Category Archives: hukum

Merit System Vs Time Based

Setelah hampir 2 tahun bertugas di Malaysia dan kebetulan berkantor di Mabes Polis Diraja Malaysia  (PDRM), banyak aturan – aturan kepolisian Malaysia yang menarik apabila dibandingkan dengan aturan yang berlaku pada POLRI.  Salah satunya adalah  mengenai promosi kepangkatan dan jabatan.  Dibawah ini antara lain perbedaannya:

Perwira PDRM Sumber: polisjohor.gov.my

Perwira PDRM
Sumber: polisjohor.gov.my

Di POLRI pengumuman kenaikan pangkat dan promosi jabatan adalah dua hal yang berbeda. Di PDRM hal ini berlaku satu kali, jadi seorang yang mengalami promosi jabatan sekaligus Ia juga mendapat pangkat yang baru, kecuali pindah jabatan dengan pangkat yang sama.

Di  POLRI apabila seorang perwira mendapat jabatan baru yang membawa konsekuensi Ia akan naik pangkat, tidak langsung naik pangkat, Ia harus menunggu masa kenaikan pangkat yang terdekat, yaitu pada tanggal 1 Januari atau 1 Juli setiap tahunnya.  Di PDRM setiap promosi jabatan sekaligus naik pangkat, Perwira yang dipromosikan dengan jabatan baru langsung berhak menyandang pangkat baru,  hanya pangkat  itu mendapat sebutan “acting” , dan baru “confirm” dengan pangkat baru setelah minimal 6 bulan.

Ada hal lain yang menarik adalah masa untuk kenaikan pangkat, di PDRM tidak ada waktu yang pasti kapan seeorang bisa menyadang sebuah pangkat, bisa dikatakan sebagai “Merit system”, yang menurut wikipedia disebutkan:

“The merit system is the process of promoting and hiring government employees based on their ability to perform a job, rather than on their political connections”

(Merit system adalah proses dari promosi pegawai pemerintah berdasarkan kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaannya bukan dari koneksi politik).

Untuk menjalankan system ini, bagi khususnya perwira PDRM mereka harus melakukan interview untuk mendapatkan kenaikan pangkat, pada Interview ini akan dilihat bagaimana kemampuan profesionalisme perwira ini dalam tugas yang diembannya, berdasarkan input dari sekelilingnya: dari komandan, rekan kerja dan bahkan bawahan. Yang wajib melakukan interview untuk kenaikan pangkat adalah dari pangkat Inspektur sampai pangkat DSP (Deputy Superintendent of Police) atau pangkat Mayor. Setelah itu dari pangkat DSP ke Superintendent (AKBP) dan seterusnya tidak diperlukan lagi interview. Prosesnya setelah seseorang perwira PDRM lulus dalam interview, barulah bagian SDM PDRM mencarikan jabatan yang setingkat lebih tinggi. Dalam surat pengumuman tertulis perwira PDRM tersebut mendapat jabatan baru sekaligus pangkat baru.

Anggota POLRI  Sumber:  polrespariaman.wordpress.com

Anggota POLRI
Sumber: polrespariaman.wordpress.com

Berbeda dengan di POLRI tidak sepenuhnya mengadopsi “Merit System” tapi cenderung lebih ke sistem “Time Based”, artinya ada waktu tertentu (4 sd 5 tahun pada satu pangkat) bagi setiap anggota POLRI dalam menyandang pangkat tertentu. Memang ada syarat tambahan untuk bisa mendapat pangkat, yaitu dengan kewajiban menjalani pendidikan tertentu dan tidak bermasalah dalam dinas, hal ini dapat berpengaruh cepat atau lambatnya seorang anggota Polri dalam naik pangkat. Pada system ini, seorang perwira POLRI yang akan naik pangkat, harus sudah mendapat jabatan baru yang pangkatnya setingkat lebih tinggi, walaupun tidak otomatis naik pangkat.

Yang terakhir pasti akan ditanyakan lebih baik mana “Merit System” atau “Time Based” ? Pasti masing masing mempunyai kekurangan dan kelebihan masing masing, antara lain:

Bagi sistem “Time Based” terlihat bahwa satu angkatan rekrutmen akan rata – rata menyandang pangkat yang sama, terutama terlihat pada lulusan Akademi Kepolisian, dengan catatan tidak bermasalah, mereka paling tidak pangkat terakhir akan sampai di Komisaris Besar (Kolonel). Sedangkan pada “Merit System” kelulusan satu angkatan tidak merata dalam kepangkatan, sebagai contoh seorang perwira tinggi PDRM yang berpangkat Deputy Commissioner (bintang 3) satu angkatannya masih ada yang tertinggal jauh bahkan masih inspektur.

Bagi sistem “Time Based” sepertinya banyak yang “Safety Player” artinya banyak perwira yang tidak mau menonjolkan diri dan kemampuannya, dengan pertimbangan toh akan naik pangkat sama – sama, asalkan tidak bermasalah dalam kedinasan. Berbeda dengan “Merit System” seorang yang naik pasti karena ia mempunyai “Kelebihan” dalam menjalankan tugasnya dibandingkan perwira yang lain. Mereka memang dipacu untuk selalu berinovasi dan kreatif agar terlihat mempunyai kelebihan dibanding rekan lainya. Namun saya juga melihat ada kekurangan sistem ini, kenaikan pangkat berarti “Satu tersenyum, namun banyak kecewa”, karena sulitnya seseorang untuk mendapatkan kenaikan pangkat, sehingga kadang terjadi jegal-menjegal yang justru terjadi pada kawan satu angkatan.

Kesimpulannya, menurut saya kedua sistem ini tidak ada yang baik dan buruk, karena sudah diterapkan dalam POLRI atau di PDRM sejak lama, dan menurut saya semua sistem ini ada kekurangan dan kelebihannya sendiri – sendiri, akhir kata, jayalah selalu POLRI dan PDRM ….

