Analisa Media Sosial (Bagian Pertama)

social-media-processPada saat ini media mainstream (Koran, Media online resmi, Televisi) bukanlah satu – satunya sumber informasi bagi masyarakat, sekarang masyarakat bisa juga mendapat informasi dari media sosial (yang umum seperti Twitter, facebook, Instagram dan You tube) atau lebih personal lagi dalam dark social (Whatsapp, Telegram, Line, We Chat), masyarakat dapat bebas memilih darimana informasi yang ia dapat, dan kadang dalam era Post Truth sperti sekarang ini, kebenaran adalah sangat relatif, dan bahkan kebohongan (hoax) diciptakan menjadi sebuah kebenaran apabila disebarkan secara Viral dan terus menerus. Sayangnya masyarakat kadang kurang bisa membedakan mana informasi yang benar mana yang Hoax.

Disadari atau tidak, bentuk pendapat atau informasi yang terdapat dalam Media Sosial adalah representasi yang setara dengan apa yang dibicarakan masyarakat di luar media sosial. Sehingga apabila percakapan di media sosial dapat di analisa akan sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijaksanaan selanjutnya. Pada awalnya analisa Media sosial digunakan untuk strategi pemasaran produk2, apalagi penjualan yang dilakukan secara online,  perusahaan meneliti seberapa besar produk diterima masyarakat, bagaimana dibandingkan dengan produk sejenis, apakah harganya kemahalan ? dan sebagainya.  Kenapa hal itu bisa diteliti ? jawabannya adalah menganalisa “kata2 kunci” dalam setiap postingan dalam Media sosial, upaya menggali kata kunci inilah yang disebut Text Mining. Secara sederhananyanya semakin banyak “kata kunci” itu disebut (di mention) berarti semakin populerlah kata itu di media sosial. Lalu melalui perumusan tertentu bisa dihitung “kepopuleran” suatu produk.

Seiring berkembangnya Text Mining (penambangan data dari kata2) ternyata bisa digunakan sebagai sarana kegiatan politik, terbukti dengan mempopulerkan seorang kandidat dalam pemilihan umum dalam media sosial, akan meningkatkan popularitas kandidat tersebut dalam dunia nyata. Namun bukan hanya itu informasi positif tentang seseorang kandidat dalam media sosial yang disebarkan secara viral dan terus menerus dapat mengangkat citranya, sebaliknya informasi negatif (black campaign) yang terus menerus terhadap lawan kandidat akan juga menurunkan simpati masyarakat.

1*OgSF4Lgv9LOsOuni07VYqg

  • Ada 3 tahap dalam membaca trend di media sosial yaitu: Identifikasi data, Analisa data, dan Interpertasi dari Informasi.

Identifikasi data adalah proses mengidentifikasi kumpulan dari data yang tersedia untuk dianalisa. Data mentah akan menjadi berguna setelah interpertasi. Setelah data dianalisis, dapat mulai menyampaikan pesan. Setiap data yang menyampaikan pesan bermakna menjadi informasi. Data – data yang perlu didentifikasi antara lain:

Tanggapan: Percakapan (pro, kontra dan netral) menjadi penting jika kita ingin mengetahui sentimen suatu posting, lebih penting daripada banyaknya posting.
Wilayah: Dimana wilayah penyebaran dari konten dapat diketahui lokalisasi suatu permasalahan.
Jenis Konten: Konten data dapat berupa Teks (teks tertulis yang mudah dibaca dan dipahami), Foto (gambar, sketsa sederhana, atau foto), Audio (rekaman audio buku, artikel, pembicaraan, atau diskusi), atau Video (rekaman, streaming langsung).
Platform: Konten media sosial dihasilkan di berbagai platform seperti situs berita mainstream dan situs jejaring sosial (mis. Facebook, Twitter).
Waktu: Penting untuk mengumpulkan data yang diposting dalam kerangka waktu yang sedang dianalisis.
Kepemilikan Data: Apakah data pribadi atau tersedia untuk umum? Apakah ada hak cipta dalam data? Ini adalah pertanyaan penting yang harus diatasi sebelum mengumpulkan data.

Analisa Data adalah serangkaian kegiatan yang membantu mengubah data mentah menjadi interpertasi. Dengan kata lain, analisis data adalah fase yang mengambil data yang difilter sebagai input dan mentransformasikannya menjadi informasi yang bernilai bagi para analis. Berbagai jenis analisis dapat dilakukan dengan data media sosial, termasuk analisis posting, sentimen, pendorong sentimen, geografi, demografi, dll. Langkah analisis data dimulai setelah kita tahu masalah apa yang ingin kita pecahkan dan tahu bahwa data sudah cukup untuk menghasilkan kesimpulan.

Interpertasi informasi, Interpretasi yang diperoleh dari berbagai macam analisis  seperti pertanyaan awal sebagai langkah pertama analisis. Adalah penting untuk memilih jenis data yang akan dikumpulkan. Bagaimana data  secara efisien masuk akal, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang baik? Interpertasi dari informasi adalah jawabannya.

Interpertasi yang baik hendaknya memperlihatkan sesuatu yang baru tentang data pola dan hubungan yang mendasarinya. Paparan pola dan menyempitkannya menjadi peran kunci dalam proses pengambilan keputusan.  Ada tiga kriteria utama untuk dipertimbangkan dalam memvisualisasikan data, antara lain:

Memahami audiens: sebelum membangun gambaran, tetapkan tujuan, yaitu untuk menyampaikan informasi dalam jumlah besar sehingga mudah diintegrasikan oleh peminta informasi. Penting untuk menjawab “Siapa audiensnya?”, Dan “Dapatkah Anda menganggap audiens memiliki pengetahuan tentang terminologi yang digunakan?” Audiens yang berpendidikan tinggi akan memiliki harapan yang berbeda dari audiens umum, oleh karena itu harapan harus dipertimbangkan.

