Category Archives: police

Merit System Vs Time Based

Setelah hampir 2 tahun bertugas di Malaysia dan kebetulan berkantor di Mabes Polis Diraja Malaysia  (PDRM), banyak aturan – aturan kepolisian Malaysia yang menarik apabila dibandingkan dengan aturan yang berlaku pada POLRI.  Salah satunya adalah  mengenai promosi kepangkatan dan jabatan.  Dibawah ini antara lain perbedaannya:

Perwira PDRM Sumber: polisjohor.gov.my

Perwira PDRM
Sumber: polisjohor.gov.my

Di POLRI pengumuman kenaikan pangkat dan promosi jabatan adalah dua hal yang berbeda. Di PDRM hal ini berlaku satu kali, jadi seorang yang mengalami promosi jabatan sekaligus Ia juga mendapat pangkat yang baru, kecuali pindah jabatan dengan pangkat yang sama.

Di  POLRI apabila seorang perwira mendapat jabatan baru yang membawa konsekuensi Ia akan naik pangkat, tidak langsung naik pangkat, Ia harus menunggu masa kenaikan pangkat yang terdekat, yaitu pada tanggal 1 Januari atau 1 Juli setiap tahunnya.  Di PDRM setiap promosi jabatan sekaligus naik pangkat, Perwira yang dipromosikan dengan jabatan baru langsung berhak menyandang pangkat baru,  hanya pangkat  itu mendapat sebutan “acting” , dan baru “confirm” dengan pangkat baru setelah minimal 6 bulan.

Ada hal lain yang menarik adalah masa untuk kenaikan pangkat, di PDRM tidak ada waktu yang pasti kapan seeorang bisa menyadang sebuah pangkat, bisa dikatakan sebagai “Merit system”, yang menurut wikipedia disebutkan:

“The merit system is the process of promoting and hiring government employees based on their ability to perform a job, rather than on their political connections”

(Merit system adalah proses dari promosi pegawai pemerintah berdasarkan kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaannya bukan dari koneksi politik).

Untuk menjalankan system ini, bagi khususnya perwira PDRM mereka harus melakukan interview untuk mendapatkan kenaikan pangkat, pada Interview ini akan dilihat bagaimana kemampuan profesionalisme perwira ini dalam tugas yang diembannya, berdasarkan input dari sekelilingnya: dari komandan, rekan kerja dan bahkan bawahan. Yang wajib melakukan interview untuk kenaikan pangkat adalah dari pangkat Inspektur sampai pangkat DSP (Deputy Superintendent of Police) atau pangkat Mayor. Setelah itu dari pangkat DSP ke Superintendent (AKBP) dan seterusnya tidak diperlukan lagi interview. Prosesnya setelah seseorang perwira PDRM lulus dalam interview, barulah bagian SDM PDRM mencarikan jabatan yang setingkat lebih tinggi. Dalam surat pengumuman tertulis perwira PDRM tersebut mendapat jabatan baru sekaligus pangkat baru.

Anggota POLRI  Sumber:  polrespariaman.wordpress.com

Anggota POLRI
Sumber: polrespariaman.wordpress.com

Berbeda dengan di POLRI tidak sepenuhnya mengadopsi “Merit System” tapi cenderung lebih ke sistem “Time Based”, artinya ada waktu tertentu (4 sd 5 tahun pada satu pangkat) bagi setiap anggota POLRI dalam menyandang pangkat tertentu. Memang ada syarat tambahan untuk bisa mendapat pangkat, yaitu dengan kewajiban menjalani pendidikan tertentu dan tidak bermasalah dalam dinas, hal ini dapat berpengaruh cepat atau lambatnya seorang anggota Polri dalam naik pangkat. Pada system ini, seorang perwira POLRI yang akan naik pangkat, harus sudah mendapat jabatan baru yang pangkatnya setingkat lebih tinggi, walaupun tidak otomatis naik pangkat.

Yang terakhir pasti akan ditanyakan lebih baik mana “Merit System” atau “Time Based” ? Pasti masing masing mempunyai kekurangan dan kelebihan masing masing, antara lain:

Bagi sistem “Time Based” terlihat bahwa satu angkatan rekrutmen akan rata – rata menyandang pangkat yang sama, terutama terlihat pada lulusan Akademi Kepolisian, dengan catatan tidak bermasalah, mereka paling tidak pangkat terakhir akan sampai di Komisaris Besar (Kolonel). Sedangkan pada “Merit System” kelulusan satu angkatan tidak merata dalam kepangkatan, sebagai contoh seorang perwira tinggi PDRM yang berpangkat Deputy Commissioner (bintang 3) satu angkatannya masih ada yang tertinggal jauh bahkan masih inspektur.

Bagi sistem “Time Based” sepertinya banyak yang “Safety Player” artinya banyak perwira yang tidak mau menonjolkan diri dan kemampuannya, dengan pertimbangan toh akan naik pangkat sama – sama, asalkan tidak bermasalah dalam kedinasan. Berbeda dengan “Merit System” seorang yang naik pasti karena ia mempunyai “Kelebihan” dalam menjalankan tugasnya dibandingkan perwira yang lain. Mereka memang dipacu untuk selalu berinovasi dan kreatif agar terlihat mempunyai kelebihan dibanding rekan lainya. Namun saya juga melihat ada kekurangan sistem ini, kenaikan pangkat berarti “Satu tersenyum, namun banyak kecewa”, karena sulitnya seseorang untuk mendapatkan kenaikan pangkat, sehingga kadang terjadi jegal-menjegal yang justru terjadi pada kawan satu angkatan.