1 Komentar

Filed under Akpol, Blogger, hukum, police, Polisi, polri, Publik

Gangster Malaysia

Bagi orang Indonesia membaca judulnya pasti ketawa, bagaimana di Malaysia negara yang terlihat katronya dengan style Melayu mempunyai gangster ?  No, ini masalah serius disini .. saya sendiri sebagai anggota Polri yang ditempatkan di Malaysia melihat masalah ini sangat serius dan berbahaya, bahkan dikatakan hampir sama dengan perang gang di Mexico.

Genk China di Malaysia

Genk China di Malaysia

Hampir setiap hari bisa terjadi penembakan di jalan dengan cara yang amat profesional, mereka mengambil titik lemah seseorang, pada saat membawa mobil berhenti di lampu merah, pada saat yang sama datang memepet sepeda motor berbonceng dua, dan … dor …dor .. meninggalkan korban tewas di di dalam mobil,  ada juga korban yang diincar pada saat makan di restoran pada saat orang ramai,  pembunuh datang ke dalam dan menembak kepala korban hingga tewas didepan orang banyak.

Yang menarik dari peristiwa ini adalah kebanyakan korban tewas dalam penembakan berasal dari ras pendatang (India, China), satu satunya melayu yang menjadi korban adalah ketika seorang Direktur Bea Cukai Malaysia ditembak mati di mobilnya pada saat mau ke kantor.

genk 08 India

genk 08 India

What a bloody hell … yang terjadi di Malaysia.  Saya sudah mengkalkulasi semenjak Bulan Februari hingga akhir Agustus 2013 telah ada kurang lebih 40 street shooting yang mengakibatkan kematian korban, dan (sayangnya) belum ada kasus yang benar – benar terungkap siapa pelaku dan aktornya.
Masyarakat Malaysia mulai merasa tidak aman karena sehari hari disuguhkah berita peristiwa penembakan, dengan mayat bergelimpangan.  Polisi dalam memberikan statement setelah kejadian penembakan selalu hanya mengatakan kejadian tersebut adalah perang antar genk, dengan mengindetifikasikan  si korban berasal dari anggota genk mana, yang sebenarnya dengan mudah diidentifikasi dengan melihat tatoo pada tubuhnya. Tentu saja jawaban itu tidak membuat masyarakat menjadi puas sehingga masyarakat mendambakan berlakunya kembali UU preventif yang telah dicabut seperti ISA (Internal Security Act) dan EO (Emergency Ordonantie) yang memperbolehkan Polisi melakukan penahanan preventif tanpa pengadilan selama 2 tahun.

Yang jelas Polisi malaysia harus berbuat sesuatu untuk mengatasinya, dan dikeluarkanlah suatu perintah operasi kepolisian yang diberi nama operasi “Changkat” operasi untuk memberantas ganster di Malaysia. Apakah ini menjadi ajang balas dendam Polisi yang jelas pada awal operasi di Penang Malaysia, Polisi telah menembak mati 5 orang anggota gank “08” di Penang,  yang mayoritas anggotanya orang India.

Kepolisian Malaysia kemudian mengadakan jumpa Pers dengan membeberkan data tentang seluruh nama genk di malaysia berikut daftar anggotanya, demikian datanya:

1) Identifikasi Genk:
Polisi mengidentifikasi ada 49 genk di seluruh Malaysia, dengan anggota keseluruhan sejumlah 40.313 orang, dengan perincian anggota gank etnis India 28.926 orang atau 71 % dari kesuluruhan anggota genk, etnis China sebanyak 8.214 orang atau 21 % dan sisanya 1.923 orang atau 5 % berasal dari keturunan Melayu, dan sisanya 1.250 orang atau 3 % dari etnis lainnya (Coba bandingkan komposisi penduduk di malaysia dengan 60 % Melayu/pribumi, 33 % China dan 7 % India)

2) Inilah nama nama genk berdasarkan etnis:
Etnis Melayu: Double 7, Tiga Line, Geng 30
Etnis China: Genk 24, Geng 18, Genk 36, Genk 21, Ang Soon Thong, Wah Kee, Sio Sam Ong, PNEH, Hong Hong San, Hai San, Sin Ang Bin, New Cell 20, Jit It Hai, Sio Koon Tong, Gee Lam Kor, Gee Ah Eng, Loh Kuan, Tiang Yee Tong, Geng Leng Hor
Etnis India: Genk 04, Genk 08, Genk 21, Genk 24, Genk 18, Genk 35, Genk 36, Genk 303, Geng Satu Hati

