Category Archives: police

Belajar tentang sidik jari

Saya mengapresiasi kolega polisi yang mempunyai keberanian untuk menuliskan pengalamannya, dan Agung Utomo seorang Polri yang bertugas di Pontianak Kalimantan Barat telah berhasil menerbitkan buku “Rahasia Kehebatan di balik sidik jari (Fingerprint Analysis)”, silahkan bagi rekan – rekan yang ingin menambah khazanah pengetahuan tentang ilmu yang hanya dimiliki kepolisian ini, dengan mencari di toko buku terdekat dan mendapatkan buku kecil namun lengkap ini.

Selamat buat Agung atas terbitnya buku ini:

IMG IMG_0001

1 Komentar

Filed under buku, police, Polisi, polri

Racunologi

FCPeristiwa diracunnya Wayan Myrna sehingga menimbulkan kematian di Cafe Olivier seakan tidak ada hentinya diperbincangkan, setidaknya ada beberapa hal yang tersisa dari peristiwa ini, bagaimana mengaitkan racun itu sendiri dan waktu kematian ?

Sebenarnya di khazanah ilmu pengetahuan sudah banyak teori dan rumus yang menghubungkan jenis racun dan waktu kematian, ilmu ini disebut toksikologi forensik, mengapa sangat penting ?  karena dengan mengetahui waktu kematian, berarti diketahui juga saat korban  diberi racun atau dalam istilah kedokterannya disebut “intake”.

Ilmu pengetahuan telah bisa menjelaskan bagaimana hubungan jenis racun, seberapa banyak dosis diberikan kepada korban dan berapa lama korban akan tewas setelah racun itu masuk kedalam tubuh. Penyidik Polri pernah berhasil mengungkap waktu kematian dan jenis racun dalam sidang pengadilan atas kematian Munir. Demikian sekilas Kronologi kematian Munir.

Pada tanggal 6 September 2004, pukul 21.55 WIB malam, di lobi Bandara Soekarno Hatta, Munir Said Thalib akan berpisah dengan istrinya, Suciwati, selama satu tahun. Munir akan melanjutkan studi S2 hukum di Universitas Utrecht, Belanda.

Pada saat ingin memasuki pintu pesawat kelas bisnis, Munir bertemu Pollycarpus (anggota pilot senior Garuda Indonesia yang saat itu sedang tidak bertugas). Munir bertanya kepada Polly, “Tempat duduk ini di mana?” Polly menjawab, “Wah, Bapak ini di ekonomi, cuma tempat duduknya di mana saya tidak hafal.”

Ketika melangkah di dalam pesawat, Polly berkata kepada Munir, “Saya duduk di bisnis, kalau Bapak mau di sini, ya Bapak tanya dulu sama pimpinan kabin (purser), kalau diizinkan ya silakan, bila tidak, ya mohon maaf.”

Munir dan Polly pun bertukar tempat duduk. Munir duduk di kursi 3 K kelas bisnis, sedangkan Polly duduk di kursi 40 G kelas ekonomi.

Di depan toilet kelas bisnis, Polly bertemu purser Brahmanie Hastawaty. Polly bertanya kepada Brahmanie, “Mbak, nomor 40 G di mana? Saya bertukar tempat dengan teman saya.” Brahmanie kemudian menganjurkan Polly untuk duduk di kursi 11 B kelas premium karena banyak kursi yang kosong di sana. Brahmanie penasaran untuk mengetahui teman Polly bertukar tempat duduk; dia pun memeriksanya dan mendapati Munir; keduanya kemudian saling bersalaman.

Sebelum pesawat terbang, Yetti Susmiarti dibantu Oedi Irianto (pramugari dan pramugara senior), membagikan welcome drink kepada penumpang. Munir memilih jus jeruk.

Pukul 22.02 WIB, pesawat lepas landas. 15 menit setelah lepas landas, pramugari membagikan makanan dan minuman kepada penumpang. Munir memilih mie goreng dan kembali jus jeruk sebagai minumannya.

Setelah terbang selama 1 jam 38 menit, pesawat transit di bandara Changi, Singapura. Penumpang diberikan kesempatan berjalan-jalan di bandara Changi selama 45 menit. Munir singgah ke Coffee Bean bersama Polly, seluruh kru pesawat menuju ke hotel dengan menggunakan bus.