Kesimpulannya, menurut saya kedua sistem ini tidak ada yang baik dan buruk, karena sudah diterapkan dalam POLRI atau di PDRM sejak lama, dan menurut saya semua sistem ini ada kekurangan dan kelebihannya sendiri – sendiri, akhir kata, jayalah selalu POLRI dan PDRM ….

1 Komentar

Filed under Akpol, Blogger, hukum, police, Polisi, polri, Publik

Mengunjungi EUROPOL

Setelah bertugas di ASEANAPOL Secretariat di Kuala Lumpur saya mendapat sebuah kesempatan yang sangat baik bisa berkunjung ke Kantor Pusat EUROPOL di Den Haag Holland, kunjungan ini dilakukan sepulang mengikuti Interpol General Assembly di Cartagena Colombia.  Sebagai sebuah organisasi regional yang serupa seperti ASEANAPOL, Europol bisa dikatakan sebagai benchmark atau tolak ukur dari setiap organisasi kepolisian regional.

europolMungkin banyak yang bertanya – tanya kenapa diperlukan organisasi kepolisian regional, padahal kita ketahui sudah ada organisasi Kepolisian internasional yaitu Interpol.  Hal ini seiring berkembangnya kejahatan transnational tugas Interpol semakin berat dalam menganalisa kejahatan di berbagai negara khususnya di kawasan regional yang mempunyai ciri kejahatan lokalnya masing – masing. Europol merupakan sebuah contoh ketika negara – negara anggota Uni-Eropa pasca terbentuknya perjanjian Schangen  membuat perjanjian visa bersama dan mata uang bersama, yang dengan kata lain menjadikan negara – negara Uni-Eropa menjadi seolah tanpa batas. Kebijakan ini juga membuat gangguan keamanan yang baru yang unik sehingga diperlukan kerjasama kepolisian yang  lebih dekat diantara negara – negara uni eropa, sehingga berdirilah Europol.

Organisasi kepolisian regional yang serupa ternyata juga ada beberapa, seperti organisasi kepolisian di Amerika Serikat yang bernama AMERIPOL (The American Police Community  atau Comunidad de Policías de América) yang mempunyai keanggotaan 21 negara di benua Amerika baik Utara, Tengah maupun Selatan termasuk Amerika Serikat. Kemudian organisasi  kepolisian Afrika Timur: Eastern African Police Chiefs Organisation (EAPCCO) yang terdiri dari 13 negara di Afrika Timur. Dan sekilas mengenai ASEANAPOL  (Asean National Police) yang merupakan sebuah organisasi kepolisian ASEAN yang terbentuk pada tahun 1981, terdiri dari 10 negara anggota ASEAN dan semenjak 2010 mempunyai sekretariat tetap di Kuala Lumpur.

Europol Headquarters, The Hague, Netherlands

Europol Headquarters, The Hague, Netherlands

Beberapa fakta tentang Europol yang saya dapat dalam kunjungan:
1. Europol adalah lembaga penegak hukum Uni Eropa yang bertujuan mencapai Eropa lebih aman untuk kepentingan semua warga negara Uni Eropa, terdiri dari 27 negara anggota.  Markas besarnya di Den Haag Holland, mempunyai hampir 800 staff termasuk  145 Europol Liaison Officer ( ELOS ) yaitu petugas perwakilan dari negara anggota Europol yang ditempatkan di Kantor pusat Europol dan juga negara-negara mitra non-Uni Eropa lainnya seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat dan Norwegia.  ELOS menjamin kerjasama yang cepat dan efektif berdasarkan kontak pribadi dan rasa saling percaya terhadap negara asalnya.
2. Petugas Europol tidak memiliki kewenangan penangkapan atau penyidikan, namun bertugas mengumpulkan data kejahatan, menganalisa, men-share informasi dan mengkoordinasikan operasi. Negara anggota Europol menggunakan informasi yang diberikan Europol untuk mencegah, mendeteksi dan menyelidiki pelanggaran, dan kemudian melakukan penyidikan dan mengadili mereka yang melakukan kejahatan. Para ahli dan analis dari Europol mengambil bagian dalam Tim Investigasi bersama yang membantu kasus kriminal di negara-negara Uni Eropa. Europol merupakan pusat operasi high security, berurusan dengan lebih dari 9.000 kasus per tahun, dengan ciri analisis berkualitas tinggi yang menjamin keberhasilan operasional.

Berdasarkan apa yang kami dapat dalam kunjungan ke Europol, harapan yang terpikirkan adalah bagaimana ASEANAPOL bisa mendekati kapasitas Europol, untuk sementara ASEANAPOL masih berfungsi sebagai pusat pengumpul data melalui database ASEANAPOL Database System (e-Ads) namun data itu akan lebih bermakna apabila dioperasionalisasikan melalui Liaison Officer yang ditempatkan pada ASEANAPOL.

Untuk mewujudkan ASEANAPOL yang sekuat Europol dibutuhkan komitmen kuat di antara negara anggota ASEANAPOL dalam hal  dana dan tenaga untuk bisa mewujudkan keamanan ASEAN menjelang ASEAN Community 2015,  dimana kawasan ASEAN menjadi open border persis seperti Uni Eropa sekarang.