Korban Perang Genk

Korban Perang Genk

3) Inilah cerita dari beberapa Genk Besar di Malaysia:
– Genk 04 adalah genk yang paling besar dan paling sadis, anggotanya berasal dari etnis India, dengan anggota sebanyak 5.440 orang. Kegiatan kriminal yang dilakukan adalah Penjualan Narkoba, pemerasan, Pencurian kendaraan bermotor dan aktivitas kriminal menggunakan senjata api atau benda-benda berbahaya lainnya. Gank 04 sebelumnya dikenal sebagai Gank China dengan nama Hua Kee pada 1980-an. Setelah itu diambil alih oleh anggotanya yang beretnis India. Mereka aktif di Kuala Lumpur, Johor, Penang dan Kedah. Diyakini bahwa Gang 04 tidak memiliki kepemimpinan terpusat dan beroperasi secara otonomi di setiap daerah. Baru-baru ini, lima orang anggota genk 04 yang ditembak mati dalam sebuah serangan polisi di Penang.
– Genk 08 jumlah anggota: 4.423, Genk ini didirikan pada tahun 70-an. Para anggota genk kebanyakan berada di Kuala Lumpur, Selangor, Penang, Perak, Johor, Negeri Sembilan dan Malaka. Kegiatan mereka termasuk penjualan narkoba, mengumpulkan uang keamanan dan perampokan. Tidak ada kepemimpinan pusat untuk geng ini.
– Double 7, jumlah anggota: 1.053 orang, Genk ini dibentuk delapan tahun lalu, mayoritas anggota geng adalah etnis Melayu dengan bisnis keamanan di Restoran dan sektor hiburan. Kelompok ini aktif di Semenanjung Malaysia.
– Sio Sam Ong, Secara harfiah berarti “Tiga Kaisar kecil.” Ini adalah triad China terkemuka di Malaysia, dengan kehadiran yang kuat di negara bagian utara semenanjungMalaysia dan berbasis di Penang, secara luas dianggap sebagai salah satu triad paling kuat di Malaysia. Seperti rekan-rekan di Singapura dan Taiwan, Sio Sam Ong sebagian besar terdiri dari kelompok etnis Hokkien. Kelompok ini diyakini didirikan pada tahun 1940-an. Menurut polisi Malaysia, Sio Ong Sam saat ini salah satu triad paling aktif di Penang dan diyakini secara aktif terlibat dalam politik. Genk itu disinyalir terlibat dalam perdagangan internasional narkoba, penculikan, pembunuhan, pemerasan, pemerasan, dan lintah darat. Banyak anggota Sio Sam Ong masih berada dalam daftar DPO Polisi. Sio Ong Sam adalah salah satu cabang dari Ang Bin Hoay (Kumpulan Masyarakat Ang) triad. Ang Bin Hoay adalah pengucapan Hokkien Hung Meng Hooi, yang asal dapat ditelusuri kembali ke awal dari dinasti Qing.

Beberapa catatan saya:
1) Cukup salut dengan pendataan yang akurat dari kepolisian Malaysia, bisa dibayangkan mereka mempunyai list dari semua anggota genk tersebut. Suatu kerja keras yang patut diapresiasi.
2) Pola yang cukup menarik kita melihat dari data tersebut, yaitu bagaimana Etnis India yang secara demografi di Malaysia merupakan minoritas paling kecil, namun terdata mempunyai anggota genk paling besar dari seluruh genk berdasarkan etnis yaitu 71 %, dari banyak cerita yang saya dapat banyaknya etnis India yang menjadi anggota Genk karena distribusi Ekonomi yang tidak merata, Etnis Melayu yang merupakan Mayoritas mendapat keistimewaan dalam pendidikan gratis dan bantuan ekonomi sesuai dengan konstitusi Malaysia, membuat mereka menjadi frustrasi dan mengandalkan otot untuk dapat hidup. Apakah sama dengan Genk di Indonesia yang juga berasal dari etnis Minoritas seperti etnis Ambon dan Timor ?
3) Kecenderungan lain yang saya amati adalah sepak terjang dari genk ini biasanya berorientasi pada etnisnya saja baik China dan India saja, dengan tidak mengganggu Etnis Melayu. Makanya perang genk yang terjadi belakangan ini hanya perang antar sesama Genk China atau India saja.
4) Kenapa sih tidak pernah terungkapnya peristiwa penembakan ini ? Berdasarkan rumors yang beredar di Masyarakat, mereka berasumsi peristiwa ini ini adalah Outjustice Execution yang mengingatkan saya pada peristiwa Petrus tahun 80 an, benarkah ini .. ? Belum ada yang tau sih hehe…

2 Komentar

Filed under hukum, Polisi

Kriminalisasi Kumpul Kebo, No Way

Maukah anda diintip aparat seperti ini untuk ditangkap ketika berduaan ?

Maukah anda diintip aparat seperti ini untuk ditangkap ketika berduaan ?

Pemerintah telah menyerahkan Rancangan Undang Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) kepada DPR untuk segera dibahas dan disahkan, Undang – undang warisan Belanda dibuat tahun 1830 ini diwacanakan untuk diganti dan telah dibahas puluhan tahun, kalau tidak salah sejak awal tahun 70 an, selalu ada perdebatan bagaimana melakukan perubahan yang esensial terhadap UU ini.

Beberapa wacana penting yang jadi perdebatan antara lain: Kriminalisasi pelaku santet, hal ini telah dimasukkan dalam pasal RUU KUHP yang menurut saya konyol juga karena bagaimana membuktikan seseorang itu menyantet ? apa kita perlu memanggil setan dan Jin untuk bersaksi ?

Nah juga seperti topik yang akan kita bicarakan yaitu Kriminalisasi Kumpul kebo, dalam pasalnya dibawah ini:

“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana paling banyak Rp 30 juta,” pasal 485 Rancangan KUHP

Nah kalau kita membahas pasal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:
1. Setiap orang, artinya setiap makhluk hidup yang bukan binatang dan bukan tumbuhan, bisa laki laki atau perempuan, tanpa disebutkan batasan umurnya, berarti bisa juga ABG atau bahkan anak – anak, bisa juga kakek nenek.
2. Melakukan hidup bersama sebagai suami istri, Nah hal ini yang paling rawan, apakah yang dimaksud “hidup bersama sebagai suami istri” ? apakah satu rumah tidur bareng, atau dalam kamar hotel, kos kosan, siapa yang bisa mendefinisikan hidup bersama ? petugas yang menangkap ? orang lain yang melaporkan ? Bukankah banyak juga orang yang hidup laki – laki dan perempuan tinggal share bersama dalam satu kontrakan.
3. Diluar Perkawinan yang Sah, hal ini juga mengandung kerawanan, dalam definisi UU perkawinan disebutkan perkawinan yang sah adalah apabila dicatatkan melalui lembaga resmi yaitu KUA atau Catatan Sipil, kita kesampingkan dulu orang yang hobby kawin sirih seperti kasus mantan Bupati Garut, tapi ada juga kan diakomodir dalam hukum adat kita pasangan yang menunda meresmikan perkawinannya menunggu hari baik ?

