Penanggulangan Kejahatan dengan Kesadaran Sendiri

Alternatif penegakan hukum di dunia sekarang sudah berkembang, dulu selalu kita berpikiran agar memberlakukan hukuman yang sangat berat bagi pelaku pidana agar kapok, pada tulisan saya sebelumnya ada pertentangan pendapat mengenai penerapan hukuman mati, apakah masih efektif menghilangkan kejahatan, kita sekarang berpikir, misalnya pada kejahatan narkotika, apakah dengan menerapkan hukuman mati bagi para pengedar akan menghilangkan peredaran narkoba ? Jawabannya tidak.

Perbedaan itu sekarang terlihat dari keberadaan penjara, berdasarkan data di negara – negara maju seperti Belanda, jumlah penghuni penjara semakin lama semakin berkurang, berbanding terbalik dengan penjara di negara berkembang yang sudah sangat penuh sesak melebihi kapasitas.

cb70dc40a4
Penjara yang kosong di Breda Belanda, yang sekarang beralih fungsi menjadi perkantoran dan pusat hiburan.

Dalam teori pemidanaan baru dikenal istilah “Reintegrative Shaming” atau mengintegrasikan rasa malu dalam masyarakat, teori ini menekankan pentingnya rasa malu dalam hukuman pidana. Teori menyatakan bahwa hukuman harus lebih fokus pada perilaku pelanggar daripada karakteristik pelaku. Teori ini dikembangkan oleh kriminolog Australia John Braithwaite di Australian National University pada tahun 1989. Hal ini terkait dengan perspektif kriminologi positif, yang dikembangkan oleh kriminolog Israel, Natti Ronel dan tim penelitinya.

Seperti contoh di negara Eropa, beberapa peraturan sudah mengarah kepada kesadaran masyarakat sendiri untuk mematuhinya atau tidak, dengan kata lain mereka menjadi malu kalau melakukan kejahatan, dan dorongan dari masyarakat untuk “menerima” para pelanggar kedalam masyarakat, bukannya menjauhkan atau membully bahkan memberi stigma “penjahat” dengan inilah akan timbul rasa malu seseorang apabila melakukan kejahatan, beberapa peraturan itu antara lain:

Di beberapa negara eropa sudah ada jalan bebas hambatan yang “no speed limit” terserah seseorang, mau gas pol sekencang – kencangnya dipersilahkan, dengan syarat harus menjaga jarak yang aman dengan kendaraan didepannya, nah dengan adanya aturan ini justru menurut penelitian angka kecelakaan menurun.

Di beberapa negara Eropa juga masyarakat pengguna Narkotika, mau make Ganja, putaw, ekstasi, cocaine, morphin, shabu atau narkotika lainnya diperbolehkan asalkan dalam jumlah dan kadar  tertentu yang dibatasi dan di lokalisir pada daerah tertentu. Kalau mereka melaporkan ke pemerintah bahwa mereka pengguna, pemerintah memberikan sarana kepada mereka, seperti memberikan jarum suntik baru bagi pengguna heroin, dan apabila sudah bosan langsung difasilitasi untuk rehabilitasi. Hasilnya apa ? justru angka pemakai narkotika menurun drastis.

Nah pertanyaannya apakah hal yang menjadi contoh diatas sudah bisa diterapkan dalam hukum kita ? mudah – mudahan pada suatu saat nanti, saat ini belum deh.

Iklan

5 respons untuk ‘Penanggulangan Kejahatan dengan Kesadaran Sendiri

  1. Akan butuh waktu lama untuk mencapai tujuan tahap begitu, Bang. Jangankan dari segi (calon) pelaku kriminal/pelanggaran, dari segi masyarakat untuk bela diri terhadap kejahatan saja hukum di Indonesia nggak jelas. Ceko negara dengan kepemilikan senjata api legal cukup mudah, tapi justru ibu kotanya yang menjadi kota paling tinggi tingkat kejahatan di Ceko adalah salah satu kota yang justru paling aman dibanding kota-kota besar lainnya di Eropa. Artinya, yang tingkat kriminal tertinggi di Ceko justru paling rendah statistik dibanding negara lain. Inggris negara yang ketat soal senjata, tapi kejahatan tinggi bahkan cukup dengan pisau saja. Mirip dengan Indonesia dengan bandit, rampok dan begal bersenjata yang mudah saja bertindak karena masyarakat tak bisa (baca: dipersulit oleh pemerintah) untuk membela diri, memiliki senjata bela diri.