Tinggalkan komentar

Filed under police, Polisi, Uncategorized

Persenjataan FPU Indonesia: SS2-V5

persiapan patroli

Formed Police Unit (FPU) Indonesia di Darfur Sudan sudah pada kontingen yang ke 5, sudah banyak yang dilakukan dalam upaya mencapai perdamaian di missi gabungan antara PBB dan Uni Afrika yang disebut United Nations African Union Mission in Darfur (UNAMID), ada yang istimewa dalam kontingen ke 5 ini dengan diperkenalkannya senjata personal yang baru yaitu SS2-V5 buatan Pindad. Sekarang kita mendapat persenjataan produksi anak bangsa yang ternyata tidak kalah dengan buatan impor lainnya, atau setidaknya persenjataan FPU yang terdahulu yaitu STYER.Proses pergantian ini berjalan seiring dengan rotasi pasukan FPU 5 yang membawa senjata baru dan FPU 4 pulang membawa senjata yang lama, hal ini tidak menjadi masalah karena yang membawa pasukan ini satu pesawat carter.

Pindad_SS2

Secara umum gambaran Senjata Serbu (SS) seri SS2-V5 ini adalah:

Water point IDP Abu SoukSS2-V5 dibuat pertama kali 2006 silam yang dikembangkan oleh pabrik senjata kebanggaan Indonesia PT Pindad mulai dari tipe SS2-V1, SS2-V2 dan SS2-V4, yang membedakan SS2-V5 dengan produk sebelumnya adalah panjang larasnya, dan SS2-V5 ini paling pendek diantara tipe lainnya, sebagai gambaran SS2-V5 paling pendek larasnya sedangkan yang paling panjang SS2-V4.
SS2-V5 didisain oleh PT Pindad untuk memenuhi kebutuhan senjata perang kota. Ukurannya lebih pendek, lebih ringan, nyaman dipakai, tahan terhadap kelembaban tinggi dan lebih akurat setelah mengoreksi sustain rate of fire.
SS2-V5 memiliki panjang laras 252mm. Bandingkan dengan SS2 V1 = 460mm, SS2 V2 = 403mm dan SS2 V4- 460mm. Dengan laras yang lebih pendek tersebut, membuat SS2 V5 juga memiliki panjang senapan paling pendek diantara seluruh varian SS2 yang rata rata memiliki panjang 920- 990mm. Sementara SS2 V5 hanya 770mm.
SS2-V5 memiliki popor senjata extended dan bisa dilipat, penambahan picatinny rail yang memudahkan telescope keluar-masuk, telescope lebih akurat dan front handle yang memudahkan pengoperasian senjata.
SS2-V5 memiliki tiga model fire mode: otomatis, single shot dan machine. Pindad mengaku telah mengujinya diberbagai medan sesuai standar TNI baik air sungai, rawa dan laut dan kekuatan karet.
SS2-V5 buatan 2012 mempunyai berat 3,39 kilogram ini sudah digunakan pasukan Korps Pasukan Khusus (Kopassus) serta diekspor ke sejumlah negara Afrika dan sekarang digunakan oleh pasukan perdamaaian kebanggaan Polri FPU-5.

SS2-V5 PindadSekarang kita dengar comment dari Komandan Kontingen FPU 5, AKBP Reza Arief tentang senjata ini:
1. Dengan laras yang tidak terlalu panjang sehingga nyaman dibawa pada saat jalan kaki dan pada saat membawa kendaraan.
2. Akurasi tinggi pada saat penembakan, serupa dan senyaman pada saat menembakkan M16, akan lebih spesial lagi dengan menggunakan peluru 5TJ daripada menggunakan 4TJ buatan Pindah karena grain nya lebih besar.
3. Recoil nya (hentakan kebelakang akibat penembakan) sangat kecil dan halus dibandingkan pendahulunya SS1 varian pendahulunya bahkan lebih mulus dari M16 yang terkenal paling “halus”,  padahal secara teori semakin pendek laras akan semakin besar Recoilnya , terbukti dari beberapa senjata M16 yang dipendekkan  hasil recoilnya semakin besar.
4. Kekurangan yang dirasakan adalah di mekanik Trigger yang masih kurang stabil, kadang ringan tiba – tiba bisa agak keras mungkin ini disebabkan oleh material Spring yang kurang bagus. Walaupun demikian ketidak stabilan Trigger tidak terlalu mempengaruhi keakuratan bila digunakan untuk Combat Shooting maupun Tactical shooting mungkin sangat terasa apabila digunakan pada saat kompetisi.
5. Senjata ini mungkin dirancang menggunakan popor tetap bahkan sudah menggunakan adjustable butt produk magpul, tapi sayangnya masih menggunakan popor lipat yang dikunci untuk mencegah terlipat, permasalahannya penguncinya tidak permananen sehingga masih sering goyang, disarankan untuk dibuat paten sehingga lebih nyaman.
6. Kekurangan lainnya adalah Handcarry handle yang juga merupakan tempat dan pelindung pisir (rear sight) materialnya kurang kuat sehingga ada beberapa senjata yang bengkok karena jatuh tidak disengaja.
7. Kelebihan dari senjata ini adalah sudah mengadopsi rail System, Ato Piccatinny sehingga tidak perlu modifikasi tambahan jika hendak memasang accessories lainnya seperti Alat optik, Senter, Laser Pointer maupun Rail Cover, semuanya kompatibel dengan yang ada di pasaran produk apa saja asalkan mempunyai Rail System.

moon shop

Tugas FPU 5 akan berakhir hingga bulan Oktober 2013, kita doakan bersama agar dalam bertugas di UNAMID Darfur Sudan tidak menemui kendala yang berarti, dan pasukan sebanyak 140 orang ini bisa kembali dengan selamat.

