Politik Perkauman di Malaysia

Setelah berada di Malaysia selama 5 bulan dan beruntung kebetulan berada pada satu masa yang penting bagi Malaysia yaitu Pilihan Raya Umum ke 13 (PRU13), saya bisa sedikit membaca peta perpolitikan di Malaysia yang menurut saya cukup menarik untuk disimak, tentunya dalam tulisan ini saya harus melihat dari sisi seorang warga Indonesia yang kebetulan berada di Malaysia.

Latar Belakang

– Malaysia mendapat kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957 namun pada saat itu belum termasuk Malaysia timur yaitu Serawak dan Sabah yang mendapat kemerdekaan pada tahun 1963, dan pada saat itulah dibentuk Federasi Malaysia yang terdiri dari Malaysia Barat dan Timur.

– Malaysia menganut sistem Konstitusional Federal Monarki, model ini sama persis dengan sistim di Westminter di Inggris Raya. Kepala negara ialah Yang dipertuan Agung dengan keunikan diangkat secara rotasi diantara 9 Kesultanan yang ada di Malaysia dengan masa jabatan 5 tahun, sedangkan kepala Pemerintahan diemban oleh Perdana Menteri dengan masa jabatan juga 5 tahun.

– Parlemen di Malaysia ada di tingkat Federal dan di Negara Bagian, di tingkat Federal terdapat 222 Kursi yang diperebutkan melalui Pemilihan Umum dan 70 Senator yang diangkat, 26 oleh pemerintah Negara Bagian dan 44 orang diangkat oleh Yang dipertuan Agung melalui usulan Perdana Menteri.

Perpolitikan di Malaysia

– Tidak seperti Pemilihan umum di Indonesia menganut sistem proporsional, di Malaysia menganut Sistem Single member constituencies artinya hanya ada satu wakil dari satu daerah pemilihan, kalau digambarkan mungkin seperti pemilihan di daerah Titiwangsa Kuala Lumpur yang memperebutkan hanya 1 kursi dengan Jumlah pemilihnya sejumlah 49 ribu orang adalah sama dengan misalnya daerah Lawas di Serawak memperebutkan 1 Kursi dengan Jumlah pemilih 18 ribu.

– Di Malaysia tidak ada pemilihan Perdana Menteri secara langsung, koalisi yang menang dalam Simple Majoriti (50% + 1) menunjuk seorang Perdana Menteri, Menjadi seorang PM harus terlebih dulu terpilih sebagai wakil dalam Parlemen dalam pemilu. Demikian menteri menteri dalam kabinet, mereka harus anggota parlemen yang dipilih rakyat, PM bisa mengangkat menteri yang non anggota Parlemen, tapi harus mengangkat seorang menjadi Senator terlebih dahulu.

Keistimewaan Politik Bagi Bumiputra

– Data Demografik penduduk Malaysia terdiri dari 50.4% ras Melayu, 23.7% China, 11.0% Orang asli (Dayak, Iban, Kadazan, suku asli), 7.1% India dan 7.8% lain – lain. Berdasarkan konstitusi, Penduduk Malaysia Bumiputra yaitu etnis Melayu, Dayak, Iban, Kadazan dan suku asli mendapat keistimewaan dalam mendapatkan pekerjaan (diutamakan dalam menjadi pegawai pemerintah/PNS/Polisi/militer), beasiswa sekolah, Perumahan Murah dan Pinjaman uang. Sebagai contoh penduduk bumiputra apabila membeli rumah mereka mendapat 7% lebih murah.

Partai Politik di Malaysia

Partai politik di Malaysia mengerucut menjadi 2 bagian besar, yaitu partai – partai yang dibawah Barisan Nasional, yang semenjak kemerdekaan masih berada di pemerintahan dan belum pernah terkalahkan, yaitu terdiri dari:

United Malays National Organization (UMNO), Malaysian Chinese Association (MCA), Malaysian Indian Congress (MIC), Gerakan Rakyat Malaysia (Malaysian People’s Movement), People’s Progressive Party, Parti Pesaka Bumiputera Bersatu, Sarawak United People’s Party, Sabah Progressive Party, Parti Bersatu Sabah, Liberal Democratic Party, Parti Bersatu Rakyat Sabah, United Pasokmomogun Kadazandusun Murut Organisation, Sarawak Progressive Democratic Party.

Kemudian aliansi koalisi yang diberi nama Pakatan Rakyat (Peoples Pact) yang terdiri dari People’s Justice Party / Partai Keadilan rakyat (PKR), Democratic Action Party (DAP) dan Pan-Malaysian Islamic Party (PAS)

Bila kita lihat dalam komposisi partai dalam Barisan Nasional terlihat jelas bahwa Partai yang beridentitas etnis terutama 3 besar partainya yaitu UMNO, MCA dan MIC yang merepresentasikan Melayu , India dan China.

