebagai berikut:

(1) Terkait masalah uang
Keluarga minta pengembalian uang yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan calon pengantin dari Indonesia yaitu sejumlah 160.000 RMB. Menjawab hal ini KBRI menyampaikan bahwa itu adalah urusan antara keluarga suami dengan mak comblang atau agen pencari jodoh yang menerima uang tersebut, mengingat Sdri. BLM juga tidak pernah menerima uang tersebut. Keluarga suami dipersilahkan mengurus dengan agen pencari jodoh yang digunakan, apabila tidak puas agar membawa urusan tersebut ke Polisi. Hal itu juga didukung oleh pihak kepolisian sehingga keluarga tidak lagi mengangkat soal pengembalian uang.

2) Terkait masalah proses perceraian:
Pihak keluarga suami meminta sebelum kepulangan, Sdri. BLM harus lebih dahulu mengurus  proses perceraian hingga selesai. Proses ini harus diselesaikan di Hefei mengingat pernikahan dengan orang asing untuk warga di Provinsi Anhui harus pergi ke Hefei. Permintaan penyelesaian proses perceraian ini nampaknya disarankan oleh polisi yang menyadari bahwa suami tidak akan dapat menikah kembali seumur hidup bilamana tidak ada proses perceraian. Sesuai aturan yang ada saat ini, RRT seseorang yang sudah tercatat menikah tidak boleh menikah sebelum ada proses perceraian.  Pernikahan yang baru bisa dilakukan setelah ada akte cerai.

Terkait usulan ini disampaikan bahwa KBRI tidak menentang permintaan proses perceraian, namun kedatangan KBRI adalah untuk mengurus visa bukan perceraian, agar dapat segera pulang mengingat lbu Sdri. BLM sedang sakit keras. KBRI juga menyampaikan catatan bahwa Sdri. BLM datang ke KBRI karena suami telah ingkar janji untuk menceraikan.

KBRI telah juga telah mengontak pihak keluarga secara intensif baik langsung (menelpon keluarga tersebut) maupun tidak langsung (melalui kepolisian) untuk meminta pengembalian paspor dan menyarankan perceraian sebagaimana yang diinginkan oleh Sdri. BLM,  tetapi tidak pernah disambut baik oleh keluarga pihak suami. Sdri. BLM juga telah cukup lama berada di KBRI karena menunggu pengembalian paspor dan lost certificate dari kepolisian  Anqing sehingga telah mendapat jeda waktu yang lebih dari cukup untuk proses perceraian seandainya  keluarga menginginkan hal tersebut. Oleh karena itu KBRI menilai tidak mungkin untuk menunda kepulangan Sdri. BLM demi proses perceraian yang seharusnya bisa dilakukan secara lebih awal, bilamana keluarga suami bermaksud menyelesaikan hal ini.

(3) Terkait masalah ID ibu mertua dan kunci emas:
Keluarga menyampaikan bahwa Sdri. BLM membawa ID ibu mertua dan kunci emas yang harus dikembalikan kepada keluarga. KBRI menyampaikan bahwa semua yang datang ke KBRI diperiksa secara mendetail. Saat datang di KBRI, Sdri. BLM tidak membawa tas, pakaian, ID atau perhiasan sebagaimana yang dituduhkan. Bahkan Sdri. BLM juga tidak membawa sehelai pakaian pun atau koper, pakaian yang dibawa hanya pakaian yang melekat dibadannya sehingga KBRI memberikan kebutuhan dasar termasuk makanan dan pakaian. Uang yang digunakan untuk perjalanan dari Anhui ke Beijing dengan bus juga adalah gaji diterimanya setelah bekerja paruh waktu di restoran milik tetangga. Sdri. BLM pernah bekerja selama satu bulan di restoran milik tetangga dan menerima 1000 RMB sebagai gajinya.

Setelah mendengar penjelasan tersebut polisi menyetujui dan memberikan exit permit untuk kepulangan BLM dan keluarga pihak suami tidak dapat menahan kepulangan ybs.

(sumber: release dari KBRI Beijing)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Blogger, hukum, Kriminal, police, Polisi, Publik

Amoy Singkawang Korban Perdagangan Orang di Tiongkok

singkawangSejumlah kasus terkait WNI meningkat di RRT yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).  Tulisan ini bertujuan agar pencegahan dapat dilakukan di dalam negeri terutama di daerah Singkawang, Pontianak, dengan pengetatan pemberian paspor dan upaya­ upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman (misalnya melalui kegiatan sosialisasi) akan kasus penipuan atau penjualan orang berkedok pernikahan.