Setelah selesai, Munir kembali ke pesawat. Di pintu masuk pesawat, Munir bertemu dr. Tarmizi. Keduanya pun saling bercerita; Tarmizi memberikan kartu nama kepada Munir. Keduanya pun berpisah, Tarmizi duduk di kelas bisnis, sedangkan Munir kembali ke tempat duduknya di kursi 40 G kelas ekonomi. Polly tidak lagi melanjutkan perjalanan karena memang memiliki tugas di Singapura.

Pesawat lepas landas pukul 01.53 waktu Singapura. Kali ini awak pesawat semuanya berbeda dari sebelumnya.

Pada tanggal 7 September 2004 pukul 01.53 waktu Singapura, Pesawat Garuda Indonesia GA-974 yang membawa Munir take off dari Singapura menuju Belanda, namun 3 jam setelah terbang awak kabin melaporkan kepada pilot Pantun Matondang bahwa seorang penumpang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40 G menderita sakit. Munir bolak balik ke toilet. Pilot meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi Munir. Munir pun dipindahkan duduk di sebelah seorang penumpang yang kebetulan berprofesi dokter yaitu Dr. Tarmizi yang berusaha menolongnya.

Penerbangan menuju Amsterdam menempuh waktu 12 jam. Namun dua jam sebelum mendarat 7 September 2004, pukul 08.10 waktu Amsterdam di bandara Schipol Amsterdam, saat diperiksa, Munir telah meninggal dunia.

Dalam penyidikan peristiwa kematian Munir, melalui otopsi dapat diketahui bahwa racun yang dikonsumsi oleh Munir adalah jenis Arsenik, pada saat dimulainya penyidikan akan timbul pertanyaannya, kapan racun itu “intake” ke dalam tubuh Munir ?

Melalui toksikologi forensik, bisa diperoleh suatu perhitungan matematis sehingga bisa didapat  saat racun tersebut diberikan secara diam – diam (intake), caranya dengan menghitung mundur waktu kematian ditambah perhitungan seberapa banyak racun yang dikonsumsi. Dengan mendapatkan waktu intake, dapat terlihat bersama siapa korban bersama pada saat krusial tersebut. Khusus pada kematian Munir, didapat perhitungan 9 (sembilan) jam waktu intake  racun Arsenik  kedalam tubuhnya, dan dapat dibuktikan dalam sidang Pengadilan bahwa pada saat itu Munir sedang bersama Policarpus di cafe Coffee Bean Changi Airport, sehingga dapat dibuktikan Polly lah yang menaruh racun ke dalam minuman Munir, walaupun tidak ada saksi mata yang melihat langsung.

Saya berkeyakinan penyidik Polri juga telah menggunakan cara – cara Toksikologi Forensik dalam penyidikan kematian Myrna, melalui perhitungan khusus, bisa didapat kapan racun itu intake ke dalam tubuh Myrna, dengan catatan,  racun yang digunakan pada kasus Myrna adalah jenis Sianida yang mempunyai daya membunuh korban sangat cepat, coba bandingkan racun Arsenik yang dikonsumsi Munir yang membutuhkan 9 jam untuk membawanya kematian, dengan racun sianida yang dikonsumsi Myrna yang memakan kurang lebih 1 jam.

Akankah penyidik Polri dan Kejaksaan dapat membuktikan siapa terdakwa pelaku yang melakukan intake racun Sianida ke dalam tubuh Myrna ? Saya selalu berharap akan istilah “Fiat Justitia Ruat caelum” keadilan harus dapat ditegakkan sekalipun langit runtuh…

Tinggalkan komentar

Filed under Kriminal, police, Polisi, polri, Uncategorized

Perbedaan Polisi Indonesia dengan Malaysia

POLRI dan PDRMSetelah tulisan saya tentang perbedaan sistem kenaikan pangkat di Malaysia dan Indonesia yang berdasarkan Merit System atau Time Based di sini. Saya berpikir bukan hanya sytem kepangkatan saja tapi masih banyak sekali aspek kedinasan yang berbeda.  Well, kalau ditanya kenapa sih banyak perbedaan ? toh kan sama sama polisinya.  Jawabannya sih sederhana saja, Indonesia adalah bekas jajahan Belanda dan Malaysia adalah bekas jajahan Inggris, hal ini berdampak sangat signifikan karena Belanda dan Inggris adalah dua negara yang berbeda dalam system hukum. Inggris dikenal dengan system hukum “Anglo Saxon” , dan Belanda dengan system “Continental”. Dengan perbedaan system hukum pasti juga berbeda cara kerja polisinya.

