Arsip Tag: PBB

Tambahan WNI yang masuk dalam daftar teroris

Setelah tulisan saya di WNI yang masuk daftar teroris PBB  ternyata beberapa saat kemudian ada tambahan dari komite 1267 dengan mendambahkan 3 orang WNI dan 1 organisasi yang masuk dalam daftar Teroris Dewan Keamanan PBB (Al Qaeda sanction list),  mereka itu adalah :

1) Mohammad Achwan, tempat/tanggal lahir: Tulungagung 4 Mei 1946, yang bersangkutan adalah Amir dari JAT (Jamaah Anshorut Tauhid), menurut catatan komite 1267 aktif terlibat dalam banyak kegiatan pelatihan dan pencarian dana untuk kegiatan teroris;

2) Son Hadi Bin Mujahir, tempat/tanggal lahir: Pasuruan 12 Mei 1971, yang bersangkutan adalah juru bicara dari JAT Media Center (JMC). Pada bulan Mei 2011 pada saat press conference memberi statement bahwa Osama Bin Laden meninggal sebagai pahlawan, posisi sehari – harinya adalah sebagai sekertaris JAT wilayah Jawa Timur;


3) Abdul Roshid Ridho Ba’asyir, putra dari Abu Bakar Ba’asyir, yang bersangkutan terlibat aktif dalam sayap militer JAT, laskar 99. Sebagai pimpinan pondok pesantren ia merekrut para muridnya untuk menjadi anggota JAT.

Organisasi yang dimasukkan dalam Al Qaida Sanction List adalah :

Jemaah Anshorut Tauhid (JAT), Kelompok ini bertanggung – jawab atas serangkaian aksi terorisme di Indonesia, Pemimpin dan pendiri kelompok ini adalah Abu Bakar Ba’asyir yang telah terlebih dahulu masuk dalam Al Qaida Sanction List. Kegiatan teror yang dilakukan oleh anggota JAT adalah aksi bom bunuh diri di Cirebon dan Solo, perampokan bank BII di Medan dan mendirikan kamp pelatihan teroris di Janto Aceh Utara.

*Seluruh data didapat dari website Dewan Keamanan PBB tentang resolusi 1267 (Al Qaeda Sanction List)

1 Komentar

Filed under PBB, teroris

WNI yang masuk daftar teroris PBB

Peristiwa 9/11 menimbulkan perubahan secara radikal konstelasi perpolitikan dunia, sikap yang sangat overprotected dan bahkan hingga paranoid negara – negara barat khususnya Amerika Serikat memjadikan tidak nyamannya free of movement bagi masyarakat Indonesia, ditandai dengan diterbitkannya Al Qaida Sanction List yang memuat daftar orang yang “dicekal” oleh Dewan Keamanan PBB yang tentunya melalui Amerika Serikat, bisa dibayangkan orang – orang yang namanya “mirip” dengan orang yang tercantum dalam list ini, tentunya akan susah sekali apabila membuat visa untuk bepergian ke luar negeri, karena data list ini dikirim ke seluruh dunia.

Sikap Paranoid Amerika serikat

Sikap Paranoid Amerika serikat


List ini adalah produk Dewan Keamanan PBB melalui resolusi No.1267 tahun 1999 dan diperbaharui dengan resolusi No. 1989 tahun 2011, telah membuat suatu daftar bagi perorangan dan organisasi yang terkait dengan jaringan Al-Qaida yang disebut Al Qaida Sanction List. List ini direview setiap kwartal dan bisa di delisting apabila personal maupun organisasi tersebut sudah tidak ada hubungan dengan AL Qaida, namun pada kenyataannya selama ini tidak pernah ada yang keluar dari list ini kecuali individu tersebut meninggal dunia.

Pihak yang berhak memasukkan atau mengeluarkan nama atau organisasi kedalam Al Qaida Sanction List adalah sebuah komite yang anggotanya adalah perwakilan dari 20 (dua puluh) negara anggota Dewan Keamanan PBB. Komite ini disebut juga sebagai komite 1267, mereka didukung oleh Analytical Support and Sanction Monitoring Team yang secara tahunan memberikan laporannya.

Sesuai data hingga saat ini terdapat 254 (dua ratus lima puluh empat) individu dan 84 (delapan puluh empat) organisasi yang termasuk dalam Al Qaida Sanction List, dan diantaranya terdapat 14 (empat belas) WNI yaitu:
1) Mohammad Iqbal Abdurrahman;
2) Abdullah Ansori;
3) Abu Bakar Ba’asyir;
4) Abu Rahim Ba’asyir (Putra dari ABB);
5) Agus Dwikarna;
6) Gun Gun Rusman Gunawan;
7) Nurjaman Riduan Isamudin (Hambali);
8) Aris Munandar;
9) Umar Patek;
10) Taufik Riki;
11) Abu Rusdan;
12) Parlindungan Siregar;
13) Yassin Sywal;
14) Zulkarnaen.

dan 2 (dua) organisasi, yaitu:
1) Yayasan Al Manahil Indonesia;
2) International Islamic Relief Organization (IIRO) Indonesian Branch.

Berdasarkan Resolusi 1267 untuk individu dan organisasi yang masuk dalam Al Qaida Sanction List diberlakukan hal – hal sebagai berikut:
1) pembekuan serta merta terhadap dana dan aset keuangan lainnya atau sumber ekonomis dari individu dan organisasi yang masuk dalam daftar (Freeze asset without delay/pembekuan asset serta merta);
2) larangan bepergian, terutama ke negara lain (Travel ban);
3) mencegah penyediaan, penjualan dan transfer terhadap senjata maupun material terkait dan bantuan atau pelatihan aktivitas militer (Arms embargo).

Menurut saya pribadi sikap yang harus diambil pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:

- Pada prinsipnya adalah kewajiban moral dari Pemerintah RI untuk melindungi Warga Negara Indonesia;
- Sesuai resolusi 1267 seseorang yang masuk Al Qaida Sanction List harus diberitahu secara resmi. Sampai saat ini belum ada aturan siapa yang mendapat tugas tersebut, pihak Kemenlu mengusulkan Polri dan hal ini akan dibahas kemudian hari;
- Pemberlakuan Freezing asset, Travel ban dan Arms embargo terhadap individu atau entitas yang masuk Al Qaida Sanction List belum bisa dilakukan karena belum ada payung hukum yang mengaturnya di Indonesia;
- Pemerintah Indonesia harus memberi data yang akurat kepada komite 1267 khususnya terhadap nama – nama yang masuk Al Qaida Sanction List, hal ini untuk menghindari orang yang mempunyai nama yang sama mendapat kesulitan apabila akan bepergian ke negara lain.

1 Komentar

Filed under PBB, teroris

Catatan Perjalanan Seorang Peacekeeper Dari Tengah Gurun Pasir Darfur.

“A life without adventure is likely to be unsatisfying, but a life in which adventure is allowed to take whatever form it will is sure to be short.”

Bertrand Russell quotes (English Logician and Philosopher 1872-1970)

Pada suatu sore pada saat hendak main bulutangkis, saya ditelepon oleh sesorang dari Mabes Polri, saya diberitahu bahwa saya ditunjuk langsung sebagai Wakil Komandan Kontingen Misi Perdamaian Polri di Darfur, seketika adrenalin saya meningkat, membayangkan Darfur suatu daerah yang setahu saya adalah daerah konflik yang paling berbahaya di dunia, banyak televisi berita dunia yang menceritakan tentang Konflik Darfur, ….Yes… this is my biggest Adventure ever !

Inilah negara Sudan dengan ibukota Khartom, dan perjalanan kami dari Port Sudan hingga Al Fashir Darfur region

Missi Perdamaian ini dinamakan United Nations African Nation Mission In Darfur (UNAMID) adalah suatu missi kerjasama antara Uni Afrika dan PBB dalam membawa kedamaian di Darfur Sudan. Permasalahannya adalah pemberontakan penduduk Darfur terhadap pemerintah pusat Sudan, masalahnya sangat klasik yaitu tidak meratanya pembagian pusat dan daerah, terutama semenjak ditemukan ladang minyak baru disini. Konflik yang telah berjalan 5 tahun ini mengakibatkan korban 350 ribu jiwa dan 2,5 juta orang tinggal di Internal Displaced Personal Camp (kamp pengungsi lokal).