12 Komentar

Filed under Darfur, FPU, PBB, police, Polisi, UNAMID

Democratic Policing


Dalam tulisan ini saya mengulas tentang “Democratic Policing” kalau kita terjemahkan secara bebas dikatakan sebagai “Perpolisian Demokratis”, inilah yang beberapa pemikiran yang dapat dituangkan:

Arti Democratic Policing (Perpolisian Demokratis) 

Democracy:  A government in which the supreme power is vested in the people and exercised by them directly or indirectly through a system of representation usually involving periodically held free elections (Merriam Webster Dictionary). Demokrasi: Bentuk atau sistem pemerintahan yg seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; (2) gagasan atau pandangan hidup yg mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yg sama bagi semua warga negara. (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Demokratis: Bersifat demokrasi; berciri demokrasi:  (Kamus Besar Bahasa Indonesia).  Policing:  To regulate, control, or keep in order with or as if with a law enforcement agency (Merriam Webster Dictionary) kata “policing”  tidak ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia sehingga diterjemahkan bebas menjadi  “perpolisian”.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perpolisian Demokratis adalah:  “Polisi yang menghargai hak-hak sipil, tunduk pada prinsip-prinsip demokratis, good governance dan melaksanakan perpolisian modern yaitu perpolisian masyarakat.”

Beberapa pendapat pakar tentang Democratic Policing adalah sebagai berikut:

1. Unsur yang penting dalam Democratic Policing ?
M. Amir and S. Einstein (eds.)  dalam bukunya Policing, Security and Democracy: Theory and Practice, vol. 2 (2005) mengatakan Democratic policing harus dilihat sebagai proses bukan hasil (Democratic Policing should be viewed as a process and not an outcome).   Selalu ada pertentangan dalam masyarakat yang mengharapkan kebebasan berbanding dengan aturan yang ditegakkan. Unsur yang paling penting dalam Perpolisian Yang Demokratis dalam sebuah Masyarakat adalah:  Tunduk kepada aturan hukum bukan kepada pemimpin atau kekuatan politis tertentu, dapat campur tangan dalam kehidupan masyarakat dengan tindakan yang terukur dan tindakannya dapat dipertanggung jawabkan (Akuntabel)

2. Hal yang patut dilaksanakan dalam menjalankan Democratic Policing ?
Jerome H. Skolnick, Emeritus Professor of Law, Jurisprudence, and Social Policy, University of California at Berkeley, and Co-Director, Center for Research in Crime and Justice, New York University School of Law dalam tulisannya mengenai Democratic Policing (Agustus 1999). Dalam tulisannya Jerome mempelajari bagaimana perubahan di Hungaria pada saat transisi era Polisi keamanan Negara menjadi Polisi yang Demokratik, hal ini tidak mudah dijalankan karena sebelumnya Hungaria adalah negara Sosialis yang mempunyai kontrol yang luas terhadap warga negaranya. Terjadi perubahan yang revolusioner karena mereka berhasil merubah kultur polisi Keamanan Negara menjadi Polisi yang Demokratis Kapitalis. Ada dua hal yang sebagai dasar dari perubahan menjadi Polisi yang Demokratis yaitu: Keterbukaan (Openness), dan Akuntabilitas (Accountability)

3. Penampilan polisi yang seharusnya dalam Democratic Policing ?
Komjend. Pol. Drs. Nanan Soekarna dalam sambutannya dalam Jakarta CMO Club (Jakarta Chief Marketing Organization Club) dengan tema “Perpolisian Demokratis Untuk Mendukung Dunia Usaha di Indonesia Menuju Kelas Dunia” pada 7 Februari 2012  mengatakan yang dimaksudkan dengan pemolisian yang demokratis, yaitu polisi yang menghargai hak-hak sipil, tunduk pada prinsip-prinsip demokratis, good governance dan melaksanakan perpolisian modern yaitu perpolisian masyarakat.  Wakapolri juga menyampaikan masalah Code of Conduct atau kode etik yang berlaku di lingkungan Polri, situasi keamanan secara umum, alokasi anggaran Polri yang bersumber dari APBN dan revitalisasi Polri. Sesuatu hal  yang cukup esensi juga disampaikan adalah Wakapolri adalah tentang bagaimana seharusnya tampilan kepemimpinan di lingkungan Polri, yaitu keteladanan (lead by example), pemimpin yang melayani, menjamin kualitas, sebagai konsultan dan anti KKN.