Berikut ini sebagian kecil dari perbedaan dan persamaannya :

Penangkapan
Di Indonesia berlaku 24 jam sama dengan di Malaysia.

Penahanan
Di Indonesia Polisi bisa menahan 20 hari dan dapat diperpanjang oleh kejaksaan 40 hari, bila ada perbuatan yang diancam lebih 9 tahun dapat diperpanjang pengadilan 60 hari. Sedangkan di Malaysia polisi tidak boleh menahan, polisi hanya boleh menahan atas perintah jaksa sampai 7 hari dan dapat diperpanjang lagi sampai 7 hari.

Proses Penyidikan
Di Indonesia polisi melakukan pemberkasan (Proses Verbal) lalu selesai melakukan penyidikan menyerahkan ke Jaksa artinya Polisi lebih banyak berperan dalam penyidikan. Di Malaysia Polisi dan Jaksa sudah bekerja sama semenjak penyidikan dimulai, karena Jaksa yang memberi izin penahanan.

Perekrutan
Di Indonesia ada 4 sumber perekrutan, Tantama (Khusus Brimob dan Polair), Bintara, Perwira Akademi Kepolisian dan Perwira Sumber Sarjana, syarat dari umur 18 hingga 22 tahun (Kecuali yang sumber sarjana yang ditentukan pada saat pendaftaran) dan tidak boleh menikah. Di Malaysia ada sekolah untuk Perwira, Sersan, Konstabel dan Konstabel Sokongan, dengan syarat umur 18 sampai 28, bagi perwira maksimal 35 tahun apabila mendapat gelar sarjana. Di Malaysia sumber perwira hanya satu pintu karena tidak ada Akademi Polisi. Dan yang unik bagi yang telah menikah, diperbolehkan juga mendaftar.

Umur Pensiun
Di Indonesia 58 tahun. Di Malaysia lebih tua sedikit, mereka pensiun pada usia 60 tahun.

Estafet Kepemimpinan
Di Indonesia Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) melalui fit and proper test dari DPR, apabila lolos ia akan ditunjuk menjadi Kapolri, sedangkan Wakapolri diangkat kemudian oleh Presiden tanpa Fit dan Proper test. Di Malaysia Inspector General (IG) atau kepala polisi diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan yang unik wakil kepala kepolisiannya sudah pasti akan menggantikan kepala polisi, apabila umur dan kesehatan memungkinkan, bandingkan dengan di Indonesia tidak pernah ada dalam sejarah Wakapolri menjadi Kapolri.

Struktur dalam pemerintahan
Di Indonesia Polri berada dibawah presiden langsung, jadi Kapolri setingkat dengan Menteri. Di Malaysia dibawah Menteri Dalam Negeri, jadi kepala polisinya setingkat dengan Dirjen.

Demikianlah sekilas perbedaan Polisi Indonesia (Polri) dan Polisi Malaysia (PDRM), demikian kata pepatah “lain ladang lain belalang ”  perbedaan ini jelas karena sejarah awalnya pun berbeda, namun walaupun ada perbedaan ada persamaan yang hakiki dari semua kepolisian di Seluruh dunia yaitu “To Serve” dan  “To Protect” , yaitu Melayani dan Melindungi masyarakat, begitulah tugas utama korps polisi masing- masing negara dalam menjaga keamanan dalam negerinya.

10 Komentar

Filed under Malaysia, police, polri

Merit System Vs Time Based

Setelah hampir 2 tahun bertugas di Malaysia dan kebetulan berkantor di Mabes Polis Diraja Malaysia  (PDRM), banyak aturan – aturan kepolisian Malaysia yang menarik apabila dibandingkan dengan aturan yang berlaku pada POLRI.  Salah satunya adalah  mengenai promosi kepangkatan dan jabatan.  Dibawah ini antara lain perbedaannya:

Perwira PDRM Sumber: polisjohor.gov.my

Perwira PDRM
Sumber: polisjohor.gov.my

Di POLRI pengumuman kenaikan pangkat dan promosi jabatan adalah dua hal yang berbeda. Di PDRM hal ini berlaku satu kali, jadi seorang yang mengalami promosi jabatan sekaligus Ia juga mendapat pangkat yang baru, kecuali pindah jabatan dengan pangkat yang sama.