Dengan meningkatnya hubungan kerjasama RI – RRT, permasalahan kekonsuleran yang ditangani oleh KBRI Beijing juga semakin meningkat, terutama kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berdasarkan data pada tahun 2012, kasus terkait TPPO belum ada (jumlah 0), tahun 2013 terdapat 1 kasus, tahun 2014 terdapat 1 kasus, tahun 2015 terdapat 88 kasus. Untuk tahun 2016, sebelum pertengahan tahun pada bulan Juli 2016 telah mencapai tidak kurang dari 70 kasus yang ditangani oleh KBRI Beijing.

Sebagian besar kasus terkait trend baru yaitu kasus yang melibatkan perjodohan antara WNI dengan WN RRT di mana anak-anak berusia di bawah umur yang menjadi korban perjodohan yang tidak bertanggung jawab.

Berbagai faktor yang memicu peningkatan kasus penjualan perempuan dan anak-anak dengan kedok perjodohan, antara lain tingginya keuntungan yang didapat oleh para agen. Menurut pengakuan salah seorang pelapor, agen di Pontianak bahkan mencari perempuan untuk dijodohkan ini dengan metode door to door, serta meminta para perempuan mengajak teman-temannya untuk diberangkatkan ke RRT.  Namun tidak semua mengetahui bahwa mereka diberangkatkan untuk dinikahkan. Beberapa pelapor yang berusia relatif muda mengaku dijanjikan pekerjaan di RRT, bukan untuk dinikahkan.

Sebelum perempuan dibawa ke RRT, biasanya tindak kejahatan terjadi yaitu pemalsuan data. Umumnya perempuan berusia belasan tahun direkayasa identitasnya sehingga dipaspor menjadi berusia 21 tahun sesuai dengan usia minimal perempuan untuk menikah di RRT, sementara usia di atas 30 tahun atau bahkan 40 tahun dipalsukan sehingga menjadi 30 tahun untuk mengelabui keluarqa dan calon suami. Sebagian mengaku baru mengetahui identitasnya dipalsukan setelah paspor jadi dan diintimidasi untuk tetap berangkat.

Sistem perjodohan ini dapat juga dikategorikan sebagai penjualan orang secara terselubung, dimana calon korban tidak sepenuhnya mengetahui latar belakang dan identitas calon suami. Setelah dibawa ke RRT, korban juga diperas tenaganya dipaksa untuk membantu keluarga di ladang atau bekerja di tempat lainnya. Beberapa kasus tidak dapat diselesaikan karena KBRI Beijing kehilangan kontak, dengan pelapor/korban. Terdapat dugaan kuat bahwa korban dijual ke pihak lain (dialihtangankan) untuk mengurangi resiko kerugian atas uang yang telah dikeluarkan.

Beberapa faktor yang memicu peningkatan kasus-kasus tersebut di antaranya adalah keuntungan yang menggiurkan bagi para agen atau pelaku, kemudahan membuat identitas palsu dan visa ke RRT, belum kuatnya penegakan hukum bagi para pelaku. Sementara di sisi korban, faktor pendorong yang berkontribusi meningkatkan kasus TPPO adalah motivasi ekonomi, kurangnya pendidikan, kurangnya pengetahuan akan situasi kerja dan peraturan tenaga kerja di RRT, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman adanya kejahatan perdagangan orang.

Perekonomian RRT yang meningkat pesat juga turut menimbulkan gambaran semu bahwa semua penduduk RRT hidup lebih dari berkecukupan. Sementara sebagian besar yang mencari istri dengan sistem perjodohan ini juga bukan orang seperti yang diharapkan (berpendidikari tinggi dan berstatus ekonomi sangat baik).

Dilain pihak, tidak sebandingnya jumlah antara laki-laki dan perempuan di RRT terutama di daerah pedesaan yang terpencil, mendorong laki-laki harus mencari perempuan dari negara lain. Daerah terpencil dengan perekonomian kurang berkembang mendorong banyaknya perempuan pergi ke kota-kota yang lebih besar untuk bekerja, sehingga daerah tersebut semakin kekurangan perempuan. Dalam kasus yang diterima KBRI (korban melarikan diri ke KBRI Beijing), umumnya ini terjadi di daerah pedesaan di Provinsi Anhui, Provinsi Hebei, dan Provinsi Fujian.

Di Indonesia, daerah Singkawang yang memiliki mayoritas etnis Tionghoa, perempuan etnis Tionghoa dari Singkawang menjadi lebih rentan masuk perangkap perjodohan melalui agen tersebut. Kemampuan bahasa (mayoritas adalah orang Hakka) menjadi nilai tambah untuk dijodohkan dengan laki-laki RRT, dan motivasi ekonomi serta tingkat pendidikan yang rendah mendorong perempuan Singkawang menjadi pihak yang vulnerable dan sasaran empuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan data Biro Kependudukan Catatan Sipil Kalimantan Barat terdapat 113.290 perempuan di Singkawang hingga Juni 2016 dari total 2.586.576 penduduk perempuan di Kalimantan Barat. Data tersebut tidak dapat mengidentifikasi jumlah penduduk etnis Tionghoa Singkawang. Namun, dalam pengamatan KBRI, rata-rata perempuan etnis Tionghoa yang terjebak dalam perjodohan ini juga adalah beragama Budha.