Barang dari Indonesia pertama kali diturunkan di Port Of Sudan

Ada banyak hal baru yang saya dapatkan dalam missi saya ini, yang jelas sangat jauh berbeda dengan missi saya sebelumnya di Bosnia Hercegovina 97-98. Missi ini adalah pertama kalinya Polri mengirimkan kontingen dalam ikatan pasukan yang disebut Formed Police Unit (FPU) yaitu unit lengkap mandiri dan bersenjata terdiri dari 140 orang. Dengan daerah missi di gurun pasir juga merupakan tantangan tersendiri, karena tidak pernah ada seorangpun dari kami yang berpengalaman mengalami kondisi alam ini.

Fpu Indonesia pada saat istirahat Patroli di IDP camp

Saya ditunjuk sebagai “Team Advance” dengan dua orang rekan lainnya berangkat pada tanggal 5 Mei 2008 untuk mengurus dan mengawasi pengiriman ribuan item peralatan, camp portable, bahan makanan serta puluhan kendaraan milik FPU Indonesia (140 kontainer 20′ dan 53 buah kendaraan) yang dikirim dari Tanjung Priok Indonesia dan berlabuh di kota pelabuhan satu – satunya di Sudan, Port Of Sudan. Setelah sampai di Pelabuhan Port Of Sudan ternyata bukan akhir dari perjalanan kami, pengurusan Custom yang terkendala Birokrasi serta jarak tempuh yang sangat jauh hingga sampai di tempat penugasan kami Al Fasher Darfur, kalau diukur dari skala peta berjarak 2700 Km hampir dua setengah panjang pulau jawa, dengan jalan yang buruk melewati padang pasir yang luas. Pengiriman barang tersebut melewati pusat logistic UN di Sudan di kota Al Obeid, kalau diperhitungkan lama perjalanan dari Port Sudan hingga sampai di Al Fasher memakan waktu 5 bulan.

Foto bersama para perwira FPU Indonesia

Pada Bulan ke lima setelah barang sebagian besar tiba di Al Fashir, pasukan utama FPU tiba di El Fasher pada tanggal 12 Oktober 2008, menggunakan pesawat carter dari Halim Perdana Kusuma, hari – hari pertama setelah kedatangan pasukan FPU Indonesia pada tanggal adalah melakukan orientasi lapangan ke IDP Camp yang masuk dalam Area Of Responsibilitynya, yaitu IDP camp “El Salam”, “Abu Shouk” dan “Zam–Zam” rata – rata IDP Camp ini dihuni sekitar 100 ribu pengungsi, di dalam IDP camp tokoh masyarakat informal disebut “Sheik” (setingkat dengan desa/lingkungan) dan diatasnya adalah “Omda” yang biasanya membawahi beberapa Sheik.

Melakukan community Policing bertemu dengan Sheik di IDP camp

Kendala awal bagi pasukan dan seperti pernah saya alami sendiri adalah penyesuaian fisik untuk menghadapi iklim gurun yang ganas: bibir pecah, dehidrasi, mengeluarkan darah dari hidung adalah hal yang rata – rata dialami, namun kendala itu cepat dapat diatasi. Pada waktu kedatangan sementara kontingen FPU Indonesia ditempatkan pada “transit camp” karena camp Indonesia masih dalam tahap pembangunan, yang memakan waktu selama 2 bulan, bagi anggota FPU kebutuhan hidup sehari- hari seperti bahan makanan di drop secara regular dan dimasak oleh anggota “Support Unit”, air untuk MCK dan minum juga di drop tiap hari.

Peragaan FPU Indonesia pada upacara medal parade di Basecamp FPU Indonesia.

FPU Indonesia melaksanakan tugasnya secara “full performance” setelah melewati jangka waktu 2 minggu waktu penyesuaian dan orientasi, tugasnya adalah melakukan patroli di 3 (tiga) IDP Camp yang merupakan wilayah tanggung jawabnya, terbagi dalam shift siang dan malam, setiap patroli terdiri dari 1 peleton menggunakan 2 buah “Armored Personnel Carrier” (APC) dan mobil patroli. Patroli ini merupakan joint patrol bersama UN CIVPOL dengan melaksanakan “Community Policing”, “Pemolisian Masyarakat” , kami membantu masyarakat Darfur di dalam IDP camp agar bisa mempunyai daya tangkal terhadap gangguan kamtibmas di lingkungan sekitarnya. Tepat setahun masa tugas FPU kami disembarkasi dan digantikan oleh FPU Indonesia 2 sebagai FPU pengganti kami.

Pemberian tanda jasa PBB kepada 3 orang ‘team Advance’ oleh kepala polisi UNAMID, Jend. Michel Fryer dari Afsel.

Memang berat tugas yang harus kami lakukan, namun kalau ditarik ke belakang pengalaman ini sangat berharga buat saya dan rekan – rekan FPU lainnya, dan mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup saya……

Reinhard Hutagaol Sik

Akbp/Wakil Komandan Kontingen FPU Indonesia di Sudan/UNAMID

*Tulisan ini dimuat dalam majalah bulanan Polda Jambi Siginjai.

6 Komentar

Filed under Blogger, Darfur, FPU, IDP, PBB, police, Polisi, polri, sudan, UNAMID

MENGENANG MISI PERTAMA SAYA : BOSNIA HERCEGOVINA

Tanggal 10 Mei nanti saya akan berangkat ke Darfur, Sudan. Ini merupakan penugasan Internasional saya yang kedua, saya sedikit ingin “mengingat” misi saya itu, mungkin juga sebagai bahan pengetahuan bagi pembaga blog ini, Misi saya sekarang sangat berbeda dengan misi pertama saya di Bosnia Hercegonina pada tahun ’97 – ’98. Inilah perbedaan itu :

- Misi di Bosnia Hercegovina adalah misi saya sebagai “Police Monitor” bertugas secara perorangan bergabung dalam komunitas polisi Internasional dalam “International Police Task Force (IPTF)” dalam UNMIBH (United Nations Mission in Bosnia Hercegovina”, kami tersebar secara perorangan di seluruh daerah missi, sedangkan misi saya di Darfur tergabung dalam ikatan pasukan “Formed Police Unit (FPU)” yaitu polisi berseragam sejumlah 140 orang (1 SSK plus) dalam “United Nations African Mission In Darfur (UNAMID)” dalam satu AOR (Area Of Responspibility).

- Misi di Bosnia Hercegovina adalah misi “Unarmed” yakni “tidak bersenjata” sedangkan misi di Darfur adalah misi “bersenjata“.

- Misi di UNMIBH adalah kerjasama antara UN dan NATO yang mengerahkan pasukan SFOR (Stabilisation Force) dalam misi yang berbeda antara militer (NATO) dan sipil (UN), sedangkan missi UNAMID adalah misi “Hibryd” gabungan antara UN dan AU (African United) dalam satu misi.

- Secara geografis mempunyai letak yang berbeda, Eropa dan berbanding Afrika, tentunya berbeda cuaca, di eropa saya merasakan 4 musim, sedangkan di Sudan bercuaca ‘sub- sahara” (cuaca di gurun)…. Namun yang paling penting berkaitan erat dengan infrastruktur… di Bosnia infratruktur (walaupun sehabis perang) jalan, listrik, air masih bagus sekali…. Di Sudan sangat miskin infrastruktur.

AWAL MULA

Permasalahan di Bosnia Hercegovina berawal dari runtuhnya negara YUGOSLAVIA sepeninggal JOSEPH BORIS TITO (1892-1980), dahulu negara YUGOSLAVIA terbagi atas beberapa negara bagian antara lain Kroasia, Montenegro, Slovenia, Serbia, dan Bosnia, Masing – masing negara bagian ini mempunyai suku bangsa tersendiri dengan ciri – ciri budaya tersendiri juga… karena pemerintahan TITO yang keras, bibit perpecahan ini bisa diredam, namun tidak terbendung setelah meninggalnya Tito. Negara – negara bagian itu masing – masing memerdekakan diri, sebenarnya pada awalnya tidak ada masalah dengan “kemerdekaan” itu. Ketika misalnya ada minoritas masyarakat Serbia di Bosnia, atau masyarakat Kroasia di Serbia tentunya tidak serta merta mereka harus “diusir” dari tempatnya semula, namun itulah yang terjadi…..