    Saya memandang ini korelasi sebab akibat. Bahkan di USA yang heboh soal penembakan massal, statistik korban kejahatan bersenjata lebih rendah dibanding kematian akibat aborsi. Konstitusi mereka yang menjamin hak sipil untuk membela diri berperan dalam hal itu. Calon pelaku yang bersenjata akan menghadapi calon korban yang kemungkinan bersenjata juga. Ini sebab-akibat kenapa kejahatan dengan kekerasan bersenjata lebih terkendali.

    Ibdoneiaa? Halah. Saya saja pernah hampir disita senapan angin milik saya, padahal tidak melakukan tindak pidana apa-apa, cuma karena polisi lewat mengira “diskresi” cukup sakti untuk bisa menyita senapan angin kaliber 4,5mm. Sudah saya jelaskan bahwa gudang toko milik keluarga saya barusan dirampok, dan senapan yang kepergok saya pegang saat hendak masuk ke dalam BANGUNAN MILIK SENDIRI hendak disita. Alasan 1001, yang UU Darurat lah, Perkapolri nomor sekian lah. LHA MEMANGNYA SAYA NEMBAK SIAPA? SAYA CUMA BUAT JAGA ASET KELUARGA, PERSIS KAYAK ORANG JAGA SAWAH LADANG.

    Tapi itu lah kenyataan. Dulu saat heboh rampok di jalan kabupaten sini, saya bawa nunchaku saja kena sita. Malah diberi arahan: JANGAN JALAN SENDIRI KALAU MAU AMAN.

    Arahan macam apa itu? Di republik dimana aparatnya tak sanggup (baik secara kuantitas atau kualitas) untuk patroli, melindungi sipil, sudah sepatutnya masyarakat diberi hak untuk bela diri. Bukan cuma pengusaha, politisi atau pejabat eselon sekian saja sebagaimana diatur dalam peraturan koplak yang ada selama ini. Korban kejahatan jarang sekali menimpa kaum elit Republik ini, tapi kebanyakan masyarakat menengah ke bawah. Tapi semuanya mental karena ada UU sakti yang sudah macam fosil dipiara, UU Darurat Tahun 1951. Praktis semua benda di muka bumi ini yang bisa dipaksa masuk kategori sajam, senpi dan senjata pemukul, akan terancam disita jika “diskresi” dipakai. Centong nasi untuk bela diri pun mungkin bisa disita kalau begitu caranya.

    Apa daya. Sudah begitu adanya. Airsoft yang mainan saja dikategorikan senpi di republik ini karena MIRIP.

    Tak usah heran kriminal di Indonesia masih termasuk tinggi. Mereka aman mengacungkan bedil sementara polisi lebih sibuk merazia pengguna airsoft gun atau senapan angin.

  2. Ah iya, ini juga ada artikel di Kompasiana berkaitan dengan “curcol” saya di atas.
    https://www.kompasiana.com/rudygani/perlukah-negara-membebaskan-kepemilikan-senjata-api_5742d7d025b0bd4b07ac9441

    Semoga negara menjadikan itu pertimbangan. Karena right to bear arms itu bagian tak terpisahkan dari right to self-defense. Hak asasi yang harusnya melekat untuk melindungi diri dari pelaku kejahatan. Tidak cuma terbatas bagi golongan tertentu yang tak lain golongan the have, tapi sulit bagi golongan the have-nots.

    1. di dunia (baca USA) ada 2 golongan yang selalu bersinggungan dalan Gun Politic yaitu Gun Control dan Gun Rights, hal itu karena legislasi mereka membolehkan mereka memegang senjata yang tertuang dalam UUD mereka, jadi agak susah bagi yang pro Gun Control untuk merubah way of life yg sudah lebih seratus tahun berlaku, nah di indonesia sudah ada UU darurat tahun 51 tdk lama setelah kemerdekaan, terlepas dari pro dan kontra hak membela diri seseorang itu didasari hukum awal berdirinya negara kita. Jadi sepertinya akan susah untuk merubah hal tersebut …

  3. Dalam dimensi lain itu bisa jadi sudah memasuki cara penanganan level Makrifat.. mungkin dapat terlaksana karena di negara maju, tingkat intelektualitas ,moralitas dan kesadaran sudah merata dengan baik.

    Memanusiakan manusia adalah senjata terbaik.. sentuh hati nya, maka di luluh. Sebaliknya semakin keras, semakin memberontak..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s