Di  POLRI apabila seorang perwira mendapat jabatan baru yang membawa konsekuensi Ia akan naik pangkat, tidak langsung naik pangkat, Ia harus menunggu masa kenaikan pangkat yang terdekat, yaitu pada tanggal 1 Januari atau 1 Juli setiap tahunnya.  Di PDRM setiap promosi jabatan sekaligus naik pangkat, Perwira yang dipromosikan dengan jabatan baru langsung berhak menyandang pangkat baru,  hanya pangkat  itu mendapat sebutan “acting” , dan baru “confirm” dengan pangkat baru setelah minimal 6 bulan.

Ada hal lain yang menarik adalah masa untuk kenaikan pangkat, di PDRM tidak ada waktu yang pasti kapan seeorang bisa menyadang sebuah pangkat, bisa dikatakan sebagai “Merit system”, yang menurut wikipedia disebutkan:

“The merit system is the process of promoting and hiring government employees based on their ability to perform a job, rather than on their political connections”

(Merit system adalah proses dari promosi pegawai pemerintah berdasarkan kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaannya bukan dari koneksi politik).

Untuk menjalankan system ini, bagi khususnya perwira PDRM mereka harus melakukan interview untuk mendapatkan kenaikan pangkat, pada Interview ini akan dilihat bagaimana kemampuan profesionalisme perwira ini dalam tugas yang diembannya, berdasarkan input dari sekelilingnya: dari komandan, rekan kerja dan bahkan bawahan. Yang wajib melakukan interview untuk kenaikan pangkat adalah dari pangkat Inspektur sampai pangkat DSP (Deputy Superintendent of Police) atau pangkat Mayor. Setelah itu dari pangkat DSP ke Superintendent (AKBP) dan seterusnya tidak diperlukan lagi interview. Prosesnya setelah seseorang perwira PDRM lulus dalam interview, barulah bagian SDM PDRM mencarikan jabatan yang setingkat lebih tinggi. Dalam surat pengumuman tertulis perwira PDRM tersebut mendapat jabatan baru sekaligus pangkat baru.

Anggota POLRI  Sumber:  polrespariaman.wordpress.com

Anggota POLRI
Sumber: polrespariaman.wordpress.com

Berbeda dengan di POLRI tidak sepenuhnya mengadopsi “Merit System” tapi cenderung lebih ke sistem “Time Based”, artinya ada waktu tertentu (4 sd 5 tahun pada satu pangkat) bagi setiap anggota POLRI dalam menyandang pangkat tertentu. Memang ada syarat tambahan untuk bisa mendapat pangkat, yaitu dengan kewajiban menjalani pendidikan tertentu dan tidak bermasalah dalam dinas, hal ini dapat berpengaruh cepat atau lambatnya seorang anggota Polri dalam naik pangkat. Pada system ini, seorang perwira POLRI yang akan naik pangkat, harus sudah mendapat jabatan baru yang pangkatnya setingkat lebih tinggi, walaupun tidak otomatis naik pangkat.

Yang terakhir pasti akan ditanyakan lebih baik mana “Merit System” atau “Time Based” ? Pasti masing masing mempunyai kekurangan dan kelebihan masing masing, antara lain:

Bagi sistem “Time Based” terlihat bahwa satu angkatan rekrutmen akan rata – rata menyandang pangkat yang sama, terutama terlihat pada lulusan Akademi Kepolisian, dengan catatan tidak bermasalah, mereka paling tidak pangkat terakhir akan sampai di Komisaris Besar (Kolonel). Sedangkan pada “Merit System” kelulusan satu angkatan tidak merata dalam kepangkatan, sebagai contoh seorang perwira tinggi PDRM yang berpangkat Deputy Commissioner (bintang 3) satu angkatannya masih ada yang tertinggal jauh bahkan masih inspektur.

Bagi sistem “Time Based” sepertinya banyak yang “Safety Player” artinya banyak perwira yang tidak mau menonjolkan diri dan kemampuannya, dengan pertimbangan toh akan naik pangkat sama – sama, asalkan tidak bermasalah dalam kedinasan. Berbeda dengan “Merit System” seorang yang naik pasti karena ia mempunyai “Kelebihan” dalam menjalankan tugasnya dibandingkan perwira yang lain. Mereka memang dipacu untuk selalu berinovasi dan kreatif agar terlihat mempunyai kelebihan dibanding rekan lainya. Namun saya juga melihat ada kekurangan sistem ini, kenaikan pangkat berarti “Satu tersenyum, namun banyak kecewa”, karena sulitnya seseorang untuk mendapatkan kenaikan pangkat, sehingga kadang terjadi jegal-menjegal yang justru terjadi pada kawan satu angkatan.