Saya memprediksi kalau sampai Undang undang ini diberlakukan akan terjadi hal – hal demikian :
1. Aparat penegak hukum “nakal” akan berpesta pora, mereka akan “menjebak” pasangan yang masuk kamar hotel berduaan, dan dengan mudahnya mereka akan menangkap setiap pasangan yang tidak dilengkapi surat nikah resmi.
2. Hotel akan menjadi sasaran “sweeping” aparat, dan itu akan berdampak sektor industri pariwisata, yang kita tidak menutup mata mereka dapat pemasukan dari pasangan yang belum menikah, demikian juga para pengusaha kos-kosan dan kontrakan. Dan pengusaha tersebut akan mengeluarkan biaya ekstra kepada aparat agar tidak di “sweeping”.
3. Yang jelas pasti banyak orang akan merasa “tidak nyaman” dengan undang – undang ini karena menarik area paling “privacy” seseorang ke dalam ranah hukum.

Percaya deh kalau pasal dalam Undang – undang ini diberlakukan akan lebih banyak Mudarat nya daripada manfaat yang didapatkan. Saya pribadi sangat menentang pemberlakuan pasal dalam UU ini, bagaimana dengan anda ? Setuju kah ?

* Baru mau diundangkan sudah ada penolakan dari 2 propinsi, yaitu Bali dan Sulawesi Utara. Baguskah apabila UU ini kalau tidak berlaku diseluruh Negeri ? Saya jadi ingat UU anti Pornografi yang juga tidak diberlakukan di kedua Propinsi itu … ingat azas hukum salah satunya bersifat Universal yang bisa diterima semua golongan dan mengikat semua warga negara, kalau seperti ini apa masih efektif hukum ini ? atau hanya memuaskan golongan tertentu saja ?

5 Komentar

Filed under hukum

Kenapa nama berbau Arab susah mendapat Visa USA ?

Kata orang buat visa ke USA itu seperti berjudi, bisa dapat bisa tidak…,  Sudah habis waktu mendaftar dan ngantri berjam – jam untuk di wawancara di US Embassy eh Visanya ditolak, lebih sedihnya kalau misalnya visa ditolak, uang untuk membuat visa yang kurang lebih $ 190 (Rp 1,7 juta) hangusss tidak kembali.

Contoh Visa USA (courtesy http://itn-asia.blogspot.com)

Memang disadari negara AS pasca peristiwa 9/11 menjadi negara paranoid terhadap pendatang asing ke negara mereka, mereka sampai membentuk departemen Homeland Security yang fungsinya mengkoordinasikan beberapa institusi dibawahnya seperti Imigrasi dan Bea cukai dengan lembaga penegak hukumnya ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement), Kepolisian lokal, Port AuthorityAirport Transportation Security Administration (TSA) dan juga memberi penilaian terhadap data intelejen dari berbagai institusi intelejen seperti CIA, FBI, NSA dll dalam membuat kebijakan keamanan dalam negeri Amerika Serikat, jadi artinya semua kebijakan mengenai keamanan dalam negeri semua melalui “satu pintu” yaitu melalui Departemen Homeland Security.

Untuk entry ke wilayah Amerika Serikat diperlukan visa, visa diterbitkan oleh Kedutaan Besar atau Konsulat AS di negara setempat, namun data applicant dikirim ke Amerika terlebih dahulu, sekarang sebenarnya mudah saja karena bisa dilakukan melalui online website, setelah mendaftar dan membayar baru datang ke ke kedubes AS untuk diwawancara. Sebelum diadakan wawancara nama applicant sudah masuk ke dalam sistem komputer Amerika Serikat, dalam sistem ini dimasukkan list nama – nama buronan yang dicari oleh Pemerintah AS, oleh Interpol Notices seperti Red Notices, dan UN Consolidated List. nah apabila nama – nama pemohon visa ada yang sama dengan nama – nama dalam list ini, sistem akan alert memperingatkan, kalau sudah sampai tahap ini akan ada penelitian lebih mendalam terhadap applicant visa tersebut dan membutuhkan waktu untuk meneliti Background applicant tersebut, biasanya finalisasi akan dilihat dalam wawancara.

Nah inilah benang merahnya kenapa nama – nama berbau Arab selalu susah untuk mendapatkan Visa di AS, dalam UN consolidated List yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan resolusi DK no 1267 dan resolusi DK no 1989, list ini memuat orang – orang yang dicurigai mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan organisasi teroris AL Qaeda,  disebarkan ke umum melalui website dan bisa di lihat di sini,  dalam UN cosolidated list ini telah ditetapkan 232 orang yang masuk dalam list ini, seperti diketahui nama – nama yang tercantum sebagaian besar adalah nama Arab, bisa dilihat nama – namanya disini , jadi harap maklum kalau anda adalah applicant untuk Visa AS dan  namanya ada yang mirip dalam daftar tersebut, kemungkinan besar akan bermasalah.

Hal ini ternyata juga berlaku untuk pemegang paspor dinas (service pasport) dan paspor diplomatik, bagi pejabat Indonesia untuk melakukan perjalanan ke AS, contohnya boss saya di kantor pernah akan melakukan perjalanan ke AS dalam sebuah rombongan untuk berdinas ke AS, dari sekian jumlah rombongan yang mendapat visa, hanya 2 orang yang tidak mendapat Visa, yaitu bos saya dan seorang rekannya, dan tahu kenapa ? karena boss saya dan rekannya punya nama yang berbau Arab, dan itu bukan hanya sekali.. setiap ia mau berangkat ke AS pasti akan selalu bermasalah, walaupun akhirnya mendapat visa. Nah kalau pasport dinas saja ada kendalanya, bagimana dengan paspor hijau biasa ? hehe ribet kan ?