Hasil Pilihan Raya Umum ke 13

Hasil PRU 13 ini terlihat suatu hal yang unik, kalau melihat dari jumlah pemilih pihak oposisi mendapat suara lebih banyak dari BN, total pemilih untuk sejumlah 5,6 Juta pemilih dibandingkan BN yang hanya mendapat 5,2 juta pemilih. Namun ternyata lebih banyak pemilih tidak menentukan kemenangan, buktinya dalam penentuan BN menang dgn 133 kursi sedangkan oposisi hanya mendapat 89 Kursi dari total 222 kursi yang diperebutkan. Hal ini dimungkinkan karena seperti disebutkan terdahulu di Malaysia tidak menganut sistem proporsional. Suara terbesar oposisi kebanyakan berada di kota besar yang memang padat penduduknya, namun suara yang banyak tersebut sama dengan daerah kantong BN yang sedikit penduduknya, padahal kursi yang diperebutkan sama. Dari 9 Negara bagian di Malaysia, plus Sabah dan Serawak daerah yang mendapat kemenangan oposisi adalah Kelantan, Penang dan Selangor serta wilayah Federal Kuala Lumpur.

Pergeseran Pemilih

Yang paling menarik dari pemilu Malaysia kali ini adalah warga China menarik dukungannya dari Barisan Nasional. Representasi China di BN, Malaysian Chinese Association (MCA) dari semula 15 kursi parlemen kini hanya 4 kursi. Padahal sebelumnya BN melalui partai melayu UMNO bisa bertindak sebagai big brother dan pengayom bagi golongan China dan India. Berdasarkan banyak media sosial dan blog independen yang saya baca, hal ini terjadi karena warga China merasa wakil mereka di MCA kurang membela kepentingan mereka. Masih ada perbedaan perlakuan terhadap warganegara terutama dengan masih diberikan hak keistimewaan terhadap golongan tertentu. Hal ini menimbulkan kekecewaan dari mereka yang merasa “terpinggirkan” sebagai warga negara Malaysia.

Hal ini menimbulkan kekuatiran banyak orang bahwa politik di Malaysia lebih mengerucut kepada politik perkauman, tentunya akan berdampak buruk bagi perkembangan politik Malaysia kedepan, masing masing kaum dengan partai politiknya sendiri. Sementara Perbandingan Demografi penduduk Malaysia selalu berubah dinamis, sehingga bisa terjadi persaingan tidak sehat antara kaum dalam memperebutkan dominasinya.

Sepertinya konsep berbangsa harus mulai dipikirkan kembali dalam masyarakat malaysia, apakah masih perlu dipertahankan hak keistimewaan bagi warga negara tertentu ?

Hal yang terjadi di Malaysia persis juga yang terjadi di negara Fiji dimana penduduk asli negara itu sudah berbanding sama dengan warga India yang didatangkan kolonial Inggris ratusan tahun yang lalu. Demikian juga kaum China dan India di Malaysia, apakah mereka dikatakan bukan warganegara “asli” Malaysia ? Apakah mereka bisa memilih dimana mereka harus dilahirkan ? lebih ekstrimnya lagi apakah kaum China dan India yang beberapa generasi tinggal di Malaysia harus kembali ke tanah air mereka ? Mudah – mudahan issue ini segera mendapat jalan keluar yang win – win solution.

4 Komentar

Filed under Malaysia

4 responses to “Politik Perkauman di Malaysia

  1. Yang menarik dalam artikel ini bagi saya adalah ke istimewaan Bumiputranya…Inilah yg tidak ada di Indonesia, Bumiputra makin terpinggirkan dg multisistem yg diterapkan malah semakin ruwet….

  2. Lain ladang lain belalang, Lain Negara lain aturan, mampir juga ya ke blog saya myfamilylifestyle.blogspot.com

  3. Deddy Faisal

    terima kasih di atas pemerhatiannya. salam muhibbah dari saya.

  4. Lyd

    Lain padang lain belalang. Politik Malaysia dah tercorakkan demikian oleh penjajah British. Melayu dan lain2 pribumi mendapat keistimewaan berbentuk quota khusus, manakala non-pribumi mendapat keistimewaan untuk bebas berpolitik dan sekolah khusus berbahasa sendiri dengan syarat Bahasa Melayu diajarkan. Kesepakatan ini terkandung dalam satu dokumen yang dipanggil kontrak sosial – yang sampai sekarang sudah pelan-pelan berperan falsafah negara.

    Banyak percubaan dibuat untuk menggantikan kesepakatan ini dengan kesepakatan yang baru, tapi semuanya tak berhasil. Kesempatan berpolitik akan mereka gunakan bila ada usaha membubarkan sekolah khusus Cina dan India – dan jika ini terjadi, kestabilan politik Malaysia akan terlibat, pemerintahan Malaysia bisa runtuh, dan mereka (etnik cina dan India) boleh minta persekutuan bekas negara jajahan British (Komenwel) mengenakan sanksi keatas keanggotan Malaysia – yang seterusnya berdampak kepada kestabilan ekonomi. Jadi mau tak mau, sistem ini terpaksa dikekalkan

    @Lyd: Terimakasih atas tanggapannya, menambah pengetahuan saya, ternyata memang sulit untuk merubah kontrak sosial tersebut… saya hanya melihat dari yang terlihat di luar saja …

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s