Kemajuan teknologi dan kemudahan transportasi juga turut mendukung peningkatan kejahatan perdagangan orang yang menjadi tanpa batas dan dapat menjangkau ke daerah daerah terpencil khususnya di Indonesia, sementara implementasi penegakan hukum masih tertinggal jauh.

Modus TPPO melalui praktik perjodohan

1. Wilayah perekrutan di Indonesia:
Singkawang, Pontianak (untuk agen langsung). Daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya,  juga mulai dibidik tetapi tidak sebanyak Singkawang dan biasanya terdapat peran internet (perkenalan melalui Internet).

2. Identifikasi Korban:
Perempuan usia belasan tahun hingga 40 tahun , etnis keturunan Tionghoa, bukan pekerja.

3. Persyaratan yang diminta:
Perempuan, penampilan menarik, muda, biasanya adalah etnis keturunan Tionghoa.

4. Yang dijanjikan:
Jalan-jalan sebentar (2 bulan), bekerja, menikah

5. Setelah tiba di RRT:
Menikah dan dipekerjakan dengan keluarga pihak suami apakah untuk mengurus rumah tangga saja atau termasuk juga bekerja di ladang, toko (bila keluarga memiliki toko). Ia harus bekerja mengingat tidak akan diberi makan bila tidak bekerja, sebagian mengaku tidak hanya mengurus rumah tangga dan ladang tetapi bekerja di rumah makan milik tetangga agar dapat memiliki uang ( karena suami tidak memberi uang)

6. Modus:
Menawarkan perempuan keturunan etnis Tionghoa yang perekonomiannya kurang mampu, usia anak-anak (belasan tahun) dijanjikan pekerjaan atau sekedar diajak jalan-jalan ke RRT selama 1-2 bulan untuk “lihat-lihat”, untuk perempuan yang memang berminat menikah (atau pernah menikah) ditawarkan calon suami laki-laki muda dari RRT. Fotonya kemudian dikirim ke calon suami, bila setuju korban langsung dibawa ke RRT (korban tidak harus selalu melihat foto calon suami terlebih dahulu). Korban atau keluarganya biasanya diberikan uang 15 – 20 juta atau “diberi pinjaman” 20 juta secara angsuran yang bisa digantikan setelah ada pekerjaan di RRT.

Korban masuk RRT dengan visa turis dan sebagian ada juga yang masuk dengan visa yang disponsori oleh WN RRT sehingga mendapat visa untuk 3 bulan. Di RRT semua telah disiapkan sehingga bisa langsung dinikahkan begitu tiba. Namun tidak sedikit pula yang tidak langsung dinikahkan (untuk perempuan yang masih di bawah 20 tahun) baru akan dinikahkan secara resmi setelah hamil 3 bulan. Selama belum hamil 3 bulan belum dinikahkan tetapi dipekerjakan juga secara paksa selain diperlakukan sebagai istri dan menantu. Agen di RRT mendapatkan uang sejumlah 160.000 – 200.000 RMB untuk mendatangkan seorang perempuan untuk dinikahkan dan memberikan bagian 40.000 – 50.000 RMB kepada agen di Indonesia. Selain mengajak perempuan secara langsung, agen juga meminta perempuan mengajak teman-temannya atau keluarganya yang lain. Agen biasanya berada di lobi hotel melati dan berpindah- pindah tempat.

7. ldentifikasi pelaku:
WN RRT sebagai agen di RRT, WNI sebagai agen di Pontianak biasanya memiliki saudara atau teman ‘yang “bertugas” di Jakarta untuk mengurus ·dokumen dan membantu memberangkatkan (rute Pontianak – Jakarta – RRT masuk dari Guangzhou, atau rute Pontianak – Jakarta – Kuala Lumpur – Guangzhou)

8. Perekrut atau Sponsor:
“Teman” atau “kenalan” korban juga sering kali dijadikan sponsor untuk merekrut korban lainnya sebelum korban tersebut menyadari dirinya tertipu.

9. Penyebab/ Faktor pendorong:
Faktor ekonomi dan masalah hutang, kebutuhan untuk menikah dan membantu keluarga (untuk perempuan usia belasan tahun), anggapan bahwa semua WN RRT kaya, hidup mewah dan enak.

Perbandingan laki dan perempuan yang tidak seimbang di RRT (khususnya daerah yang cukup terpencil) juga menjadi pendorong laki – laki di desa mencari perempuan dari Luar Negeri dengan bantuan agen mengingat perempuan di pedesaan terpencil di RRT pergi mencari penghidupan yang lebih baik di kota-kota sekitarnya.