12 Komentar

Filed under hukum, Polisi

Cerita seru seputar ilmu Forensik (4): Hilangnya Istri Sang Raja Sosis

Adolph Louis Luetgert

Adolph Louis Luetgert, (from Wikipedia)

Dalam tulisan ini saya akan kembali menceritakan bagaimana kisah – kisah seru dari dunia forensik, kali ini saya menceritakan tentang Adolph Louis Luetgert (27 Desember 1845-7 Juli 1899) adalah seorang Jerman-Amerika yang dikenal sebagai “Raja Sosis”. Pada tahun 1897 ia dituduh membunuh istrinya Louise Luetgert dengan melarutkan tubuhnya dengan zat asam di sebuah tungku di pabrik sosisnya. Yang istimewa dari peristiwa ini adalah bagaimana cara membuktikan Luetgert sebagai tersangkanya, padahal tidak ada saksi yang melihat langsung pembunuhan ini dan tidak ada bekas tubuh korban (hancur karena zat asam). Inilah pertama kali diperkenalkan dalam sidang pengadilan saksi ahli Forensik Antropologi yang dapat meyakinkan Juri bahwa Adolph Luetgert adalah pelakunya.

Adolph Louis Luetgert adalah seorang imigran dari Jerman yang datang ke AS untuk mencari kehidupan yang lebih baik, ia bekerja serabutan dan akhirnya mendapat modal untuk mendirikan usaha, ia mencoba membuat sosis Jerman yang disebut “Frankfurter” pada test pasar ia menyadari bahwa warga Chicago menyukai sosis jenis ini, maka berkembanglah usaha ini hingga ia membuka sebuah pabrik sosis pada tahun 1879.

Adolph menikahi istri pertamanya, Roepke Caroline, pada tahun 1870 dan ia meninggal pada tanggal 17 November 1877. Kemudian dua bulan setelah kematian Caroline pada tanggal 18 Januari 1878 ia menikah lagi dengan Louise Bicknese. Luetgert memiliki enam anak, dua dengan Caroline dan empat dengan Louise. Hanya tiga dari anak-anaknya selamat melewati usia dua tahun.

Penyidikan atas hilangnya Louise Luetgert.

Louise Luetgert

Louise Luetgert (From Wikipedia)

Pada tanggal 1 Mei 1897 Louise menghilang dari rumah, Luetgert mengatakan kepada anak-anaknya bahwa ibu mereka telah pergi untuk mengunjungi kakaknya pada malam sebelumnya namun tidak pernah kembali. Setelah beberapa hari, saudara Louise, Diedrich Bicknese melaporkan kehilangannya ke kantor polisi. Luegert kemudian mengklaim kepada polisi bahwa istrinya telah lari dengan pria lain. Selama investigasi mereka, polisi mendapat informasi bahwa pasangan itu memiliki sejarah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pasangan tersebut terlihat sering bertengkar. Menurut sebuah sumber, Luetgert mengalami kesulitan keuangan, sehingga ia mulai berhubungan dengan seorang janda kaya. Ia berencana untuk menikahinya untuk menutupi kesulitan ekonomi, tentunya setelah ia menyingkirkan istrinya.

Polisi melanjutkan penyelidikan mereka dan menemukan pada saat Louise menghilang pada malam tanggal 1 Mei 1897, sekira pukul 10.30 ia terlihat memasuki pabrik dengan suaminya. Seorang penjaga dari pabrik sosis mengkonfirmasi cerita itu, dan mengatakan bahwa Mr Luetgert memperbolehkan ia pulang untuk beristirahat. Polisi juga mendapat penemuan mengejutkan, mereka menemukan tagihan yang menyatakan Luetgert membeli arsenik dan potas sehari sebelum pembunuhan itu.  Karena semua bukti terakumulasi dan tersambung, penyidik mendapat keyakinan bahwa Luetgert telah membunuh istrinya dengan cara direbus dalam zat asam dan kemudian dibuang di sebuah tungku pabrik. Penyidik Polisi kemudian melakukan pencarian di tungku tempat membuat sosis yang untuk bisa mendapatkan sisa tubuh manusia.  Di sana mereka menemukan dua cincin Louisa termasuk salah satunya yang berinisial “LL” terukir di atasnya.   Polisi juga menemukan fragmen tulang yang kemudian diidentifikasi oleh antropolog forensik adalah tulang metatarsal, falang jari kaki, tulang rusuk dan kepala perempuan.   Berdasarkan penemuan alat bukti ini, Luetgert kemudian ditangkap dan diadili, walaupun masih mengklaim dirinya tidak bersalah.

Sidang Pengadilan

Sidang pembunuhan dengan terdakwa Adolph Luetgert dimulai pada akhir Agustus tahun 1897 dan mengambil tempat di Pengadilan County Cook.  Dengan Hakim Richard Tuthill,  Luetgert dibela oleh oleh William Vincent dan jaksa penuntutnya adalah Charles Deneen (Ia kemudian menjadi Gubernur Illinois dan Senator AS untuk Illinois).

Jaksa  menggunakan tulang dan cincin yang ditemukan di salah satu tungku di pabrik sosis Luetgert sebagai bukti utama.  Cincin itu tertulis dengan inisial LL, yang sangat dimungkinkan singkatan dari Louise Luetgert. Pembela berargumen Louise Luetgert telah meninggalkan rumahnya pada tanggal 1 Mei 1897 dan juga mengklaim kesaksian banyak orang bahwa mereka telah melihat dia Louise terlihat dimana – mana.  Selama persidangan, terlihat bahwa Luetgert tampaknya tidak peduli dan terlalu percaya diri bahwa ia tidak bersalah.  Sehingga pada akhir sidang para Juri tidak bisa mencapai keputusan bulat, sehingga kasus itu di sidang ulang.