Terjadi konflik di “negara baru” Bosnia Hercegovina antara penduduk Serbia dan Bosnia (di Utara) dan penduduk Kroasia dan Bosnia (di Selatan), tentunya konflik ini mendapat “support” dari “negara induknya”. Akibat konflik yang berkepanjangan inilah UN turun tangan dalam UNMIBH. (1995-2001), Ada misi yang serupa juga di Slovenia timur (Kroasia) antara masyarakat Kroasia dan minoritas Serbia dan misi itu dinamakan UNTAES (United Natios Transitional Administration for Eastern Slovenia).

JEJAK LANGKAH

Pada bulan Mei 1997 ketika saya (masih berpangkat letnan satu) sedang mengikuti kursus Bahasa Inggris lanjutan di Sekolah Bahasa Polri, dan ada pengumuman : “Bagi siswa yang tertarik mengikuti Misi ke Luar Negeri, bisa mendaftar”, saya dan sekitar 20 an siswa ikut mendaftar, ternyata 12 dari kami lulus test tersebut….

Bulan Juli 1997 saya dan 17 orang lainnya yang lulus test berangkat ke missi, Komandan kontingen kami adalah Letkol Pol T Ashikin Husein (sekarang berpangkat Irjen menjabat Gubernur Akpol), kami pertama mendarat di ZAGREB (Kroasia) untuk mendapat “Induction Training” selama 2 minggu…

Saya dan 2 orang rekan Polisi lainnya ( lettu Mardiaz dan Bripda Katamsi) di tempatkan di Region Mostar (bagian selatan BH) yang permasalahananya adalah konflik antara etnis mayoritas Bosnia dengan minoritas Kroasia.

Kami bertiga di tempatkan pada “Police Station” yang sama yaitu Mostar Police Station, pada awalnya kami semua adalah “Police Monitor” yang bertugas mengawasi “Local Station” Kroasia dan Bosnia. Dan mengawasi “Border entity” yang membatasi etnis Kroasia dan Bosnia. Komandan Kontingen Pak Ashikin di Pale Police Station dan kemudian mendapat jabatan “bergengsi” (dan paling tinggi sepanjang sejarah misi PBB di Bosnia) menjadi Kepala Polisi Sarajevo Region (sebanding dengan Kapolda).

Pada bulan ke 4 saya di promosikan menjadi “Admin Officer” di Mostar Police Station, Mardiaz menjadi “Team Leader’ dan Katamsi menjadi “Investigation Officer”.

Pada bulan ke 6, kami seluruh kontingen mendapat “UN Medals” yang disematkan oleh UN Police Commisioner.

Sampai akhir masa tugas kami Agustus 1998 (1 tahun 1 Bulan), kami bertiga tidak pernah pindah ke station lain, walaupun beberapa rekan kami pernah pindah tempat beberapa kali….

Selama penugasan kami dikatakan aman – aman saja, kecuali saya ingat pada bulan Desember 1997 terjadi “ledakan hebat” di tengah kota Mostar akibat “Bom Mobil” di dekat kantor polisi etnis Kroasia, namun tidak ada korban jiwa. Di kontingen kami sempat ada yang di “culik” oleh paramiliter Sebia yaitu Kapten Dedi, namun segera dibebaskan karena tahu ia berasal dari Indonesia. Nama SOEKARNO “sangat harum” bagi masyarakat eks Yugoslavia, karena adalah sahabat kental Tito.

KENANGAN MOSTAR

Mostar adalah sebuah kota yang terletak di bagian selatan negara Bosnia Hercegovina, kata “Mostar” berasal dari kata “Stari Most” artinya adalah “Jembatan (Most) Tua (Stari)” diatas sungai jernih Neretva. Jembatan tua ini dibangun ketika kekaisaran Ottoman mengusasai Eropa pada abad ke 15, Jembatan ini di arsiteki oleh Mimar Hayruddin dan memakan waktu 9 tahun untuk membuatnya dan selesai pada Tahun 1566.

Sayangnya Jembatan ini “dihancurkan” dalam perang saudara pada November 1993, dan di restorasi kembali setelah berakhirnya perang oleh UNESCO dan banyak organisasi lainnya. Pada waktu saya disana, jembatan ini dalam proses pembangunan. Pada bulan Juli 2004 jembatan kembali ke bentuknya semula dan diresmikan oleh Pangeran Charles.

Mostar adalah kota yang sangat indah, dengan kontur perbukitan, di tengah – tengahnya terbelah oleh sungai Neretva yang airnya sangat jernih, pada musim panas hal yang paling menarik adalah meminum “turks cava” atau kopi turki di Café sepanjang sungai Neretva, indah sekali….Setiap Tahun ada acara yang telah berlangsung ratusan tahun yaitu “meloncat dari tengah jembatan”

PENUTUP

Apakah kenangan ini akan terulang kembali di Sudan ? Ngga tau lah yaaaw…… mudah – mudahan… setiap daerah pasti punya keindahan tersendiri……. betul ngga ?

4 Komentar

Filed under PBB, Polisi, polri

UNITED NATIONS PRE DEPLOYMENT VISIT (PDV)

PDV dari UNDPKO

Mr Faisal (menggunakan jas) dengan KakorBrimob Irjen Wenas, perwakilan AFP beserta pasukan FPU.

Setelah latihan beberapa minggu untuk menghadapi PDV team dari PBB, akhirnya pada tanggal 1 Februari 2008 team PDV dari UN DPKO ( United Nations Department Of Peace Keeping Operation) datang dari New York untuk meninjau kesiapan pasukan dan material FPU Indonesia, hal ini teramat penting karena di tangan mereka keberangkatan FPU Indonesia dapat di syah kan atau tidak, tergantung dari penilaian mereka terhadap kesiapan FPU Indonesia baik dari personil maupun material….

Tampak atas tempat latihan

Tampak atas formasi peragaan kemampuan FPU berikut peralatannya.

Hal – hal yang diujikan adalah sebagai berikut : Bagi para perwira mendapatkan test dan wawancara dalam bahasa Inggris sebagai syarat pokok dalam setiap missi perdamaian PBB, bagi anggota FPU lainnya diujikan bagaimana kemampuan pasukan dalam materi : Riot Control, VVIP Protection, Patroling, Guarding Camp dan Community Policing, setelah dilakukan test terhadap perorangan (Key Position) dan Pasukan dilakukan juga pengecekan terhadap peralatan yang akan dibawa FPU Indonesia, apakah sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan PBB untuk daerah missi, berbicara masalah spektek tentunya agak berbeda karena semua peralatan harus tahan pada cuaca panas gurun pasir di Darfur Sudan….

Mr faisal memberikan presentasi

Mr Faisal dari UNDPKO sebagai team PDV memberikan presentasi mengenai tugas FPU didaerah Missi.

Sebagai wakil UNDPKO yang melaksanakan PDV adalah Mr Faisal dari Pakistan, di tangan beliau kontingen FPU Indonesia bisa berangkat atau tidak, karena hasil penilaian akan langsung dikirim ke Security Counsil (Dewan Keamanan) PBB. Mr Faisal melakukan PDV selama 1 minggu di Indonesia. Pelaksanaan test bahasa Inggris untuk para perwira dilaksanakan di Sekolah Bahasa Polri Cipinang, sedangkan untuk pelaksanaan test kemampuan pasukan dilaksanakan di Markas Korps Brimob Polri Kelapa Dua, Depok….. Pada akhir Kunjungan Mr Faisal menyatakan kekagumannya kepada kesiapan FPU Indonesia dan akan merekomendasikan segera ke Dean Keamanan PBB untuk segera memberangkatkan FPU Indonesia ke daerah Missi UNAMID (United Nations African Mission In Darfur).

Ok FPU’ers segera siapkan fisik dan mentalmu untuk menghadapi tugas mulia kita…… Brigade !