Kesimpulannya, menurut saya kedua sistem ini tidak ada yang baik dan buruk, karena sudah diterapkan dalam POLRI atau di PDRM sejak lama, dan menurut saya semua sistem ini ada kekurangan dan kelebihannya sendiri – sendiri, akhir kata, jayalah selalu POLRI dan PDRM ….

2 Komentar

Filed under Akpol, Blogger, hukum, police, Polisi, polri, Publik

Mengunjungi EUROPOL

Setelah bertugas di ASEANAPOL Secretariat di Kuala Lumpur saya mendapat sebuah kesempatan yang sangat baik bisa berkunjung ke Kantor Pusat EUROPOL di Den Haag Holland, kunjungan ini dilakukan sepulang mengikuti Interpol General Assembly di Cartagena Colombia.  Sebagai sebuah organisasi regional yang serupa seperti ASEANAPOL, Europol bisa dikatakan sebagai benchmark atau tolak ukur dari setiap organisasi kepolisian regional.

europolMungkin banyak yang bertanya – tanya kenapa diperlukan organisasi kepolisian regional, padahal kita ketahui sudah ada organisasi Kepolisian internasional yaitu Interpol.  Hal ini seiring berkembangnya kejahatan transnational tugas Interpol semakin berat dalam menganalisa kejahatan di berbagai negara khususnya di kawasan regional yang mempunyai ciri kejahatan lokalnya masing – masing. Europol merupakan sebuah contoh ketika negara – negara anggota Uni-Eropa pasca terbentuknya perjanjian Schangen  membuat perjanjian visa bersama dan mata uang bersama, yang dengan kata lain menjadikan negara – negara Uni-Eropa menjadi seolah tanpa batas. Kebijakan ini juga membuat gangguan keamanan yang baru yang unik sehingga diperlukan kerjasama kepolisian yang  lebih dekat diantara negara – negara uni eropa, sehingga berdirilah Europol.

Organisasi kepolisian regional yang serupa ternyata juga ada beberapa, seperti organisasi kepolisian di Amerika Serikat yang bernama AMERIPOL (The American Police Community  atau Comunidad de Policías de América) yang mempunyai keanggotaan 21 negara di benua Amerika baik Utara, Tengah maupun Selatan termasuk Amerika Serikat. Kemudian organisasi  kepolisian Afrika Timur: Eastern African Police Chiefs Organisation (EAPCCO) yang terdiri dari 13 negara di Afrika Timur. Dan sekilas mengenai ASEANAPOL  (Asean National Police) yang merupakan sebuah organisasi kepolisian ASEAN yang terbentuk pada tahun 1981, terdiri dari 10 negara anggota ASEAN dan semenjak 2010 mempunyai sekretariat tetap di Kuala Lumpur.

Europol Headquarters, The Hague, Netherlands

Europol Headquarters, The Hague, Netherlands

Beberapa fakta tentang Europol yang saya dapat dalam kunjungan:
1. Europol adalah lembaga penegak hukum Uni Eropa yang bertujuan mencapai Eropa lebih aman untuk kepentingan semua warga negara Uni Eropa, terdiri dari 27 negara anggota.  Markas besarnya di Den Haag Holland, mempunyai hampir 800 staff termasuk  145 Europol Liaison Officer ( ELOS ) yaitu petugas perwakilan dari negara anggota Europol yang ditempatkan di Kantor pusat Europol dan juga negara-negara mitra non-Uni Eropa lainnya seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat dan Norwegia.  ELOS menjamin kerjasama yang cepat dan efektif berdasarkan kontak pribadi dan rasa saling percaya terhadap negara asalnya.
2. Petugas Europol tidak memiliki kewenangan penangkapan atau penyidikan, namun bertugas mengumpulkan data kejahatan, menganalisa, men-share informasi dan mengkoordinasikan operasi. Negara anggota Europol menggunakan informasi yang diberikan Europol untuk mencegah, mendeteksi dan menyelidiki pelanggaran, dan kemudian melakukan penyidikan dan mengadili mereka yang melakukan kejahatan. Para ahli dan analis dari Europol mengambil bagian dalam Tim Investigasi bersama yang membantu kasus kriminal di negara-negara Uni Eropa. Europol merupakan pusat operasi high security, berurusan dengan lebih dari 9.000 kasus per tahun, dengan ciri analisis berkualitas tinggi yang menjamin keberhasilan operasional.