4. Dalam Democratic Policing dimana sebaiknya keberadaan Polisi dalam pemerintahan ?
Adrianus Meliala, Guru Besar Kriminologi UI dalm tulisannya: “TNI dan POLRI di Negara Demokrasi”, di Kompas pada 7 Mei 2008. TNI dalam perkembangannya sudah tunduk dalam pemerintahan sipil demokratis karena berada dibawah Kementerian Pertahanan. Polri hanya bertanggung jawab pada Presiden sebenarnya kurang demokratis karena tunduk pada kekuasaan politis. Tidak ada lembaga politik yang In Charge dengan kegiatan kepolisian, jika Polri menjadi lembaga pelaksana kegiatan kepolisian, menjadi tidak tepat jika Polri menjadi lembaga politik yang mempertanggung – jawabkan secara politis setiap kegiatan kepolisian. Itulah esensi dari dari Perpolisian Demokratis (Democratic Policing) Agar Polri menjalani Perpolisian Demokratis sudah waktunya polisi berada dibawah lembaga politik, berupa kementerian tertentu.

Dari beberapa pendapat tersebut diatas tentunya akan menimbulkan pertanyaan dalam hati, apakah Polri dalam usianya ke 66 sudah bisa mewujudkan posturnya sebagai “Perpolisian Demokratis” ? Dalam sistem politik kita yang sudah sangat demokratis, Polri harus sejalan dengan cita cita demokrasi negara ini. Silahkan para pembuat kebijakan dan undang – undang memikirkan konsep yang terbaik, yang jelas sebagai anggota Polri saya akan berbuat yang terbaik untuk institusi ini, ok ?

3 Komentar

Filed under police, Polisi, polri

Cerita seru seputar ilmu Forensik (4): Hilangnya Istri Sang Raja Sosis

Adolph Louis Luetgert

Adolph Louis Luetgert, (from Wikipedia)

Dalam tulisan ini saya akan kembali menceritakan bagaimana kisah – kisah seru dari dunia forensik, kali ini saya menceritakan tentang Adolph Louis Luetgert (27 Desember 1845-7 Juli 1899) adalah seorang Jerman-Amerika yang dikenal sebagai “Raja Sosis”. Pada tahun 1897 ia dituduh membunuh istrinya Louise Luetgert dengan melarutkan tubuhnya dengan zat asam di sebuah tungku di pabrik sosisnya. Yang istimewa dari peristiwa ini adalah bagaimana cara membuktikan Luetgert sebagai tersangkanya, padahal tidak ada saksi yang melihat langsung pembunuhan ini dan tidak ada bekas tubuh korban (hancur karena zat asam). Inilah pertama kali diperkenalkan dalam sidang pengadilan saksi ahli Forensik Antropologi yang dapat meyakinkan Juri bahwa Adolph Luetgert adalah pelakunya.

Adolph Louis Luetgert adalah seorang imigran dari Jerman yang datang ke AS untuk mencari kehidupan yang lebih baik, ia bekerja serabutan dan akhirnya mendapat modal untuk mendirikan usaha, ia mencoba membuat sosis Jerman yang disebut “Frankfurter” pada test pasar ia menyadari bahwa warga Chicago menyukai sosis jenis ini, maka berkembanglah usaha ini hingga ia membuka sebuah pabrik sosis pada tahun 1879.

Adolph menikahi istri pertamanya, Roepke Caroline, pada tahun 1870 dan ia meninggal pada tanggal 17 November 1877. Kemudian dua bulan setelah kematian Caroline pada tanggal 18 Januari 1878 ia menikah lagi dengan Louise Bicknese. Luetgert memiliki enam anak, dua dengan Caroline dan empat dengan Louise. Hanya tiga dari anak-anaknya selamat melewati usia dua tahun.

Penyidikan atas hilangnya Louise Luetgert.

Louise Luetgert

Louise Luetgert (From Wikipedia)

Pada tanggal 1 Mei 1897 Louise menghilang dari rumah, Luetgert mengatakan kepada anak-anaknya bahwa ibu mereka telah pergi untuk mengunjungi kakaknya pada malam sebelumnya namun tidak pernah kembali. Setelah beberapa hari, saudara Louise, Diedrich Bicknese melaporkan kehilangannya ke kantor polisi. Luegert kemudian mengklaim kepada polisi bahwa istrinya telah lari dengan pria lain. Selama investigasi mereka, polisi mendapat informasi bahwa pasangan itu memiliki sejarah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pasangan tersebut terlihat sering bertengkar. Menurut sebuah sumber, Luetgert mengalami kesulitan keuangan, sehingga ia mulai berhubungan dengan seorang janda kaya. Ia berencana untuk menikahinya untuk menutupi kesulitan ekonomi, tentunya setelah ia menyingkirkan istrinya.

Polisi melanjutkan penyelidikan mereka dan menemukan pada saat Louise menghilang pada malam tanggal 1 Mei 1897, sekira pukul 10.30 ia terlihat memasuki pabrik dengan suaminya. Seorang penjaga dari pabrik sosis mengkonfirmasi cerita itu, dan mengatakan bahwa Mr Luetgert memperbolehkan ia pulang untuk beristirahat. Polisi juga mendapat penemuan mengejutkan, mereka menemukan tagihan yang menyatakan Luetgert membeli arsenik dan potas sehari sebelum pembunuhan itu.  Karena semua bukti terakumulasi dan tersambung, penyidik mendapat keyakinan bahwa Luetgert telah membunuh istrinya dengan cara direbus dalam zat asam dan kemudian dibuang di sebuah tungku pabrik. Penyidik Polisi kemudian melakukan pencarian di tungku tempat membuat sosis yang untuk bisa mendapatkan sisa tubuh manusia.  Di sana mereka menemukan dua cincin Louisa termasuk salah satunya yang berinisial “LL” terukir di atasnya.   Polisi juga menemukan fragmen tulang yang kemudian diidentifikasi oleh antropolog forensik adalah tulang metatarsal, falang jari kaki, tulang rusuk dan kepala perempuan.   Berdasarkan penemuan alat bukti ini, Luetgert kemudian ditangkap dan diadili, walaupun masih mengklaim dirinya tidak bersalah.