Tinggalkan komentar

Filed under Darfur, FPU, IDP, PBB, police, Polisi, polri, Publik, sudan, UNAMID

FPU Indonesia melaksanakan Pre Deploymet Training (Latihan Pra Operasi)

Pas FPUIndonesian FPU

Setelah bosen bertanya tentang kepastian berangkatnya FPU Indonesia…….pada tanggal 23 Januari ini mulai dilaksanakan Pre Deploymet Training (Latihan Pra Operasi) …. inikah akhir penantian ? Saya rasa ada betulnya …

Sementara menunggu KEPRES pemberangkatan, kami dikumpulkan di mako Korps Brimob, Kelapa Dua Depok selama 1 (satu) bulan sampai tanggal 23 februari 2007…., dan team Mabes Polri telah berangkat ke New York untuk menandatangani MOU Indonesia dan Dewan keamanan PBB, tetang keikutsertaan FPU Indonesia dalam UNAMID (United Nation African Mission In Darfur), dan berita yang paling gress team PDV (Pre Deployment Visit) UN akan datang ke tempat pelatihan pada tanggal 1 Februari untuk mengecek kesiapan materil dan personil yang akan diberangkatkan.

FPU Indonesia dalam pelatihan ini dibekali pengetahuan tentang daerah operasi, yang memang sangat berbeda iklim nya, pengetahuan tentang mandat yang diberikan UNAMID sebagai pedoman tugas di daerah operasi, dan latihan penunjang lainnya seperti PHH, Pertempuran Kota, Patroli, Counter Ambush, VIP Escort dll…….

Dutabesar Sudan

Telah hadir juga Duta Besar Sudan HE Muhammad Taufik untuk memberikan gambaran secara ringkas tentang Sudan, dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Indonesia untuk turut serta untuk mewujudkan perdamaian di Sudan, khususnya wilayah Darfur.

Ok kami mohon doa restu dari para pembaca blog ini agar FPU Indonesia siap melaksanakan tugasnya dengan baik……

5 Komentar

Filed under Darfur, FPU, IDP, PBB, Polisi, Publik, sudan, UNAMID

Selamat datang UNAMID

UNAMIDUNAMID2

Pada awal pergantian tahun 2007 nanti (1 Januari 2008)…. akan terbentuk UNAMID (United Nations African Mission In Darfur) yang akan mengembalikan harkat hidup masyarakat Sudan khususnya Darfur dari sejarah tragis dan kelam… yang selama ini terjadi…..

Pada tanggal 31 juli 2007 Dewan Keamanan PBB bersepakat untuk menjalankan resolusi nomer 1769 yang berisikan pembentukan UNAMID yang bekerja berdasarkan chapter VII (peace making mission = menciptakan perdamaian = menggunakan kekuatan/memaksa perdamaian) dalam jangka waktu 12 bulan.

Tugas UNAMID seperti tertuang dalam mandat adalah : Melindungi masyarakat sipil dan tugas lainnya seperti memberikan perlindungan kepada bantuan kemanusiaan, memonitor perjanjian perdamaian antara pihak yang bertikai, membantu berjalannya proses politik lokal dan memberikan kontribusi kepada HAM dan tegaknya Hukum, juga memonitor dan melaporkan situasi di sepanjang perbatasan dengan Chad dan Central Afrika. Missi UNAMID akan berkantor pusat di El Fasher dan akan mempunyai 3 region yaitu El Fasher, El Geneina dan Nyala, dan akan ada 55 lokasi kantor UNAMID di Darfur.

Sekjen PBB dalam pernyataannya dalam sidang dewan keamanan PBB mengatakan, pembentukan UNAMID adalah “ Mengirimkan sinyal yang kuat dan jelas dari komitmen PBB untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Darfur, dan menutup episode tragis dalam sejarah kelam Sudan..” Ia juga mengatakan keputusan itu “bersejarah dan tidak pernah diperhitungkan sebelumnya“ tetapi ia mengingatkan juga bahwa “Hanya melalui proses politik para pihak yang bertikai kita akan mendapatkan solusi yang terbaik dari konflik ini

Pengerahan kekuatan UNAMID dengan bekerjasama dengan AMIS akan berjumlah 20000 tentara dan lebih dari 6000 polisi dan juga komponen sipil. Dalam kekuatan penuh UNAMID akan menjadi missi terbesar dan juga merupakan missi hybrid pertama dalam sejarah missi perdamaian PBB.

Sekjen PBB mendorong komunitas internasional untuk menyediakan dana dan SDM untuk ditempatkan ke UNAMID Darfur, ia juga merekomendasikan negara anggota PBB menyediakan bantuan dana kepada UNAMID lewat pembiayaan PBB.

PIMPINAN UNAMID

Rodolphe Adada dari Republik Congo telah ditunjuk oleh oleh Join Special Representative (JSR) Uni Afrika dan PBB untuk memimpin UNAMID. Ia akan melaporkan tugasnya kepada dua pihak : Pimpinan Uni Afrika dan Sekjen PBB, ia akan dibantu oleh wakilnya Henry Anyidoho dari Ghana. Perintah dari dari JSR akan dikeluarkan melalui Komisaris keamanan dan perdamaian Uni Afrika dan Sekjen PBB bagian operasi misi perdamaian (UNDPKO).Pelaksanaan tugas harian pasukan UNAMID akan diatur secara bersama.

Jendral Martin Luther Agwai dari Nigeria telah ditunjuk sebagai komandan pasukan (militer) UNAMID oleh Uni afrika dengan berkonsultasi dengan PBB dan akan melaporkan kepada JSR.

Demikian halnya juga untuk Kepala Kepolisian (Police Commisioner) UNAMID telah ditunjuk Michael Fryer dari Afrika Selatan dan Wakilnya telah ditunjuk Elizabeth Muwanga dari Uganda. Di pundak mereka masih banyak tugas yang menunggu antara lain :

Transfer Police Observer AMIS ke UNAMID… Pada saat ini terdapat 1400 PO pada AMIS untuk dapat diterima pada UNAMID mereka harus menjalani test ulang, apabila lulus mereka akan “berganti baju” menjadi PO UNAMID, plus ditambah lagi PO yang berasal bukan dari Uni Afrika (Indonesia juga sudah siap mengirimkan 4 orang PO di UNAMID dipimpin oleh Kombes Pol Charles Ngili Karo Ops Polda Gorontalo).

Mempersiapkan FPU (Formed Police Unit)…. sesuai mandat UNAMID mempersiapkan 19 (sembilan belas) FPU yang akan bertugas, dan yang akan dalam waktu dekat ini berangkat adalah FPU Nepal (Akan berangkat pada Januari akhir) dan sudah 8 (delapan) negara yang telah berkomitmen untuk mengirimkan FPU nya ke UNAMID yaitu: Burkina Faso, Kamerun, Mesir, Indonesia, Mali, Nigeria, Pakistan dan Senegal.

Sekali lagi … welcome UNAMID jalankan Missi mu untuk menciptakan perdamaian ABADI di Dunia……

2 Komentar

Filed under Darfur, FPU, PBB, police, Polisi, polri, sudan, UNAMID

Peace keeper at Cosmo Magazine….

Hai semua, bersama ini saya tampilkan artikel Peacekeepers Indonesia di seluruh dunia dari  majalah Cosmopolitan edisi terakhir…….
Thanks buat mba galuh (cosmo feature writer) yang menuliskan sedikit tentang saya … :-)


Cosmo 1
cosmo2

3 Komentar

Filed under Darfur, FPU, IDP, PBB, police, Polisi, polri, sudan, UNAMID

Tentara Anak (Children Soldier)

child soldier SudanBagi FPU’ers inilah hal yang paling memusingkan dan paling berbahaya apabila anda ditugaskan di Darfur, Sudan…. Anda harus berhadapan dengan milisi bersenjata dan mereka adalah ANAK – ANAK… faksi – faksi pemberontak di Darfur : SPLA (Sudan People Liberation Army), JEM (Justice Equal Movement), bahkan kontra mereka faksi JANJAWEED dan faksi lainnya menggunakan anak – anak (artinya seseorang dibawah 17 tahun..) sebagai mesin perang mereka. Banyak keuntungan yang didapat kalau menggunakan tentara anak : Yang paling dirasa manfaatnya adalah….. mereka belum dapat berpikir secara logik alias NEKAD… mereka selalu ditempatkan di garis terdepan dalam penyerangan atau jadi TAMENG HIDUP …, kemudian mereka belum terlalu memikirkan kesejahteraan (GAJI, TUNJANGAN) yang penting perut mereka terisi saja…