Berdasarkan apa yang kami dapat dalam kunjungan ke Europol, harapan yang terpikirkan adalah bagaimana ASEANAPOL bisa mendekati kapasitas Europol, untuk sementara ASEANAPOL masih berfungsi sebagai pusat pengumpul data melalui database ASEANAPOL Database System (e-Ads) namun data itu akan lebih bermakna apabila dioperasionalisasikan melalui Liaison Officer yang ditempatkan pada ASEANAPOL.

Untuk mewujudkan ASEANAPOL yang sekuat Europol dibutuhkan komitmen kuat di antara negara anggota ASEANAPOL dalam hal  dana dan tenaga untuk bisa mewujudkan keamanan ASEAN menjelang ASEAN Community 2015,  dimana kawasan ASEAN menjadi open border persis seperti Uni Eropa sekarang.

Tinggalkan komentar

Filed under police, Polisi, Uncategorized

Persenjataan FPU Indonesia: SS2-V5

persiapan patroli

Formed Police Unit (FPU) Indonesia di Darfur Sudan sudah pada kontingen yang ke 5, sudah banyak yang dilakukan dalam upaya mencapai perdamaian di missi gabungan antara PBB dan Uni Afrika yang disebut United Nations African Union Mission in Darfur (UNAMID), ada yang istimewa dalam kontingen ke 5 ini dengan diperkenalkannya senjata personal yang baru yaitu SS2-V5 buatan Pindad. Sekarang kita mendapat persenjataan produksi anak bangsa yang ternyata tidak kalah dengan buatan impor lainnya, atau setidaknya persenjataan FPU yang terdahulu yaitu STYER.Proses pergantian ini berjalan seiring dengan rotasi pasukan FPU 5 yang membawa senjata baru dan FPU 4 pulang membawa senjata yang lama, hal ini tidak menjadi masalah karena yang membawa pasukan ini satu pesawat carter.

Pindad_SS2

Secara umum gambaran Senjata Serbu (SS) seri SS2-V5 ini adalah:

Water point IDP Abu SoukSS2-V5 dibuat pertama kali 2006 silam yang dikembangkan oleh pabrik senjata kebanggaan Indonesia PT Pindad mulai dari tipe SS2-V1, SS2-V2 dan SS2-V4, yang membedakan SS2-V5 dengan produk sebelumnya adalah panjang larasnya, dan SS2-V5 ini paling pendek diantara tipe lainnya, sebagai gambaran SS2-V5 paling pendek larasnya sedangkan yang paling panjang SS2-V4.
SS2-V5 didisain oleh PT Pindad untuk memenuhi kebutuhan senjata perang kota. Ukurannya lebih pendek, lebih ringan, nyaman dipakai, tahan terhadap kelembaban tinggi dan lebih akurat setelah mengoreksi sustain rate of fire.
SS2-V5 memiliki panjang laras 252mm. Bandingkan dengan SS2 V1 = 460mm, SS2 V2 = 403mm dan SS2 V4- 460mm. Dengan laras yang lebih pendek tersebut, membuat SS2 V5 juga memiliki panjang senapan paling pendek diantara seluruh varian SS2 yang rata rata memiliki panjang 920- 990mm. Sementara SS2 V5 hanya 770mm.
SS2-V5 memiliki popor senjata extended dan bisa dilipat, penambahan picatinny rail yang memudahkan telescope keluar-masuk, telescope lebih akurat dan front handle yang memudahkan pengoperasian senjata.
SS2-V5 memiliki tiga model fire mode: otomatis, single shot dan machine. Pindad mengaku telah mengujinya diberbagai medan sesuai standar TNI baik air sungai, rawa dan laut dan kekuatan karet.
SS2-V5 buatan 2012 mempunyai berat 3,39 kilogram ini sudah digunakan pasukan Korps Pasukan Khusus (Kopassus) serta diekspor ke sejumlah negara Afrika dan sekarang digunakan oleh pasukan perdamaaian kebanggaan Polri FPU-5.