Menyiapkan kerangka kerja yang jelas: analisa perlu memastikan bahwa gambaran secara sintaktis dan semantik benar. Misalnya, ketika menggunakan ikon, elemen tersebut harus memiliki kemiripan dengan benda yang diwakilinya, dengan ukuran, warna, dan posisi serta semua makna yang dikomunikasikan kepada para pembaca.

Narasikan sebuah cerita: informasi yang bersifat analitis,  sulit untuk diintegrasikan dengan  tujuan memahami informasi tersebut. Cerita membantu pemirsa mendapatkan wawasan dari data. Gambaran harus mengemas informasi ke dalam struktur yang disajikan sebagai narasi dan mudah diingat. Ini penting karena banyak pembuat keputusan berbeda orangnya ketika analisa disajikan.

Gratis-Tools-Social-Media-Analytics-1280x720

  • Ada 3 Level dalam Analisa Media Sosial yaitu analisis media, analisis percakapan dan analisis jaringan.

Analisis media mencakup reach (Jangkauan), engagement (Keterikatan) dan virality (Viral)

Analisis percakapan memberikan pemahaman dari posting, komentar, kata-kata, symbol sebagai bagian dari komunikasi netizen melalui analisis digital ethnography sehingga data berbentuk kualitatif yang akhirnya bisa memberikan informasi kecenderungan, menjelaskan bagaimana keunikan dari persepsi atau perilaku audience di sosial media.

Analisis jaringan dapat mengukur keberhasilan isu atau pesan dalam mempengaruhi influencer dan jaringan pertemanannya. Degree centrality, yaitu jumlah koneksi yang dimiliki sebuah node. Tingkatan (degree) memperlihatkan aktor dalam jaringan sosial yang terbentuk di media sosial. Closeness centrality, yaitu jarak rata-rata antara suatu node dengan semua node lain di jaringan, sehingga ukuran ini menggambarkan kedekatan node ini dengan node lain. Betweenness centrality, dihitung dengan menjumlahkan semua shortest path yang mengandung node tersebut. Pengukuran ini memperlihatkan peran sebuah node menjadi bottleneck. Sentralitas keperantaraan memperlihatkan posisi seseorang atau aktor sebagai perantara (betweenness) dari hubungan satu dengan aktor lain dalam suatu jaringan. Eigenvector centrality, yaitu pengukuran yang memberikan bobot yang lebih tinggi pada node yang terhubung dengan node yang juga memiliki keterhubungan tinggi.

PageRank, yaitu suatu pengukuran yang lazim digunakan Google untuk menentukan kualitas suatu page. Dapat digunakan untuk jaringan yang berbentuk graph berarah. Prinsip yang digunakan adalah semakin penting sebuah node, maka semakin banyak node tersebut direfer oleh node lain. Clustering coefficient, yang menghitung proporsi keterhubungan node di dalam kelompok. Semakin kuat ikatan kelompok (semakin tinggi clustering coefficient) maka semakin terhubung satu sama lain node-node di dalam kelompok tersebut.

Hoax

hoax
Berkembangnya media sosial sebagai salah satu cara berkomunikasi antar manusia sekarang ini membuat media mainstream seperti Televisi, Koran dan Majalah mempunyai saingan yang berat, arus infomasi yang tadinya didominasi oleh media ini tersaingi dengan informasi yang didapat dari media sosial yang lebih masif, sehingga orang tidak merasa perlu lagi menerima informasi dari media mainstream. Kita melihat banyak media baik koran, majalah dan TV telah gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan sosial media, karena media sosial dikemas dengan cara yang lebih menarik, ketertarikan masyarakat untuk membaca berita yang “benar” dan sesuai dengan kaidah jurnalistik jadi memudar, masyarakat lebih tertarik dengan berita – berita “recehan” yang ditampilkan dalam media sosial, dan justru konten recehan ini berpotensi besar memuat berita hoax.

Apakah hoax itu ? Menurut KBBI, Hoaks mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Menurut Silverman (2015), hoax merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi “dijual” sebagai kebenaran. Menurut Werme (2016), mendefiniskan Fake news sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoax bukan sekadar misleading alias menyesatkan, informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Biasanya konten hoax memiliki isu yang tengah ramai di masyarakat dan menghebohkan, yang membuatnya sangat mudah memancing orang membagikannya.

Konten-konten hoax dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu misinformasi dan disinformasi.

Misinformasi adalah jenis hoaks di mana kebenaran berita atau informasi dipelintir sedemikian rupa sehingga membentuk narasi yang menyimpang dan menyesatkan banyak orang. Penyebaran misinformasi biasanya terjadi secara tidak sengaja karena kabar yang beredar disampaikan dari mulut ke mulut dan memungkinkan setiap orang mengurangi atau menambahkan informasi itu.

Disinformasi merupakan informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu atau merekayasa dengan motif tertentu. Disinformasi adalah bagian dari misinformasi yang sifatnya mengada-ada atau menciptakan sesuatu yang benar-benar tidak ada sama sekali.

Berikut ini identifikasi dari berbagai jenis Misinformasi dan Disinformasi, yang merupakan Hoax, dengan beberapa contohnya antara lain:

→ Satire atau Parodi, dibuat dengan tidak berniat untuk merugikan, tetapi berpotensi untuk mengelabui,

contoh dibawah adalah pada saat pilpres 2018 kemarin dengan menampilkan profesor Tokuda, tetapi kenyataannya sosok laki-laki itu diketahui sebagai sosok pemeran film dewasa asal Jepang, yang bernama Shigeo Tokuda (84). Dia bukanlah seorang profesor atau ahli demokrasi sebagaimana tertulis.