Sidang kedua Luetgert dimulai pada Januari 1898 di gedung pengadilan yang sama.  Jaksa kemudian menghadirkan saksi seorang antropolog Field Museum di Chicago Columbus bernama George Amos Dorsey, Karena pengetahuannya yang luas tentang tulang manusia dan hewan,  ia dapat dengan meyakinkan membuktikan bahwa tulang ditemukan adalah tulang manusia.  Akirnya pada kali ini juri menghasilkan sebuah keputusan dengan suara bulat, bahwa Luetgert bersalah.  Luetgert dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Luetgert meninggal di penjara setahun sesudahnya pada tanggal 7 Juli 1899 dalam keadaan sakit jiwa.

Kasus ini adalah salah satu persidangan pertama diliput secara luas oleh media. Koran Chicago memberitakan peristiwa ini setiap hari, mereka bahkan menguping pembahasan yang dilakukan oleh juri untuk diberitakan.  Kasus ini pada saat itu disebut kasus selebriti  karena gencarnya pemberitaan tentang persidangan kasus pembunuhan ini.

Hal yang paling penting juga adalah untuk pertama kalinya penyidik menggunakan ahli forensik untuk pembuktian suatu kejahatan, semenjak saat itu berkembanglah ilmu forensik sebagai alat bantu polisi untuk membantu memecahkan kejahatan.

2 Komentar

Filed under Blogger, hukum, Kriminal, police, Polisi, polri, Publik

Skenario Pemerdekaan Papua

Melihat peristiwa yang marak terjadi di Papua beberapa waktu belakangan ini, sungguh miris terjadi penembakan gelap dimana – mana, awalnya yang menjadi sasaran adalah para karyawan PT Freeport Timika yang hendak berangkat bekerja, kemudian penembakan ini merambah ke sasaran yang berada di kota jayapura dan sorong, dimana 4 orang tewas ditembak yaitu 3 warga dan 1 personil TNI di Abepura Jayapura dan yang paling heboh di dunia Internasional adalah penembakan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal di lokasi wisata Pantai Base kota Jayapura dengan korban Pieter Dietmar Helmut warganegara Jerman. Saya duga masih akan masih banyak lagi aksi – aksi pengacauan keamanan setelah ini dan ekskalasinya pasti akan meningkat.

Yes, apa yang terjadi di Papua adalah skenario yang mengarah kepada “pemerdekaan”, skenario ini adalah memang dirancang, direkayasa untuk internasionalisasi masalah papua sebagai tahap awal untuk memerdekakan papua. Sebagai mantan peacekeeper di beberapa negara yang wilayahnya ingin merdeka, saya rasanya tahu bagaimana cara – cara mereka untuk membawa sebuah negara ke arah merdeka.

Patut diketahui bahwa cara – cara mengganti pemerintahan otoriter yang terjadi di beberapa negara jazirah arab berbeda dengan cara sebuah daerah memerdekakan diri, isyu paling fundamental adalah bagi daerah yang mau merdeka adalah perbedaan etnis atau kaum minoritas yang tidak diperlakukan adil oleh pemerintah pusat, berbeda dengan pemberontakan yang mau mengganti pemerintah; adalah rakyat mempunyai “common enemy” makanya mereka menggulingkan pemerintah dengan “people power”.

Saat ini beberapa hotspot dimana sebagian warganya meninta merdeka adalah:  Gerakan Basque di Perancis, Kaum tamil di Srilangka, Darfur di Sudan. Beberapa daerah telah berhasil perjuangannya dan menjadi negara baru seperti Kosovo dan Sudan Selatan. Indonesia sendiri pernah mengalami pisahnya Timor timur menjadi negara sendiri.

Berikut ini adalah perkiraan saya (pribadi) tentang beberapa metoda / skenario yang akan digunakan Organisasi Papua Merdeka dalam memperjuangkan kemerdekaannya:

1. Gerakan ini akan mengintensifkan “teror” khususnya bagi pendatang non papua, “penembakan gelap” akan digiatkan, mereka ingin agar ada rasa tidak aman pada kehidupan sehari – hari masyarakat papua, keadaan tidak aman ini akan melumpuhkan aspek penghidupan masyarakat papua, terutama pada perekonomian dan roda pemerintahan, kalau dua aspek ini tidak berjalan akan ada ketidak – percayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat keamanan. Sehingga masyarakat akan mendapat kesan bahwa OPM akan lebih care terhadap mereka dalam menjamin keamanan.

2. Mencoba meng-internasionalisasi permasalahan di Papua,  gerakan OPM akan secara taktis membawa permasalahan ini ke dunia internasional, dengan era “keterbukaan informasi”  sekarang ini akan mudah bagi mereka untuk mengangkat isu internal dalam negeri menjadi isu internasional, yang paling laku dijual adalah isu Human Rights/HAM, Genosida,  ketidakadilan dan kejahatan terhadap kemanusiaan.  Cara yang bisa  dicapai adalah dengan “mengorbankan” penduduk asli papua sendiri, gerakan ini akan “membenturkan” masyarakat dengan aparat keamanan, contoh pada saat demonstrasi massa mereka akan berbuat sesuatu sehingga terjadi bentrokan massa dengan aparat keamanan, sehingga jatuh korban massa, nah hal inilah yang bisa “dipelintir” dan diangkat ke dunia internasional bahwa terjadi “pembantaian etnis”, ini bisa mencoreng Indonesia sebagai negara yang tidak melindungi warganya. Penembakan terhadap warga negara asing juga bisa membawa hal ini ke dunia Internasional, sebelumnya sudah ada WN. Australia dan AS yang tewas di papua akibat penembakan gelap.