SS2-V5 PindadSekarang kita dengar comment dari Komandan Kontingen FPU 5, AKBP Reza Arief tentang senjata ini:
1. Dengan laras yang tidak terlalu panjang sehingga nyaman dibawa pada saat jalan kaki dan pada saat membawa kendaraan.
2. Akurasi tinggi pada saat penembakan, serupa dan senyaman pada saat menembakkan M16, akan lebih spesial lagi dengan menggunakan peluru 5TJ daripada menggunakan 4TJ buatan Pindah karena grain nya lebih besar.
3. Recoil nya (hentakan kebelakang akibat penembakan) sangat kecil dan halus dibandingkan pendahulunya SS1 varian pendahulunya bahkan lebih mulus dari M16 yang terkenal paling “halus”,  padahal secara teori semakin pendek laras akan semakin besar Recoilnya , terbukti dari beberapa senjata M16 yang dipendekkan  hasil recoilnya semakin besar.
4. Kekurangan yang dirasakan adalah di mekanik Trigger yang masih kurang stabil, kadang ringan tiba – tiba bisa agak keras mungkin ini disebabkan oleh material Spring yang kurang bagus. Walaupun demikian ketidak stabilan Trigger tidak terlalu mempengaruhi keakuratan bila digunakan untuk Combat Shooting maupun Tactical shooting mungkin sangat terasa apabila digunakan pada saat kompetisi.
5. Senjata ini mungkin dirancang menggunakan popor tetap bahkan sudah menggunakan adjustable butt produk magpul, tapi sayangnya masih menggunakan popor lipat yang dikunci untuk mencegah terlipat, permasalahannya penguncinya tidak permananen sehingga masih sering goyang, disarankan untuk dibuat paten sehingga lebih nyaman.
6. Kekurangan lainnya adalah Handcarry handle yang juga merupakan tempat dan pelindung pisir (rear sight) materialnya kurang kuat sehingga ada beberapa senjata yang bengkok karena jatuh tidak disengaja.
7. Kelebihan dari senjata ini adalah sudah mengadopsi rail System, Ato Piccatinny sehingga tidak perlu modifikasi tambahan jika hendak memasang accessories lainnya seperti Alat optik, Senter, Laser Pointer maupun Rail Cover, semuanya kompatibel dengan yang ada di pasaran produk apa saja asalkan mempunyai Rail System.

moon shop

Tugas FPU 5 akan berakhir hingga bulan Oktober 2013, kita doakan bersama agar dalam bertugas di UNAMID Darfur Sudan tidak menemui kendala yang berarti, dan pasukan sebanyak 140 orang ini bisa kembali dengan selamat.

12 Komentar

Filed under Darfur, FPU, PBB, police, Polisi, UNAMID

Democratic Policing


Dalam tulisan ini saya mengulas tentang “Democratic Policing” kalau kita terjemahkan secara bebas dikatakan sebagai “Perpolisian Demokratis”, inilah yang beberapa pemikiran yang dapat dituangkan:

Arti Democratic Policing (Perpolisian Demokratis) 

Democracy:  A government in which the supreme power is vested in the people and exercised by them directly or indirectly through a system of representation usually involving periodically held free elections (Merriam Webster Dictionary). Demokrasi: Bentuk atau sistem pemerintahan yg seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; (2) gagasan atau pandangan hidup yg mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yg sama bagi semua warga negara. (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Demokratis: Bersifat demokrasi; berciri demokrasi:  (Kamus Besar Bahasa Indonesia).  Policing:  To regulate, control, or keep in order with or as if with a law enforcement agency (Merriam Webster Dictionary) kata “policing”  tidak ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia sehingga diterjemahkan bebas menjadi  “perpolisian”.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perpolisian Demokratis adalah:  “Polisi yang menghargai hak-hak sipil, tunduk pada prinsip-prinsip demokratis, good governance dan melaksanakan perpolisian modern yaitu perpolisian masyarakat.”