(Bersambung ke bagian II…..)

sumber : tulisan dari KBRI Beijing

Tinggalkan komentar

Filed under Kriminal, Polisi, polri, Uncategorized

Belajar tentang sidik jari

Saya mengapresiasi kolega polisi yang mempunyai keberanian untuk menuliskan pengalamannya, dan Agung Utomo seorang Polri yang bertugas di Pontianak Kalimantan Barat telah berhasil menerbitkan buku “Rahasia Kehebatan di balik sidik jari (Fingerprint Analysis)”, silahkan bagi rekan – rekan yang ingin menambah khazanah pengetahuan tentang ilmu yang hanya dimiliki kepolisian ini, dengan mencari di toko buku terdekat dan mendapatkan buku kecil namun lengkap ini.

Selamat buat Agung atas terbitnya buku ini:

IMG IMG_0001

5 Komentar

Filed under buku, police, Polisi, polri

Racunologi

FCPeristiwa diracunnya Wayan Myrna sehingga menimbulkan kematian di Cafe Olivier seakan tidak ada hentinya diperbincangkan, setidaknya ada beberapa hal yang tersisa dari peristiwa ini, bagaimana mengaitkan racun itu sendiri dan waktu kematian ?

Sebenarnya di khazanah ilmu pengetahuan sudah banyak teori dan rumus yang menghubungkan jenis racun dan waktu kematian, ilmu ini disebut toksikologi forensik, mengapa sangat penting ?  karena dengan mengetahui waktu kematian, berarti diketahui juga saat korban  diberi racun atau dalam istilah kedokterannya disebut “intake”.

Ilmu pengetahuan telah bisa menjelaskan bagaimana hubungan jenis racun, seberapa banyak dosis diberikan kepada korban dan berapa lama korban akan tewas setelah racun itu masuk kedalam tubuh. Penyidik Polri pernah berhasil mengungkap waktu kematian dan jenis racun dalam sidang pengadilan atas kematian Munir. Demikian sekilas Kronologi kematian Munir.

Pada tanggal 6 September 2004, pukul 21.55 WIB malam, di lobi Bandara Soekarno Hatta, Munir Said Thalib akan berpisah dengan istrinya, Suciwati, selama satu tahun. Munir akan melanjutkan studi S2 hukum di Universitas Utrecht, Belanda.

Pada saat ingin memasuki pintu pesawat kelas bisnis, Munir bertemu Pollycarpus (anggota pilot senior Garuda Indonesia yang saat itu sedang tidak bertugas). Munir bertanya kepada Polly, “Tempat duduk ini di mana?” Polly menjawab, “Wah, Bapak ini di ekonomi, cuma tempat duduknya di mana saya tidak hafal.”

Ketika melangkah di dalam pesawat, Polly berkata kepada Munir, “Saya duduk di bisnis, kalau Bapak mau di sini, ya Bapak tanya dulu sama pimpinan kabin (purser), kalau diizinkan ya silakan, bila tidak, ya mohon maaf.”

Munir dan Polly pun bertukar tempat duduk. Munir duduk di kursi 3 K kelas bisnis, sedangkan Polly duduk di kursi 40 G kelas ekonomi.

Di depan toilet kelas bisnis, Polly bertemu purser Brahmanie Hastawaty. Polly bertanya kepada Brahmanie, “Mbak, nomor 40 G di mana? Saya bertukar tempat dengan teman saya.” Brahmanie kemudian menganjurkan Polly untuk duduk di kursi 11 B kelas premium karena banyak kursi yang kosong di sana. Brahmanie penasaran untuk mengetahui teman Polly bertukar tempat duduk; dia pun memeriksanya dan mendapati Munir; keduanya kemudian saling bersalaman.

Sebelum pesawat terbang, Yetti Susmiarti dibantu Oedi Irianto (pramugari dan pramugara senior), membagikan welcome drink kepada penumpang. Munir memilih jus jeruk.

Pukul 22.02 WIB, pesawat lepas landas. 15 menit setelah lepas landas, pramugari membagikan makanan dan minuman kepada penumpang. Munir memilih mie goreng dan kembali jus jeruk sebagai minumannya.

Setelah terbang selama 1 jam 38 menit, pesawat transit di bandara Changi, Singapura. Penumpang diberikan kesempatan berjalan-jalan di bandara Changi selama 45 menit. Munir singgah ke Coffee Bean bersama Polly, seluruh kru pesawat menuju ke hotel dengan menggunakan bus.