Sidang Pengadilan

Sidang pembunuhan dengan terdakwa Adolph Luetgert dimulai pada akhir Agustus tahun 1897 dan mengambil tempat di Pengadilan County Cook.  Dengan Hakim Richard Tuthill,  Luetgert dibela oleh oleh William Vincent dan jaksa penuntutnya adalah Charles Deneen (Ia kemudian menjadi Gubernur Illinois dan Senator AS untuk Illinois).

Jaksa  menggunakan tulang dan cincin yang ditemukan di salah satu tungku di pabrik sosis Luetgert sebagai bukti utama.  Cincin itu tertulis dengan inisial LL, yang sangat dimungkinkan singkatan dari Louise Luetgert. Pembela berargumen Louise Luetgert telah meninggalkan rumahnya pada tanggal 1 Mei 1897 dan juga mengklaim kesaksian banyak orang bahwa mereka telah melihat dia Louise terlihat dimana – mana.  Selama persidangan, terlihat bahwa Luetgert tampaknya tidak peduli dan terlalu percaya diri bahwa ia tidak bersalah.  Sehingga pada akhir sidang para Juri tidak bisa mencapai keputusan bulat, sehingga kasus itu di sidang ulang.

Sidang kedua Luetgert dimulai pada Januari 1898 di gedung pengadilan yang sama.  Jaksa kemudian menghadirkan saksi seorang antropolog Field Museum di Chicago Columbus bernama George Amos Dorsey, Karena pengetahuannya yang luas tentang tulang manusia dan hewan,  ia dapat dengan meyakinkan membuktikan bahwa tulang ditemukan adalah tulang manusia.  Akirnya pada kali ini juri menghasilkan sebuah keputusan dengan suara bulat, bahwa Luetgert bersalah.  Luetgert dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Luetgert meninggal di penjara setahun sesudahnya pada tanggal 7 Juli 1899 dalam keadaan sakit jiwa.

Kasus ini adalah salah satu persidangan pertama diliput secara luas oleh media. Koran Chicago memberitakan peristiwa ini setiap hari, mereka bahkan menguping pembahasan yang dilakukan oleh juri untuk diberitakan.  Kasus ini pada saat itu disebut kasus selebriti  karena gencarnya pemberitaan tentang persidangan kasus pembunuhan ini.

Hal yang paling penting juga adalah untuk pertama kalinya penyidik menggunakan ahli forensik untuk pembuktian suatu kejahatan, semenjak saat itu berkembanglah ilmu forensik sebagai alat bantu polisi untuk membantu memecahkan kejahatan.

2 Komentar

Filed under Blogger, hukum, Kriminal, police, Polisi, polri, Publik

Police Brutality

Beberapa waktu belakangan ini Polri disibukkan dengan beberapa kasus yang mencoreng namanya, seperti kerusuhan di Bima, matinya tahanan di dalam tahanan, dan banyak lagi kasus bentrokan massa dengan polisi, segala pihak menyoroti peristiwa ini bahkan pihak DPR hendak meninjau kembali peran polisi dalam UU Keamanan Nasional. Polisi memang diberi kewenangan berdasarkan Undang – Undang untuk menggunakan kekerasan didalam melaksanakan tugasnya, dari hal yang ringan seperti mendorong massa hingga yang mematikan, menggunakan alat dari pentungan hingga senjata api. Kewenangan yang sungguh besar ini sering disalah – artikan oleh petugas di lapangan dengan menggunakan kekerasan yang berlebihan atau “Excessive Force” , hal inilah yang sering terjadi di lapangan, dikala chaos terjadi, seorang polisi yang juga manusia tergerak untuk melakukan kekerasan diluar kapasitasnya.

Seluruh Kejadian ini didalam terminologinya disebut “Police Brutality” (Kebrutalan polisi) yang artinya adalah adalah penggunaan kekerasan yang berlebihan, penyerangan fisik, juga bisa dalam bentuk serangan verbal dan intimidasi psikologis oleh petugas polisi. Penggunaan pertama kali istilah “Police Brutality” berdasarkan tulisan pada koran New York Times pada tahun 1893, yang menggambarkan seorang polisi melakukan pemukulan terhadap seorang warga sipil.

Kebrutalan Polisi tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan juga terjadi di negara-negara maju yang dikenal sistem hukumnya sudah baik seperti di Eropa dan Amerika. Beberapa perilaku polisi yang tercela antara lain:

Penangkapan palsu/rekayasa;
Intimidasi;
Tidak netral/ membela golongan/sara tertentu,
Kekerasan politik,
Penyalahgunaan penyadapan,
Pelecehan seksual
Pemerasan dan
Menerima sogok.

