Amoy Singkawang Korban Perdagangan Orang di Tiongkok

singkawangSejumlah kasus terkait WNI meningkat di RRT yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).  Tulisan ini bertujuan agar pencegahan dapat dilakukan di dalam negeri terutama di daerah Singkawang, Pontianak, dengan pengetatan pemberian paspor dan upaya­ upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman (misalnya melalui kegiatan sosialisasi) akan kasus penipuan atau penjualan orang berkedok pernikahan.

Dengan meningkatnya hubungan kerjasama RI – RRT, permasalahan kekonsuleran yang ditangani oleh KBRI Beijing juga semakin meningkat, terutama kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berdasarkan data pada tahun 2012, kasus terkait TPPO belum ada (jumlah 0), tahun 2013 terdapat 1 kasus, tahun 2014 terdapat 1 kasus, tahun 2015 terdapat 88 kasus. Untuk tahun 2016, sebelum pertengahan tahun pada bulan Juli 2016 telah mencapai tidak kurang dari 70 kasus yang ditangani oleh KBRI Beijing.

Sebagian besar kasus terkait trend baru yaitu kasus yang melibatkan perjodohan antara WNI dengan WN RRT di mana anak-anak berusia di bawah umur yang menjadi korban perjodohan yang tidak bertanggung jawab.

Berbagai faktor yang memicu peningkatan kasus penjualan perempuan dan anak-anak dengan kedok perjodohan, antara lain tingginya keuntungan yang didapat oleh para agen. Menurut pengakuan salah seorang pelapor, agen di Pontianak bahkan mencari perempuan untuk dijodohkan ini dengan metode door to door, serta meminta para perempuan mengajak teman-temannya untuk diberangkatkan ke RRT.  Namun tidak semua mengetahui bahwa mereka diberangkatkan untuk dinikahkan. Beberapa pelapor yang berusia relatif muda mengaku dijanjikan pekerjaan di RRT, bukan untuk dinikahkan.

Sebelum perempuan dibawa ke RRT, biasanya tindak kejahatan terjadi yaitu pemalsuan data. Umumnya perempuan berusia belasan tahun direkayasa identitasnya sehingga dipaspor menjadi berusia 21 tahun sesuai dengan usia minimal perempuan untuk menikah di RRT, sementara usia di atas 30 tahun atau bahkan 40 tahun dipalsukan sehingga menjadi 30 tahun untuk mengelabui keluarqa dan calon suami. Sebagian mengaku baru mengetahui identitasnya dipalsukan setelah paspor jadi dan diintimidasi untuk tetap berangkat.

Sistem perjodohan ini dapat juga dikategorikan sebagai penjualan orang secara terselubung, dimana calon korban tidak sepenuhnya mengetahui latar belakang dan identitas calon suami. Setelah dibawa ke RRT, korban juga diperas tenaganya dipaksa untuk membantu keluarga di ladang atau bekerja di tempat lainnya. Beberapa kasus tidak dapat diselesaikan karena KBRI Beijing kehilangan kontak, dengan pelapor/korban. Terdapat dugaan kuat bahwa korban dijual ke pihak lain (dialihtangankan) untuk mengurangi resiko kerugian atas uang yang telah dikeluarkan.

Beberapa faktor yang memicu peningkatan kasus-kasus tersebut di antaranya adalah keuntungan yang menggiurkan bagi para agen atau pelaku, kemudahan membuat identitas palsu dan visa ke RRT, belum kuatnya penegakan hukum bagi para pelaku. Sementara di sisi korban, faktor pendorong yang berkontribusi meningkatkan kasus TPPO adalah motivasi ekonomi, kurangnya pendidikan, kurangnya pengetahuan akan situasi kerja dan peraturan tenaga kerja di RRT, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman adanya kejahatan perdagangan orang.

Perekonomian RRT yang meningkat pesat juga turut menimbulkan gambaran semu bahwa semua penduduk RRT hidup lebih dari berkecukupan. Sementara sebagian besar yang mencari istri dengan sistem perjodohan ini juga bukan orang seperti yang diharapkan (berpendidikari tinggi dan berstatus ekonomi sangat baik).

Dilain pihak, tidak sebandingnya jumlah antara laki-laki dan perempuan di RRT terutama di daerah pedesaan yang terpencil, mendorong laki-laki harus mencari perempuan dari negara lain. Daerah terpencil dengan perekonomian kurang berkembang mendorong banyaknya perempuan pergi ke kota-kota yang lebih besar untuk bekerja, sehingga daerah tersebut semakin kekurangan perempuan. Dalam kasus yang diterima KBRI (korban melarikan diri ke KBRI Beijing), umumnya ini terjadi di daerah pedesaan di Provinsi Anhui, Provinsi Hebei, dan Provinsi Fujian.