Cara rekruitment mereka : TIDAK ADA…… mereka diculik dari orang tuanya di IDP (Internal Displaced Person) Camp dari orang tuanya… dibawa ke hutan – hutan… dilatih secara brutal (yang tidak bisa survive selesai… karena mereka kadangkala diadu sesama sampai mati..), dilatih persenjataan dan akhirnya menjadi seorang tentara anak yang brutal dan ganas……

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Khususnya masalah konflik di Darfur, perlu di ingat permasalahanya sudah sangat kompleks… tidak jelas lagi siapa kawan dan siapa lawan…. kalau kita lihat peristiwa bulan lalu di HESKENITA, NYALA (tempat dimana FPU Indonesia akan ditempatkan..) pada waktu sore hari (menjelang buka puasa) diseranglah Site Camp Pasukan Perdamaian Uni Afrika (AMIS = African Mission In Sudan) yang ditempati 150 orang tentara dan civil AMIS oleh kurang lebih 1000 orang pemberontak yang menggunakan tentara anak… terjadilah pembantaian yang memakan korban 10 orang tentara AMIS dan hilang 50 orang lainnya…… pasukan pemberontak membawa apa saja yang dapat mereka bawa : Air, Makanan, Kendaraan, Senjata, Pakaian, Sepatu bahkan tenda tempat mereka tinggal….. Secara logika orang normal kita berpikir, dengan adanya Pasukan Perdamaian mustinya penduduk merasa terlindungi, dan sudah jelas Pasukan Perdamaian tidak mempunyai Mandat untuk menyerang pihak pemberontak…. namun apa yang terjadi…??? ngga heran kalau dosen saya di Coespu bilang : THIS IS THE CRAZIEST WAR EVER HAPPEN (IN SUDAN….)

children soldier in action

Ok FPU’ers bukannya saya menakut – nakuti… tapi itulah kenyataan yang akan kita hadapi…. tetap semangat yaaa !

21 Komentar

Filed under Darfur, FPU, PBB, police, Polisi, polri, sudan, UNAMID

IDP CAMP

IDP (Internal Displaced Person) adalah hal yang pasti terjadi dalam setiap konflik internal dalam suatu negara, contoh nya ngga usah jauh – jauh di Aceh berapa ribu orang Jawa transmigran yang terusir, demikian juga di Kalimantan banyak orang Madura terusir dalam skope lebih global bagaimana orang palestina terusir dari tanah yang di klaim “tanah perjanjian” oleh Kaum Israel…. namun perlu dibedakan juga dengan istilah “Pengungsi” atau “Exhile”, pengungsi adalah penduduk suatu negara yang terusir dari negaranya, contohnya orang Kurdi yang terusir dari Turki, atau Orang Bosnian yang terusir dari negara Serbia.

Di Darfur Sudan permasalahan yang terjadi adalah terusirnya penduduk dari tempat tinggalnya/ kampung halamannya dan mencari tempat yang lebih aman, sehingga mereka menjadi IDP, seperti pernah saya tulis dalam tulisan terdahulu, yang terjadi adalah konflik antara GOS (Goverment Of Sudan) dengan pasukan pemberontak yang tergabung dalam SLA (Sudan Liberation Army) dan JEM (Justice Equal Movement) dan beberapa faksi kecil lainnya, GOS memang sangat kewalahan menhadapi pemberontak ini, karena wilayah yang sangat luas dan daerah yang super extreem, gurun sahara, pegunungan… dibutuhkan orang – orang yang tahu wilayah dengan jelas untuk bisa menghadapi pemberontak…. Contohnya di pegunungan JABBEL MARRA (titik tertingginya 3000 m dpl) bermukim pemberontak dari fraksi JEM, GOS sampai saat ini tidak dapat memasuki pegunungan ini karena kesulitan jalan tembus, mereka hanya bisa menyerang dengan AIR RAID membomb target kemudian kembali. Makanya GOS memberi tugas kepada milisi bayaran “JANJAWEED” untuk menghadapi pemberontak, milisi JANJAWEED yang dalam bahasa arab berarti “SETAN BERKUDA” adalah suku bangsa arab yang nomaden sejak ratusan tahun yang lalu, mereka sangat tangguh dalam segala cuaca dan medan di daerah tersebut, mereka sangat cepat mobilitasnya, karena pada dasarnya mereka selalu berpindah tempat untuk mencari rumput segar buat ternak mereka (pada waktu naik helikopter dari Khortum ke Nyala saya melihat rombongan mereka dengan ribuan ternak dengan barisan panjaaang sekali hampir 2 km, dari onta, kuda, domba, kambing berbaris dengan rapi), sebenarnya pertikaian antara kaum “PENGEMBALA” (JANJAWEED) dengan “PETANI” (Orang FUR/Darfur asli) sudah berlangsung ratusan tahun juga, karena memperebutkan lahan dan sumber air, nah permasalahan inilah yang dimanfaatkan oleh GOS untuk memerangi DARFUR….. dan dari beberapa tulisan di internet terbukti bahwa kompensasi JANJAWEED kalau berhasil menghadapi orang FUR dari GOS adalah setiap tanah/lahan yang berhasil mereka rebut dari pemberontak.

From FOTO DI SUDAN

Taktik GOS ternyata berhasil…. orang FUR tidak berdaya menghadapi JANJAWEED karena pada dasarnya mereka adalah petani dan tidak seperti JANJAWEED yang mobilitasnya tinggi, terbiasa berperang, atau setidak – tidaknya mengahadapi binatang buas atau pencuri ternak.

Maka terusirlah orang – orang FUR dari kampung halamannya sendiri….. (tercatat ada 2,5 juta orang IDP) dari negaranya sendiri, mereka rata – rata pergi ke dekat dari daerah perkotaan, karena di situ banyak bantuan dari NGO internasional, WFP yang menyediakan bahan pangan, air bersih buat mereka sehari – hari. Status mereka menjadi IDP dan dari lembaga – lembaga ini menyediakan KAMP penampungan IDP (IDP CAMP)… di Darfur sendiri terdapat puluhan IDP Camp, yang terbesar terdapat di NYALA dengan hampir 200 ribu IDP’s.

Namun permasalah IDP Camp ternyata bukan hanya memberikan bantuan makanan dan pendidikan, ada masalah lain yaitu ganguan keamanan bagi pengungsi itu sendiri….. tercatat banyak peristiwa perampokan disertai pemerkosaan terhadap para IDP, kelompok – kelompok ini tahu sekali bahwa kebanyakan yang berada di Camp adalah wanita dan anak – anak……. pihak AMIS (African Mission In Sudan, pasukan UNI AFRIKA dengan missi di Darfur) tidak berdaya menghadapi permasalahan keamanan ini…. hingga PBB turun tangan langsung dan mencanangkan HYBRID MISSION yaitu gabungan antara UNI AFRIKA dan PBB menangani suatu missi perdamaian, dengan istilah baru UNAMID (United Nations African Mission In Darfur). Dengan pembagian komponen Militer tetap pada UNI AFRIKA sedangkan Komponen sipil/polisi dari UN.

FPU yang akan disiapkan dari negara – negara kontributor akan bertugas : Menyelamatkan aset dan personil PBB dan Menjaga keamana pada IDP kamp, termasuk dalam rencananya FPU Indonesia akan ditugaskan di Nyala akan mengamankan IDP kamp terbesar itu (rasanya hampir mustahil juga….. 170 org FPU mengamankan 200 ribu orang), jadi di Nyala terdapat 5 IDP kamp dan yang menjadi prioritas ada 3 buah, dengan secara shift bergantian (setiap kamp ada posko tak tetap) dan posko induk di SUPERCAMP yang merupakan markas PBB di Nyala yang panjangnya 5 Km kali 10 Km termasuk lapangan terbangnya (nantinya seluruh komponen PBB ada di sana dari Administratif, RS, Kamp Tentara Uni Afrika, kamp FPU dll)

Nah… Bagi calon – calon FPU Indonesia…. sudah kebayang kan tugasnya ? Selamat berlatih dan berjuang

GBU

From FOTO DI SUDAN

1 Komentar

Filed under Darfur, IDP, PBB, Polisi, polri

SEKOLAH UNTUK PEACEKEEPER

Tulisan ini adalah sekelumit pengalaman saya mengikuti pelatihan di “CENTER OF EXELLENCE STABILITY POLICE UNIT” di VICENZA ITALIA

Pada awalnya setiap pelaksanaan operasi misi perdamaian yang dilakukan oleh PBB selalu terbagi menjadi 2 (dua) satuan tugas yang terdiri dari Multinational Spezialized Unit (MSU) yang lebih dikenal sebagai penugasan militer dalam missi PBB dan Civilian Police (UN CIVPOL), konsep tersebut masih dipertahankan oleh PBB sampai dengan tahun 1990-an. Setelah beberapa misi perdamaian PBB mulai mengevaluasi konsep tradisional tersebut karena dirasakan efektivitasnya mulai berkurang dan tidak efisien, keadaan tersebut ditambah dengan adanya fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap operasi misi perdamaian selalu menghabiskan dana yang sangat besar.