Kepolisian yang modern yang berazaskan nasionalitas berawal di negara Prancis pada abad 17 dan 18, bandingkan dengan kepolisian modern yang didirikan di negara-negara lain dimulai pada abad ke 19 dan awal abad ke 20, tetapi rupanya kasus kebrutalan polisi turut terjadi seiring lahirnya kepolisian modern tersebut,

peristiwa seringnya terjadi pemukulan warga oleh petugas patroli bersenjata dengan tongkat dan berbagai insiden kebrutalan pada saat pemogokan buruh besar-besaran, seperti pemogokan besar para pekerja kereta api pada tahun 1877, pemogokan Pullman tahun 1894, pemogokan pekerja tekstil Lawrence pada tahun 1912, pembantaian Ludlow pada tahun 1914, pemogokan buruh Baja tahun 1919, dan pembantaian Hanapepe tahun 1924. Hingga berkembang luas pada masyarakat polisi adalah “penindas” selain itu ada persepsi polisi selalu menindas kaum yang lemah seperti kaum minoritas, kaum muda, orang miskin dan cacat.

Petugas polisi memang diizinkan secara hukum untuk menggunakan kekerasan, dan hal ini seperti yang diharapkan oleh masyarakat untuk melakukannya jika diperlukan. Menurut Jerome Herbert Skolnick dalam mengatur menangani sebagian besar elemen masyarakat , diperlukan orang yang bekerja dalam bidang penegakan hukum yang secara bertahap dapat mengembangkan sikap atau rasa otoritas diatas masyarakat, sayangnya dalam beberapa kasus, polisi merasa mereka bisa berbuat sekehendaknya karena merasa dipayungi hukum.

Kepolisian Kanada dalam sebuah laporannya tentang penyebab kesalahan dalam tindakan kepolisian, menyebutkan “Organisasi dan komandan dalam Kepolisian setiap ada peristiwa yang mencoreng kepolisian selalu menyalahkan individu dan kesalahan individu seperti: perilaku, psikologis, faktor latar belakang, dan sebagainya, bukannya menangani faktor-faktor sistemik dalam kepolisian”,  Dalam laporan ini dibahas faktor-faktor sistemik, yang meliputi :

1. Di dalam kepolisian terdapat budaya “tutup mulut” yaitu sub-kultur yang melindungi kepentingan polisi yang melanggar hukum;

2. Adanya prespektif di dalam tubuh polisi yang tidak percaya dan curiga memandang orang diluar polisi;

3. Komando dan struktur dengan dasar yang hirarkis yang kaku di dalam kepolisian, Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin kaku hirarki, semakin rendah skor pada ukuran perbuatan yang etis;

4. Adanya Kekurangan dalam mekanisme akuntabilitas internal, termasuk investigasi internal.

Laporan Hak Asasi Manusia oleh Amnesti Internasional pada tahun 2011 mencatat banyak terjadi penyalahgunaanan kewenangan polisi, terutama di negara – negara rezim otoriter, antara lain:

Di Inggris, laporan atas kematian guru Selandia Baru dan anti-rasisme kampanye Blair Peach pada tahun 1979 diterbitkan di situs Polisi Metropolitan pada 27 April 2010.  Kesimpulannya adalah bahwa Blair Peach dibunuh oleh seorang polisi, tetapi petugas polisi lain dalam unit yang sama telah menolak untuk bekerjasama dan berbohong kepada penyelidik, sehingga mustahil untuk mengidentifikasi pembunuh yang sebenarnya.

Di Inggris, selama KTT G 20 tahun 2009 di London, seorang bernama Ian Tomlinson dipukul dengan tongkat dan kemudian didorong ke lantai, saat dia berjalan pulang dari bekerja, Tomlinson kemudian pingsan dan meninggal. Petugas yang menyerang Tomlinson ditangkap atas dugaan pembunuhan, namun kemudian dibebaskan karena tidak cukup bukti. Peristiwa ini sempat difilmkan oleh seorang turis Amerika.

Di Serbia, kebrutalan polisi terjadi dalam banyak kasus selama protes terhadap Slobodan Milosevic, pada saat protes terhadap pemerintahan sejak Milosevic. Kasus yang tercatat pada bulan Juli 2010 adalah ketika lima orang, termasuk dua anak perempuan , ditangkap, diborgol dan kemudian dipukuli dengan tongkat atau diperlakukan buruk selama satu jam. Rekaman kamera petugas keamanan dikalahkan oleh rekaman yang diperoleh oleh media, dan hal ini menyebabkan kemarahan publik. Pejabat polisi, termasuk Ivica Dačić, menteri dalam negeri Serbia, membantah kejadian ini dan menuduh korban “yang menyerang petugas polisi pertama kali”. Ia juga secara terbuka menyatakan bahwa “kehadiran polisi tidak untuk memukuli warga negara”, tetapi dalihnya adalah “hal itu sudah sewajarnya mereka dapat kalau menyerang polisi”

Pada 4 Agustus 2011, Gorka Ramos, seorang jurnalis Lainformacion dipukuli oleh polisi dan ditangkap saat meliput aksi protes 15-M dekat Kementerian Dalam Negeri di Madrid

Seorang fotografer lepas, Daniel Nuevo, dipukuli oleh polisi ketika meliput demonstrasi menentang kunjungan Paus pada bulan Agustus 2011 di Spanyol.

Hal – hal yang bisa dibuat dalam mencegah kesewenangan polisi bisa dibuat seperti contoh :

Di Inggris, sebuah organisasi independen yang dikenal sebagai Komisi Pengaduan Polisi Independen menyelidiki setiap laporan pelanggaran polisi. Mereka secara otomatis menyelidiki setiap kematian yang disebabkan oleh, atau diduga disebabkan oleh tindakan polisi.

