Jangan sampai Lo kasus ber-Medsos

Screenshot_20200412-125200_GoogleYes bro and sis, gue mau posting dikit bagaimana perilaku bermedsos yang benar, jangan sampai lo jadi kasus dan dilaporkan sesorang gara – gara postingan lo di medsos, dan jangan lupa juga bahwa polis juga bisa membuat Laporan polisi (model A) tanpa menunggu orang melapor, apabila dianggap postingan lo membuat resah masyarakat. Lo sering liat di berita banyak penggiat Medsos ditangkap polisi karena postingannya, tapi kok banyak juga yang selamat, kadang ada masyarakat yang bertanya kenapa sih mengkritik ngga boleh, kok polisi seolah – olah membungkam kebebasan berbicara seseorang ? Weits tunggu dulu, semua hal tersebut di larang karena ada aturan pidana yang melarangnya, makanya kita sebagai penggiat medsos harus cerdas, jangan sampai off side dan kita sendiri terjebak dengan apa yang kita posting dan comment.

Pada intinya ada beberapa undang – undang yang harus kalian waspadai, dalam bermedsos ada beberapa aturan pidana yang mengikat seperti, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE nomor 11/2008 dan dirubah menjadi UU no 19/2016), Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Peraturan Hukum Pidana (UU no 1/1946), UU 44/2008 tentang Pornografi serta UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU No 40/2008).

Rambu – rambunya begini bro and sis, lo harus hindari postingan atau comment, yang bersifat:

Bohong atau Hoax
Segala konten yang tidak benar atau Hoax, terhadap konsumen (pasal 27 ayat 1) atau Hoax yang menyangkut SARA (Pasal 27 ayat 2)

Rasis
Kebencian terhadap etnis atau agama tertentu, sudah diatur dalam UU No 40/2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis (Pasal 16 dan 17), kalian bisa dipidana kalau postingan di medsos berbau kebencian dengan dasar SARA

Membuat onar masyarakat
Dalam UU no 1/1946 tentang Peraturan Pidana, dalam pasal 14 dan 15 bisa dipidana apabila sebuah postingan dapat menimbulkan keonaran dalam masyarakat.

Menghina Pemerintah/Penguasa
Dalam pasal 207 KUHP, dapat dipidana kalau melakukan penghinaan terhadap pemerintah/ penguasa termasuk Presiden, DPR serta perangkatnya.

Memuat dan Menyebarkan Pornografi
Hal ini diatur dalam UU Pornografi UU no 44/2008 pasal 4 dan 6 serta UU ITE pasal 27 ayat 1, hati hati ya gaess.

Selama ini banyak yang beranggapan bahwa ada kriminalisasi terhadap pengkritik2 pemerintah, perintah dalam hal ini Polri bersikap semena – mena dengan menangkapi oposisi, sebenarnya tidak demikian, banyak juga kan kaum oposisi yang berseberangan denga pemerintah dengan konsisten tetap meyuarakan kritik terhadap pemerintah, namun mereka berlaku cerdik dengan tidak pernah off side menggunakan kata – kata dalam postingannya yang dapat dipidana, Bagaimana sih caranya ? coba ikuti rambu- diatas, kalau lo tidak melanggar batas pasal2 diatas,  pasti tetap bisa menyuarakan isi hati lo walaupun lo oposan sekalipun, intinya ingat “Think before Sharing” atau bahasa gaulnya “SARING SEBELUM SHARING”, dijamin deh lo bakal aman dan tidur nyenyak, selamat ber medsos ria.