D9ow95dVUAAln7J

→ Konten yang Menyesatkan, di dalamnya biasanya ada penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu.

Beredar sebuah artikel berita yang menyatakan seorang peneliti ganja bernama Prof. Dr. Musri Masman mengatakan bahwa senyawa dalam ganja bernama CBD mampu menangkal COVID-19. Berdasarkan hasil penelusuran, sampai saat ini belum ada bukti bahwa kandungan CBD dapat menangkal COVID-19. Melansir dari analyticalcannabis.com pimpinan sains dalam Association for the Cannabinoid Industry, Dr Andy Yates mengatakan tidak ada bukti bahwa CBD dapat berperan untuk mencegah virus Corona atau COVID-19.

Ganja-Corona-002

→ Konten Tiruan, Ini adalah ketika sebuah sumber asli ditiru / diubah untuk mengaburkan fakta sebenarnya.

contoh artikel tersebut bukanlah tulisan atau pun pernyataan dari Jusuf Kalla. Artikel tersebut termasuk ke dalam hoaks berulang, karena sudah pernah muncul di tahun 2017 dan dimunculkan lagi pada tahun 2018.

Snipaste_2019-01-23_12-30-41-579x381-2

→ Konten Palsu, berupa konten baru yang 100% salah dan secara sengaja dibuat, didesain untuk menipu serta merugikan.

Contoh konten dibawah ini seolah – olah di release oleh media mainstream, namun dipalsukan kontennya

Snipaste_2020-03-30_08-23-13-678x381

→ Keterkaitan yang Salah, Ini adalah ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten atau tidak terikat antara satu dengan yang lainnya.

Contoh di Inggris ketika viral disebutkan ada video dan gambar kerusuhan karena lockdown akibat Virus Corona pada tahun 2020, pada kenyataannya gambar tersebut adalah kerusuhan di Peckham, Inggris terjadi pada 8 Agustus 2011 dan merupakan salah satu rangkaian protes di tanggal 6—11 Agustus 2011.

Screen Shot 2020-03-30 at 17.33.13

→ Konten yang Salah, ketika konten yang asli dipadankan atau dikait-kaitkan dengan konteks informasi yang salah.

Pesan berantai memelintir konteks berita dari cnnindonesia.com yang tautannya ikut disertakan. Pemberitaan cnnindonesia.com yang berjudul “Warga AS Tewas Usai Minum Cairan Mengandung Chloroquine” tidak membahas obat chloroquine membuat seorang pria di Amerika Serikat meninggal dunia namun pria itu meninggal lantaran menenggak cairan pembersih akuarium yang di dalamnya terdapat kandungan chloroquine.

Screen Shot 2020-03-30 at 17.17.12

→ Konten yang Dimanipulasi, ketika informasi atau gambar yang asli sengaja dimanipulasi untuk menipu

Gambar yang tersebar melalui pesan berantai merupakan hasil suntingan dari pemberitaan detik.com dengan judul “Pandemi Corona, Anies Baswedan: Warga Jakarta Jangan Pulang Kampung” yang tayang pada tanggal 15 Maret 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti pada gambar yang tersebar di Whatsapp.

anies

Ruang Siber

cyberthreat-cyber-threat-ts-100703749-largeKetika pertama kali sekolah polisi masuk pada tahun 1989 segala sesuatu masih manual, pelajarannya kepolisian masih menggunakan metoda sesuai zaman itu, bayangkan kita dahulu masih ada pelajaran mengetik, dengan mesin ketik ketuk, mengunakan kertas karbon kalau membuat beberapa copy, kita masih belajar fotografi dengan mencetak foto di kertas foto menggunakan ruangan gelap, dan jenis jenis kejahatan yang dipelajari masih seputar kejahatan konvensional dengan menggunakan metoda forensik yang jadul. Dan dengan lompatan kemajuan teknologi menuju era 4.0 saya mau ngga mau harus mengembangkan diri, beradaptasi dengan kemajuan zaman, sangat tepat disebut “Crime is the Shadow of Civilization”, kejahatan selalu berkembang sesuai peradaban manusia, pada saat dulu saya memulai karier saya sebagai polisi 27 tahun yang lalu tidak terpikirkan ada kejahatan menggunakan ruang siber,  bagaimana seseorang bisa masuk secara tidak diotorisasi ke dalam suatu sistem keuangan dan mengambil uang didalamnya tidak pernah terpikirkan, dulu kita hanya berpikir seorang pulang mengambil uang dari bank dan pulangnya dirampok seseorang.

Kejahatan siber adalah kejahatan masa kini dan yang akan datang, kalau polisi tidak mengembangkan dirinya, akan tertinggal dengan modus – modus kejahatan yang baru dalam dunia siber, untungnya Indonesia sudah mengantisipasi dengan adanya UU ITE yang walaupun tidak sempurna amat, sudah cukup bisa mengantisipasi berbagai jenis kejahatan siber.  Jenis kejahatan di Siber bisa dikategorikan dengan dua buah tindakan yaitu kejahatan umum tetapi dilakukan di area siber, seperti penipuan atau penghinaan, dan kejahatan dengan menggunakan kemampuan teknis siber, seperti Hacking atau Carding dan kejahatan lainnya. Beberapa contoh kejahatan di dunia siber adalah:

Ransomware
Penyerang menginstal perangkat lunak untuk mematikan sistem bisnis atau membuat bisnis menjadi offline. Tebusan harus dibayar sebelum ‘ransomware’ dihapus atau dinonaktifkan. Dalam variasinya, penyerang mengancam membuat data korup sehingga tidak dapat digunakan jika uang tebusan tidak dibayarkan.