Beberapa pendapat pakar tentang Democratic Policing adalah sebagai berikut:

1. Unsur yang penting dalam Democratic Policing ?
M. Amir and S. Einstein (eds.)  dalam bukunya Policing, Security and Democracy: Theory and Practice, vol. 2 (2005) mengatakan Democratic policing harus dilihat sebagai proses bukan hasil (Democratic Policing should be viewed as a process and not an outcome).   Selalu ada pertentangan dalam masyarakat yang mengharapkan kebebasan berbanding dengan aturan yang ditegakkan. Unsur yang paling penting dalam Perpolisian Yang Demokratis dalam sebuah Masyarakat adalah:  Tunduk kepada aturan hukum bukan kepada pemimpin atau kekuatan politis tertentu, dapat campur tangan dalam kehidupan masyarakat dengan tindakan yang terukur dan tindakannya dapat dipertanggung jawabkan (Akuntabel)

2. Hal yang patut dilaksanakan dalam menjalankan Democratic Policing ?
Jerome H. Skolnick, Emeritus Professor of Law, Jurisprudence, and Social Policy, University of California at Berkeley, and Co-Director, Center for Research in Crime and Justice, New York University School of Law dalam tulisannya mengenai Democratic Policing (Agustus 1999). Dalam tulisannya Jerome mempelajari bagaimana perubahan di Hungaria pada saat transisi era Polisi keamanan Negara menjadi Polisi yang Demokratik, hal ini tidak mudah dijalankan karena sebelumnya Hungaria adalah negara Sosialis yang mempunyai kontrol yang luas terhadap warga negaranya. Terjadi perubahan yang revolusioner karena mereka berhasil merubah kultur polisi Keamanan Negara menjadi Polisi yang Demokratis Kapitalis. Ada dua hal yang sebagai dasar dari perubahan menjadi Polisi yang Demokratis yaitu: Keterbukaan (Openness), dan Akuntabilitas (Accountability)

3. Penampilan polisi yang seharusnya dalam Democratic Policing ?
Komjend. Pol. Drs. Nanan Soekarna dalam sambutannya dalam Jakarta CMO Club (Jakarta Chief Marketing Organization Club) dengan tema “Perpolisian Demokratis Untuk Mendukung Dunia Usaha di Indonesia Menuju Kelas Dunia” pada 7 Februari 2012  mengatakan yang dimaksudkan dengan pemolisian yang demokratis, yaitu polisi yang menghargai hak-hak sipil, tunduk pada prinsip-prinsip demokratis, good governance dan melaksanakan perpolisian modern yaitu perpolisian masyarakat.  Wakapolri juga menyampaikan masalah Code of Conduct atau kode etik yang berlaku di lingkungan Polri, situasi keamanan secara umum, alokasi anggaran Polri yang bersumber dari APBN dan revitalisasi Polri. Sesuatu hal  yang cukup esensi juga disampaikan adalah Wakapolri adalah tentang bagaimana seharusnya tampilan kepemimpinan di lingkungan Polri, yaitu keteladanan (lead by example), pemimpin yang melayani, menjamin kualitas, sebagai konsultan dan anti KKN.

4. Dalam Democratic Policing dimana sebaiknya keberadaan Polisi dalam pemerintahan ?
Adrianus Meliala, Guru Besar Kriminologi UI dalm tulisannya: “TNI dan POLRI di Negara Demokrasi”, di Kompas pada 7 Mei 2008. TNI dalam perkembangannya sudah tunduk dalam pemerintahan sipil demokratis karena berada dibawah Kementerian Pertahanan. Polri hanya bertanggung jawab pada Presiden sebenarnya kurang demokratis karena tunduk pada kekuasaan politis. Tidak ada lembaga politik yang In Charge dengan kegiatan kepolisian, jika Polri menjadi lembaga pelaksana kegiatan kepolisian, menjadi tidak tepat jika Polri menjadi lembaga politik yang mempertanggung – jawabkan secara politis setiap kegiatan kepolisian. Itulah esensi dari dari Perpolisian Demokratis (Democratic Policing) Agar Polri menjalani Perpolisian Demokratis sudah waktunya polisi berada dibawah lembaga politik, berupa kementerian tertentu.

Dari beberapa pendapat tersebut diatas tentunya akan menimbulkan pertanyaan dalam hati, apakah Polri dalam usianya ke 66 sudah bisa mewujudkan posturnya sebagai “Perpolisian Demokratis” ? Dalam sistem politik kita yang sudah sangat demokratis, Polri harus sejalan dengan cita cita demokrasi negara ini. Silahkan para pembuat kebijakan dan undang – undang memikirkan konsep yang terbaik, yang jelas sebagai anggota Polri saya akan berbuat yang terbaik untuk institusi ini, ok ?

3 Komentar

Filed under police, Polisi, polri