Di Indonesia, daerah Singkawang yang memiliki mayoritas etnis Tionghoa, perempuan etnis Tionghoa dari Singkawang menjadi lebih rentan masuk perangkap perjodohan melalui agen tersebut. Kemampuan bahasa (mayoritas adalah orang Hakka) menjadi nilai tambah untuk dijodohkan dengan laki-laki RRT, dan motivasi ekonomi serta tingkat pendidikan yang rendah mendorong perempuan Singkawang menjadi pihak yang vulnerable dan sasaran empuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan data Biro Kependudukan Catatan Sipil Kalimantan Barat terdapat 113.290 perempuan di Singkawang hingga Juni 2016 dari total 2.586.576 penduduk perempuan di Kalimantan Barat. Data tersebut tidak dapat mengidentifikasi jumlah penduduk etnis Tionghoa Singkawang. Namun, dalam pengamatan KBRI, rata-rata perempuan etnis Tionghoa yang terjebak dalam perjodohan ini juga adalah beragama Budha.

Kemajuan teknologi dan kemudahan transportasi juga turut mendukung peningkatan kejahatan perdagangan orang yang menjadi tanpa batas dan dapat menjangkau ke daerah daerah terpencil khususnya di Indonesia, sementara implementasi penegakan hukum masih tertinggal jauh.

Modus TPPO melalui praktik perjodohan

1. Wilayah perekrutan di Indonesia:
Singkawang, Pontianak (untuk agen langsung). Daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya,  juga mulai dibidik tetapi tidak sebanyak Singkawang dan biasanya terdapat peran internet (perkenalan melalui Internet).

2. Identifikasi Korban:
Perempuan usia belasan tahun hingga 40 tahun , etnis keturunan Tionghoa, bukan pekerja.

3. Persyaratan yang diminta:
Perempuan, penampilan menarik, muda, biasanya adalah etnis keturunan Tionghoa.

4. Yang dijanjikan:
Jalan-jalan sebentar (2 bulan), bekerja, menikah

5. Setelah tiba di RRT:
Menikah dan dipekerjakan dengan keluarga pihak suami apakah untuk mengurus rumah tangga saja atau termasuk juga bekerja di ladang, toko (bila keluarga memiliki toko). Ia harus bekerja mengingat tidak akan diberi makan bila tidak bekerja, sebagian mengaku tidak hanya mengurus rumah tangga dan ladang tetapi bekerja di rumah makan milik tetangga agar dapat memiliki uang ( karena suami tidak memberi uang)

6. Modus:
Menawarkan perempuan keturunan etnis Tionghoa yang perekonomiannya kurang mampu, usia anak-anak (belasan tahun) dijanjikan pekerjaan atau sekedar diajak jalan-jalan ke RRT selama 1-2 bulan untuk “lihat-lihat”, untuk perempuan yang memang berminat menikah (atau pernah menikah) ditawarkan calon suami laki-laki muda dari RRT. Fotonya kemudian dikirim ke calon suami, bila setuju korban langsung dibawa ke RRT (korban tidak harus selalu melihat foto calon suami terlebih dahulu). Korban atau keluarganya biasanya diberikan uang 15 – 20 juta atau “diberi pinjaman” 20 juta secara angsuran yang bisa digantikan setelah ada pekerjaan di RRT.

Korban masuk RRT dengan visa turis dan sebagian ada juga yang masuk dengan visa yang disponsori oleh WN RRT sehingga mendapat visa untuk 3 bulan. Di RRT semua telah disiapkan sehingga bisa langsung dinikahkan begitu tiba. Namun tidak sedikit pula yang tidak langsung dinikahkan (untuk perempuan yang masih di bawah 20 tahun) baru akan dinikahkan secara resmi setelah hamil 3 bulan. Selama belum hamil 3 bulan belum dinikahkan tetapi dipekerjakan juga secara paksa selain diperlakukan sebagai istri dan menantu. Agen di RRT mendapatkan uang sejumlah 160.000 – 200.000 RMB untuk mendatangkan seorang perempuan untuk dinikahkan dan memberikan bagian 40.000 – 50.000 RMB kepada agen di Indonesia. Selain mengajak perempuan secara langsung, agen juga meminta perempuan mengajak teman-temannya atau keluarganya yang lain. Agen biasanya berada di lobi hotel melati dan berpindah- pindah tempat.

7. ldentifikasi pelaku:
WN RRT sebagai agen di RRT, WNI sebagai agen di Pontianak biasanya memiliki saudara atau teman ‘yang “bertugas” di Jakarta untuk mengurus ·dokumen dan membantu memberangkatkan (rute Pontianak – Jakarta – RRT masuk dari Guangzhou, atau rute Pontianak – Jakarta – Kuala Lumpur – Guangzhou)

8. Perekrut atau Sponsor:
“Teman” atau “kenalan” korban juga sering kali dijadikan sponsor untuk merekrut korban lainnya sebelum korban tersebut menyadari dirinya tertipu.

9. Penyebab/ Faktor pendorong:
Faktor ekonomi dan masalah hutang, kebutuhan untuk menikah dan membantu keluarga (untuk perempuan usia belasan tahun), anggapan bahwa semua WN RRT kaya, hidup mewah dan enak.

Perbandingan laki dan perempuan yang tidak seimbang di RRT (khususnya daerah yang cukup terpencil) juga menjadi pendorong laki – laki di desa mencari perempuan dari Luar Negeri dengan bantuan agen mengingat perempuan di pedesaan terpencil di RRT pergi mencari penghidupan yang lebih baik di kota-kota sekitarnya.

(Bersambung ke bagian II…..)

sumber : tulisan dari KBRI Beijing

Tinggalkan komentar

Filed under Kriminal, Polisi, polri, Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s