Pencurian data
Penyerang mencuri data pelanggan dan menjualnya ke oknum lain yang kemudian melakukan pencurian identitas. Atau, mereka meminta pembayaran untuk mengembalikan data yang dicuri tadi.

Penyamaran sebagai CEO atau petinggi perusahaan lain
Pengintaian online atas data publik memungkinkan pelaku kejahatan menyamar sebagai CEO atau direktur keuangan. Pelaku kemudian dapat meminta perubahan detil pembayaran pada faktur dan mengalihkan pembayaran ke akun mereka sendiri.

Penambangan bitcoin
Bentuk kejahatan siber yang relatif baru tetapi semakin banyak terjadi. Penyerang memasang perangkat lunak pada sistem TI (Teknologi Informasi) perusahaan dan membajak prosesor untuk menghasilkan mata uang kripto. Sistem bisnis segera melambat atau berhenti.

Pencurian Intelectual Property
Spionase tidak terbatas pada aksi mata-mata di suatu negara. Spionase industri adalah ancaman nyata, dengan perusahaan ambisius yang menargetkan sistem perusahaan saingan untuk mencuri Intelectual Property.

Polri tidak terlambat mengantisipasi kejahatan ini, dengan dibentuknya Direktorat Siber di Bareskrim Polri, hal ini untuk mengantisipasi berbagai kejahatan yang berkembang dari era konvensional ke lompatan teknologi sekarang ini, dan itu merupakan keharusan, selalu ada jenis kejahatan baru, sesuai perkembangan zaman. Kalau tidak siap mengantisipasi Polri hanya akan menjadi pecundang.

 

Mengganti Ibukota

Saya cukup beruntung pernah mengunjungi beberapa ibukota negara yang pindah ke daerah/Kota baru, dan memang tidak banyak ibu kota negara yang pindah ke daerah baru, contohnya adalah kota Abuja di Nigeria yang pindah dari Lagos, dan Nawpyitaw di Myanmar yang pindah dari Yangon, dan saya pernah ke dua kota itu. Ada contoh lain yang menurut saya tidak terlalu signifikan yaitu ibukota Putrajaya di Malaysia, tidak terlalu bermasalah karena masih sangat dekat jaraknya dengan ibukota lama Kuala Lumpur.

Ada bermacam alasan kenapa ibukota harus pindah ke tempat baru, dari alasan patriotik seperti Nawpyitaw karena di tempat tersebut tentara patriotik Burma (nama negara sebelum Myanmar) mengalahkan penjajah Jepang pada tahun 1945, sehingga untuk mengenang hal tersebut, dipindahkanlah ibukota pada tahun 2016, sedangkan Abuja ibukota Nigeria dipindahkan simpel karena kota Lagos over crowded dan sudah sangat tidak nyaman, sehingga diputuskanlah oleh pemerintah untuk memindahkan ibukota ke Abuja, bagaimana caranya ? Cukup menarik garis lintang dan bujur dari ujung batas negara sehingga bertemu titik tengahnya, dan itulah kota Abuja sekarang dan memang kota tersebut benar benar terletak ditengah Nigeria, kota itu didirikan semenjak tahun 1991.

kota Abuja Nigeria pada working hours, sepi sekali.

Ternyata memindahkan ibukota itu tidak semudah membalikkan tangan, butuh upaya yang keras dari pemerintah untuk membangun infrastruktur fisik dan lebih berat lagi bagaimana membuat komunitas baik pegawai, swasta maupun pemerintah ataupun kalangan internasional seperti perwakilan asing dan kedutaan besar untuk nyaman pindah ke tempat baru. Selain infrastruktur pemerintah seperti kantor, bangunan dan penunjang lainnya seperti listrik, air dan internet, juga yang terpenting adalah fasilitas sosial, ini penting ternyata, orang tidak akan merasa nyaman apabila kebutuhannya untuk bersosialisasi tidak ada, Keberadaan sekola, pasar/mall, sekolah, bank, tempat hiburan menjadi salah satu yang harus dipikirkan.

Penampakan jalan utama di Nawpyitaw pada saat working hours, sangat sepi dengan 12 lajur jalannya.

Pada kunjugan saya ke kedua kota itu, saya mendapatkan kesan yang sama, yaitu kota tersebut terlihat seperti kota mati, tidak ada kegiatan yang terlihat, walaupun sudah banyak pegawai disana, tapi kebanyakan mereka tidak membawa keluarganya, jadi terkesan kota tersebut hanya buat pegawai. Ternyata hal yang paling sulit adalah memindahkan kedutaan besar negara sahabat ke ibukota baru, Abuja membutuhkan 25 tahun agar bisa memindahkan seluruh kedutaan ke tempat baru, sedangkan di Nawpyitaw masih satu dua kedutaan saja yang bersedia pindah, selainnya masih di Yangon termasuk KBRI, kenapa pindahnya kedutaan besar asing ke ibukota baru penting ? hal ini terkait dengan pengakuan dunia internasional terhadap eksistensi ibukota tersebut, lalu kenapa di Abuja memindahkan seluruh kedutaan membutuhkan waktu yang lama ? Karena seperti hal tadi yang saya kemukakan, infrastruktur sosial yang penting terlupakan untuk dibangun, diperlukan sekolah internasional, mall dan prasarana lain penunjangnya, bahkan sebagai insentif pemerintah Nigeria menggratiskan perolehan tanah untuk kedutaan.