Adanya perbedaan tugas yang besar antara penugasan MSU (Militer dengan persenjataan lengkap/berat) dan CIVPOL (polisi sipil yang tidak bersenjata/terkesan lemah) yang terjadi justru membahayakan komunitas internasional dalam rangka menciptakan kestabilan dan mengakhiri perang yang menyengsarakan masyarakat, sebagai contoh pada saat missi perdamaian PBB di KOSOVO pada tahun 2002 ada demostrasi besar – besaran untuk menuntut kemerdekaan dari Serbia, pada saat chaos ternyata CIVPOL yang ditugaskan PBB tidak bisa berbuat apa – apa, karena mereka tidak mempunyai unit DALMAS dan tidak bersenjata, terpaksa ditugaskanlah MSU (Militer) untuk menangani demonstrasi, tentunya konsep yang berbeda antara Militer dan Polisi menyebabkan banyaknya jatuh korban para demonstran, ini membawa perseden buruk PBB karena tidak menjunjung HAM dengan menugaskan militer untuk menangani demonstrasi.

Atas peristiwa tersebut PBB memikirkan konsep baru, yaitu memperkuat CIVPOL menjadi Stability Police Unit (SPU), dalam bentuk Form Police Unit (FPU), Didalam penugasan FPU selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip kebutuhan, proposional dan akuntabilitas. Semua tindakan yang diambil oleh FPU bertujuan untuk melindungi kehidupan manusia, properti, kebebasan dan martabat manusia.

FORM POLICE UNIT

FPU merupakan pasukan taktis yang bersenjata lengkap yang terdiri dari elemen pasukan pemukul, unit intelijen, penyidik, negosiator, logistik, juru bahasa dan unit reaksi cepat yang terdiri dari 125 – 140 orang. Peralatan dan kelengkapan yang dibawa oleh negara yang tergabung dalam misi perdamaian diadakan oleh masing-masing negara peserta dan pada pelaksanaannya berdasarkan pada nota kesepahaman (MoU) antara United Nation (PBB) dan negara kontributor (PCC).

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya FPU harus mematuhi dan menghormati resolusi Dewan Keamanan PBB, hak azasi manusia, norma –norma yang berlaku, standar peradilan pidana dan undang-undang yang ada di negara tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hak azasi manusia, peradilan pidana dan aturan-aturan PBB. Perlu ditekankan bahwa anggota FPU harus tunduk pada petunjuk/cara dalam penahanan, penggeledahan (memasuki lokasi dan mencari barang bukti) dan penggunaan kekuatan, peralatan dan senjata api yang telah disahkan oleh DPKO.

 

FPU dalam menjalankan tugasnya mempunyai misi eksekutif yang terdiri dari :

1. Perlindungan personil dan fasilitas PBB

FPU harus membantu dalam melindungi personil dan fasilitas PBB dengan mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan resposif terhadap ancaman masa dan hubunganya dengan gangguan masyarakat.

2. Ketentuan keamanan yang mendukung terhadap badan penegak hukum nasional

FPU wajib membantu badan hukum nasional sesuai dengan mandat misi. Sebagian dari fungsinya FPU melaksanakan patroli gabungan dengan badan penegak hukum nasional.

3. Capacity building

Dalam hal ini FPU harus memberikan pelatihan dan petunjuk kepada mitra kerja mereka sesuai dengan masalah-masalah DPKO yang berhubungan dengan reformasi, restrukturisasi dan membentuk kembali badan penegak hukum.

Didalam pelaksanaan di lapangan FPU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Presidential security (Pengamanan Presiden)

2. Security sites (Pengamanan)

3. Anti robery (Anti Perampokan)

4. Crowd control (Penanganan Unjuk Rasa/DALMAS)

5. Patrol Checkpoint

6. VIP escort (Pengawalan VIP)

7. Camp security of FPUs camp (Pengamanan Lokasi di FPU Kamp)

8. Special operation (Operasi Khusus)

9. Weapon escort dan sebagainya (Pengamanan Senjata Api)

Center of Excellence Stability Police Unit (CoESPU)

Untuk mewujudkan stability police unit maka negara-negara yang tergabung di dalam G8 dalam Sea Island Summit Meeting pada Bulan Juni 2004 mengambil inisiatif, yang dituangkan dalam Action Plan and Global Peace Operation Initiative, untuk menyatukan persepsi internasional tentang penggunaan SPU dan program pelatihan terpadu melalui pembentukan Pusat Pelatihan Stability Police Unit atau Center of Excellence Stability Police Unit (CoESPU). Pembentukan CoESPU dipercayakan kepada Italian Carabinieri (semacam BRIMOB) yang dianggap cukup berhasil pada berbagai misi perdamaian PBB melalui keterlibatannya dalam MSU.

Center of Exellence for Stability Police Units (CoESPU) berada di Kota Vicenza, italy adalah pusat pembelajaran dan pelatihan Operasi Perdamaian Dunia (Peace Support Operation). CoESPU bertujuan meningkatkan kemampuan unit-unit polisi sebagai penjaga stabilitas (stability police unit) di daerah-daerah konflik dimana keberadaan Peace Support Operation dibutuhkan. Italian Carabinieri diberi mandat untuk mewujudkan CoESPU sebagai pusat pelatihan dan standard doktrin bagi unit-unit polisi sipil yang akan dikirim ke misi-misi perdamaian internasional.

Pelaksanaan pelatihan polisi perdamaian ini adalah merupakan pelatihan pertama kali yang di ikuti oleh Polri dengan melibatkan Pamen dan Perwira sebanyak 10 (sepuluh) orang, mulai dari tanggal 7 Mei – 24 Juni 2007 untuk Middle management dan 24 Mei – 24 Juni 2007 untuk High Level Management, Masing-masing peserta yang mengikuti program pelatihan baik High dan middle Level Management Course terdiri dari 9 negara : Cameroon, Indonesia, India, Jordania, Kenya, Nigeria, Pakistan, Serbia dan Senegal.

Setelah mengikuti pelatihan di CoESPU para peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut :

1. Pengetahuan tentang Peace Support Operation

2. Pengetahuan tentang Tactical Doktrine ( Doktrin Lapangan) di dalam pelaksanaan tugas misi perdamaian PBB

3. Pengetahuan Hukum Humaniter

4. Pengetahuan Internatinal Law dan International Relationship

5. Pengantar Geopolitics and Peace Keeping

6. Pengenalan International Criminal Court dan International Court of Justice

7. Ketrampilan dan teknik mengatasi unjuk rasa (Crowd Control Techniques)

8. Ketrampilan menjinakkan api di dalam situasi unjuk rasa/demonstrasi

9. Ketrampilan menggunakan senjata api jenis Beretta FS 92/Italia

10. Ketrampilan dan teknik patroli tempur perkotaan di daerah krisis (Bricks)

11. Keterampilan First Aid di daerah operasi

 

UN Certification

Dalam pelaksanaan kegiatan kursus, peserta dari Indonesia juga mengikuti UN Certification yang diselenggarakan UN DPKO dengan materi sebagai berikut: Test Kemampuan Mengemudi, Test Menembak, Test Kemampuan Berbahasa Inggris. Seluruh perwira dari kontingen Indonesia yang mengikuti Middle Management dinyatakan lulus dan layak menerima sertifikasi dari UN (PBB) dan dapat digunakan sebagai persyaratan utama untuk mengikuti misi-misi perdamaian yang dilaksanakan oleh PBB.