3.  Melakukan kampanye Internasional,  seperti diketahui pola perjuangan OPM ada 2 lini yaitu lini dalam negeri dan luar negeri,  di dalam negeri terdiri dari sayap politik dan Militer, mereka menggunakan cara – cara Clandestin atau “Underground” , mereka menyusupkan agen – agen mereka kedalam pemerintahan dan merekrut orang  – orang yang pro OPM untuk menguntungkan gerakan mereka.  Untuk gerakan di luar negeri mereka menggunakan tokoh mereka di lua negeri untuk mengkampanyekan gerakan mereka, kebetulan mereka ada seorang tokoh OPM yang berhasil lari dari Indonesia bernama Benny Wenda, permintaan suakanya sudah diterima oleh pemerintah Inggris, sehingga ia menjadi WN. Inggris. Benny Wenda sampai sekarang masih tercatat dalam daftar “Red Notice” Interpol karena peristiwa pembunuhan di Papua. Ia lah menjadi corong dari gerakan OPM di luar negeri. Upaya yang dilakukan adalah mendekati parlemen internasional, khususnya di negara eropa untuk mendukung perjuangan OPM.

Dari ketiga upaya ini akan mengerucut menjadi satu, seperti yang pernah kita alami di Timor Leste, yaitu adanya Desakan dari dunia Internasional agar ada “Campur tangan” negara di luar Indonesia untuk pada awalnya “Menyelesaikan” Permasalahan yang terjadi PBB akan turut campur dan pada awalnya akan mengirimkan “Observer” untuk melihat ke wilayah apa yang terjadi sesungguhnya.  Hal ini akan sangat berbahaya karena rekomendasi observer ini adalah pasti kehadiran “Misi Perdamaian” untuk melihat aspirasi warga papua, dan hasilnya mudah ditebak , pasti Referendum menentukan nasib sendiri. Yang hasilnya pasti sudah tau kan ? pasti  hasilnya merdeka.

Jadi bagaimana agar kita tidak kehilangan kedua kalinya wilayah kita setelah Timor Leste ? ini pendapat saya:

1.  Untuk  zaman sekarang dimana kebebasan media sudah sangat terbuka, kita tidak perlu mencegah kampanye buruk dari pihak OPM tentang apa yang disebut “Kolonialisme” Indonesia atas Papua, justru kita harus melakukan kampanye positif tentang apa yang telah kita lakukan di bumi Papua.

2.  Kesejahteraan , ya itu kata kuncinya.  Sejahterakan masyarakat papua, buat pendidikan yang baik dan dengan mereka sejahtera mereka akan merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia. Biarkan rakyat papua mempunyai kedaulatan di wilayahnya sendiri.

3. Rangkul kembali pihak OPM untuk menjadi bagian bersama dalam pembangunan di Papua. Tidak semua warga papua hendak memerdekakan diri.  Masyarakat papua lebih bersifat kesukuan jadi tidak ada yang lebih dominan dari yang lain.

4. Untuk aparat keamanan kurangi kekerasan yang tidak perlu, karena ini merupakan alat OPM untuk mengangkat permasalahan ini ke dunia Internasional.

Demikian akhir tulisan saya, saya rasa kita pernah punya contoh bagaimana kasus Timor Leste dan Aceh, gunakan cara – cara seperti di Aceh adalah cara terbaik untuk dilakukan yaitu penyelesaian tetapi tetap dalam kerangka NKRI, bagaimana caranya ? silahkan para pimpinan negara ini memikirkan jalan yang terbaik.

Sebagai penutup ini adalah ucapan Benny Wenda dalam Oslo FreedomForum 2012, silahkan menilai sendiri kebenarannya…..

15 Komentar

Filed under hukum

Police Brutality

Beberapa waktu belakangan ini Polri disibukkan dengan beberapa kasus yang mencoreng namanya, seperti kerusuhan di Bima, matinya tahanan di dalam tahanan, dan banyak lagi kasus bentrokan massa dengan polisi, segala pihak menyoroti peristiwa ini bahkan pihak DPR hendak meninjau kembali peran polisi dalam UU Keamanan Nasional. Polisi memang diberi kewenangan berdasarkan Undang – Undang untuk menggunakan kekerasan didalam melaksanakan tugasnya, dari hal yang ringan seperti mendorong massa hingga yang mematikan, menggunakan alat dari pentungan hingga senjata api. Kewenangan yang sungguh besar ini sering disalah – artikan oleh petugas di lapangan dengan menggunakan kekerasan yang berlebihan atau “Excessive Force” , hal inilah yang sering terjadi di lapangan, dikala chaos terjadi, seorang polisi yang juga manusia tergerak untuk melakukan kekerasan diluar kapasitasnya.

Seluruh Kejadian ini didalam terminologinya disebut “Police Brutality” (Kebrutalan polisi) yang artinya adalah adalah penggunaan kekerasan yang berlebihan, penyerangan fisik, juga bisa dalam bentuk serangan verbal dan intimidasi psikologis oleh petugas polisi. Penggunaan pertama kali istilah “Police Brutality” berdasarkan tulisan pada koran New York Times pada tahun 1893, yang menggambarkan seorang polisi melakukan pemukulan terhadap seorang warga sipil.

Kebrutalan Polisi tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan juga terjadi di negara-negara maju yang dikenal sistem hukumnya sudah baik seperti di Eropa dan Amerika. Beberapa perilaku polisi yang tercela antara lain:

Penangkapan palsu/rekayasa;
Intimidasi;
Tidak netral/ membela golongan/sara tertentu,
Kekerasan politik,
Penyalahgunaan penyadapan,
Pelecehan seksual
Pemerasan dan
Menerima sogok.

Kepolisian yang modern yang berazaskan nasionalitas berawal di negara Prancis pada abad 17 dan 18, bandingkan dengan kepolisian modern yang didirikan di negara-negara lain dimulai pada abad ke 19 dan awal abad ke 20, tetapi rupanya kasus kebrutalan polisi turut terjadi seiring lahirnya kepolisian modern tersebut,

peristiwa seringnya terjadi pemukulan warga oleh petugas patroli bersenjata dengan tongkat dan berbagai insiden kebrutalan pada saat pemogokan buruh besar-besaran, seperti pemogokan besar para pekerja kereta api pada tahun 1877, pemogokan Pullman tahun 1894, pemogokan pekerja tekstil Lawrence pada tahun 1912, pembantaian Ludlow pada tahun 1914, pemogokan buruh Baja tahun 1919, dan pembantaian Hanapepe tahun 1924. Hingga berkembang luas pada masyarakat polisi adalah “penindas” selain itu ada persepsi polisi selalu menindas kaum yang lemah seperti kaum minoritas, kaum muda, orang miskin dan cacat.