Banyak kelompok masyarakat yang menekankan perlunya pengawasan oleh warga secara independen dan metode lain untuk memastikan pertanggung-jawaban atas tindakan polisi. Payung organisasi dan komite keadilan biasanya terbentuk akibat solidaritas mereka yang terkena dampak kebrutalan polisi. Sedangkan Amnesty International adalah organisasi lain yang aktif dalam isu kebrutalan polisi. Kelompok – kelompok diatas sering mengupload rekaman tindakan yang salah oleh polisi dengan menggunakan media Youtube.

Polisi di era demokratisasi tidak boleh lagi menjadi polisi yang menggunakan kekerasan diluar kewenangannya, dan tugas seluruh masyarakat dan media untuk mengontrolnya, dan …. saya setuju pendapat itu..

*Bahan dari berbagai sumber: Police Brutality

11 Komentar

Filed under hukum, police, Polisi, polri

Proses Ekstradisi Peter Dundas Walbran dari Australia

Peter (berbaju merah) dgn team penjemput Polri dan AFP

Peter (berbaju merah) dgn team penjemput Polri dan AFP

Australia akhirnya mengabulkan permohonan ekstradisi warga negaranya bernama PETER DUNDAS WALBRAN ke Indonesia, hal ini dipandang sebagai satu hal yang positif bagi hubungan kedua negara, proses ini berawal ketika Bareskrim Polri pada tahun 2007 menyidik tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak-anak yang dilakukan oleh tersangka PETER DUNDAS WALBRAN alias PETER warga negara Australia terhadap 3 (tiga) orang korban anak laki-laki a.n JEKO, DION, dan ELYAS (bukan nama sebenarnya) dengan tempat kejadian perkara di Lombok, Nusa Tenggara Barat, penyidikan terus berlangsung hingga pada tanggal 29 Januari 2010 Berkas Perkara atas nama tersangka telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung R.I, pada saat tersangka akan diserahkan ke Kejaksaan tersangka sudah melarikan diri ke Australia.

Karena posisi tersangka berada di Australia, Polri melalui Kementerian Hukum dan HAM mengajukan permohonan ekstradisi terhadap tersangka a.n. PETER DUNDAS WALBRAN als PETER warga negara Australia kepada pemerintah Australia dengan surat Kemenkumham tanggal 6 September 2011, setelah melalui prores pada Ministry of Justice pemerintah Australia mengabulkan permohonan ekstradisi pada tanggal 7 Juni 2011 untuk proses ekstradisi Australian Federal Police ditunjuk Ministry of Justice Australia sebagai focal point dalam penyerahan tersangka kepada pemerintah Indonesia.

Tim penjemput termohon ekstradisi PETER DUNDAS WALBRAN dibentuk berdasarkan Surat Perintah Kapolri tanggal 14 Oktober 2011 dipimpin oleh Direktur Dit Tipideksus Bareskrim Polri dan sejak saat itu terjadi korespodensi yang intensif antara Polri dan AFP mengenai teknis penjemputan PETER DUNDAS WALBRAN.  Berdasarkan kesepakatan tim akan berangkat pada tanggal 18 Oktober 2011 dan selanjutnya dilakukan serah terima tersangka di Bandara Sidney pada tanggal 21 Oktober 2011;

Pelaksanaan proses serah terima dilaksanakan di Bandara Internasional Sydney Australia pada pukul 09.30 waktu Sidney Australia sampai dengan 11.00 waktu Sydney Australia, yang mana diawali dengan pertemuan tim penjemput dengan pihak petugas Kepolisian AFP (bagian protokol bandara) a.n Mr.LUKE, kemudian tim penjemput yang diwakili oleh 2 orang perwira menengah Polri menuju Save House AFP di Bandara Sydney untuk menerima tersangka PETER DUNDAS WALBRAN yang diserahkan oleh Mr. SCOTT Mc ALISTER dan Mr. PAUL dari AFP.

Tersangka disambut di pintu pesawat Garuda GA 713 yang merupakan territorial Indonesia

Tersangka disambut di pintu pesawat Garuda GA 713 yang merupakan territorial Indonesia

Setelah dilaksanakan serah terima termohon ekstradisi PETER DUNDAS WALBRAN dibawa masuk ke pesawat Garuda Indonesia Airways dengan nomor penerbangan GA 713 pesawat take off pada pukul 12.00 waktu Sidney dan tiba Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta pada pukul 16.00 WIB, turut menjemput Direktur Hukum Internasional Dirjen AHU Kemenkumham dan Direktur Penindakan Dirjen Imigrasi Kemenkumham, selanjutnya PETER DUNDAS WALBRAN dibawa ke BARESKRIM Polri untuk dilakukan penahanan, sambil menunggu tahap 2 penyidikan (penyerahan tersangka dan barang bukti) di Kejaksaan Agung.

Seluruh proses ekstradisi PETER DUNDAS WALBRAN berlangsung dengan aman dan tanpa kendala yang berarti, kerjasama ini sungguh berarti karena ini kali pertama Pemerintah Australia mengabulkan permohonan Ekstradisi Indonesia, diharapkan awal yang baik ini menjadi moment bersama untuk memberantas kejahatan antar kedua negara.

1 Komentar

Filed under Blogger, hukum, police, Polisi, polri