Setelah selesai, Munir kembali ke pesawat. Di pintu masuk pesawat, Munir bertemu dr. Tarmizi. Keduanya pun saling bercerita; Tarmizi memberikan kartu nama kepada Munir. Keduanya pun berpisah, Tarmizi duduk di kelas bisnis, sedangkan Munir kembali ke tempat duduknya di kursi 40 G kelas ekonomi. Polly tidak lagi melanjutkan perjalanan karena memang memiliki tugas di Singapura.

Pesawat lepas landas pukul 01.53 waktu Singapura. Kali ini awak pesawat semuanya berbeda dari sebelumnya.

Pada tanggal 7 September 2004 pukul 01.53 waktu Singapura, Pesawat Garuda Indonesia GA-974 yang membawa Munir take off dari Singapura menuju Belanda, namun 3 jam setelah terbang awak kabin melaporkan kepada pilot Pantun Matondang bahwa seorang penumpang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40 G menderita sakit. Munir bolak balik ke toilet. Pilot meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi Munir. Munir pun dipindahkan duduk di sebelah seorang penumpang yang kebetulan berprofesi dokter yaitu Dr. Tarmizi yang berusaha menolongnya.

Penerbangan menuju Amsterdam menempuh waktu 12 jam. Namun dua jam sebelum mendarat 7 September 2004, pukul 08.10 waktu Amsterdam di bandara Schipol Amsterdam, saat diperiksa, Munir telah meninggal dunia.

Dalam penyidikan peristiwa kematian Munir, melalui otopsi dapat diketahui bahwa racun yang dikonsumsi oleh Munir adalah jenis Arsenik, pada saat dimulainya penyidikan akan timbul pertanyaannya, kapan racun itu “intake” ke dalam tubuh Munir ?

Melalui toksikologi forensik, bisa diperoleh suatu perhitungan matematis sehingga bisa didapat  saat racun tersebut diberikan secara diam – diam (intake), caranya dengan menghitung mundur waktu kematian ditambah perhitungan seberapa banyak racun yang dikonsumsi. Dengan mendapatkan waktu intake, dapat terlihat bersama siapa korban bersama pada saat krusial tersebut. Khusus pada kematian Munir, didapat perhitungan 9 (sembilan) jam waktu intake  racun Arsenik  kedalam tubuhnya, dan dapat dibuktikan dalam sidang Pengadilan bahwa pada saat itu Munir sedang bersama Policarpus di cafe Coffee Bean Changi Airport, sehingga dapat dibuktikan Polly lah yang menaruh racun ke dalam minuman Munir, walaupun tidak ada saksi mata yang melihat langsung.

Saya berkeyakinan penyidik Polri juga telah menggunakan cara – cara Toksikologi Forensik dalam penyidikan kematian Myrna, melalui perhitungan khusus, bisa didapat kapan racun itu intake ke dalam tubuh Myrna, dengan catatan,  racun yang digunakan pada kasus Myrna adalah jenis Sianida yang mempunyai daya membunuh korban sangat cepat, coba bandingkan racun Arsenik yang dikonsumsi Munir yang membutuhkan 9 jam untuk membawanya kematian, dengan racun sianida yang dikonsumsi Myrna yang memakan kurang lebih 1 jam.

Akankah penyidik Polri dan Kejaksaan dapat membuktikan siapa terdakwa pelaku yang melakukan intake racun Sianida ke dalam tubuh Myrna ? Saya selalu berharap akan istilah “Fiat Justitia Ruat caelum” keadilan harus dapat ditegakkan sekalipun langit runtuh…

Tinggalkan komentar

Filed under Kriminal, police, Polisi, polri, Uncategorized

Merit System Vs Time Based

Setelah hampir 2 tahun bertugas di Malaysia dan kebetulan berkantor di Mabes Polis Diraja Malaysia  (PDRM), banyak aturan – aturan kepolisian Malaysia yang menarik apabila dibandingkan dengan aturan yang berlaku pada POLRI.  Salah satunya adalah  mengenai promosi kepangkatan dan jabatan.  Dibawah ini antara lain perbedaannya:

Perwira PDRM Sumber: polisjohor.gov.my

Perwira PDRM
Sumber: polisjohor.gov.my

Di POLRI pengumuman kenaikan pangkat dan promosi jabatan adalah dua hal yang berbeda. Di PDRM hal ini berlaku satu kali, jadi seorang yang mengalami promosi jabatan sekaligus Ia juga mendapat pangkat yang baru, kecuali pindah jabatan dengan pangkat yang sama.

Di  POLRI apabila seorang perwira mendapat jabatan baru yang membawa konsekuensi Ia akan naik pangkat, tidak langsung naik pangkat, Ia harus menunggu masa kenaikan pangkat yang terdekat, yaitu pada tanggal 1 Januari atau 1 Juli setiap tahunnya.  Di PDRM setiap promosi jabatan sekaligus naik pangkat, Perwira yang dipromosikan dengan jabatan baru langsung berhak menyandang pangkat baru,  hanya pangkat  itu mendapat sebutan “acting” , dan baru “confirm” dengan pangkat baru setelah minimal 6 bulan.