Petugas polisi memang diizinkan secara hukum untuk menggunakan kekerasan, dan hal ini seperti yang diharapkan oleh masyarakat untuk melakukannya jika diperlukan. Menurut Jerome Herbert Skolnick dalam mengatur menangani sebagian besar elemen masyarakat , diperlukan orang yang bekerja dalam bidang penegakan hukum yang secara bertahap dapat mengembangkan sikap atau rasa otoritas diatas masyarakat, sayangnya dalam beberapa kasus, polisi merasa mereka bisa berbuat sekehendaknya karena merasa dipayungi hukum.

Kepolisian Kanada dalam sebuah laporannya tentang penyebab kesalahan dalam tindakan kepolisian, menyebutkan “Organisasi dan komandan dalam Kepolisian setiap ada peristiwa yang mencoreng kepolisian selalu menyalahkan individu dan kesalahan individu seperti: perilaku, psikologis, faktor latar belakang, dan sebagainya, bukannya menangani faktor-faktor sistemik dalam kepolisian”,  Dalam laporan ini dibahas faktor-faktor sistemik, yang meliputi :

1. Di dalam kepolisian terdapat budaya “tutup mulut” yaitu sub-kultur yang melindungi kepentingan polisi yang melanggar hukum;

2. Adanya prespektif di dalam tubuh polisi yang tidak percaya dan curiga memandang orang diluar polisi;

3. Komando dan struktur dengan dasar yang hirarkis yang kaku di dalam kepolisian, Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin kaku hirarki, semakin rendah skor pada ukuran perbuatan yang etis;

4. Adanya Kekurangan dalam mekanisme akuntabilitas internal, termasuk investigasi internal.

Laporan Hak Asasi Manusia oleh Amnesti Internasional pada tahun 2011 mencatat banyak terjadi penyalahgunaanan kewenangan polisi, terutama di negara – negara rezim otoriter, antara lain:

Di Inggris, laporan atas kematian guru Selandia Baru dan anti-rasisme kampanye Blair Peach pada tahun 1979 diterbitkan di situs Polisi Metropolitan pada 27 April 2010.  Kesimpulannya adalah bahwa Blair Peach dibunuh oleh seorang polisi, tetapi petugas polisi lain dalam unit yang sama telah menolak untuk bekerjasama dan berbohong kepada penyelidik, sehingga mustahil untuk mengidentifikasi pembunuh yang sebenarnya.

Di Inggris, selama KTT G 20 tahun 2009 di London, seorang bernama Ian Tomlinson dipukul dengan tongkat dan kemudian didorong ke lantai, saat dia berjalan pulang dari bekerja, Tomlinson kemudian pingsan dan meninggal. Petugas yang menyerang Tomlinson ditangkap atas dugaan pembunuhan, namun kemudian dibebaskan karena tidak cukup bukti. Peristiwa ini sempat difilmkan oleh seorang turis Amerika.

Di Serbia, kebrutalan polisi terjadi dalam banyak kasus selama protes terhadap Slobodan Milosevic, pada saat protes terhadap pemerintahan sejak Milosevic. Kasus yang tercatat pada bulan Juli 2010 adalah ketika lima orang, termasuk dua anak perempuan , ditangkap, diborgol dan kemudian dipukuli dengan tongkat atau diperlakukan buruk selama satu jam. Rekaman kamera petugas keamanan dikalahkan oleh rekaman yang diperoleh oleh media, dan hal ini menyebabkan kemarahan publik. Pejabat polisi, termasuk Ivica Dačić, menteri dalam negeri Serbia, membantah kejadian ini dan menuduh korban “yang menyerang petugas polisi pertama kali”. Ia juga secara terbuka menyatakan bahwa “kehadiran polisi tidak untuk memukuli warga negara”, tetapi dalihnya adalah “hal itu sudah sewajarnya mereka dapat kalau menyerang polisi”

Pada 4 Agustus 2011, Gorka Ramos, seorang jurnalis Lainformacion dipukuli oleh polisi dan ditangkap saat meliput aksi protes 15-M dekat Kementerian Dalam Negeri di Madrid

Seorang fotografer lepas, Daniel Nuevo, dipukuli oleh polisi ketika meliput demonstrasi menentang kunjungan Paus pada bulan Agustus 2011 di Spanyol.

Hal – hal yang bisa dibuat dalam mencegah kesewenangan polisi bisa dibuat seperti contoh :

Di Inggris, sebuah organisasi independen yang dikenal sebagai Komisi Pengaduan Polisi Independen menyelidiki setiap laporan pelanggaran polisi. Mereka secara otomatis menyelidiki setiap kematian yang disebabkan oleh, atau diduga disebabkan oleh tindakan polisi.

Banyak kelompok masyarakat yang menekankan perlunya pengawasan oleh warga secara independen dan metode lain untuk memastikan pertanggung-jawaban atas tindakan polisi. Payung organisasi dan komite keadilan biasanya terbentuk akibat solidaritas mereka yang terkena dampak kebrutalan polisi. Sedangkan Amnesty International adalah organisasi lain yang aktif dalam isu kebrutalan polisi. Kelompok – kelompok diatas sering mengupload rekaman tindakan yang salah oleh polisi dengan menggunakan media Youtube.

Polisi di era demokratisasi tidak boleh lagi menjadi polisi yang menggunakan kekerasan diluar kewenangannya, dan tugas seluruh masyarakat dan media untuk mengontrolnya, dan …. saya setuju pendapat itu..

*Bahan dari berbagai sumber: Police Brutality

11 Komentar

Filed under hukum, police, Polisi, polri