Kesimpulannya, pemerintah Republik Indonesia harus benar benar melakukan feasibility study akan calon – calon ibukota baru, apakah cocok dari segala aspek baik geografis, kemudahan trasportasi, kemampuan menghadapi bencana, sumber energi, faktor pertahanan keamanan dan banyak faktor lainnya, dan itu belum selesai, masih lanjut dengan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosialnya, tentunya tidak mudah, masih perlu perjalanan yang sangat panjang, tapi setidaknya sudah ada semangat, niat dan komitmen, hal itu perlu untuk memulai langkah selanjutnya.

Penanggulangan Kejahatan dengan Kesadaran Sendiri

Alternatif penegakan hukum di dunia sekarang sudah berkembang, dulu selalu kita berpikiran agar memberlakukan hukuman yang sangat berat bagi pelaku pidana agar kapok, pada tulisan saya sebelumnya ada pertentangan pendapat mengenai penerapan hukuman mati, apakah masih efektif menghilangkan kejahatan, kita sekarang berpikir, misalnya pada kejahatan narkotika, apakah dengan menerapkan hukuman mati bagi para pengedar akan menghilangkan peredaran narkoba ? Jawabannya tidak.

Perbedaan itu sekarang terlihat dari keberadaan penjara, berdasarkan data di negara – negara maju seperti Belanda, jumlah penghuni penjara semakin lama semakin berkurang, berbanding terbalik dengan penjara di negara berkembang yang sudah sangat penuh sesak melebihi kapasitas.

cb70dc40a4
Penjara yang kosong di Breda Belanda, yang sekarang beralih fungsi menjadi perkantoran dan pusat hiburan.

Dalam teori pemidanaan baru dikenal istilah “Reintegrative Shaming” atau mengintegrasikan rasa malu dalam masyarakat, teori ini menekankan pentingnya rasa malu dalam hukuman pidana. Teori menyatakan bahwa hukuman harus lebih fokus pada perilaku pelanggar daripada karakteristik pelaku. Teori ini dikembangkan oleh kriminolog Australia John Braithwaite di Australian National University pada tahun 1989. Hal ini terkait dengan perspektif kriminologi positif, yang dikembangkan oleh kriminolog Israel, Natti Ronel dan tim penelitinya.

Seperti contoh di negara Eropa, beberapa peraturan sudah mengarah kepada kesadaran masyarakat sendiri untuk mematuhinya atau tidak, dengan kata lain mereka menjadi malu kalau melakukan kejahatan, dan dorongan dari masyarakat untuk “menerima” para pelanggar kedalam masyarakat, bukannya menjauhkan atau membully bahkan memberi stigma “penjahat” dengan inilah akan timbul rasa malu seseorang apabila melakukan kejahatan, beberapa peraturan itu antara lain:

Di beberapa negara eropa sudah ada jalan bebas hambatan yang “no speed limit” terserah seseorang, mau gas pol sekencang – kencangnya dipersilahkan, dengan syarat harus menjaga jarak yang aman dengan kendaraan didepannya, nah dengan adanya aturan ini justru menurut penelitian angka kecelakaan menurun.

Di beberapa negara Eropa juga masyarakat pengguna Narkotika, mau make Ganja, putaw, ekstasi, cocaine, morphin, shabu atau narkotika lainnya diperbolehkan asalkan dalam jumlah dan kadar  tertentu yang dibatasi dan di lokalisir pada daerah tertentu. Kalau mereka melaporkan ke pemerintah bahwa mereka pengguna, pemerintah memberikan sarana kepada mereka, seperti memberikan jarum suntik baru bagi pengguna heroin, dan apabila sudah bosan langsung difasilitasi untuk rehabilitasi. Hasilnya apa ? justru angka pemakai narkotika menurun drastis.

Nah pertanyaannya apakah hal yang menjadi contoh diatas sudah bisa diterapkan dalam hukum kita ? mudah – mudahan pada suatu saat nanti, saat ini belum deh.

Penerapan Hukuman Mati, Pertarungan Klasik di Konferensi Narkotika Sedunia

IMG-20180314-WA0043Semenjak pindah di BNN dan ditugaskan di bagian kerjasama Internasional, ada satu konferensi wajib diikuti oleh BNN dan beberapa kementerian dan lembaga yang berkaitan yaitu Konferensi Komisi obat dan Narkotika (CND / Commission on Narcotic and Drugs), Konferensi ini selalu dilaksanakan tiap tahun di Wina Austria dan penyelenggaranya adalah UNODC (United Nations Office of Drugs and Crime) yaitu sebuah badan di PBB yang bertanggung jawab dalam bidang Narkoba dan Kriminalitas dan melaporkan dalam sidang tahunan PBB. Kenapa selalu di Wina ? karena kantor pusat UNODC berada di Wina.

Mandat dan fungsi CND adalah meninjau dan menganalisis situasi obat-obatan global, dengan mempertimbangkan isu-isu terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi pengguna narkoba dan pasokan dan perdagangan obat-obatan terlarang. Dibutuhkan tindakan melalui resolusi dan keputusan.