Ada hal lain yang menarik adalah masa untuk kenaikan pangkat, di PDRM tidak ada waktu yang pasti kapan seeorang bisa menyadang sebuah pangkat, bisa dikatakan sebagai “Merit system”, yang menurut wikipedia disebutkan:

“The merit system is the process of promoting and hiring government employees based on their ability to perform a job, rather than on their political connections”

(Merit system adalah proses dari promosi pegawai pemerintah berdasarkan kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaannya bukan dari koneksi politik).

Untuk menjalankan system ini, bagi khususnya perwira PDRM mereka harus melakukan interview untuk mendapatkan kenaikan pangkat, pada Interview ini akan dilihat bagaimana kemampuan profesionalisme perwira ini dalam tugas yang diembannya, berdasarkan input dari sekelilingnya: dari komandan, rekan kerja dan bahkan bawahan. Yang wajib melakukan interview untuk kenaikan pangkat adalah dari pangkat Inspektur sampai pangkat DSP (Deputy Superintendent of Police) atau pangkat Mayor. Setelah itu dari pangkat DSP ke Superintendent (AKBP) dan seterusnya tidak diperlukan lagi interview. Prosesnya setelah seseorang perwira PDRM lulus dalam interview, barulah bagian SDM PDRM mencarikan jabatan yang setingkat lebih tinggi. Dalam surat pengumuman tertulis perwira PDRM tersebut mendapat jabatan baru sekaligus pangkat baru.

Anggota POLRI  Sumber:  polrespariaman.wordpress.com

Anggota POLRI
Sumber: polrespariaman.wordpress.com

Berbeda dengan di POLRI tidak sepenuhnya mengadopsi “Merit System” tapi cenderung lebih ke sistem “Time Based”, artinya ada waktu tertentu (4 sd 5 tahun pada satu pangkat) bagi setiap anggota POLRI dalam menyandang pangkat tertentu. Memang ada syarat tambahan untuk bisa mendapat pangkat, yaitu dengan kewajiban menjalani pendidikan tertentu dan tidak bermasalah dalam dinas, hal ini dapat berpengaruh cepat atau lambatnya seorang anggota Polri dalam naik pangkat. Pada system ini, seorang perwira POLRI yang akan naik pangkat, harus sudah mendapat jabatan baru yang pangkatnya setingkat lebih tinggi, walaupun tidak otomatis naik pangkat.

Yang terakhir pasti akan ditanyakan lebih baik mana “Merit System” atau “Time Based” ? Pasti masing masing mempunyai kekurangan dan kelebihan masing masing, antara lain:

Bagi sistem “Time Based” terlihat bahwa satu angkatan rekrutmen akan rata – rata menyandang pangkat yang sama, terutama terlihat pada lulusan Akademi Kepolisian, dengan catatan tidak bermasalah, mereka paling tidak pangkat terakhir akan sampai di Komisaris Besar (Kolonel). Sedangkan pada “Merit System” kelulusan satu angkatan tidak merata dalam kepangkatan, sebagai contoh seorang perwira tinggi PDRM yang berpangkat Deputy Commissioner (bintang 3) satu angkatannya masih ada yang tertinggal jauh bahkan masih inspektur.

Bagi sistem “Time Based” sepertinya banyak yang “Safety Player” artinya banyak perwira yang tidak mau menonjolkan diri dan kemampuannya, dengan pertimbangan toh akan naik pangkat sama – sama, asalkan tidak bermasalah dalam kedinasan. Berbeda dengan “Merit System” seorang yang naik pasti karena ia mempunyai “Kelebihan” dalam menjalankan tugasnya dibandingkan perwira yang lain. Mereka memang dipacu untuk selalu berinovasi dan kreatif agar terlihat mempunyai kelebihan dibanding rekan lainya. Namun saya juga melihat ada kekurangan sistem ini, kenaikan pangkat berarti “Satu tersenyum, namun banyak kecewa”, karena sulitnya seseorang untuk mendapatkan kenaikan pangkat, sehingga kadang terjadi jegal-menjegal yang justru terjadi pada kawan satu angkatan.

Kesimpulannya, menurut saya kedua sistem ini tidak ada yang baik dan buruk, karena sudah diterapkan dalam POLRI atau di PDRM sejak lama, dan menurut saya semua sistem ini ada kekurangan dan kelebihannya sendiri – sendiri, akhir kata, jayalah selalu POLRI dan PDRM ….