 

Kontingen FPU Indonesia

Sebagai wujud peran Indonesia dalam melaksanakan perdamaian dunia, maka Pemerintah Indonesia melalui PTRI (Perwakilan tetap Republik Indonesia) di Markas Besar PBB di New York, telah menunjuk Mabes Polri untuk menyiapkan kontingen FPU pertamanya untuk bertugas di Dharfur, Sudan. Permasalahan yang terjadi di negara ini adalah konflik SARA yang berkepanjangan di wilayah barat Sudan Dharfur, di wilayah ini mayoritas adalah etnis afrika, karena merasa kurang diperhatikan mereka melakukan pemberontakan, permerintah Sudan yang mayoritas etnis Arab tidak mampu menghadapi pemberontakan tersebut, lalu mereka membiayai milisia Arab bernama JANJAWEED, yang terbukti melakukan genosida.

Mabes Polri melalui Deops telah disiapkan 140 orang calon FPU dari Indonesia, dengan pelatihan dipusatkan di Mako Korps Brimob, Kelapa dua. Komandan kontingen yang ditunjuk adalah Akbp JOHNY ASADOMA, Kapolres Binjai, Sumatra Utara. Penulis sendiri berbekal pelatihan di COESPU, ditunjuk sebagai Wakil komandan kontingen FPU, yang direncanakan berangkat pada bulan Desember 2007, dengan lama penugasan satu tahun.

KELULUSAN

12 Komentar

Filed under PBB, Polisi, polri

Indonesia Siap Kirim Pasukan Ke Darfur

Indonesia siap mengirimkan pasukan civilian police ke Darfur, Sudan, bila diminta oleh PBB. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda kepada wartawan, usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Menteri Muda Luar Negeri Perancis, Rama Yade, di Kantor Presiden, Kamis (20/9) petang.

“Selama ini dalam upaya menyelesaikan konflik di Darfur, memang ada penggelaran pasukan yang disiapkan oleh Uni Afrika atau negara-negara Afrika secara kolektif. Menggelar pasukan perdamaian di sana, tapi kelemahannya adalah bahwa Afrika tidak cukup memiliki dukungan logistik manajemen dan dana. Karena itu Dewan Keamanan mengusulkan apa yang disebut operasi gabungan, hybrid operation dengan harapan, kemampuan pasukan perdamaian di Darfur memadai dalam rangka memulihkan situasi disana. Tetapi dalam resolusi yang disahkan Dewan Keamanan beberapa minggu lalu. Prioritas diberikan kepada Afrika, dalam hal pasukan dari Afrika tidak cukup memadai jumlahnya, maka PBB meminta negara-negara termasuk Indonesia untuk ancang-ancang menyiapkan pasukan ke Darfur,” kata Menlu.

“Kita memang didekati oleh PBB untuk pertama mengirimkan civillian police dari Polri, bahkan pendekatan pendahuluan sudah ada dan Polri sudah mengirim 6 perwira untuk mencermati perkembangan situasi di lapangan untuk observasi. Berdasarkan laporan dari tim ini, pembicaraan lebih lanjut dengan markas besar PBB baru akan dipastikan penggelarannya. Ancar-ancar sekitar 150 personil civilian police, yang berkaitan dengan tentara kita juga dijajaki apakah Indonesia bersedia untuk memenuhi kebutuhan, dan dari kita diharapkan sekitar 1000 personil yang merupakan kombinasi dari unit – unit yang berbeda,” lanjut Menlu.

“Saya katakan ancang-ancang karena nampaknya dengan dukungan logistik dan dana dari PBB, jumlah pasukan dari Afrika cukup banyak. Dengan kata lain, bisa jadi pasukan dari negara-negara di luar Afrika tidak diperlukan. Kita siap saja, karena tidak kurang Sudan sendiri sudah sangat mengharapkan kalau Indonesia bisa kontribusi,” tambahnya.

Kebutuhannya pasukan di Darfur, dikatakan Menlu, sekitar 20.000 personil. “Karena itu nampaknya Afrika bisa memenuhi. Afrika memang organisasi sub regionalnya itu seperti bagian selatan ada 14 negara, punya alokasi mengerahkan satu brigade pasukan barat juga begitu, serta Afrika bagian timur. Jadi dalam hal ada malapetaka, keperluan penggelaran pasukan cukup mampu. Kelemahannya memang di logistik dan dana. Karena itu ketika dana ini dijamin pengadaannya oleh PBB, nampaknya mereka mampu,” kata Menlu.

Menlu menjelaskan bahwa yang meminta Indonesia ancang-ancang itu dari PBB karena ada unit pasukan perdamaian, termasuk jumlah angka yang dibutuhkan. Mengenai pemilihan civilian police, dikatakan Menlu bahwa pilihan itu lebih realistis sekarang ini untuk di Darfur. Mengenai waktu pastinya, Menlu mengatakan lebih cepat lebih baik. “Prinsipnya, karena konfliknya sudah lama, lebih cepat lebih baik, tapi kita harus hati-hati jangan cepat-cepat berkesimpulan kita akan mengirim. Prinsipnya kita sedia, tapi apakah diperlukan,” katanya.

————————-

Sebagai tambahan informasi, bahwa memang saat ini di Sudan terdapat 2 misi, yang pertama adalah AMIS (African union Mission in Sudan) , dengan wilayah operasi di Darfur (tidak di semua wilayah Sudan, walau HQ/Markas Besarnya bertempat di Khartoum), keberadaan mereka memang untuk menyelesaikan konflik di Darfur. walaupun hingga saat ini belum bisa terselesaikan karena berbagai faktor (politik, ekonomi, SARA, dll), wilayah Sudan lainnya juga bergolak yaitu antara Utara (Pemerintah Pusat Sudan) dengan Selatan (pemberontak SPLM/A).

Pada Januari 2005 telah ditandatangani perjanjian damai antara Utara-Selatan (Comprehensive Peace Agreement), kemudian kedua pihak (yang bersepakat) mengundang UN untuk mengawasi pelaksanaan CPA tsb, dengan dikeluarkannya UN Resolusi 1590 (Maret 2005). UN mulai dengan misi UNAMIS kemudian berubah menjadi UNMIS. Pada resolusi PBB tesebut tidak secara spesifik menyebutkan CPA ataupun mission area, tetapi menyebutkan diundang oleh Pemerintah Sudan. Itulan sebabnya keberadaan UNMIS saat ini juga menangani sedikit masalah Darfur, walaupun konsentrasi tugas pada wilayah Utara-Selatan.

Di Darfur, UNMIS hanya mengirimkan petugas sipil untuk Humanitarian Aids serta beberapa Police Advisor (yang bertugas temporary, tetapi homebase di Khartoum) untuk mendukung pelaksanaan ditribusi bantuan kemanusiaan tersebut. Masalah pengamanan diserahkan kepada AMIS. Kegiatan UNMIS di Darfur saat ini disebut sebagai Light Support Operation (LSP) bukan HSP (Heavy Support Package).

Kontribusi UN hanya memberikan bantuan kemanusiaan pada masalah pangan serta kesehatan tapi tidak infrastruktur, khususnya kepada pengungsi di IDP camps yang tersebar di beberapa daerah di Darfur. Setelah melalui beberapa kali pembicaraan antara UN dengan AU (African Union), maka disepakai untuk dilaksanakan UNAMID (United Nations-African Mission in Darfur) sebagai Hybrid Operation, serta telah dikeluarkan resolusi PBB 1769 untuk hal tersebut. Dalam Resolusi PBB disebutkan bahwa Hybrid Ops akan dimulai pada Oktober 2007, dengan peran bahwa AMIS bertanggungjawab terhadap para
combatan & ex-combatants (DDR process) sedangkan PBB akan melaksanakan Heavy Support Package dengan mengirimkan beberapa organisasi PBB (WFP, UNHCR, Human rights Commission, etc), serta menjaga stabilitas Kamtibmas (khususnya di IDP camps dan distribusi bantuan kemanusiaan) dengan mengirimkan Police Advisor dan Formed Police Unit (UN FPU). Indonesia sudah menyiapkan 1 FPU, dan telah dilaksanakan peninjauan lapangan ke 4 lokasi di Darfur pada 15-22 September 2007 lalu. Sesuai rencana bahwa FPU POLRI akan berangkat ke darfur pada akhir 2007 ini.