12-CND-OpeningFungsi Normatif CND  berdasarkan konvensi pengendalian obat internasional diberikan otorisasi untuk mem pertimbangkan semua hal yang berkaitan dengan tujuan Konvensi dan memastikan pelaksanaannya. Sebagai organ perjanjian di bawah Konvensi Tunggal Narkotika (1961) dan Konvensi tentang Zat Psikotropika (1971), Komisi memutuskan, berdasarkan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), untuk menempatkan obat-obatan narkotika dan zat psikotropika di bawah kontrol internasional. Sesuai dengan Konvensi Menentang lalu lintas berbahaya pada Obat Narkotika dan Zat Psikotropika (1988), Komisi memutuskan, atas rekomendasi Badan Pengendalian Narkotika Internasional (INCB/ International Narcotic Control Board), untuk menempatkan bahan kimia prekursor yang sering digunakan untuk pembuatan obat-obatan terlarang di bawah kendali internasional. Komisi juga dapat memutuskan untuk menghapus atau memodifikasi tindakan pengendalian internasional atas obat-obatan terlarang, zat psikotropika atau prekursor. Mandat Komisi diperluas lebih lanjut pada tahun 1991. Komisi berfungsi sebagai badan pengatur  yang menyetujui anggaran Dana Program Pengendalian Narkoba Internasional PBB, yang dikelola oleh UNODC untuk memerangi masalah narkoba dunia.

Keanggotaan CND dalam resolusi 1991/49, memperbesar keanggotaan Komisi dari 40 menjadi 53 anggota, dengan pembagian kursi berikut di antara kelompok-kelompok regional: 11 untuk Negara Afrika, 11 untuk negara-negara Asia,
10 untuk Amerika Latin dan Karibia, 6 untuk Negara-negara Eropa Timur, 14 untuk negara-negara Eropa Barat dan lainnya, setiap negara tersebut menjadi anggota CND selama empat tahun. Anggota dipilih dari Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan khusus dan Pihak pada Konvensi Tunggal Narkotika, tahun 1961, dengan memperhatikan keterwakilan negara-negara yang merupakan produsen penting daun opium atau koka, negara-negara yang penting di bidang pembuatan obat-obatan narkotika, dan negara-negara di mana kecanduan obat-obatan terlarang atau lalu lintas gelap dalam narkotika obat merupakan masalah penting dan dengan mempertimbangkan prinsip distribusi geografis yang adil. Indonesia pada kali ini tidak menjadi anggota komisi ini sehingga dalam pertemuan ini menjadi Observer (Peninjau).

Apa saja sih yang dibicarakan dalam CND ini ? Permasalahan utama dari Narkotika adalah menurunkan Supply (pasokan) dan Demand (kebutuhan),  2 hal inilah yang banyak dibicarakan, untuk mengurangi supply diperlukan penegakan hukum atau berbagai alternatif lain yang ditawarkan dan juga dalam mengurangi demand yaitu dengan salah satunya dengan memanfaatkan komunitas,  berkembang lagi, bagaimana kalau sudah terlanjur memakai ? tentunya harus di rehabilitasi, dan juga banyak  alternatif cara penanganannya. Juga dengan penggolongan jenis narkotika, dalam forum inilah akan ada kesepakatan penggolongan Narkotika, contohnya Methapetamine (Ice, Shabu) yang menjadi golongan 1 Narkotika yang tadinya hanya golongan 2, Jadi intinya forum CND adalah membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dan segala aspeknya yaitu strategi, kebijakan dan politisasi sehingga tidak jarang pro dan kontra pendapat yang didukung kelompok negara terjadi, dan peran negara superpower terasa sekali untuk mempengaruhi suatu keputusan.

Yang seru dari pertemuan ini adalah pada saat negara memberikan statement , pada kesempatan itu setiap negara memberikan penjelasan tentang situasi narkoba di negaranya masing – masing serta kebijakan untuk menanggulanginya, entah kenapa penjatuhan hukuman mati bagi para pengedar Narkoba untuk mengurangi supply menjadi topik paling diperdebatkan sejak konferensi CND ini ada, negara – negara  yang tergabung dalam Uni Eropa adalah negara yang paling menekankan dan mempengaruhi negara lain yang masih menerapkan hukuman mati untuk mencabutnya, atau setidak – tidaknya moratorium hukuman mati. Saat ini tercatat masih 22 negara yang masih menerapkan hukuman mati di dunia. Tapi jangan Kuatir masih ada negara besar Tiongkok yang tetap ngotot membela hukuman mati, dengan alasan bahwa korban mati yang ditimbulkan akan lebih besar daripada pengedar yang dieksekusi. Indonesia tentu saja tetap mendukung pelaksanaan hukuman mati, karena masih menjadi hukum positif, dan sikap sebagian besar masyarakat yang masih mendukung pelaksanaan hukuman mati. Demikian sekilas info dari Wina, Austria.

Anti Narkoba, hindari Lost Generation

bnnKenapa saya pilih judul itu? yes sekarang saya kembali mengalami tour of duty, sejak beberapa bulan ini saya pindah ke Badan Narkotik Nasional (BNN) badan yang dibuat pemerintah untuk melaksanakan tugas utamanya P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) kadang kita bertanya, kenapa sih masalah pemberantasan Narkoba tidak diserahkan saja kepada penegak hukum saja yaitu Polisi ? saya pun berpikiran begitu tadinya, apa tidak merupakan pemborosan menggunakan dua badan yang tugasnya hampir sama untuk memberantas Narkoba ? ternyata setelah bergabung disini saya menyadari bahwa justru penegakan hukum adalah bagian terkecil dan terletak di ujung daripada pemberantasan narkoba, kalau kita masih menggunakan pendekatan hukum untuk menangkap para pengedar narkoba, sesungguhnya kita telah gagal, karena intinya adalah bagaimana Masyarakat umum mempunyai daya tangkal yang kuat untuk tidak terjebak dalam lingkup penggunaan Narkoba.

