Rancangan UU Hukum Acara Pidana, Siapkah Polri ???

Pembuatan RUU KUHAP yang telah sampai tahap final sangat mengejutkan… terutama bagi Polri, banyak hal – hal yang berubah dalam penyidikan, perubahan itu bukan gradual … menurut saya sangat Revolusioner… sampai – sampai saya berpikir, akan sanggupkah polri melaksanakan ? Bahkan kekuatiran tersebut tercermin dalam statement Kapolri seperti tertulis disini.

Bagi saya yang sangat beruntung pernah melihat sistem penyidikan kriminal di banyak negara lain, pada awalnya sangat terheran – heran bagaimana mereka bisa melakukan penyidikan dengan aturan yang sangat ketat ? saya lalu tersenyum mencibir, wah kalau aturan ini dibawa ke Indonesia apa bisa ya diterapkan ? saya merenung…. eh, ternyata saat itu akan tiba, aturan – aturan penyidikan yang ‘pernah’ saya dengar dari negara – negara maju itu ternyata diterapkan dalam RUU KUHAP….

Jangan bingung

Jangan bingung

saya mencatat ada beberapa peraturan yang sangat berubah dalam hal penyidikan, saya sedikit akan membahasnya satu – persatu:

PENAHANAN

Bagi seorang penyidik hal ini sangat membantu, karena dalam masa penahanan inilah seorang penyidik melengkapi berkas perkara, mencari alat bukti,  menanti hasil dari laboratorium forensic atau apapun yang berkaitan dengan perkara penyidikan….  selama ini penyidik mendapat waktu yang agak panjang selama 20 hari dan dapat diperpanjang 40 hari … tau ngga sekarang berapa hari kewenangan penyidik ? 5 hari hehe … lihat pasal perbandingan KUHAP dan RUU KUHAP :

Pasal 24 KUHAP

(1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperIukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

Pasal 60 RUU KUHAP

(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk waktu paling lama 5 (lima) hari.

Hal yang menarik dalam RUU ini bahwa tidak akan ada lagi PRA PERADILAN yang menggugat keabsyahan Penangkapan, Penahanan dan penghentian Penyidikan, karena akan ada pemutus yaitu HAKIM KOMISARIS, ialah yang menetapkan penahanan terhadap seseorang bisa dilakukan atau tidak, artinya penyidik harus memohon kepada Hakim Komisaris terlebih dahulu apakah tersangka dapat ditahan atau tidak, tidak seperti sekarang hanya dari keputusan penyidik semata, lihat pasal 60 kelanjutannya :

Pasal 60 RUU KUHAP

(2) Dalam jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidikbersama-sama dengan Penuntut Umum menghadapkan tersangka yang dapat didampingi Penasihat Hukum kepada Hakim Komisaris.

(3) Hakim Komisaris memberitahu tersangka mengenai :
a. tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka;
b. hak-hak tersangka; dan
c. perpanjangan penahanan.

(4) Hakim Komisaris menentukan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c diperlukan atau tidak.

(5) Dalam hal Hakim Komisaris berpendapat perlu perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, perpanjangan penahanan diberikan untuk waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari.

(6) Dalam hal Hakim Komisaris melakukan perpanjangan penahanan, Hakim Komisaris memberitahukannya kepada tersangka.

(7) Dalam hal masih diperlukan waktu penahanan untuk kepentingan Penyidikan dan/atau Penuntutan, hakim Pengadilan negeri berwenang melakukan penahanan atas permintaan Penuntut Umum, untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(8) Waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam hal masih diperlukan dapat diberikan perpanjang lagi untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(9) Apabila jangka waktu perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terlampaui, Penyidik dan/atau Penuntut Umum harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Saya baru menilik dari satu aspek, yaitu PENAHANAN… Sangat jelas perbedaannya kan ? akankah waktu 5 hari (dari 20 hari sebelumnya) cukup untuk mennuntaskan segala aspek pembuktian ? termasuk mencari alat bukti ? Belum lagi harus bertarung di depan hakim komisaris menyampaikan argumen agar penahanan atau perpanjangan penahanan dapat dikabulkan, repot ya…

Yang jelas Polisi mau tidak mau harus siap…. jangan kita hanya mengeluh tidak mampu, buktikan dulu dengan bekerja, dimana ada usaha disitu ada jalan.. Kami siap berubah …  ;)

… bersambung …

About these ads

3 Komentar

Filed under hukum, police, Polisi

3 responses to “Rancangan UU Hukum Acara Pidana, Siapkah Polri ???

  1. Finally nulis lagi kumendan, met hari minggu n Gbu.

  2. cuma masalahnya kalau ganti hakim komisaris, maka banyak peraturan per-uu-an yang harus diubah, karena konsep pengawasan bertingkat itu. Indonesia sejak lama, terutama pada era Soekarno, yang namanya pengawasan bertingkat sudah lama hilang. Makanya diperkenalkan konsep pra peradilan (meski banyak dipotong dalam UU-nya). Saya lebih sepakat menyempurnakan konsep pra peradilan ketimbang memperkenalkan mekanisme baru.

    Soal 5 hari, ya itu berarti tugasnya penyidik harus lebih profesional jangan sampai tangkap dulu baru mengumpulkan bukti, karena itu yang kebanyakan terjadikan?

    Segitu dulu deh bang komennya

  3. nina

    Masih banyak lagi permasalahan baru yang harus dihadapi baik oleh Polri, Kejaksaan maupun Pemerintah seandainya konsep Hakim Komisaris benar2 diakomodir dalam KUHAP baru, diantara permasalahan tsb adalah:
    I. Kelembagaan Hakim Komisaris
    II. Sumber Daya Manusianya
    III. Anggaran dan logistik
    IV. Mekanisme Pengawasan.
    Berbagai permasalahan tersebut juga harus dipikirkan oleh para konseptor RUU KUHAP dan legislator sebelum mengetuk Palu menyetujui Konsep Hakim Komisaris. Pemahaman Permasalahan penagakan hukum sangat penting khususnya bagi para legislator hingga tidak sekedar menuruti alur pikir para konseptor RUU KUHAP. Sebenarnya dalam upaya pembaharuan hukum perlu dipertimbangkan apakah tidak ada upaya lain untuk memberdayakan lembaga praperadilan yang sekarang ini sudah diakomodir dalam KUHAP agar lebih berfungsi. Kenapa harus dengan konsep baru yang juga berpotensi disalah gunakan dan tidak efektif (kendala personil, geografis, pengawasan, Logistik dll). Dibutuhkan adanya Kewaspadaan nasional pada proses legislasi, khususnya terhadap konsep- konsep baru yang berpeluang merugikan keuangan negara dan mengganggu keberlangsungan proses penegakan hukum…meskipun dengan dalih dan alasan demi supremasi hukum, perlindungan HAM dll. Ingat sudah banyak substansi UU yang dibatalkan oleh MK, berapa banyak kerugian yang diderita negara akibat lolosnya substansi UU yang prematur tsb. Beranikah para Konseptor RUU KUHAP yang telah memasukkan konsep Hakim Komisaris kedalam RUU KUHAP memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa konsep tersebut akan efektif dalam proses penegakan hukum di Indonesia,,??

    @nina : terima kasih tanggapannnya, terus terang saya juga agak ragu kalau lembaga hakim komisaris ada, kalau di jakarta dan kota besar sih ngga ada masalah, coba kalau di pedalaman kalimantan atau papua, dari satu polsek untuk bertemu hakim komisaris membutuhkan perjalanan 3 hari … penahanan yang 5 hari sudah keburu habis waktunya .. :P

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s