2 Komentar

Filed under Akpol, Blogger, hukum, police, Polisi, polri, Publik

Interpol General Assembly

Organisasi kepolisian The International Criminal Police Organization atau lebih dikenal dengan sebutan “Interpol” adalah organisasi antar pemerintah yang memfasilitasi kerjasama polisi internasional. Pada awal didirikan tahun 1923 mempunyai nama The International Criminal Police Commission (ICPC) dan penyebutan nama “Interpol” diadopsi dari alamat telegraf organisasi ini (ICPC) sebagai nama umum pada tahun 1956.

Interpol adalah organisasi terbesar kedua di dunia setelah PBB,  dengan mempunyai anggota 190 negara (PBB dengan 192 negara),  dan berkantor pusat di Lyon , Perancis.   Sekretariat Jenderal Interpol mempekerjakan staf sebanyak 703 orang yang mewakili 98 negara anggota.  Saat ini Sekretaris Jenderal Interpol adalah seorang mantan Jaksa berkebangsaan Amerika Serikat bernama Mr. Ronald K Noble,  sedangkan Presiden Interpol saat ini adalah Mrs. Mireille Balestrazzi yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Direktur Kepolisian Perancis.

Sekjen Interpol Robert K Nobel

Sekjen Interpol Robert K Noble

Program utama tahunan Interpol adalah melaksanakan Konferensi Tahunan (General Assembly), Interpol GA adalah forum tertinggi setiap membuat satu keputusan penting dalam organisasi Interpol.   Tahun 2013 ini Interpol GA diselenggarakan di Cartagena Colombia pada tanggal 21 sampai 24 Oktober 2013.  Interpol GA selalu diselenggarakan per Region, jadi Colombia sebagai wakil dari region Amerika, tahun depan 2014 akan diselenggarakan di Region Eropa dengan Monaco sebagai tuan rumah, tahun 2015 akan diselenggarakan di Rwanda mewakili region Afrika, dan suatu kehormatan Indonesia pada tahun 2016 akan menyelenggarakan Interpol GA mewakili region Asia.

Presiden Interpol Mrs. Mireille Ballestrazzi

Presiden Interpol Mrs. Mireille Ballestrazzi

Peserta dari Interpol GA adalah setiap perwakilan dari kepolisian Nasional masing masing negara yang menjadi anggota Interpol. Karena sifatnya forum tertinggi yang hadir mewakili kepolisian negara adalah kepala Polisinya atau setidaknya pejabat tinggi kepolisian yang ditunjuk.  Setiap negara mempunyai 1 hak suara dalam konferensi apabila dilakukan voting dalam suatu usulan. Interpol GA juga mengundang pengamat (Observer) dari organisasi kepolisian regional (seperti Aseanapol dan Europol) dan organisasi Law Enforcement  Internasional lainnya yang tidak mempunyai hak suara.

Dalam Interpol GA kali ini saya berkesempatan hadir  tidak dalam kapasitas sebagai Polri namun sebagai Observer mewakili ASEANAPOL Secretariat Kuala Lumpur.  Letak Cartagena yang di benua Amerika perjalanan cukup melelahkan dengan route KL-Paris-Bogota-Cartagena ditempuh dengan total waktu plus transit 32 jam, namun setelah sampai Cartagena capek ini terbayarkan dengan pemandangan yang indah dari kota yang terletak di Caribbean Sea ini

Negara Colombia yang selama ini terkenal dengan banyak Penculikan dan Drug Cartel  mencoba merubah image dengan persiapan yang sangat meriah, mewah dan all out, ditambah keramahan Senorita Colombiana super cantik dan sexy yang menjadi Liaison kita. Pengaturan acara di Venue, penginapan, jamuan makan dan tempat lainnya sempurna nyaris tanpa cacat dan selalu dikawal oleh anggota polisi Colombia kemanapun pergi.

Interpol GA yang berlangsung selama 3 hari ini menghasilkan beberapa keputusan penting yang disetujui hampir semua negara anggota Interpol. Beberapa hal yang yang menjadi catatan saya antara lain:
1. Kesepakatan untuk penggalangan dana selain dari kontribusi negara anggota Interpol yang berasal dari sektor swasta, yang di otorisasi oleh lembaga internal Interpol. Hal ini untuk mencegah pemberian dana dari sektor ilegal.
2. Kerjasama Interpol dalam berbagai event olahraga besar dunia seperti: Kejuaraan Dunia Hockey es di Belarusia dan Olimpiade Rio Brasil pada tahun 2016.
3. Roadmap untuk kelangsungan masa depan Interpol termasuk didalamnya pengakuan terhadap INTERPOL Travel Document (ITD).

Sungguh pengalaman yang sangat berharga bisa mengikuti event yang besar dan prestisius ini, saatnya pulang dan pastinya menderita jetlag beberapa hari setelah sampai di rumah karena perbedaan waktu yang ekstrim ….