Mengenai misi UNMIS, selain 10 Milobs (Military Observer) dari TNI yang sudah berada disini, saat ini sudah berada 6 Perwira POLRI sebagai Police Advisor, direncanakan masa penugasan selama 1 tahun dan setelah itu akan dilakukan rotasi untuk menjaga kesinambungan keberadaan POLRI pada misi ini (UNMIS).

Berita terkini, Ary Laksmana Widjaya ditempatkan sebagai Chief of Strategic Analysis Cell, Reform & Restructuring Unit, UNMIS Police MHQ Khartoum Sudan, sedangkan 5 Perwira yang baru tiba bergabung, telah selesai melaksanakan Induction Training dan per 1 Oktober 2007, akan ditempatkan di beberapa tempat: AKBP Budi Santoso (R&R Unit UNMIS Police MHQ), AKBP Kumpul & Kompol Da Costa ( Kadugli Team Site, Sector North), Kompol Tommy Aria & AKP Endo P. (Sector Juba, South).

Mohon doa restu sukses mengemban misi dan keselamatan selama Kontingen FPU Garuda XXII-2 bertugas di Darfur Region, kami senantiasa berupaya memberikan dedikasi dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia, membawa harum citra bangsa dan terus mengibarkan gelora merah putih di forum multi-lateral sepertu United Nations Peacekeeping.

Tulisan saya di http://Pralangga.org

21 Komentar

Filed under Darfur, IDP, PBB, Polisi, polri

Survey ke Darfur, Sudan


Menyambung tulisan saya terdahulu, pada awalnya saya kira krisis di Sudan terjadi karena pertikaian antar ras, memang betul itu dalam konteks UNMIS (United Nation Mission In Sudan) yang menengahi konflik antara daerah Sudan Utara dengan Selatan, yang jelas di sini lebih kental unsur Sara, dimulai ketika pemerintah Sudan Khortum menggunakan hukum syariah secara nasional, tentu saja tidak bisa diterima oleh penduduk Sudan selatan yang mayoritas keturunan afrika dan Non Muslim. Memang pusat pemerintahan Khortum didominasi oleh warga Sudan keturunan Arab, maka terjadilah perang sipil dari 1994 dan baru berakhir 2 tahun yang lalu, UN sebagai mediator telah menemukan kedua belah pihak Selatan dan Utara, dan mencpai kesepakatan antara lain : Presiden Sudan mempunyai 2 wakil presiden yaitu Wapres dari Utara dan Wapres Selatan, demikian juga untuk penegakan hukum : di wilayah selatan tidak terikat hukum Syariah, demikian juga untuk kepolisian : ada dua kepolisian di Sudan : Kepolisian Sudan Utara dan Sudan selatan, Semenjak ada kesepakatan itu konflik mereda, dan dalam perjanjian akan ada Referendum tahun 2010 untuk menentukan apakah Selatan akan melepaskan diri atau tidak.

Namun lain halnya dengan wilayah Darfur (asal kata dari suku utamanya Fur, artinya orang dari tanah Fur), permasalahannya lain lagi, kalau saya lihat permasalahan utamanya adalah kesenjangan antara pusat dan daerah, sudah lama sekali wilayah Darfur di marginalisasi oleh pemerintah pusa/GoS (Goverment Of Sudan), padahal penduduk darfur tahu benar di wilayah mereka ditemukan cadangan minyak yang sangat besar, makanya mereka melakukan pemberontakan, tapi kebijakan yang kurang pas dilakukan oleh pemerintah Sudan : mereka menggunakan milisi Arab yang disebut JANJAWEED (bhs arab: setan berkuda) untuk melawan pemberontakan, padahal milisi ini bukan penduduk asli Darfur kebanyakan dari perbatasan Libia dan hidup mengembara, mungkin mereka dijanjikan akan mendapat tanah di Darfur, hingga terjadi pengusiran besar – besaran warga Darfur dari tanah mereka (suku Fur beragama Muslim), dan celakanya mereka juga mengusir rekan mereka sesama keturunan Arab yang menetap di Darfur (misalnya dari suku Zaghawa), jadi perang ini malah menjadi perang Tribalisme, karena ada beberapa suku lainya yg direkrut pemerintah untuk melawan pemberontak (catatan: di Darfur ada 100 lebih suku). Gos praktis hanya menguasai daerah perkotaan.

Jadi bingung kan ? Saya saja bingung… dan inilah informasi awal yang didapat pada kegiatan survey ke missi selama 1 minggu, dari tanggal 14 sd 22 Sept yang lalu.

22 Komentar

Filed under Darfur, IDP, PBB, Polisi, polri, sudan

Sudan here we come……

 

peta sudan

Tidak pernah terbayangkan pada suatu saat saya bisa menginjak benua Afrika, sampai suatu siang saya di telp oleh seseorang Kombes di Mabes Polri yang menunjuk saya sebagai Wakil komandan Kontingen Polisi Indonesia pada missi PBB di Sudan, memang sebulan yang lalu saya baru pulang dari pelatihan FORM POLICE UNIT di Vicenza Italy, konsep FPU adalah bentuk baru penugasan kepolisian internasional pada setiap penugasan misi perdamaian PBB. FPU adalah suatu unit kepolisian yang mempunyai kemampuan taktis dan teknis dalam menghadapi setiap situasi darurat di suatu negara yang terdapat konflik internal. Konsepnya lebih dekap dengan gerakan militer, artinya dalam suatu kesatuan utuh (setingkat kompi) menempati suatu barak, menguasai suatu wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, mempunyai mobilitas yang tinggi, siap menghadapi kontak senjata atau kriminal tingkat tinggi yang menggunakan senjata, yang jelas dari Indonesia telah dipersiapkan FPU dari Brimob. (tentu saja polisi umum tidak mempunyai kemampuan seperti ini), dan mungkin dari 140 orang calon FPU Indonesia, mungkin hanya saya yang berasal dari polisi umum.

Kontingen FPU Indonesia direncanakan akan berangkat bulan desember 2007, dan direncanakan akan bertugas selama 1 tahun. Problem utama di Sudan adalah adanya pertikaian di dalam negara mereka di bagian barat Sudan, tepatnya di Dharfur, konflik yang terjadi memang lebi ke SARA, antara masyarakat Dharfur yang berkulit hitam yang merasa ditinggalkan oleh pemerintah pusat Sudan yang mayoritas keturunan Arab, dalam menghadapi konflik dan pemberontakan ini pemerintah Sudan menggunakan Milisi JANJAWEED yang merupakan suku pengembara keturunan Arab. Tugas FPU nantinya adalah membuat kedua pihak ini untuk tidak saling menyerang.

Memang kesulitan yang pati akan dihadapi adalah kami masih meraba – raba tentang Sikon di tempat tugas kami nantinya, wajar karena kami merupakan kontingen FPU pertama dari Indonesia, sebelum ini memang sudah banyak anggota Polri yang pernah ikut missi PBB, seperti di Kamboja, Namibia dan Bosnia Hercegovina. (saya sendiri pernah ikut missi ke bosnia tahun 1997) tapi sangat berbeda dengan FPU, pada waktu itu kami semua merupakan bagian dari CIVPOL (Civilian Police), dalam tugasnya kami lebih individual, dan dicampur dengan CIVPOL dari negara lain dan dengan penempatan di wilayah tugas yang berpencar.

Ok, saya mengharapkan doa restu dari semua yang membaca blog ini, mudah – mudahan tugas ini  bisa berhasil dan bisa pulang dengan selamat.

53 Komentar

Filed under Darfur, IDP, PBB, Polisi, sudan

CoESPU (Center of Excelence Stability Police Unit)

This June I ordered from INP HQ to attend a course in Italy named CoESPU (Center of Excelence Stability Police Unit), sound strange huh ? so untill the opening of the course I didn’t know what the porpuse of this course….

This course is located in Carabinieri academy in Vicenza, Italy. Previously it was the school of Carabinieri warrant officer, nowdays by the help of G-8 countries this intitution has change to be international police training center. The main task of this institution is to make Stability Police Unit (SPU) wich spesified to deployed to any UN Misssion in all the world. Their job is to stabilize any civilian clash yet the UN by the mandate of Security Counsil has take a part in that particular place……

( this is a 1 st part )

1 Komentar

Filed under Polisi, polri