Dan terbukti, tidak ada satupun negara di dunia ini mampu dengan upayanya sendiri untuk mencegah beredarnya narkoba dan adanya pengguna narkoba di negaranya. Pemerintah memandang perlunya masalah penyalahgunaan Narkoba ini ditangani secara Holistik dari akar permasalahannya sampai upaya yang paling akhir yaitu penegakan hukum dan BNN telah menangkap keinginan pemerintah dengan didasari oleh UU sebagai dasar operasionalnya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Di Undang undang ini beberapa hal yang selama ini diperdebatkan yaitu apakah pengguna narkoba adalah kriminal ? sehingga perlu di penjara ? Kita harus menyadari bersama bahwa pengguna narkoba adalah justru merupakan korban, ia harus diselamatkan jiwanya dan mentalnya, dan wajib menjalani rehabilitasi.

Tugas pokok BNN adalah P4GN yaitu: Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Ada beberapa bagian di BNN yang mencakup semua aspek tersebut yaitu bagian Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Kerjasama dan hukum, Rehabilitasi dan Pemberantasan. Seperti yang saya sebutkan terdahulu, bagian yang terakhir adalah yang merupakan penegakan hukum, ini menunjukkan bahwa penegakan hukum adalah upaya paling terakhir dari upaya pemberantasan penggunaan Narkoba.

Beberapa fakta yang saya dapatkan selama mulai bekerja di BNN, ternyata bahaya penyalah-gunaan Narkoba di Masyarakat Indonesia telah sampai angka yang mengkuatirkan, angka prevalensi Masyarakat Indonesia pengguna Narkoba aktif adalah kurang lebih 6 Juta orang, dan jenis narkoba baru yang termasuk NPS (New Psychoactive Substances)ada ratusan sedangkan yang bisa terdata dalam Laboratorium BNN sampai Juni 2017, 65 NPS telah ditemukan dan baru 48 jenis yang masuk dalam daftar , memang saat ini banyak jenis Narkoba baru yang aneh – aneh muncul, yang paling terkenal ialah jenis Flakka rumus kimianya adalah pyrrolidinopentiophenone atau PVP atau alpha-PVP. Flakka adalah jenis obat sintetis yang bisa membuat orang menjadi hyperaktif dan menjadi Zombie.

Sekarang pertanyaannya, bagaimana mencegah narkoba? hal ini tidak dapat dipandang enteng, apabila dibiarkan, angka pengguna narkoba akan menjadi banyak sekali dan satu dasawarsa kedepan dapat menimbulkan “lost generation”, bayangkan anak muda yang menjadi tiang masa depan Indonesia, menjadi orang orang yang tidak kreatif dan produktif karena sebagian besar saraf otaknya rusak? (jenis narkoba sintetis yang paling besar efeknya untuk merusak jaringan otak, memang bisa direhabilitasi tapi efek goblok karena otak rusak akan menimpa seumur hidup),  cara paling ekstrim kita bisa contoh Presiden Duterte di Filipina, dengan menembak mati semua bandar dan pemakai sehingga bisa menekan peredaran narkoba sampai ke titik nol, dalam hati kecil saya sih setuju banget,  karena kejahatan narkoba adalah extraordinary crime, sehingga cara pencegahannya tidak bisa dengan cara yang biasa pula, nah itulah yang harus kita pikirkan bersama seluruh komponen negara ini, kita harus berupaya yang extraordinary (bukan yang biasa biasa saja) untuk menanggulangi peredaran dan penyalalahgunaan Narkoba, ayo stop narkoba demi masa depan negara kita.

Amoy Singkawang Korban Perdagangan Orang di Tiongkok (Bagian 2)

Kasus Bong Lian Mie (BLM)

zizing-sketchesSdri Bong Lian Mie (bukan nama sebenarnya) pada bulan Mei 2016 datang ke KBRI Beijing meminta bantuan pemulangan dirinya ke Indonesia. BLM adalah perempuan asal Singkawang berusia 30 tahun dan saat meminta kepulangan telah menikah dengan laki-laki RRT bernama Sdr. Chen Yuan Jie.

BLM datang ke RRT pada November 2015, didatangkan dari Singkawang oleh agen pernikahan yang datang langsung dari Anhui untuk menjemput BLM. Sebelum pergi ke RRT, BLM mengaku diberi pinjaman uang sejumlah Rp 7 juta, kemudian Rp 8 juta yang rencananya akan dibayarkan setelah mendapa pekerjaan di RRT. Selain menikah, BLM juga berniat bekerja di RRT.

Sesampainya di RRT dan dinikahkan, suami dan keluarga tidak seperti yang dibayangkan BLM.  Mereka tinggal di sebuah desa terpencil di Provinsi Anhui yang masih harus ditempuh 3 jam dari kota kecil  Anqing di Huaning County. Kendaraan umum, transportasi juga sangat sulit ditempuh.

BLM mengatakan ybs sering berkelahi dengan suami dan mertua karena hal-hal sepele seperti dilarang mandi terlalu sering (mandi sehari sekali dianggap sering), dilarang mencuci baju setiap hari karena untuk menghemat air,  disuruh memasak menggunakan tungku kayu bakar (padahal ada kompor gas), membantu suami dan keluarga bekerja di ladang, dan lain-lain. Bila tidak bekerja maka tidak diberi makan. BLM juga pernah mencoba bekerja di restoran tetangga pada siang hari dan mendapatkan gaji 1000 RMB selama sebulan. Suami BLM sering memaki dan memukul, tidak jarang berkelahi di jalanan. Karena tidak tahan, BLM meminta diceraikan dan dipulangkan ke Indonesia. Suami tidak mau memulangkan karena telah membayar mahal untuk mendatangkan ybs, sehingga BLM diminta mengganti uang yang dikeluarkan (kalau mau diceraikan atau pulang) sejumlah 160.000 RMB atau sekitar 400 juta rupiah.