Tinggalkan komentar

Filed under Polisi

Mengunjungi EUROPOL

Setelah bertugas di ASEANAPOL Secretariat di Kuala Lumpur saya mendapat sebuah kesempatan yang sangat baik bisa berkunjung ke Kantor Pusat EUROPOL di Den Haag Holland, kunjungan ini dilakukan sepulang mengikuti Interpol General Assembly di Cartagena Colombia.  Sebagai sebuah organisasi regional yang serupa seperti ASEANAPOL, Europol bisa dikatakan sebagai benchmark atau tolak ukur dari setiap organisasi kepolisian regional.

europolMungkin banyak yang bertanya – tanya kenapa diperlukan organisasi kepolisian regional, padahal kita ketahui sudah ada organisasi Kepolisian internasional yaitu Interpol.  Hal ini seiring berkembangnya kejahatan transnational tugas Interpol semakin berat dalam menganalisa kejahatan di berbagai negara khususnya di kawasan regional yang mempunyai ciri kejahatan lokalnya masing – masing. Europol merupakan sebuah contoh ketika negara – negara anggota Uni-Eropa pasca terbentuknya perjanjian Schangen  membuat perjanjian visa bersama dan mata uang bersama, yang dengan kata lain menjadikan negara – negara Uni-Eropa menjadi seolah tanpa batas. Kebijakan ini juga membuat gangguan keamanan yang baru yang unik sehingga diperlukan kerjasama kepolisian yang  lebih dekat diantara negara – negara uni eropa, sehingga berdirilah Europol.

Organisasi kepolisian regional yang serupa ternyata juga ada beberapa, seperti organisasi kepolisian di Amerika Serikat yang bernama AMERIPOL (The American Police Community  atau Comunidad de Policías de América) yang mempunyai keanggotaan 21 negara di benua Amerika baik Utara, Tengah maupun Selatan termasuk Amerika Serikat. Kemudian organisasi  kepolisian Afrika Timur: Eastern African Police Chiefs Organisation (EAPCCO) yang terdiri dari 13 negara di Afrika Timur. Dan sekilas mengenai ASEANAPOL  (Asean National Police) yang merupakan sebuah organisasi kepolisian ASEAN yang terbentuk pada tahun 1981, terdiri dari 10 negara anggota ASEAN dan semenjak 2010 mempunyai sekretariat tetap di Kuala Lumpur.

Europol Headquarters, The Hague, Netherlands

Europol Headquarters, The Hague, Netherlands

Beberapa fakta tentang Europol yang saya dapat dalam kunjungan:
1. Europol adalah lembaga penegak hukum Uni Eropa yang bertujuan mencapai Eropa lebih aman untuk kepentingan semua warga negara Uni Eropa, terdiri dari 27 negara anggota.  Markas besarnya di Den Haag Holland, mempunyai hampir 800 staff termasuk  145 Europol Liaison Officer ( ELOS ) yaitu petugas perwakilan dari negara anggota Europol yang ditempatkan di Kantor pusat Europol dan juga negara-negara mitra non-Uni Eropa lainnya seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat dan Norwegia.  ELOS menjamin kerjasama yang cepat dan efektif berdasarkan kontak pribadi dan rasa saling percaya terhadap negara asalnya.
2. Petugas Europol tidak memiliki kewenangan penangkapan atau penyidikan, namun bertugas mengumpulkan data kejahatan, menganalisa, men-share informasi dan mengkoordinasikan operasi. Negara anggota Europol menggunakan informasi yang diberikan Europol untuk mencegah, mendeteksi dan menyelidiki pelanggaran, dan kemudian melakukan penyidikan dan mengadili mereka yang melakukan kejahatan. Para ahli dan analis dari Europol mengambil bagian dalam Tim Investigasi bersama yang membantu kasus kriminal di negara-negara Uni Eropa. Europol merupakan pusat operasi high security, berurusan dengan lebih dari 9.000 kasus per tahun, dengan ciri analisis berkualitas tinggi yang menjamin keberhasilan operasional.

Berdasarkan apa yang kami dapat dalam kunjungan ke Europol, harapan yang terpikirkan adalah bagaimana ASEANAPOL bisa mendekati kapasitas Europol, untuk sementara ASEANAPOL masih berfungsi sebagai pusat pengumpul data melalui database ASEANAPOL Database System (e-Ads) namun data itu akan lebih bermakna apabila dioperasionalisasikan melalui Liaison Officer yang ditempatkan pada ASEANAPOL.

Untuk mewujudkan ASEANAPOL yang sekuat Europol dibutuhkan komitmen kuat di antara negara anggota ASEANAPOL dalam hal  dana dan tenaga untuk bisa mewujudkan keamanan ASEAN menjelang ASEAN Community 2015,  dimana kawasan ASEAN menjadi open border persis seperti Uni Eropa sekarang.

2 Komentar

Filed under police, Polisi, Uncategorized