Karena sering ribut, BLM mengadu ke polisi dan di depan polisi suami berjanji menceraikan secara baik-baik. Namun, suami ingkar janji dan mengusir BLM serta menahan paspor ybs agar ybs tidak pernah bisa kembali ke Indonesia.

Dalam penanganan kasus oleh KBRI, KBRI mengontak suami dan keluarganya secara intensif untuk meminta pengembalian paspor dan bercerai secara baik-baik agar tidak meninggalkan masalah di kemudian hari. Namun pihak keluarga suami selalu mengulur waktu dan tidak menyambut dengan baik upaya dialog yang dilakukan oleh KBRI, sehingga diputuskan untuk membuat SPLP  (Surat Pengganti Laksana Paspor) dan mengurus visa sebagai exit permit. Hal itu pun memakan waktu yang cukup lama mengingat diperlukan lost certificate untuk membuat paspor dan exit permit,  setelah ada persetujuan dari polisi bahwa hal tersebut dapat dilakukan. BLM harus datang kembali ke Anhui, karena Public Security Bureau dan Exit Entry Bureau Beijing juga tidak dapat menerbitkan visa atau exit permit di Beijing.

Sesampainya di kantor Polis Anhui, pihak keluarga dan suami BLM telah menunggu kedatangan untuk menahan kepulangan BLM. Pihak keluarga mendapatkan informasi dari Kepolisian. Keluarga tersebut mengangkat beberapa issue untuk menahan kepulangan Sdri. BLM, yaitu (1) Masalah uang (2) Masalah perceraian (3) Masalah ID ibu mertua dan kunci emas, sebagai berikut:

(1) Terkait masalah uang
Keluarga minta pengembalian uang yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan calon pengantin dari Indonesia yaitu sejumlah 160.000 RMB. Menjawab hal ini KBRI menyampaikan bahwa itu adalah urusan antara keluarga suami dengan mak comblang atau agen pencari jodoh yang menerima uang tersebut, mengingat Sdri. BLM juga tidak pernah menerima uang tersebut. Keluarga suami dipersilahkan mengurus dengan agen pencari jodoh yang digunakan, apabila tidak puas agar membawa urusan tersebut ke Polisi. Hal itu juga didukung oleh pihak kepolisian sehingga keluarga tidak lagi mengangkat soal pengembalian uang.

2) Terkait masalah proses perceraian:
Pihak keluarga suami meminta sebelum kepulangan, Sdri. BLM harus lebih dahulu mengurus  proses perceraian hingga selesai. Proses ini harus diselesaikan di Hefei mengingat pernikahan dengan orang asing untuk warga di Provinsi Anhui harus pergi ke Hefei. Permintaan penyelesaian proses perceraian ini nampaknya disarankan oleh polisi yang menyadari bahwa suami tidak akan dapat menikah kembali seumur hidup bilamana tidak ada proses perceraian. Sesuai aturan yang ada saat ini, RRT seseorang yang sudah tercatat menikah tidak boleh menikah sebelum ada proses perceraian.  Pernikahan yang baru bisa dilakukan setelah ada akte cerai.

Terkait usulan ini disampaikan bahwa KBRI tidak menentang permintaan proses perceraian, namun kedatangan KBRI adalah untuk mengurus visa bukan perceraian, agar dapat segera pulang mengingat lbu Sdri. BLM sedang sakit keras. KBRI juga menyampaikan catatan bahwa Sdri. BLM datang ke KBRI karena suami telah ingkar janji untuk menceraikan.

KBRI telah juga telah mengontak pihak keluarga secara intensif baik langsung (menelpon keluarga tersebut) maupun tidak langsung (melalui kepolisian) untuk meminta pengembalian paspor dan menyarankan perceraian sebagaimana yang diinginkan oleh Sdri. BLM,  tetapi tidak pernah disambut baik oleh keluarga pihak suami. Sdri. BLM juga telah cukup lama berada di KBRI karena menunggu pengembalian paspor dan lost certificate dari kepolisian  Anqing sehingga telah mendapat jeda waktu yang lebih dari cukup untuk proses perceraian seandainya  keluarga menginginkan hal tersebut. Oleh karena itu KBRI menilai tidak mungkin untuk menunda kepulangan Sdri. BLM demi proses perceraian yang seharusnya bisa dilakukan secara lebih awal, bilamana keluarga suami bermaksud menyelesaikan hal ini.

(3) Terkait masalah ID ibu mertua dan kunci emas:
Keluarga menyampaikan bahwa Sdri. BLM membawa ID ibu mertua dan kunci emas yang harus dikembalikan kepada keluarga. KBRI menyampaikan bahwa semua yang datang ke KBRI diperiksa secara mendetail. Saat datang di KBRI, Sdri. BLM tidak membawa tas, pakaian, ID atau perhiasan sebagaimana yang dituduhkan. Bahkan Sdri. BLM juga tidak membawa sehelai pakaian pun atau koper, pakaian yang dibawa hanya pakaian yang melekat dibadannya sehingga KBRI memberikan kebutuhan dasar termasuk makanan dan pakaian. Uang yang digunakan untuk perjalanan dari Anhui ke Beijing dengan bus juga adalah gaji diterimanya setelah bekerja paruh waktu di restoran milik tetangga. Sdri. BLM pernah bekerja selama satu bulan di restoran milik tetangga dan menerima 1000 RMB sebagai gajinya.

Setelah mendengar penjelasan tersebut polisi menyetujui dan memberikan exit permit untuk kepulangan BLM dan keluarga pihak suami tidak dapat menahan kepulangan ybs.

(sumber: release dari KBRI Beijing)